MANDI DAN MINUM AIR HUJAN, BERANI?

Oleh: Yovi Toni (sudah diposting sebelumnya di blog Kompasiana)

tulisan ini merupakan karya Yovi Toni. Sangat menarik buah karya beliau dan tentu penting untuk menjadi pembelajaran kita bersama dalam penangguangan bencana. tidak hanya dalam tanggap darurat, tapi juga untuk upaya pra maupun paska bencana. tinggal, bagaimana kita melihat proses panen hujan tersebut dilakukan. apakah air hujan yang telah tertampung tersebut melalui media lain yang memiliki tingkat higienist yang cukup baik. sehingga tidak perlu sentuhan apapun karena merupakan air murni....

Rata-rata curah hujan Indonesia di atas 2 meter per tahun. Yang artinya kalau semua air hujan yang turun tidak mengalir ke mana-mana, tidak meresap dan tidak menguap maka Indonesia terendam setinggi 2 meter. Jumlah yang terlalu banyak, sehingga malah menimbulkan keluhan. Kita senang di hari-hari pertama musim hujan, lalu mengeluh di hari-hari berikutnya dan sangat lega ketika musim hujan akhirnya benar-benar pergi. Sekali lagi, karena kita menganggap hujan turun melampaui kebutuhan sehari-hari kita.

Di banyak tempat, dalam situasi banjir dan tanah longsor, sumber air tawar yang paling utama adalah air hujan. Bahkan untuk beberapa daerah beriklim kering di Indonesia, air hujan menjadi satu-satunya sumber air sepanjang tahun.

Tapi untuk daerah yang berlimpah air bersih, air hujan kurang mendapatkan tempat, bahkan imejnya buruk. Ini hanya gara-gara ada anak kena flu sehabis kehujanan, atau kena diare sehabis minum air hujan. Air hujan dituduh sebagai biangnya.

Dan karena Indonesia berkelimpahan air tanah, kita lebih sering mendengarkan cerita buruk tentang air hujan. Beda dengan wilayah beriklim kering seperti Afrika, Australia Utara atau di Pakistan, di mana air hujan sangat dihargai.

PEMBERITAAN BENCANA

Kadang dilematis menyaksikan pemberitaan tentang bencana. satu sisi, kita membutuhkan info terkini yang diberitakan -  tapi sisi lain kadang etika jurnalistik kerap terabaikan. Tidak jarang kita mengumpat menyaksikan reporter dalam mebawakan berita atau mewawancarai narasumber. Kadang -  tanpa tersisa perasaan sebagai orang yang berada dilokasi bencana. Gambar-gambar yang ditayangkan pun kadang "ajaib". guna mendukung pemeritaan - kerap gambar yang ditampilkan bukan gambar terkini. tapi gambar yang teleh lewat yang menunjukan "kehororannya".

Kawan Armin Bell dari Ruteng - Flores dengan rasa gemas menuliskan unek2 dalam milis bencana. Kegeraman Armin bukan tanpa alasan. Beliau menuliskannya setelah menyaksikan salah satu stasiun swasta dalam meliput banjir Jakarta. Sang Reporter yang tidak menunjukan empati terhadap kerja relawan serta telah memiliki persepsi sendiri berusaha mendesak narasumber yang saat itu seorang relawan -  seolah kerja2 kemanusiaan yang dilakukan adalah salah.

Satrio Arismundandar, salah seorang jurnalis stasiun swasta juga menuliskan pemikirannya yang intinya mengingatkan kepada jurnalis untuk mengedepankan etika jurnalistik. diantara tekanan dan kebutuhan berita yang diperoleh dilapangan. Hal yang wajar tentunya jika berita yang dibawa harus spesial. karena selain akan menunjukan spesial bagi stasiun televisi yang bersangkutan -  juga akan membawa hal yang spesial bagi si reporter itu sendiri.

SELALU ADA PELUANG DIANTARA KONDISI KRISIS..

Kagak bisa lewat om.. aernya di tengah sepinggang. Naek grobak aja, kagak dimahalin kok? emang si Om mau kemana?

Tawaran jasa mengantarkan warga yang terhadang banjir menjadi fenomena umum. berbagai jenis dan ukuran grobak yang sebelumnya berfungsi mengangkut sampah, barang bekas atau barang dagangan beralih fungsi. Mereka pun membentuk kelompok-kelompok kecil untuk melayani jasa mengangkut orang, barang atau kendaraan roda dua. Biaya jasa tentu bervariatif. dari 20.000 -  50.000. Bahkan tidak jarang lebih.

Tentu tidak hanya gerobak yang di karyakan. Perahu/rakit pun bermunculan dengan jenis, bentuk dan ukuran. Bahkan dibeberapa kawasan elit, menurut laporan statius TV Swasta - harga sewa perahu mencapai jutaan. berbagai usaha dadakan pun bermunculan. Yang juga muncul adalah mengelola lahan parkir atau penitipan kendaraan.

Bagi sebagian orang, banjir bisa menciptakan peluang ekonomi. Bahkan peluang temporary ini pun jauh melampaui pendapatan hariannya. "Lumayan lah om -  sekedar buat beli rokok sama kopi. dari pada nganggur dan mikirin banjir. udah barang2 ancur di rumah - kagak ada makanan -  istri ngomel2, anak nangis minta jajan -  mending kerja khan?".

AKUNTABILITAS VS KEBUTUHAN DAN RELAWAN

Banjir yang kembali menggenangi banyak kawasan di Jakarta, kembali mengingatkan kita pada perdebatan panjang; akuntabulitas vs kebutuhan para penyintas. Akuntablitas yang umum di usung lembaga-lembaga kemanusiaan menduduki pringkat pertama. jangan harap bicara tentang distrubusi bantuan tanpa ada data detil penyintas yang mengungsi. Dari mulai lokasi, jumlah jiwa, jenis kelamin, kelompok umur sampai hal-hal yang kadang membuat kening berkerut.

Akuntabilitas menjadi hal penting, bahkan terpenting tidak lepas karena perjalanan waktu penanganan bencana sebelumnya. Bantuan tidak tepat sasaran, menumpuknya bantuan sampai penyelewengan bantuan. bagi pekerja kemanusiaan, tentu tragedi penanganan pengungsi di Rwanda menjadi momok yang menakutkan. Niat tulus membantu berbuah petaka. saat Bantuan susu balita yang tidak diimbangi dengan informasi akurat terkait ketersediaan air bersih memunculkan wabah. Dan kematian balita akibat wabah justru jauh besar ketimbang korban balita akibat konflik itu sendiri.

Banjir dan gagap lagi.....

Banjir dan Sejarah
Dari sejarah bertumbuhannya - Jakarta atau doeloe di kenal dengan Jayakarta atau Batavia merupakan kawasan genangan. Adalah Jan Pieterszoon Coen yang saat itu menjabat Gubernur Jenderal VOC meminta Simon Stevin merancang kota di muara Kali Ciliwung. Sebuah kawasan yang memang langganan banjir. Mimpi JP. Coen adalah membuat kota replikasi Amsterdam di Asia. Untuk mengantisipasi banjir -  sekeliling kota di bangun parit dan kanal (Ahmad Arief - Kompas, 2013)

Kejadian banjir besar Jakarta telah menjadi sejarah panjang sejak berdirinya kota ini tahun 1619 dengan nama Batavia. Bahkan jauh sebelum itu, 1.600 yang lalu jejak banjir telah tercatat melalui Prasasti Tugu peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di Cilincing, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Prasasti yang dibuat sekitar tahun 403 Masehi memuat tentang penggalian kanal atau Sungai Candrabhaga dan Sungai Gomati sepanjang 11 Km sebagai media pengendali banjir sekaligus menampung air saat musim panas (Detik.com, 2013)

Pembangunan kanal merupakan satu upaya mitigasi mengurangi ancaman banjir dan memfungsikannya untuk kepentingan lain. salah satunya adalah untuk transportasi, air baku atau sarana rekreasi. Itu juga yang menjadi salah satu dasar JP. Coan membangun memotong sungai Citarum yang berkelok menjadi lurus pada dua bagian untuk kebutuhan transportasi pelayaran.

PERUBAHAN IKLIM DAN RISIKO BENCANA

Tidak jarang (artinya sering), muncul perdebatan - bagaimana integrasi perubahan iklim dalam pengurangan risiko bencana. Sekalipun disadari, keduanya memiliki pertalian yang sangat kuat. Bahkan pada beberapa kasus, tidak lagi bisa dipisahkan. Pada bahaya/ancaman bencana yang berhubungan dengan hidrometeorologis, seperti banjir, longsor, angin ribut, kebakaran lahan, atau kekeringan - hampir tidak ada perseteruan pendapat adanya keterkaitan iklim atas kejadian bencana tersebut. Demikian juga dengan wabah atau epidemik, seperti malaria, DBD atau diare.

Bagaimana dengan gerombolan  bahaya geologis seperti gempa bumi, tsunami atau letusan gunungapi? Adakah pertaliannya dengan iklim? Demikian juga dengan kegagalan teknologi dan konflik sosial. Dimana pertautannya? atau tidak ada hubungannya sama sekali?

atau..... ya pinter-pinternya kita saja, untuk bisa menghubung2 kan. Kan orang Indonesia itu terkenal kreatif dan inovatif. "Otak atik gatuk". Apapun bisa "diakali". termasuk hukum yang katanya "panglima" di Negeri ini.

