Saturday, February 11, 2017

RENCANA KONTIJENSI KOMUNITAS

Sudah 5 bulan blog ini tidak terurus. terakhir posting mengambil tulisan Pak Imam Prasojo tentang jembatan gantung yang justru diinisiasi oleh orang luar yang lebih peduli terhadap keselamatan anak bangsa dan kehidupan warga perdesaan. Kehidupan yang jauh dari gegap gempita Pilkada dan segudang isue yang mampu membuat sakit kepala.

Tulisan ini dipicu oleh sebuah kesempatan memfasilitasi pembaharuan rencana kontijensi untuk tiga kelurahan; Pejaringan, Kemal Muara dan Kampung Melayu. Sebuah proses pada  tiga tahun lalu (2013) sempat terlibat aktif dalam persiapan penyusunan awal yang difasilitasi oleh BPBD DKI Jakarta. Sebuah peluang yang juga membuat shock karena diluar kesiapan dan kemampuan yang ada saat itu. Peluang tidak boleh disia-siakan. Itulah yang terpikir oleh sekelompok relawan yang baru saja selesai mengikuti pelatihan untuk fasilitator di Pulau Harapan yang difasilitasi oleh program API Perubahan -  MercyCorps Indonesia. Pelatih berdarah dingin Iskandar Leman, mampu memompa semangat menerima tantangan Pak Edi (Kabid Data Informasi) BPBD DKI Jakarta untuk memfasilitasi 56 Kelurahan di DKI Jakarta yang rawan banjir.

Serangkaian diskusi dilakukan, baik formal maupun non formal diantara para relawan dengan staff BPBD dipimpin langsung oleh sang Kabid. Pembagian peran dengan sendirinya terbagi -  siapa melakukan apa. termasuk pembagian wilayah dalam memfasilitasi Kelurahan secara partisiatif. Berlomba dengan waktu -  itu lah yang terjadi. Karena para relawan, masing-masing tidak hanya memfasilitasi satu atau dua kelurahan. Sehingga dibentuklah Tim Fasilitator yang terdiri dari 3 - 4 orang untuk menangani 5 - 6 Kelurahan. 

Untuk membekali para fasilitator dalam memfasilitasi proses penyusunan -  tersusunlah panduan untuk fasilitator rencana kontijensi untuk kelurahan. sebagai panduan, tentu modul ini bukan lah barang mati. panduan ini bersifat dinamis. dapat dirubah atau disesuaikan mengikuti kondisi setempat. Namun begitu -  ada hal yang secara prinsip bersifat baku. Saya menempatkannya sebagai pra dan syarat dalam proses penyusunan. diantaranya adalah; Komitmen pemangku kepentingan -  khususnya Lurah sebagai kepala pemerintahan pada tingkat kelurahan dan jajarannya serta para tokoh masyarakat setempat. Karena tanpa adanya komitmen, sekalipun dokumen renkon telah tersusun -  dapat dipastikan akan sia-sia. 

selain komitmen dan rasa memiliki, beberapa syarat penting lain adalah; data dan informasi terkait ancaman bencana yang disusun rencana kontijensinya, hasil kajian dan peta risiko atau ancaman bencana, jalur dan tempat evakuasi serta tanda peringatan dini. Pada praktiknya, keseleruhan syarat ini dapat dilakukan bersamaan saat proses penyusunan renkon. Kecuali pra syarat berupa komitmen pemangku kepentingan tentunya.

Sayangnya -  banyak proses penyusunan renkon justru melawatkan pra syarat tersebut. alasannya klasik -  diburu waktu. wal hasil -  dapat ditebak, dokumen renkon yang telah tersusun - akhirnya hanya sebagai pemanis kegiatan dan capaian. namun tidak berdampak pada pelaksanaan tanggap darurat.

harus diakui - membangun komitmen dan rasa memiliki membutuhkan proses. Tidak mudah, apalagi banjir di Jakarta yang telah menjadi agenda tahunan. Banjir terkadang menjadi peluang sebagian orang untuk mendapatkan "keuntungan". Keuntungan ini tidak semata-mata dimaknai dalam bentuk material, tapi juga imatrial. eksistensi, mendapatkan pengaruh atau menjadikan sejata terhadap lawan (politik).

mengawali tulisan ditahun 2017, blog ini hanya akan membagikan file panduan rencana kontijensi kelurahan. semoga apa yang ada dalam modul yang disusun pada tahun 2013 ini dapat bermanfaat. tidak saja untuk kelurahan, tapi juga pada pemerintahan Desa. tentunya dengan menyesuaikan sistem pemerintahan yang ada.
file unduh klick  di sini
  
 

Tuesday, September 27, 2016

DIMANA NURANI BANGSA SANTUN INI...????

