MEMULAI MENGELOLA RISIKO BENCANA


Mengelola risiko bencana itu gampang.. Bener kah? Padahal.. kalau denger2 dari para pakar, aktifis, atau para pekerja kemanusiaan.. kok sulit banget. Butuh dana guede banget. Juga banyak prasyarat lainnya. Kalau gampang, kenapa gak bisa dilakukan? Padahal ancaman yang ada di Republik Bencana ini begitu besar.. 93 % dengan tingkat kerentanan warganya ampe 98 %.

Gampang, kalau ada niat dan mau ngejalaninnya. Tahu bagaimana memulai dengan sumberdaya yang dimiliki. Kalau ngomong problem, pasti ada. Kendala pasti akan ditemui. Dan itu wajar. Karena untuk bikin jalan kampung aja, kita akan dihadapkan dengan segenap progbem. Padahal, jalan tersebut jelas2 akan dipake oleh seluruh warga.

Mengelola bencana mulai dari mana kalau begitu? Bisa mulai dari manapun. Namun yang terpenting adalah, kesamaan persepsi ditingkat warga itu sendiri. Sama-sama memahami kalau kampungnya terancam dengan jenisnya ancamannya, menyadari kerentanan yang dimiliki dan tahu risiko ketika ancaman itu datang. Setelah itu, kita bisa melakukan dari manapun. Bisa dari memetakan lebih detil kapasitas dan kerentanan. Dari meruntut sejarah kejadian bencana, perubahan dan kecenderungan atau bisa juga mulai dengan pengembangan jaringan. Mencari temen di luar yang bisa diajak bermain bersama.

Membangun kesepahaman
Membangun kesepahaman ditingkat warga adalah hal yang utama. Dan ini juga yang kerap dilupakan banyak pihak ketika mengembangkan program-program pengelolaan risiko bencana. seolah, membangun persepsi cukup dengan sekali atau dua kali sosialisasi. Dengan kepala desa atau kepala dusun ikut ngomong, seluruh warga tahu dan paham nilai penting dari mengelola risiko bencana. trus langsung memulai proses lanjutan yang kadang udah di bikin tanpa melibatkan warga. Pemetaan kapasitas dan kerentanan lah. Ngadain training, workshop, bikin organisasi local dll.

Paham aja belom, sudah “dipaksa” untuk memulai kerja2 pengelolaan risiko bencana. Kalau indikatornya, berjalannya kegiatan tersebut, sudah dipastikan jalan. Namun, apakah mereka melakukannya dengan kesadaran atau hanya kerana sekedar terlibat.

Keterlibatan, khususnya buat masyarakat pedesaan bukan berarti mereka sepakat lo. Tidak juga bisa diartikan mereka paham dan dengan kesadaran penuh bersama-sama menjalankan kerja-kerja mereduksi bencana, atau apapun. Keterlibatan bisa hanya dikarenakan rasa sungkan, tidak enak hati atau ya sebagai bagian dari kultur. Jadi, kalau mereka terlibat menjadi bagian dari training misalnya atau perencanaan program, jangan bangga dulu kalau partisipasi mereka cukup bagus dan mendukung program yang sedang kita usung. Apalagi kalau pertemuannya di hotel mewah, dan dikasih transport lagi.

Persoalan mendasar itu bukan tidak disadari oleh banyak pihak yang melakukan inisiasi membangun kesiapsiagaan, mitigasi, pembangunan kembali atau apalah yang merujung pada pengurangan risiko bencana. Namun, kadang waktu dan ketersediaan waktu mengabaikan hal yang substansial. Dan akhirnya, yang penting program berjalan, uang proyek habis, ada bukti kalau proyek itu bisa dijalankan seperti keterlibatan, produk dari kegiatan dll dan selesai.

Betul, untuk menumbuhkan kesadaran kritis butuh proses. Gak salah juga kalau salah satu kegiatan transformasi itu melalui sosialisasi dengan melibatkan aparat pemerintahan local atau tokoh masyarakat. Bukan berarti gak bener kalau kegiatan langsung tancap gas ke training, workshop dll. Tapi yang harus disadari adalah, apakah warga masyarakat dimana kita menjalankan program betul sudah paham nilai penting dari program yang sedang dijalankan dan seberapa mereka menganggap penting.