DESIGN TATA RUANG RELOKASI

Angga, bocah kecil yang masih duduk di kelas 5 SD begitu bersemangat menorehkan pinsil pada buku gambarnya. Ada gambar rumah, bangunan, jalan, jajaran tanaman yang menyimbolkan pertanian, hutan dll. tak bergeming di tempatnya di meja makan bambu tua hasil karya sang ayah, 10 tahun yang lalu. telah cukup banyak gambar telah dibuatnya. Namun, tidak membuatnya puas. sehingga harus mengulang dan mengulang lagi. Tak menarik hatinya, sepiring nasi goreng sebagai makanan favoritenya tak jauh dari hadapannya. Juga segelas susu sapi segara hasil perahan pagi buta sang ibu yang dihangatkan sang kaka.

Sang bocah masih merekam dengan jelas, saat ada orang kota datang ke desa. berdiskusi dengan para orang dewasa tentang bagaimana pentingnya membuat gambar kampung sediri secara lengkap dan teratur. Dengan adanya gambar yang jelas, semua orang akan mengerti, dimana letak rumah, bangker, post ronda maupun bangunan lainnya. juga kebun, hutan atau sungai. sang bocah kecil yang saat itu diajak oleh sang ayah mengikuti sebuah pertemuan "pemetaan partisipatif" untuk pengurangan risiko bencana samar2 menyimak. tidak begitu jelas, untuk apa harus dilakukan. yang jelas, Angga suka dengan media gambar yang digunakan sang orang kota.

Saat itu, angga kecil bisa membayangkan, kemana harus lari jika awan panas Merapi datang. Kenapa harus menggunakan jalan tersebut karena arah awan panas datang dari arah mana. Dimana tempat yang aman sekaligus sebagai tempat untuk bertemua para penduduk yang mungkin akan tercerai berai karena panik.

-----------------oooooOoooooo----------------

Imajinasi Angga trus menerabas melebihi batas kemampuannya. Obrolan seru para orang dewasa tentang "harus" pindahnya seluruh penduduk desa sangat menyita pikirannya. "Pindah kemana?". Angga kecil tidak dapat membayangkan dia dan keluarganya serta temen2nya harus meninggalkan kampung halamannya. Kampung yang sejuk, tenang dan damai. Hanya terkadang mencekam menjelang sang Merapi menunjukan kekuatannya. Memamerkankan perangainya, kalau dibalik kebaikan dan keramahannya - juga memiliki sifat "bahaya".

Bayangan Angga tertuju pada sebuah Mall di kawasan Malioboro. Sebuah tempat yang amat menarik hatinya. Semua barang indah dan menarik hati terpampang disana. dari mulai pakaian, sepatu, makanan, sampai mainan beraneka ragam. Sungguh menyenangkan kalau dia dan keluarganya pindah dan memiliki rumah di sekitar Mall tersebut. pikiran kecilnya menari2 pada tempat tersebut. Dia juga masih ingat, bagaimana sepanjang jalan tersebut sangat ramai. Bahkan banyak "bule" yang berlalu lalang. Akhhhh.. indah sekali rasanya.

Dengan cepat, Angga pun membuka lembaran baru kertas gambarnya. Tapi, dia sedikit kecewa. Kertas gambarnya hanya tersisa satu lembar saja. sedikit ragu untuk memulainya. Mall, akan ditaro dimana lokasi tersebut pada jajaran rumah2 penduduk yang digambarkan mewakili rumah2 kawan2 mainnya. apakah Mall tersebut ditempatkan di dekat rumahnya. Kalau iya, berarti akan menggeser rumah Anto, Andi dan Ijong. Kasian mereka tidak mempunyai rumah. atau sedikit agak jauh? mengganti kebun atau sawah. tidak, nanti kita tidak bisa lagi berkebun dan tidak dapat "uang". ahhaaaaaaa..... kenapa gak mengganti hutan saja? Tidak ada yang protes kalau menggunakan hutan. Toh, rumah dan kebun-kebun penduduk yang akan ditinggalkannya juga akan dijadikan hutan. jadi, apa salahnya???????

Angga pun mulai menorehkan pinsilnya. kembali dia menggambar dengan semangat; satu demi satu; rumah, sekolah, puskesmas, jalan, bangker, kebun, dan pasar serta MALL tentunya, menggantikan HUTAN.

-----------------oooooOoooooo----------------

Apa yang dipikirkan dan dituangkan dalam gambar oleh Angga adalah sebuah gambaran kongkrit, bagaimana seorang bocah menangkap dan mengaktualisasikan sebuah tata ruang. Gambaran didasarkan atas sebuah realitas yang dia lihat sehari-hari serta seberapa besar informasi yang di dapat.

Memindahkan penduduk secara massal dari satu tempat ke tempat lain bukan hal sederhana. Bukan hanya sekedar memindahkan manusia saja, apapun alasannya. Termasuk dalam rangka/upaya preventif sebagai bagian dari penanggulangan bencana. Tapi akan memindahkan kehidupan secara utuh. Untuk itulah, relokasi adalah pilihan terakhir, jika masih ada alternatif lain; baik mitigasi maupun membangun kesiapsiagaan. Apalagi jika bahaya tidak datang setiap hari, setiap bulan atau setiap tahun.

Jika komunitas dan pemerintah daerah dapat meminimalisasi risiko bencana yang ada, baik melalui peningkatan kapasitas, peningkatan kemampuan atau upaya sistematis lainnya... tidak memilih relokasi adalah lebih baik.

Apalagi jika wilayah relokasi yang disusun tidak lebih baik dari yang dibuat oleh Angga, sang bocah kecil yang baru kelas 5 SD. yang dengan mudah mengalihkan fungsikan sesuatu dengan pikirannya sendiri. didasarkan atas keterbatasan informasi dan pengetahuan maupun pengalamannya.

Degradasi lingkungan dan perubahan iklim dampaknya terhadap kawasan rawan bencana

Fajri melempar tatapan kosong pada hamparan pekat lautan dari beranda rumah teramat sederhana. Sekosong harapannya untuk mendapatkan rizkinya hari itu. Sudah seminggu perahu kecilnya terpakir di daratan bersama jaring yang teronggok. Cuaca buruk telah menjegal retinitas dia melaut dan mencari ikan. Jangankan melaut untuk mendapatkan ikan, berdiri tegak di pinggir pantai pun rasanya tak sanggup.

Pengantar

Nasib Fajri tidak lah hanya dirasakan sendiri. Ada ratusan, ribuan atau bahkan ratusan jutaan nelayan mengalami hal yang sama. Terjebak hidup dalam ketidak menentuan iklim. Tidak hanya nelayan, jutaan petani pun mengalami dengan bentuk yang berbeda. Ancaman tidak lagi gagal panen, tapi juga gagal tanam.

Perubahan iklim akibat dari pemanasan global bukan lagi sekedar wacana. Tapi telah betul terjadi dan berdampak memberburuk kualitas hidup dan kehidupan di bumi. Perubahan iklim yang sebelumnya fenomena alam, di picu dan dipercepat prosesnya akibat berbagai bentuk aktifas manusia.

Dan sudah dapat dipastikan, kondisi ini berujung pada meningkat dan meluasnya berbagai kejadian berpotensi dan menjadi bencana. banjir, longsor, angin ribut/badai, wabah, sampai konflik sosial dan satwa.

Pada kasus kejadian bencana di Mentawai dan Wasior, cuaca buruk pun secaranya nyata memperburuk kondisi penyintas. penanganan bencana yang seharusnya cepat dan tepat, tidak dapat dilakukan karena terhalang alam yang tidak bersahabat.

Bill McGuire, ahli geologi dari Hazard Research Center di University College London, menuturkan bahwa gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan tanah longsor, adalah kejadian yang mempunyai hubungan dengan perubahan iklim. Paling tidak ada dua penyebab atau hubungan kejadian-kejadian tersebut dengan perubahan iklim. Pertama, gangguan keseimbangan kerak Bumi. Lapisan es di kutub yang memiliki berat menekan kerak Bumi yang berada di bawahnya. Karena es mencair, kerak di bawahnya berusaha mencari keseimbangan baru. Pergeseran keseimbangan ini dapat memicu aktivitas magma di dalam kerak Bumi maupun aktivitas gempa bumi. “Pada akhir Zaman Es, tercatat adanya peningkatan besar-besaran aktivitas seismik bersamaan dengan penyusutan lapisan es di Skandinavia maupun tempat-tempat lain seperti itu dan memicu tanah longsor di bahwa laut yang pada akhirnya memicu tsunami,”. Penyebab kedua, tekanan air laut. Suhu laut yang bertambah panas mengakibatkan air laut memuai. “Memuainya air laut ditambah es yang mencair ke dalam laut menekan kerak Bumi di bawahnya. Hal ini dapat menekan magma apapun yang ada di sekitarnya keluar dari gunung berapi sehingga memicu letusan.

Mekanisme ini dipercaya menjadi penyebab letusan periodik Gunung Pavlof di Alaska yang meletus setiap musim dingin ketika permukaan air laut lebih tinggi. McGuire sendiri melakukan penelitian yang dimuat pada jurnal Naturepada tahun 1997 mengenai kaitan antara naiknya permukaan air laut dengan aktivitas letusan gunung berapi di Mediterania selama 80.000 tahun terakhir, dan menemukan bahwa ketika air laut naik secara tiba-tiba, makin banyak letusan gunung berapi yang terjadi, dengan peningkatan drastis sebesar 300%!