Tentu kita masih ingat foto routers yang memenuhi jagat media sosial.  Anak2 yang bertaruh nyawa untuk pergi ke sekolah. judul keren pun disematkan pada sebuah film box office -  Indiana Jhones from Indonesia. Berkat publikasi itu, ya ada sedikit kasak kusuk daerah yang kebetulan menjadi sorotan.. Kabupaten Pandeglang - Provinsi Banten. Paling tidak, kampung dimana foto itu dibuat segera dibangun jembatan baru. Padahal sebelumnya -  mungkin tidak terpikir sedikitpun sang kepala daerah dan para wakil rakyat daerah untuk membenahinya. sekalipun sejuta janji dikeluarkannya saat kampanye. demi meraih simpati dan dukungan. dan setelah dukungan itu didapat, maaf  - anda belum beruntung. begitu kira2 jika kita mengikuti undian berhadian.

Rasa empati yang seharusnya keluar dari para putra daerah yang mendapatkan kepercayaan memimpin daerahnya, justru muncul dari orang lain yang berbeda  kulit, bahasa, kepercayaan - apalagi keturuan. Orang bule yang kerap disebut2 sebagai penjajah, kafir (kerena berbeda keyakinan), dan segunang cap negatif. Jembatan sebagai penghubung ke pusat belajar yang mempertaruhkan nyawa, menyentuh nilai kemanusiaannya. Seorang Toni Rottimenn -  warga negara Swiss nampaknya jauh lebih peduli ketimbang para pemimpin yang jelas-jelas mendapatkan mandat atas nama konstitusi dan dibawah sumpah atas nama Tuhan. Tidak kurang dari 60 an jembatan telah terbangun tanpa publikasi dan seremoni penuh basa basi. Seremoni sendiri, kadang membutuhkan dana yang tidak sedikit - bahkan bisa jadi seharga yang diresmikan itu sendiri.

Sebuah catatan dari groups WA peduli bencana, semoga membuka mata dan telinga kita. Bahwa kita masih memiliki PR besar. Terutama pendidikan politik bagi pemilih yang entah bagaimana bisa - masih mau memilih para calon yang jelas2 tidak pernah memperdulikan kehidupannya. Hanya dengan iming2 uang saku antara 20 - 50 ribu per suara. Sungguh miris tentunya, apalagi jika nilai tersebut dibagi dalam 1.800 hari masa kerja para politisi busuk. Yang tega membiarkan rakyatnya bertaruh nyawa untuk menuju sekolah.

Dari catatan ini juga -  kita bisa saksikan, bagaimana busuknya para "abdi negara" menghambat bantuan sampai 3 tahun. dimana hati nurani bangsa ini yang konon terkenal santun, ramah dan peduli terhadap sesama karena berlandaskan agama dan budaya...



KITA PERLU BERGERAK AGAR BANTUAN JEMBATAN GANTUNG UNTUK RAKYAT KECIL TAK TERHENTI

Saat saya menulis catatan ini, saya ingin sekali tak mengeluh. Saya tak ingin mengeluh pada negeri ini karena saya cinta pada bangsa ini. Namun, kesabaran seringkali seperti hampir hilang bila melihat praktek di lapangan begitu banyak rintangan yang membuat hati ini kesal setengah mati. Padahal apa yang kita lakukan semata-mata untuk perbaikan hidup rakyat marginal sebagaimana dicita-citakan para pendiri negeri ini. Coba perhatikan ceritera berikut ini.

Ini terkait dengan nasib seorang relawan asal Swiss bernama Toni Ruttiman yang diam diam sudah tiga tahun keluar masuk kampung wilayah terlencil di Indonesia, mengajak warga bergotong royong membangun jembatan gantung sendiri karena akses jalan terputus. Kisah kepedulian Toni pernah saya ceriterakan pada Facebook saya sebelumnya.