Celakanya adalah, baru sekali sosialisasi, kita sudah memvonis, masyarakat sudah tahu dan paham dan kedatangan mereka sebagai sebuah bukti dukungan. Ramainya diskusipun dijadikan indicator daya kritis masyarakat. Celaka dua belas. Karena anggapan itu, maka tidak ada lagi upaya untuk lebih menanamkan pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan strategi atau melihat lebih detil kondisi objektif di lapangan. Konyolnya lagi, ini disikapi dengan pendampingan atau kerennya pengorganisasian masyarakat hanya dengan cara kunjungan resmi ke lokasi program. 2 – 4 jam sekali seminggu atau dua kali seminggu atau bahkan sebulan sekali. Bagaimana bisa terjadi transformasi jika pendekatannya seperti ini. Apalagi sang pendamping, atau pengorganisasi masyarakat, sadar atau tidak sadar.. merasa sebagai “si segala tahu”

Memetakan Kapasitas dan kerantanan
Pemahaman yang sudah sampai ke memori masyarakat tentang nilai penting mengelola risiko bencana akan menghantarkan mereka melakukan pemetaan kapasitas dan kerentanannya sendiri. Pemetaan dilakukan baik secara individu, tingkat keluarga atau kolektif. Individu umumnya lewat refleksi diri. Jika ancaman seperti ini, apa yang bisa saya lakukan. Apakah saya punya kemampuan menyelamatkan diri, meyelamatkan keluarga dan menyelelamatkan harta. Apa yang paling penting harus dilakukan. Bagaimana kondisi rumah kita, apakah cukup aman. Aset-aset yang sekarang ada, apakah cukup aman ketika ancaman datang. Pertanyaan ini akan terjawab dengan jujur karena diperuntukan untuk dirinya sendiri. Lalu beralih ke keluarganya dan kelompok2 komunitas lainnya.

Perenungan diri atau diskusi informal akan terus bergulir. Obrolan2 ringan adalah sebagai bagian juga dalam menyamakan persepsi antar individu. Sebagai bagian meningkatkan pemahaman atas risiko bencana. serangkaian obrolan itu lah yang akan membawa pada agenda-agenda kerja yang lebih kongrit, seperti pemetaan kapasitas dan kerentanan secara kolektif, pemetaan daerah rawan dan warga yang rentan, pemetaan sumber daya dan sumber-sumber ancaman dll. Obrolan ringan ini dapat juga mulai mengarah pada kerja-kerja advokasi, misalnya medesak pemerintah desa untuk mengeluarkan kebijakan tentang perlindungan kawasan, menghentikan operasional usaha yang berpotensi meningkatkan kerentanan dan kerawanan atau mencari orang yang mempunyai pemahaman tentang mitigasi bencana.

Banyak hal yang bisa dilakukan ketika kesadaran ktiris mulai muncul. Sadar atas kerentanan dan kapasitas yang dimiliki. Sadar atas fakta yang ada dan dihadapi. Tahu betul risiko dan dampak yang akan diterima ketika tidak berbuat. Akan terjadi pembantaian massal melalui alat pembunuh dari alam. Entah itu banjir bandang, letusan gunung api, gempa, tsunami atau lainnya.

200 ribu lebih warga Aceh adalah tumbal atas pengabaian risiko dan dampak bencana. 7000 lebih warga Jogja – Klaten sample ketidak pedulian atas potensi ancaman bencana. Ratusan ribu lain adalah tewas sia-sia dari kebodohan semua pihak terhadap kerentanan warga negari ini yang hidup di negeri bencana. Akan kah kita membiarkan pembunuhan dan bunuh diri massal ini terus berlangsung..??? sementara, begitu mudahnya kita bisa memulai mengelola risiko bencana dari diri kita sendiri, keluarga kita, komunitas kita. Dan memaksa pemerintah sebagai penanggung jawab jalannya negeri ini menjalankan kewajibannya. Melindungi dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bencana.