Penelitian McGuire ini memperkuat hasil penelitian Dr. Thomas J. Chalko, M.Sc., Ph.D, kepala bagian geofisika dari Scientific E Research P/L, Melbourne, Australia, yang mengemukakan bahwa pemanasan global menyebabkan ketidakseimbangan termal interior Bumi. Akibatnya, gunung-gunung berapi menjadi aktif dan meletus lebih kuat. Aktivitas gempa bumi di seluruh dunia sekarang lima kali lebih banyak daripada 20 tahun yang lalu. Penelitian membuktikan sifat merusak gempa bumi meningkat dengan pesat dan beliau menyatakan bahwa tren ini akan terus berlanjut, kecuali masalah pemanasan global diatasi secara menyeluruh.

Dampak perubahan Iklim Global

Perubahan iklim terjadi secara perlahan dalam jangka waktu yang cukup panjang, antara 50-100 tahun. Meskipun perlahan, dampaknya sebagaian besar permukaan bumi menjadi panas. Data-data dari IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) menggambarkan kondisi perubahan iklim yang terjadi saat ini;

· Telah terjadi kenaikan suhu rata-rata sebesar 0,76 derajat Celcius antara periode 1850 – 2005.

· 11 dari 12 tahun terakhir (1995-2006) merupakan tahun-tahun dengan rata-rata suhu terpanas sejak dilakukan pengukuran suhu pertama kali pada tahun 1850.

· Telah terjadi kenaikan permukaan air laut global rata-rata sebesar 1,8mm per tahun antara periode 1961 – 2003.

· Telah terjadi kekeringan yang lebih intensif pada wilayah yang lebih luas sejak tahun 1970an, terutama di daerah tropis dan sub-tropis.

Terkait hal tersebut, perubahan iklim mengakibatkan dampak yang sangat dirasakan oleh manusia, antara lain;

Peningkatan Permukaan Air Laut

Naiknya suhu bumi dapat mencairkan es di daerah kutub. IPCC menyebutkan, dalam 100 tahun terakhir telah terjadi peningkatan air laut setinggi 10-25 cm. Sementara Greenpeace berdasarkan laporannya memperkirakan tahun 2100 mendatang akan terjadi peningkatan air laut setinggi 19-95 cm.

Peningkatan air laut setinggi 1 meter saja akan mengakibatkan hilangnya pulau atau daratan di dunia. Dengan kenaikan tersebut, diperkirakan daratan Mesir akan berkurang 1%, Belanda 6%, Bangladesh 17,5% dan 80% atol di kepulauan Marshall akan hilang tenggelam.

Selain itu, pulau-pulau di, Fiji, Samoa, Vanutu, Jepang, Filipina, serta Indonesia akan banyak yang hilang tertutup permukaan laut. Hal ini berarti, puluhan juta orang yang hidup di pesisir pantai harus mengungsi dan mencari tempat yang lebih aman sebagai tempat tinggal ke daerah yang lebih tinggi.

Naiknya permukaan air laut akan mengakibatkan kurangnya daya tahan pesisir pantai sehingga rentan tehadap erosi/abrasi. Hal ini juga mengakibatkan rusaknya berbagai infrastruktur dan pemukiman di tepi pantai. Fenomena ini bisa juga dapat menimbulkan pengungsian.

Perubahan iklim juga mengakibatkan terjadinya pergeseran musim karena terjadi perubahan tekanan dan suhu udara. Implikasinya musim kemarau akan berlangsung lama sehingga dan menimbulkan bencana kekeringan dan penggurunan. Negara-negara yang diperkirakan akan mengalami kekeringan adalah Afrika, Eropa, Amerika Utara dan Australia. Sementara di sisi lain, musim hujan akan berlangsung dalam waktu yang singkat dengan intensitas curah hujan lebih tinggi sehingga menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor.

Krisis Kemanusiaan yang berujung bencana

Karena kurangnya persediaan bahan pangan akibat tingginya potensi gagal panen bahkan gagal tanam akibat cuaca dan iklim yang tidak menentu menyebabkan penurunan produktivitas pertanian/pangan. Produktivitas pertanian di daerah tropis akan menurun jika suhu rata-rata global meningkat 1-2 derajat Celsius. Di sisi lain, mencairnya es di kutub akan menimbulkan pemuaian massa air laut dan kenaikan air laut, sehingga hal ini akan menurunkan produksi tambak ikan dan udang. Adapun dampak akumulatif dari keadaan ini adalah meluasnya bencana kelaparan dan meluasnya gizi buruk.

Krisis Air Bersih

Krisis air ini disebabkan oleh masa kekeringan sejak musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut, disebabkan pergantian musim yang tidak stabil, sehingga daerah yang jarang air terancam mengalami krisis air. Sumber kebutuhan air tawar sepertiga penduduk dunia kering pada tahun 2100. Dan pada pertengahan abad ini, daerah subtropis dan tropis yang kering akan mengalami kekurangan air sebanyak 10-30 persen sehingga terancam bencana kekeringan.

Meluasnya Berbagai Penyakit yang Mengancam Spesies Manusia

Hal ini disebabkan oleh naiknya suhu udara yang menyebabkan masa inkubasi nyamuk semakin pendek. Dampaknya, penyakit yg ditularkan nyamuk akan berkembang biak dengan lebih cepat. Penyebaran penyakit ini khususnya di daerah Tropis, seperti demam berdarah, diare, malaria dan leptospirosis karena bertambahnya populasi vektor penyakit. Gelombang panas yang melanda Eropa tahun 2005 meningkatkan angka "heat stroke" (serangan panas kuat) yang mematikan, infeksi salmonela, dan "hay fever" (demam akibat alergi rumput kering).

Hilangnya Berbagai Jenis Keaneragaman Hayati.

Perubahan suhu bumi yang tidak menentu mengakibatkan hilangnya spesies flora dan fauna karena tidak dapat beradaptasi, dan sekitar 20-30 persen spesies tanaman dan hewan akan punah bila suhu rata-rata global naik 1,5-2,5 derajat Celsius. Selain itu, naiknya suhu air akan meningkatkan keasaman laut. Bertambahnya Karbon dioksida di atmosfer diperkirakan membawa dampak negatif pada organisme laut seperti terumbu karang (cloral bleaching) dan punahnya spesies lain yang bergantung pada organisme tersebut. Sehingga diperkirakan sekitar 80% spesies tanaman dan binatang akan punah dalam satu abad mendatang.
Peningkatan suhu pada kemarau mengakibatkan mudah terbakarnya ranting atau daun akibat gesekan sehingga meningkatkan peluang kebakaran hutan.

Kerugian Materi dan Non-Materi.

Pemanasan global yang menimbulkan bencana akibat topan, banjir dan badai, kira-kira 150.000 jiwa tewas setiap tahunnya. Tahun 2003, gelombang udara panas di Eropa menelan 25.482 jiwa dalam 20 tahun mendatang (sumber data WHO, UNEP, dan World Meteorology Council). Selain itu, di tahun 2080 diperkirakan akan ada jutaan orang terkena banjir setiap tahun akibat naiknya permukaan air laut. Risiko terbesar terjadi di dataran rendah padat penduduk, khususnya delta-delta Asia dan Afrika serta pulau-pulau kecil. Sedangkan perkiraan kerugian materi dari perubahan iklim mencapi USD 11 Miliyar atau sekitar 110 triliyun pertahunnya.

Mencairnya es di Kutub.

Perubahan iklim yang disebabkan naiknya suhu permukaan bumi dapat menyebabkan mencairnya es dan gletser di seluruh dunia, terutama di kutub Utara dan di kutub Selatan. Sejak tahun 1960an, es di kutub dunia telah berkurang 10%, sementara ketebalan es di kutub Utara telah berkurang 42% dalam 40 tahun terakhir (Prench, 2001). Data lain menyebutkan hilangnya 10-20% gletser di pegunungan Alpen juga menandai akibat pemanasan global ini. Dampak dari mencairnya kutub Utara dan kutub Selatan akan mengakibatkan pemuaian massa air laut dan kenaikan air laut. (Fitrihari)

Rupublik Indonesia Bencana

Paska kejadian tsunami di penghujung tahun 2004 yang melanda serambi mekah, Aceh, seolah masyarakat Indonesia disadarkan dari tidur panjangnya atas sebuah kenyataan. Selain sebagai zamrud katulistiwa karena keindahannya alam, gemah ripah loh jinawi karena kesuburannya serta segudang julukan lain Indonesia yang indah-indah, ada ancaman yang mematikan.

Kenyataan atas tingginya ancaman bencana di Negari ini telah dipertontonkan jauh sebelumnya. Berbagai peristiwa luar biasa dan menjadi catatan sejarah dunia dalam bidang kebencanaan terjadi di Indonesia. Letusan gunung tambora di NTB, Krakatau di selat sunda, merapi di perbatasan jawa Tengah – DI Yogyakarta, atau bahkan gunungapi purba di Sumatera Utara – Gunung Toba, dimana kaldera bekas letusannya telah membentuk danau yang teramat luas - Danau Toba.