Toni datang ke negeri kita karena ia melihat begitu banyak anak-anak di negeri ini bergelantungan harus pergi sekolah menyebrangi sungai dengan jembatan yang rusak. Coba lihat foto yang sudah sering kita lihat beredar di sosial media ini:

1.
https://goo.gl/images/qKZo7C

2.
http://news.detik.com/read/2012/01/21/062518/1821642/10/anak-sd-meniti-jembatan-rusak-dpr-ini-seperti-negara-belum-merdeka

Karena keadaan ini, Toni Ruttiman datang ke negeri kita. Ia kumpulkan bahan bahan jembatan gantung dari negerinya Swiss. Ia upayakan bantuan pipa dari perusahaan ternama yang pemiliknya ia kenal  baik (seperti Tenaris) agar bersedia mengirim bantuan pipa tiang jembatan dari Argentina ke Indonesia. Ia pun merekrut beberapa tenaga kerja Indonesia untuk dijadikan stafnya untuk membantu semua upaya ini. (Saat ini seorang pemuda bernama Suntana, dengan setia membantu misi kemanusiaan Toni yang tengah ia jalankan.) 

Dan akhirnya, sudah tiga tahun ia bekerja tanpa banyak bicara, membangun bergotong royong dengan rakyat desa seperti terlihat pada tayangan ini:

https://youtu.be/T8S4qEC3Yn0

Dengan cara seperti ini, kini Toni Ruttiman telah berhasil memasang 61 jembatan gantung di berbagai daerah termasuk Banten, Jabar, Jateng, Jatim, dan bahkan hingga Sulawesi, Maluku Utara dan NTT (lihat foto).

Namun apa yang terjadi akhir-akhir ini. Upaya pengiriman bantuan terhambat. Bantuan bahan jembatan seperti wirerope (kabel pancang) yang selama tiga tahun telah secara rutin ia kirim dari Swiss terhambat oleh lambannya birokrasi. Padahal Presiden Jokowi justru tengah keras kerasnya mendorong agar arus barang import lancar. Namun kenyataannya sangat lamban.

Saya yang ikut terlibat dan mengikuti betapa sulitnya mengurus proses administrasi import barang bantuan ini merasa kesal menghadapi birokrasi yang begitu ruwet dan lambat ini, walaupun untuk import barang bantuan sekalipun.

Coba kita baca surat dari Suntana, asisten Toni Ruttiman yang berceritera liku liku proses pengurusan barang bantuan ini yang berakhir dengan denda yang harus dibayar. 
--------------------------------------------------------------------

Malam Pak Imam,

Malam ini saya dapat dua informasi perihal update proses import donasi wirerope untuk program bantuan jembatan gantung dari Toni Ruttiman di  Indonesia yang memakan waktu lebih dari lebih dari 2 bulan sejak container tiba di Tanjung Priok karena lamanya proses rekomendasi dari kementrian-kementrian terkait yg harus ditempuh untuk proses hibah ini.

Pertama, atas bantuan dan upaya rekan-rekan di Bea cukai Tanjung Priok, biaya storage 3 kontainer donasi wirerope untuk Program Bantuan Jembatan Gantung Toni Ruttiman di Indonesia yg sudah tiba di pelabuhan Tanjung Priok sejak tgl 16 Juli 2016 sampai dengan hari ini 26 September 2016 akhirnya dibebaskan biaya penyimpanan. Tagihan storage tersebut pertanggal 19 September 2016 sebesar Rp 84.036.410,-

Kedua, untuk proses permintaan pengurangan/penghapusan tagihan denda demurrage (batas waktu container) atas 3 container tsb dari pihak pelayaran masih memerlukan waktu yg lebih lama semantara biaya untuk denda demurrage terus berjalan perhari sedangkan untuk mengeluarkan kontainer dari area penyimpanan kita memerlukan dana yg tidak sedikit. Saya lampirkan tagihan demmurage per tgl 19 September 2016 adalah Rp 169.890.000,- dan konfimasi terbaru tagihan  demmurage per hari ini 26 September 2016 adalah Rp 195.650.000,-

Mohon kiranya Bapak bisa mencarikan solusi terbaik untuk permasalahan yg kami hadapi saat ini demi terus berlangsungnya Program Bantuan Jembatan Gantung Toni Rutiimann untuk masyarakat dan anak2 Indonesia di pelosok tanah air yang menantikan sarana penyebrangan untuk aktifitas sehari-hari.

Salam dan Hormat

Suntana Juhana
Team Jembatan Toni Ruttimann
------------------------------------------------------------------
Lihat lampiran tagihan yang harus dibayar.

Membaca surat ini jelas saya merasa sangat terpukul. Namun saya lebih terpukul lagi saat membaca komentar Toni Ruttiman yang ia kirimkan pada saya lewat email yang isinya menyatakan bahwa ia ingin menyudahi upaya bantuan yang ia lakukan setelah periode bantuan ini selesai. (Semoga ia masih bisa dibujuk untuk bertahan tinggal di negeri ini).