Letusan Gunung Tambora pada tahun…. telah menyebabkan dataran eropa tidak mendapatkan musim panas selama dua masa. Demikian juga dengan letusan gunung Merapi tahun 18…. Yang menutup sampai menutup dan mengganggu sinar matahari yang seharusnya menghangatkan dataran eropa pada musim semi.

Menjadi naïf tentunya, berbagai kejadian yang maha dahsyat tersebut tidak ditempatkan sebagai landasan dalam membangun masyarakat Indonesia yang tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana yang ada.

Bencana diartikan sebagai : A serious disruption of the functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic or environmental losses which exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resources – UN ISDR

Secara terjemahan bebas, dapat diterjemahkan; suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu [masyarakat] sehingga menyebabkan [kerugian] yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan [masyarakat] tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri.

Pengertian yang dikeluarkan oleh Sekretariat Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana Perserikatan Bangsa‐Bangsa /United Nation - International Strategy for Disaster Reduction (UN ISDR), menggeser pemaksanaan bencana. Dari penekanan makna bencana sebelumnya yang bertumpu pada ”sebab musabab” suatu kejadian menjadi suatu pandangan yang menekankan pada ”dampak” kejadian, khususnya pada manusia. Pemahaman ini selanjutnya menjadi definisi standar tentang bencana yang dimutakhirkan pada tanggal 31 Maret 2004.

Definisi standar internasional ini tidak lagi mempersoalkan perbedaan bencana alam, bencana, sosial atau bencana teknologi. Selama suatu kejadian atau kondisi telah menimbulkan dampak seperti yang didefinisikan, maka kejadian atau kondisi tersebut disebut sebagai bencana.

Dari pemahaman tersebut, sebuah kejadian dapat dikatakan bencana jika memenuhi tiga criteria; 1) menyebabkan ketergangguan serius pada sistem kehidupan di masyarakat atau komunitas, 2) menyebabkan kerugian; jiwa, harta benda/material, infrastruktur dan lingkungan serta 3) masyarakat atau komunitas yang terkena dampak tidak mempunyai kemampuan mengatasi kejadian dan dampak tersebut dengan sumberdaya yang mereka miliki sendiri.

Merujuk kejadian atau kondisi di Indonesia, apa yang menjadi ketetapan di tingkat internasional menjadi sangat relevan. Relevan karena kondisi ancaman bencana di Indonesia sangat tinggi dengan berbagai jenis bahaya yang beragam (multi hazard) dengan kerentanan yang masih tinggi. WALHI menyebutkan, tingkat kerewanan wilayah-wilayah di Indonesia mencapai angka lebih dari 80% dengan angka kerentanan bencana dengan multi hazard mencapai lebih dari 90 %. Artinya, lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia tidak siap menghadapi berbagai ancaman yang berpotensi bencana yang ada.

Sehingga menjadi wajar, pada setiap kejadian bencana memunculkan korban jiwa, harta maupun infrastruktur yang sangat besar. Gempa Jogjakarta (2007) misalnya, lebih dari 5.000 meninggal dunia dengan total rumah hancur, rusak berat maupun ringan mencapai ….. gempa di sumatera barat (2009) dan Aceh – Nias (2004) korban meninggal mencapai 200 ribu orang, baik yang teridentifkasi maupun yang hilang.

Sumberdaya dan Ancaman adalah dua sisi mata uang

Besarnya sumberdaya yang dimiliki sebuah kawasan umumnya diikuti dengan tingkat ancaman/bahaya. Kondisi ini menempatkan sebagai tantangan yang harus dipecahkan oleh manusia dalam memanfaatkan SDA yang ada. Kesalahan dalam pengelolaan atau pemanfaatan, tidak hanya akan meningkatkan tingkat ancaman/bahaya, bahkan bisa memunculkan jenis ancaman baru bagi wilayah tersebut.

Bencana akibat pengeboran PT Lapindo berupa lumpur panas (mud volcano) merupakan salah satu contoh kongkrit, bagaimana proses pemanfaatan SDA yang tidak berdasarkan analisis risiko bencana menjadi sebuah petaka besar. Demikian juga dengan kasus pencemaran teluk buyat akibat pembuangan tailing ke laut oleh PT Newmont. Atau banjir bandang di papua akibat jebolnya tanggul penampung lumpur limbah PT Freeport.

Pada kasus yang lebih luas, terjadi diberbagai wilayah di Indonesia. Banjir, longsor dan banjir bandang menjadi lebih sering terjadi dengan intensitas yang lebih sering, lebih luas atau lebih lama. Kalimantan Timur misalnya, saat ini menjadi wilayah banjir sejak wilayah tersebut di eksploitasi habis-habisan; pertambangan, HPH maupun perkebunan skala besar. Demikian juga dengan beberapa wilayah di Aceh yang saat ini menjadi wilayah baru yang rentan banjir bandang dan longsor akibat praktek illegal logging yang tak tertangani.

Berbagai aktifitas manusia, baik yang memunculkan ancaman atau bencana baru maupun yang meningkatkan tingkat risiko menjadi lebih komplek atau terdorong lebih besar dengan terjadinya perubahan iklim. Apalagi jika kita merujuk dari hasil penelitian Bill Mc Guere yang juga didukung oleh Dr. Thomas J Chalco; bahwa perubahan iklim berpengaruh erat terhadap kejadian erupsi gunungapi, gempa maupun tsunami.

Bagi Indonesia sebagai Negara kepulauan dan wilayah tropis, serta menjadi bagian dari jalur cicin api pasifik (pacific ring of fire) serta diantara tiga lempeng aktif bumi, kondisi ini menjadi sebuah kenyataan. Bahwa negeri ini semakin besar tingkat risikonya akibat perubahan iklim.

Kondisi ini harus menjadi peringatan sekaligus dasar utama bagi Indonesia dalam upaya mengurangi risiko bencana. Mengurangi risiko bencana, tidak hanya menyiapkan penduduknya siap dan lebih tangguh menghadapi ancaman bencana, tapi juga terkait erat kebijakan, bidang atau sektor, termasuk penataan ruang maupun pola atau arah pembangunannya.

Menjadi penting, mandat UU No 24/2007 tentang analisis risiko maupun pasal yang memandatkan untuk penyelarasan kebijakan-kebijakan yang ada segera dapat dioperasionalkan secara benar dan konsekwen.

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan PRB

Telah terkonsentrasinya gas rumah kaca (GRK) di atmosfir akibat berbagai kegiatan manusia dan proses alamiah telah menjadi ancaman besar bagi kehidupan di bumi. Untuk itu, protocol Kyoto memandatkan kepada seluruh pemimpin dunia untuk bersama-sama mengurangi produksi sekaligus mengurangi GRK yang telepas di udara.

Mitigasi adalah gerakan yang didorong untuk meredam atau mengurangi GRK dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah melalui pohon. Secara teoritik, pepohonan mampu mengikat berbagai buangan sebagai biang keladi dari pemanasan global. Selain memberi batasan bagi Negara-negara dalam produksi GRK dari berbagai aktifas produksinya.

Sekalipun keputusan tersebut tidak serta merta diikuti oleh Negara-negera penghasil emisi terbesar dunia, sebagai gerakan penyelamatan bumi dari percepatan kiamat sebuah trobosan dan sukses besar. Tidak banyak gerakan yang melibatkan pimpinan Negara yang dapat bertahan, apalagi dalam rangka penyelamatan lingkungan. Sekalipun proses perjalanannya menghadapi berbagai kendala yang besar.

Tantangan terbesar proses mitigasi yang didorong saat ini adalah memaksa Negara-negara penghasil emisi terbesar khususnya seperti Amerika, Australia, Cina dan India untuk mengikuti kesepakatan Kyoto. Selain itu, komitmen dan dukungan Negara-negara maju kepada berkembang dan miskin sebagai bagian dari skema mitigasi melalui pengelolaan hutan perlu didorong untuk tidak menyalahi atau melanggar prinsip-prinsip HAM. Juga mencegah para pebisnis terlibat dan mengambil untung dari skema penyelamatan bumi.

Penyelamatan hutan bukan hanya sekedar mereduksi emisi yang dikeluarkan Negara industri. Tapi penyelematan hutan memang merupakan kebutuhan secara global, penyelamatan kragaman hayati, pengurangan risiko bencana, termasuk memastikan masyarakat pinggiran hutan tidak lagi termarginalkan, miskin akses maupun tidak terpenuhi hak-hak politik maupun ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak dasar manusia.

Dampak perubahan iklim yang telah menjadi ancaman, tentu tidak hanya cukup dengan upaya mitigasi. Meningkatnya badai, cuaca ekstrem, wabah dll membutuhkan intervensi dalam upaya penyesuaian atau adaptasi. Hukum alam akan berjalan, siapa yang tidak mampu beradaptasi atas suatu perubahan lingkungan, maka dia akan mati atau punah.

Fajri adalah salah satunya, yang tidak mampu berbuat menghadapi dampak perubahan iklim. Tidak hanya fajri tentunya, masih ada puluhan juta warga Indonesia yang menghadapi dilemma menghadapi perubahan iklim. Juga warga-warga masyarakat yang dalam perjalanan hidupnya tidak pernah mendapatkan cerita, wilayahnya saat ini menjadi sangat terancam banjir bandang, banjir, angin ribut atau wabah.

Sebuah informasi yang perlu tertancam dalam memori kita, PBB menyebutkan bahwa mencairnya lapisan es merupakan “kartu liar” yang secara dramatis bisa memperparah pemanasan global dengan melepaskan gas rumah kaca secara besar-besaran. Dalam laporan UNEP Year Book 2008, disebutkan bahwa, “…Kita mungkin akan mencapai ambang batas yang sulit untuk diprediksikan secara tepat, tetapi melewati ambang batas itu bisa membawa akibat serius secara global. Metana yang terlepas secara besar-besaran ke dalam atmosfer, yang berasal dari lapisan es yang mencair dan endapan methana hidrat di laut, akan membawa perubahan tak terduga dalam pola iklim yang mungkin tidak dapat diubah. Kita tidak boleh melewati ambang batas ini. Pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia harus diatasi untuk membantu kita menghindari akibat semacam ini sepenuhnya.”

Konsep Paper DRR Kab. Bener Meriah

Gunung Burni Telong di Kabupaten Bener Meriah begitu anggun terlihat pada pagi hari. Namun, kadang terlihat gagah atau bahkan angkuh dengan hiasan mahkota asap asap tipisnya. Gunungapi aktif tersebut berjarak kurang dari 10 Km dari pusat kota kabupaten. dapat dibayangkan, bagaimana jika gunung tersebut berulah bak sang Merapi dipenghujung tahun 2010?

Kabupaten pecahan dari Aceh Tengah ini juga memiliki sederet wilayah rawan; longsor, angin puting beliung dan kebakaran. sekalin konflik sosial yang telah dialami wilayah ini hampir 30 tahun.

Spirit Kabupaten untuk menjadikan Kabupaten ini sebagai kota organik, mandiri dari sisi energy serta dapat hidup dari sumberdaya yang mereka miliki sendiri, patut mendapatkan apresiasi besar. sebuah mimpi luhur disaat banyak kabuptan kota yang masih merengek mendapatkan pendanaan dari pusat.

pembangunan yang digenjot di wilayah hulu seperti Kab. Bener Meriah, jika tidak dilakukan secara hati2, tidak hanya akan mengorbankan lingkungan dan penduduk tempatan, tapi juga akan berdampak besar bagi wilayah bawahannya.

konsep paper ini disusun bersamaan dengan penyusunan konsep strategis di kota sabang pada tahun 2009. dengan dukungan dari Samdhana Institute, bekerja bersama dinas sosial, TAGANA Kab. Bener Meriah dan Pemda Kabupaten Bener Meriah, konsep paper ini dapat tersusun. sebuah harapan besar, konsep ini akan menjadi dasar atau pertimbangan bagi Kab. Bener Meriah dalam penyusunan perencanaan pembangunannya. dengan menempatkan PRB sebagai arus utama.

Untuk men-download konsep paper ini, dapat click link dibawah ini

http://www.mediafire.com/?9wq09e9erperv

Konsep paper pariwisata Sabang

Tentu kita masih ingat tragedi luar biasa pada minggu pagi, 26 Desember 2004. Pagi yang cerah seketika berubah menjadi hari kitam pekat bagi penduduk di sepanjang pesisir barat - utara Aceh. Saat gelombang dengan energy luar biasa, menyapu daratan. merangsak masuk menembus jantung kota sebagai pusat kehidupan.

Kota Sabang tidak mengalami kerusakan separah daratan Aceh. Namun, beberapa wilayah Kota tersebut juga ikut tersapu gelombang laut yang mencapai daratan afrika. Namun hal yang juga perlu dipertimbangkan..... paska tsunami, kota sabang menjadi kota terisolir. Penduduk kota tersebut harus berjibaku dengan sumberdaya yang mereka miliki saat itu. tidak ada kepastian, kapan akan ada tambahan berbagai kebutuhan dasar bagi penduduknya.

Kota Sabang sebagai kota yang mengandalkan pariwisata sebagai salah satu sektor andalannya, kondisi ini tentu perlu dipertimbangkan. apalagi ancaman kota ini juga secara kasap menampakan kegarangannya. erupsi gunungapi salah satunya. kehadiran gunung Jaboi pada suatu saat dapat mengancam seluruh penduduk kota ini. demikian juga dengan wabah endemik malaria. sabang juga tidak lepas dari ancaman gempa dan tsunami, selain angin ribut, longsor bahkan banjir.

sebagai wilayah kepulauan, dampak pemanasan global pun secara nyata mengancam kehidupan penduduknya. tidak hanya kenaikan air laut, tapi cuaca yang buruk dan tidak menentu, akan dapat menjadikan kota ini terisolir.

pembangunan pariwisata tentu harus memikirkan ini. karena perlindungan dan keselamatan adalah hak asasi manusia. tidak hanya bagi penduduk tempatan, tapi juga bagi wisatawan.

Konsep paper ini disusun bersama dinas pariwisata kota Sabang pada tahun 2010 dengan melihat berbagai bahaya yang ada, kapasitas dan kerenantan. lalu mencoba untuk menawarkan sebuah langkah2 penting yang dapat digunakan bagi pembangunan dan pengembangan pariwisata di kota sabang. pariwisata yang mengarusutamakan PRB.

untuk men-download file tersebut, dapat click atau copy paste link ini (http://www.mediafire.com/?5lpj7yvejbqsq)

Hak Hidup Bermartabat, bagi sang nasionalis?

Tak terasa, bulir air mata itu menggumpal di ujung mata.. dan tumpah mengalir mengikuti alur gravitasi. Tak tertahan rasanya saat menyaksikan tayangan "SWARA LIYAN" yang ditayangkan TVRI yang membedah nasib pengungsi eks timor timur di Kab. Belu - NTT. Lebih dari 11 tahun mereka meninggalkan tanah kelahiran yang saat ini telah menjadi negara sendiri - Timor Leste.

Dua minggu sebelumnya, secara tidak sengaja saya mendapatkan laporan BPK tentang pengelolaan dana penanganan pengungsi rusuh di Timor Timur. Hanya tersenyum kecut membaca laporan, dimana beberapa item tidak bisa dipertanggung jawabkan. Hal biasa tentunya, selalu saja ada penyelewengan pada setiap kesempatan. tidak terkecuali dalam penanganan bencana.

ingatan atas laporan BPK atas Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB) menjadi sangat relevan dengan tayangan Swara Liyan-nya TVRI. Sangat relevan, akibat dari pengelolaan dana negara yang tidak beres, berimplikasi besar bagi ratusan orang yang diwakili oleh satu komunitas yang menjadi fokus tayangan Swara Liyan tersebut.

Jangankan rumah, tanah untuk mereka tinggal pun masih menumpang pada Tanah Negara. tidak ada listrik untuk menerangi dan menemani anak-anak belajar. Untuk menghidupi kehidupan yang keras pada lingkungan baru, mereka harus berjuang sendiri.

sebuah hadiah luar biasa tentunya bagi "SANG NASIONALIS".

Relokasi Kawasan Rawan Bencana

Cukup lama ternyata saya melupakan blog ini nganggur...

terakhir posting Oktober 2010. artinya, udah hampir delapan bulan blog ini tidak ter-up date. waktu yang cukup untuk menyiapkan seorang manusia untuk melihat dunia nyata sejak sang ibu dibuahi sang ayah..

Selama delapan bulan, tidak sedikit hal2 yang menarik yang bisa ditulis untuk menjadi bahan renungan, khususnya buat saya sendiri. karena lewat tulisan, kapan pun kita bisa membuka, membaca dan kembali merasakan apa yang kita pikirkan saat itu. bahkan beberapa kasus yang dialami saya sendiri, tulisan2 lama berpotensi untuk dikembangkan dan menghasilkan gagasan kreatif yang luar biasa. atau paling tidak, tersenyum simpul karena hipotesis saat itu terbukti pada saat ini.

Gonjang ganjing Merapi salah satunya. paska erupsi besar tidak lama dengan posting saya terakhir, muncul kebijakan untuk memindahkan penduduk yang masuk kawasan rawan bencana ke tempat yang lebih aman. bersamaan dengan itu, ada kebijakan lain yang akan menjadikan eks perkampungan yang akan ditinggalkan relokasi menjadi bagian perluasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM).

Dari tulisan yang sempat saya tulis saat itu, dimana gonjang ganjing terjadi pada proses penetapan kawasan Merapi menjadi taman nasional. Saya yang saat itu menjadi kepala suku WALHI DIY melakukan upaya-upaya penolakan atas proses maupun sistem TN sebagai pilihan untuk sistem kelola kawasan Merapi. agak aneh padangan umum; kok bisa, WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup menolak sebuah kawasan menjadi TN? Bukannya seharusnya WALHI mendukung penuh kebijakan tersebut??? dimana TN dianggap sebagai kelas tertinggi atau paling bergengsi untuk kawasan konservasi.

Salah satu alasan penolakan saat itu selain persoalan proses yang tidak pertisipatif dan menabrak kebijakan yang lebih tinggi, tim ahli yang di pimpin UGM dan dimotori BKSDA DIY juga banyak melakukan manipulasi proses. Dan yang pasti, tidak satupun contoh kasus sukses TN mampu mensejahterakan rakyat pinggiran hutan. sebaliknya, terlalu banyak pelanggaran HAM dengan alasan konservasi.