Terus terang saya malu menghadapi kejadian ini. Saya ingin sekali berteriak sekerasnya mewakili rakyat yang selama ini masih mengharapkan bantuan Toni Ruttiman. Maukah pemerintah mengabil alih denda yang harus dibayar ini? Saya juga terfikir, bisakah kita bersama-sama urunan untuk mengganti denda demmurage agar kita sebagai bangsa setidaknya memiliki harga diri? Entahlah!

Berikut surat Toni Ruttimann.

----------------------------------------------------------------

Dear Imam,

I'm not surprised by this news. The shipping business is strict about demurrage charges, and I know that since many years. We had a formal green light from Public Works Ministry before embarking the 3 containers in Switzerland.

We can help pay for part or all of theses charges, and finally get these containers out of port before racking up more charges, which now already cost 3x more than the actual shipping from Switzerland.

But after this last batch of cables and pipes I will want to stop working in Indonesia. We have been bothering you more than enough already, and without your permanent and selfless help over all these years we wouldn't have made it very far.

With these cables we will reach 100 bridges in your country, and for 800'000 people this is better than nothing. 

Please let me know and we'll transfer the money to get this done.

Thank you very much,

Toni.
_____
Toni Ruttimann
Bridgebuilder

Monday, June 06, 2016

HUTAN WAKAF, inisiatif menyelamatkan hutan ala masyarakat


Cukup lama tergelitik dengan inisiatif luar biasa sekelompok aktifis lingkungan Aceh sebagai bentuk menyelamatkan hutan secara nyata. HUTAN WAKAF. Menjadi menarik ketika kata Wakaf digunakan yang umum digunakan untuk kegiatan keagamaan. Wakaf untuk tempat ibadah, pamakaman, panti asuhan atau lahan pertanian -  dimana hasilnya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan.

Jarang kita mendengar -  wakaf untuk kebutuhan lain. Wakaf untuk pembangunan jalan, rumah fakir miskin dll. Sekalipun di wilayah perkotaan, telah muncul banyak inisiatif Wakaf dalam bentuk produktif. Wakaf untuk tempat usaha misalnya atau perkantoran.

4 Februari 2008, Pemerintah SBY mengeluarkan PP No. 2 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar kegiatan kehutanan, WALHI menggugat regulasi yang menempatkan hutan lindung dan produksi yang dihargai sangat murah. Bisa dibayangkan, PP tersebut khususnya memberikan keleluasaan izin bagi 14 perusahaan tambang untuk melakukan pembukaan hutan lindung dan hutan produksi untuk kegiatan tambangnya, infrastruktur dan jalan tol dengan tarif sewa seharga Rp 120 untuk hutan produksi dan Rp 300 per meter persegi per tahun. Harga itu sangat lebih murah (bahkan) dengan harga sebuah pisang goring yang biasa dijual. Dalam skema PP tersebut maka bisa diperkirakan sekitar 11,4 juta hektar hutan lindung Indonesia bakal hancur lebur. Tentu saja bisa dipastikan dalam waktu ke depan Indonesia akan semakin parah mengalami bencana ekologis yang lebih dahsyat yang pasti akan menyengsarakan masyarakat kita akibat diberlakukannya PP itu (SiaranPers WALHI, 2008). 

Saat itu, terkumpul dana sebesar Rp. 1.614.000 dan diserahkan kepada Dept Keuangan, Kabag Pengelolaan Opini, Agung Adhianto. Beberapa hari kemudian - dana yang tersebut dikembalikan ke WALHI karena belum ada mekanisme yang mengatur tentang peruntukan sewa hutan.
Terlepas dari besaran dana yang terkumpul saat itu, secara substansi menjadi menarik untuk dicermati terkait keterlibatan masyarakat terhadap pelestarian hutan. WALHI saat itu percaya, jika mekanisme yang telah ada, dana yang akan terkumpul untuk menyelamatkan hutan sebagai pengganti dana yang akan diperoleh dari 14 perusahaan tambang akan terlampau dalam waktu singkat. Keyakinan tersebut tentu tidak berlebihan mengingat daya rusak pertambangan yang masif. Tidak pernah ada contoh kasus pertambangan tidak merusak. Baik pada proses eksplorasi maupun eksploitasi. Dan yang pasti, tidak pernah ada contoh kasus reklamasi paska tambang dilakukan dengan benar.