Yang juga saat itu menjadi wacana adalah, perluasan wilayah TN dengan alasan daerah rawan bencana. dengan alasan membahayakan keselamatan jiwa, maka sah kiranya wilayah-wilayah yang dianggap rawan bencana dijadikan sebagai kawasan terlarang untuk dihuni. dan ini merupakan pengulangan sejarah tentunya paska erupsi Merapi tahun 1994. dimana dusun Turgo sempat dihilangkan sebagai kawasan administratif Kabupaten Sleman. dan alasan untuk perluasan TN tentu sedikit menguntungkan bagi pemerintah maupun pemda dari serangan publik.

Nampaknya, ini juga akan mengembalikan memori dari tulisan kecil saya terhadap pasal 32 UU No 24/2007. Saat itu saya sempet membuat tulisan kecil dan menjadikan isu kampanye dalam mengkritisi draft RUU PB. ada implikasi besar jika pasal tersebut menjadi bagian dari UU. karena kebijakan ini sangat berpotensi terhadap pelanggaran HAM oleh negara, khususnya hak ekosob.

Bagaimana tidak, memindahkan komunitas tentu tidak hanya memindahkan orangnya dan menyiapkan tempat tinggal. sementara, hal lain dipikirkan berikutnya. bagaimana dengan mata pencahariannya, fasilitas publik; fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dll, maupun sistem sosial yang sebelumnya telah terbentuk. belum lagi interaksi dengan lingkungan baru yang bisa jadi memunculkan pesoalan baru.

pasal ini juga sangat berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Indonesia sebagai negeri yang subur atas praktek KKN, akan memanfaatkan kawasan-kawasan potensial untuk dikuasai setelah sebelumnya dikosongkan. Dengan alasan rawan bencana, praktek relokasi yang dibenarkan oleh UU ini akan berjalan mulus.

dan itu sangat mungkin terjadi... bukankan Negeri ini juga 84% wilayahnya merupakan rawan bencana???????

Relokasi Pilihan Terakhir

Para praktisi maupun ahli manajemen risiko bencana sepakat, atau paling tidak umumnya berpendapat, relokasi bukan lah barang haram. tapi relokasi juga harus dilakukan secara hati2. atau gampangnya, relokasi adalah pilihan terakhir. relokasi juga idealnya dilakukan atas kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemerintah.

Pada beberapa kasus, relokasi merupakan jalan satu-satunya. misalnya wilayah yang terkena longsor atau abrasi. atau wilayah yang sangat terancam. pilihan satu2nya karena wilayah tersebut memang tidak bisa lagi dijadikan tempat tinggal yang layak.

Namun pada kasus itu pun, proses dialog harus tetap dilakukan secara benar. dan penyiapan tempat baru tidak lebih buruk kondisinya dengan lokasi yang dikosongkan dalam artian menyeluruh. karena kebutuhan untuk hidup tidak hanya rumah sebagai tempat tinggal, tapi juga mata pencaharian (pekerjaa) maupun fasilitas-fasilitas publik sebagaimana telah dijanjikan oleh negara seperti fasilitas pendidikan, kesehatan maupun lainnya.

Menjadi pertanyaan dan tentu harus mampu dijawab adalah; apakah relokasi yang disiapkan buat warga merapi merupakan pilihan terakhir?

apakah tempat baru lebih baik dari tempat yang saat ini mereka tinggal. tentu tidak hanya dilihat dari sisi ancaman erupsi dari merapi, tapi juga dari unsur yang lain?

Lebih jauh, untuk menghindari friksi atau penolakan2 publik yang akhirnya membutuhkan energy dan sumberdaya lebih banyak, akan lebih baik dari pengalaman2 melakukan relokasi, pemerintah dan para praktisi dengan melibatkan masyarakat secara luas menyusun sebuah indikator yang jelas dalam mengoperasionaliasikan kebijakan relokasi.

seperti; 1) wilayah hunian tidak layak (apa indikator hunian atau wilayah rawan bencana disebut tidak layak), 2) bla... bla... bla.....

djakarta, 23 April 2011

DILEMA PENANGANAN BENCANA

Sebuah refleksi atas bencana banjir bandang Wasior - Papua Barat

Banjir bandang Wasior menyisakan pilu mendalam. air keruh berarus yang menggeser rumah-rumah penduduk, memporakporandakan kehidupan selama ini hanya dapat disaksikan melalui televisi di luar negari. Namun, kejadian itu saat ini terjadi di dalam negeri. di sebuah Ibu Kota Teluk Wondoma-Papua Barat. dan seperti kejadian bencana ekologis lainnya, hal yang muncul adalah perang opini penyebab banjir bandang yang saat ini tercatat mengorbankan 149 orang meninggal. sudah dapat dipastikan, pemerintah melalui Menhut dan KLH menolak keras bahwa penyebab banjir adalah pembalakan liar. Sedangkan kalangan aktifis lingkungan sebaliknya, sangat menyakini jika banjir bandang tersebut akibat rusaknya ekologis, yang didalamnya akibat pembabatan hutan, legal maupun illegal.

Nenek-nenek juga tahu kalau banjir itu dipicu oleh hujan. Sekalipun tanpa hujan, banjir bandang bisa saja terjadi akibat jebolnya DAM atau bendungan yang menahan genangan air. Hal yang kadang kurang luput dari pengamatan kita berkaitan dengan hak perlindungan dan keselamtan adalah early warning atau peringatan dini. Sebagai upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana. Selain juga, pengetahuan tentang ancaman bencana yang ada, kemampuan meminimalisasi risiko dan kesiapan menghadapi kondisi kritis (emergency).

Masing-masing pihak sudah memastikan penyebab banjir kadang membuat miris. Karena disatu sisi, penduduk terkena bencana (PTB) dan ratusan pekerja kemanusiaan sedang dalam kondisi tertekan, mencoba menyelamatkan jiwa dan harta benda yang tersisa, namun sisi yang lain saling menuding yang tidak sedikitpun menyentuh persoalan mereka saat ini. Kebutuhan riil PTB adalah tempat hunian yang layak sesuai dengan standar minumum. sebuah ruang berukuran 3,5 m2 yang bersih dan sehat. Air bersih, antara 7,5 - 15 liter perhari perjiwa, kalori 2.100 Kcal, atau bantuan darurat lainnya termasuk pelayanan kesehatan. Bahkan untuk saat ini, bagi keluarga yang belum menemukan anggota keluarganya, memastikan mereka hidup atau mati jauh lebih penting di bandingkan memperdebatkan atau saling tuding tentang penyebab.

Ada waktu yang tepat untuk membongkar itu semua. tidak akan hilang barang bukti penyebab banjir. dari data tutupan hutan, catatan iklim atau curah hujan, dokumen tata ruang, maupun upaya-upaya penguranganan risiko bencana yang dapat terlihat dengan jelas melalui atau program pemerintah daerah dan RAPBD.

Hak penduduk terkena bencana adalah terpenuhinya kebutuhan dasarnya sesuai dengan standar minimum. Paling tidak, PERKA BNPB No 7/2008 dapat menjadi pijakan, bagaimana negara dapat memenuhi tanggung jawabnya. Dari mulai kebutuhan air bersih dan sanitasi, hunian sementara, pangan dan non pangan, pelayanan kesehatan. Jangan sampai PTB yang telah menderita akibat bencana, kembali menderita atau lebih menderita oleh berbagai wabah penyakit paska bencana dan kesulitan hidup karena buruknya penanganan.

Diare, ISPA, campak, penyakit kulit, DB atau malaria (jika endemik) merupakan ancaman yang dapat menyebabkan kematian dalam pengungsian. artinya, masih terdapat ancaman yang dapat menjadi bencana kedua akibat salah atau buruknya penanganan bencana. dan ini bukan main-main dan harus ditangani secara serius.

Hal yang kerap memperburuk kondisi dan penanganan bencana adalah kedatangan para pejabat tinggi, apalagi setingkat Presiden di lokasi bencana. "Kewajiban" seorang pemimpin Negara untuk melihat secara langsung lokasi bencana, tidak diimbangi dengan sistem keamanan dan protokoler khusus pada kondisi darurat. Lokasi yang harus steril dipahami di tingkat lapang menghentikan sebagian atau bahkan seluruh aktifitas penanganan bencana. dan itu berdampak buruk bagi PTB sendiri. sekalipun secara psikologis, mereka cukup terbantu dengan kedatangan langsung sang pemimpin negeri.

Banda Aceh, 13 Oktober 2010

SPHERE PROJECT DALAM MEWUJUDKAN HAK MANUSIA BERMARTABAT

SPHERE PROJECT DALAM

MEWUJUDKAN HAK MANUSIA YANG BERTABAT

PENDAHULUAN

Sphere Project atau lebih di kenal di Indonesia dengan istilah SPHERE standard mulai menjadi issue pada penanganan pengungsi awal tahun 2001. Standard minimum yang dimulai tahun 1997 melibatkan lebih dari 4000 orang, represntatif 400 organisasi dari 40 Negara. Proses panjang ini mengahasilkan ketentuan universal berdasarkan tiga pilar utama; deklarasi umum hak-hak asasi manusia (hak hidup bermartabat), hukum kemanusiaan internasional (perbedaan pemanggul senjata dan yang bukan) dan hukum pengungsi (prinsip tidak memulangkan paksa).

Semangat menetapkan standar minimum dalam penanganan pengungsi tidak lepas dari problematika penanganan bencana yang semakin komplek. Tidak saja ancaman bencana yang kian beragam, intensitas semakin sering dan meluas, tapi juga lembaga-lembaga kemanusiaan semakin banyak. Sehingga dibutuhkan sebuah standard yang menjadi acuan bersama sebagai tolok ukur. Selain kebutuhan dasar pengungsi tidak mungkin dipenuhi secara keseluruhan hanya oleh satu lembaga kemanusiaan saja.

Kejadian penanganan pengungsi di Rwanda[1] menjadi titik tolak atas kebutuhan standard minimum yang dapat menjadi rujukan bersama. Istilah kematian yang sia-sia atau kematian yang tidak perlu, yang dipicu oleh bantuan mendorong proses penyusunan standar minumun segera diselesaikan. Bantuan kemanusiaan sekalipun ditujukan untuk meringankan penderitaan dan mencegah kematian, jika salah justru menjadi boomerang bagi pengungsi itu sendiri. Selain ada hak setiap orang untuk hidup bermartabat.

Hak asasi manusia sebagai dasar acuan, memposisikan pengungsi memiliki posisi tawar yang seimbang dengan pemberi bantuan. Pengungsi dapat menerima atau menolak bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, tidak sesuai dengan keyakinan/agama, atau tidak sesuai dengan kebiasaan atau budaya mereka. Sebaliknya, pemberibatuan berkewajiban menghormati hak-hak pengungsi dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Pemberi bantuan bukan tuan atau orang yang lebih tinggi martabatnya sehingga dapat memberikan bantuan apa yang mereka suka.

Sangat disadari, kecukupan kebutuhan dasar antar daerah atau antar Negara berbeda. Jenis pangan antara Negara tropis berbeda dengan Negara non tropis. Kebutuhan air bersih pun berbeda antara wilayah yang kering dengan yang basah dll. Untuk itu, dalam SPHERE mengatur hal-hal prinsip seperti kode etik, piagam kemanusiaan, standard minimum, indokator serta dilengkapi catatan panduan serta lampiran. Ini menjadi sangat penting di tingkat implementasi, kerena kerumitan dalam penanganan bencana semakin besar dan membutuhkan sebuah kerangka acuan bersama yang jelas.

KEBUTUHAN DASAR, ANTARA TEORI DAN FAKTA

Piagam Kemanusiaan dan kode etik meruapkan Inti dari Buku Sphere. Piagam Kemanusiaan berdasarkan prinsip hukum kemanusiaan internasional, hukum hak asasi manusia internasional dan hukum pengungsi. Sedangkan Kode etik yang dimaksud adalah kode etik Gerakan Palang merah dan Bulan Sabit Internasional serta LSM Kemanusiaan. Piagam Kemanusiaan menyatakan prinsip inti yang mengatur upaya atau tindakan kemanusiaan dan menegaskan hak penduduk terkena bencana terhadap perlindungan dan bantuan. Piagam Kemanusiaan juga menegaskan tanggungjawab secara hukum Negara dan mereka yang bertikai untuk menjamin hak korban terhadap bantuan dan perlindungan. Jika mereka tidak dapat menjamin hak tersebut, mereka selayaknya memberikan izin organisasi kemanusiaan untuk melakukan upaya tersebut.

Standar Minimum dikembangkan dengan memanfaatkan jaringan pakar yang sangat luas untuk setiap sektornya. Kebanyakan dari Minimum Standar, dan indikatornya, bukanlah hal baru, tetapi merupakan kumpulan dan adaptasi dari pengetahuan dan praktik yang berkembang saat itu. Secara keseluruhan, standar minimum mewakili kesepakatan antara berbagai organisasi, dan menandai sebuah tekad baru guna meyakinkan bahwa prinsip kemanusiaan diwujudkan dalam setiap upaya kemanusiaan.

Sphere project bukan merupakan sebuah produk hukum. Sphere adalah hasil sebuah komitmen lembaga-lembaga kemanusiaan menempatkan pengungsi sebagai manusia yang bermartabat. Kampanye yang dilakukan secara serentak sebagai bagian dari komitmen mendapatkan tanggapan beragam, baik dari organisasi kemanusiaan, pemerintah maupun pihak lain.

Bagi Negara-negara berkembang, angka-angka sebagai indicator pelayanan minimum menjadi momok. “jangankan dalam kondisi bencana, dalam kondisi normal saja kita (Negara) tidak mampu memenuhinya”, begitu lah komentar yang sering terlontar berkaitan dengan standard minimum yang ada dalam SPHERE project. Ungkapan tersebut bukan tanpa fakta. Karena kondisi tersebut adalah realitas, dimana kebutuhan dasar yang dikaitkan dengan HAM masih belum dapat dipenuhi oleh Negara-negara miskin dan berkembang, sekalipun dalam kondisi normal.

Kebutuhan untuk air bersih misalnya, dimana disebutkan dalam indikakator kunci 15 liter perjiwa perhari merupakan sebuah kemewahan. 15 liter bukan lah ukuran baku. Karena dalam catatan panduan selanjutnya dijabarkan tentang kebutuhan-kebutuhan minimum. Seperti untuk kebutuhan air antara 2,5 – 3 liter, praktek kebersihan dasar 2 – 6 liter, memasak 3 – 6 liter. Jika dirata-rata, maka kebutuhan air antara 7,5 – 15 liter perjiwa perhari, tergantung pada iklim, cuaca, norma social, jenis makanan dll.

Angka 15 liter seolah menjadi sebuah angka “wajib” yang harus disediakan oleh Negara sebagai penanggung jawab utama penanggulangan bencana. wajib menyediakan pun lebih dipahami secara sempit harus didatangkan dari luar wilayah bencana. demikian juga dengan kebutuhan dasar lain, seperti pangan, hunian sementara, pelayanan kesehatan dll.

Tidak hanya dari sisi kuantitas, dari sisi kualitas pun standar minimum sangat menjaga harkat dan martabat manusia, sekalipun dalam kondisi darurat. Kualitas bakteri koli dari unsure tinja misalnya tidak lebih dari 100 ml pada titik pembagian/pengambilan air.

Kuantitas dan kualitas tersebut menjadi dasar bagi banyak Negara (pemerintah) untuk menolak standard minimum yang ada dalam SPHERE Project. Demikian juga dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang bekerja untuk penanganan pengungsi. Ketidak mampuan menyediakan kebutuhan dasar menjadi alasan untuk tidak menerepkan SPHERE Project, sekalipun tidak secara terbuka bentuk penolakannya.

Indicator-indikator yang tinggi, harus diakui menjadi titik krusial bagi siapapun dalam penanganan kondisi darurat. Keterbatasan sumberdaya, kapasitas maupun jumlah penduduk terkena bencana adalah fakta kerumitan yang harus segera ditangani dengan prinsip cepat dan tepat.

Tersedianya sumberdaya yang ada pada wilayah terkena bencana serta kapasitas penduduk, kerap terabaikan dalam penanganan bencana. Anggapan penduduk terkena bencana (PTB) sebagai orang yang tidak berdaya masih mendominasi kerja-kerja penanganan bencana. demikian juga dengan kebutuhan dasar yang masih cukup tersedia di wilayah terkena bencana. Kondisi ini lah yang sebetulnya memberatkan pemenuhan kebutuhan dasar PTB karena harus disediakan dari luar.

Belum disusunnya rencana penanggulangan bencana, rencana kontijensi, standard operation procedure (SOP) dalam respon darurat, serta lemahnya kapasitas kelembagaan dan SDM serta minimnya pendanaan semakin melengkapi kerumitan dalam memenuhi standard minimum yang menjadi hak pengungsi sebagai bagian dari HAM.

Indonesia, yang secara kebijakan telah cukup maju dengan adanya UU No 24 tahun 2007. Dasar hukum menjadi payung hukum yang mengatur penanggulangan bencana dari sebelum, saat maupun setelah bencana. Demikian juga dari sisi kelembagaan Negara, Indonesia pun telah cukup kuat dengan adanya lembaga khusus setingkat kementrian; BNPB yang diturunkan sampai ditingkat Propinsi; BPBD. Perka BNPB No 7/2008 tentang tata cara pemberian bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Kebijakan ini sekalipun masih belum secara keseluruhan mengadopsi apa yang ada pada SPHERE project, namun beberapa bagian telah mengakomodir, seperti kuantitas dari bantuan pangan dengan acuan 2100 kalori atau di konversi dalam bentuk beras senilai 400 gram perjiwa perhari. Air bersih yang dibagi pada tiga hari pertama 7 liter dan berikutnya 15 liter. (dalam SPHERE Project antara 7,5 – 15 liter). Tempat hunian minimal 3 m² (dalam SPHERE Project 3,5 m²).

Hal yang dilupakan banyak pihak, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga penanggulangan bencana dalam penanganan bencana adalah kode etik Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit serta LSM Kemanusiaan yang terdiri dari 10 point, catatan panduan maupun check list yang terdapat dalam buku Sphere project.

Jika kita mencermati hal-hal tersebut di atas, pemenuhan dasar menjadi sangat simple dan dapat dipenuhi dengan cepat serta bisa jadi tidak membutuhkan sumberdaya yang besar. Angka-angka indicator kunci, diposisikan sebagai dasar/acuan seberapa besar kebutuhan PTB, seberapa besar yang tersedia ditingkat local (kawasan bencana) dan berapa yang harus dipenuhi dari luar.

Hal yang menjadi penting dan menjadi catatan bersama adalah, kebutuhan dasar dengan segenap indicator, tidak harus didatangkan dari luar. Dan ini juga yang kerap dilupakan oleh banyak pihak. Sekalipun lembaga-lembaga tersebut menggunakan SPHERE project sebagai acuan. Dalam memenuhi kebutuhan tempat hunian sementa diawal bencana misalnya, seolah terpal atau tenda harus dipenuhi oleh lembaga kemanusiaan termasuk disktribusinya.

Pengetahuan yang minim dari pekerja kemanusiaan akan SPHERE, tidak jarang justru menimbulkan konflik ditingkat PTB sendiri. Pekerja kemanusiaan yang hanya berpaku pada angka-angka indicator kunci, tidak melihat kebiasaan atau kultur masyarakat setempat. Tidak juga melihat sumberdaya yang masih dimiliki PTB termasuk mekanisme local dalam mengatasi krisis.

Terbatasnya terpal yang dimiliki lembaga kemanusiaan dipaksakan mengikuti indicator kunci yang ada. Terpal yang tersedia misalnya 100 terpal ukuran 4 x 6 m dipaksakan hanya untuk 100 KK dengan asumsi masing-masing KK berjumlah 5 orang. Sementara, pada desa tersebut terdapat 250 KK dengan jumlah KK mungkin bervariasi. 150 orang yang tidak mendapatkan terpal akan merasa ditinggalkan atau merasa didiskrimanasikan. Apalagi di tingkat masyarakat sendiri sebelumnya terdapat friksi.

Kondisi seperti di atas bukan lah kejadian aneh dalam penanganan bencana. Staff lembaga kemanusiaan tidak semuanya memahami secara substansial SPHERE project. Sphere tidak hanya mengatur tentang indicator kunci, tapi ada yang jauh lebih penting, yakni piagam kemanusiaan dan kode etik Palang Merah Se-dunia dan Bulan Sabit Merah Internasional serta LSM Kemanusiaan.

Poin ke 4 tentang kemandirian, poin 5 tentang menghargai budaya dan adat setempat, poin 6 tentang melibatkan penerima bantuan, serta poin 8 mengurangi kerentanan masa depan mencerminkan, bagaimana intervensi pihak luar tidak menimbulkan gejolak atau masalah baru.

Hal yang pasti, penanganan bencana akan lebih mudah dilakukan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar jika upaya PRB dilakukan dengan baik dan benar. Dari mulai penyadaran masyarakat, peningkatan kapasitas, kebijakan sampai berbagai kegiatan kesiapsiagaan (preparedness) seperti rencana penanggulangan bencana, rencana kontijensi, early warning system, SOP dan kebijakan yang menjamin operasionalisasi perencanaan tersebut. sehingga saat kondisi emergency terjadi, selain data lokasi bencana telah cukup lengkap (prediksi PTB, besaran kerusakan, jalur distribusi bantuan, sumberdaya yang tersedia dll), juga telah terpetakan sumberdaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tinggal bagaimana mengerahkan sumberdaya melalui sebuah mekanisme yang cepat dan tepat.

The concept and practice of reducing disaster risks through systematic efforts to analyse and manage the causal factors of disasters, including through reduced exposure to hazards, lessened vulnerability of people and property, wise management of land and the environment, and improved preparedness for adverse events[2].

MENGARUSUTAMAKAN SPHERE PROJECT

Bagi lembaga kemanusiaan yang mendapat dukungan atau bermitra dari promotor SPHERE seperti OXFAM, Save the children, CARE, IFRC, CORDAID dll, Sphere project akan menjadi kata “wajib” untuk diterapkan. Untuk itu, lembaga-lembaga promotor awal SPHERE Project melakukan upaya rising awareness dan peningkatan kapasitas bagi mitra-mitranya dalam memahami SPHERE Project melalui disiminasi informarmasi, pelatihan maupun distribusi buku SPHERE. Selain lembaga internasional, di tingkat nasional MPBI sebagai lembaga non pemerintah menjadi bagian penting dalam mempromosikan SPHERE project lebih dipahami dan menjadi dasar acuan dalam penanganan pengungsi.

Dalam kontek advokasi, WALHI menjadikan SPHERE Project sebagai dasar advokasi pengelolaan bencana, khususnya hak perlindungan dan keselamatan penduduk dari ancaman bencana maupun hak terpenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia bermartabat.

Masih sulitnya penerapan SPHERE Project dalam penanganan bencana tidak lepas dari belum dipahaminya secara menyeluruh tentang standard minimum penanganan pengungsi sebagai mana terdapat dalam SPHERE Project. Sphere project tidak hanya berisikan indicator kunci yang berisi angka-angka kualitatif. Sphere justru menempatkan hak asasi manusia pada tempat yang seharusnya (hidup bermartabat sebagai mana fitrahnya). Dan sphere juga menempatkan pemberdayaan, adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tempatan yang harus dihormati.

Pemahaman yang keliru akibat, baik yang menjalankan dalam praktek penanganan bencana, maupun yang menolak sama-sama melemahkan SPHERE Project sebagai standar minimum dalam mewujudkan martabat manusia pada level yang seharusnya.

Selain itu, kepentingan-kepentingan jangka pendek yang menempatkan kejadian bencana sebagai media kepentingan menjadikan system penanganan bencana menjadi kacau. Standar minimum tidak lagi ditempatkan dalam kerangka menempatkan manusia bermartabat dalam penanganan bencana. tapi bencana ditempatkan sebagai media kampanye perebutan kekuasaan (politik praktis), mempengaruhi keyakinan dalam beragama, popularitas atau bahkan pemperkaya diri/kelompok (korupsi)[3].

Mengarusutamakan SPHERE Project secara sederhana diartikan dengan : memasukkan SPHERE sebagai pendekatan pokok dalam semua tahap penanggulangan bencana dan integrasinya dalam kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan[4].

Merujuk dari pengertian di atas, tidak saja tanggap darurat menjadi sasaran dalam SPHERE Project, tapi juga upaya-upaya kesiapsiagaan, bantuan darurat pemulihan, bahkan pembangunan kembali dan upaya preventif dan mitigasi.

Harus disadari, SPHERE project mendorong masyarakat rentan dan berisiko terhadap bencana adalah pelaku utama, yang mengkaji dan menganalisis risiko, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengurangan risiko. Dan Pemerintah, LSM dan lembaga luar lainnya berperan sebagai fasilitator, yang memperlancar proses pengurangan risiko bencana.

Kondisi ini mencerminkan, bagaimana individu-individu yang telah memahami SPHERE sebagai alat promosi HAM (manusia yang bermartabat) dalam penanggulangan bencana harus bersikap dan berbuat. Tidak saja factor luar organisasi kita bekerja, tapi juga factor dalam atau factor internal. Bahkan factor internal menjadi lebih penting dilakukan sebelum mengurusi factor ekternal. Asumsinya, bagaimana kita akan mendorong SPHERE, jika lembaga sendiri tidak mendukung dan mendorong SPHERE sebagai media advokasi dan pemenuhan hak pengungsi?

Untuk melihat factor internal, kita perlu melakukan refleksi kelembagaan, apakah seluruh staff kita telah mengetahui dan memahami SPHERE Project sebagai standard minimum penaanganan pengungsi? Lebih lanjut, apakah seluruh staff telah juga memahami jika SPHERE dapat dijadikan media advokasi dalam PRB?

Selanjutnya kita dapat melihatnya dari tiga factor; 1) kebijakan, 2) fungsional, dan 3) operasional. Dari aspek kebijakan, dapat dilihat apakah organisasi kita telah memiliki kebijakan berkaitan dengan penerapan SPHERE project? Jika belum, apa yang menghambat dan siapa yang dapat memfasilitasi pembuatan kebijakan tersebut.

Dari sisi fungsional, dapat dilihat dari sisi isu dan factor berkaitan dengan perencanaan, rancangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pendanaan program. Lalu factor apa saja yang menghambat dan apa yang melancarkannya.

Sedangkan dari sector operasional dapat dilihat dari sisi isu dan faktor berkaitan dengan pelaksanaan program di tingkat lapangan. Hal ini menyangkut keprihatinan dasar lembaga atau organisasi dalam penanganan bencana. Apa saja yang menghambat dan apa yang dapat melancarkannya?

Ketiga aspek ini dapat menjawab, apakah organisasi atau kelembagaan kita dapat menjadi kekuatan utama dalam mempromosikan SPHERE, mendorong dan melakukan upaya advokasi secara sistematis atau tidak. Jika belum, maka penting untuk melakukan upaya advokasi secara internal untuk mendapatkan dukungan penuh dari organisasi. Dukungan tidak saja dalam melakukan kerja-kerja eksternal, tapi juga secara internal secara otomatis telah meletakan SPHERE sebagai dasar berpijak.

Secara eksternal, mainstreaming SPHERE dapat dilihat dari Konteks 1) bencana: termasuk frekuensi, intensitas & dampak; 2) Konteks politik; pemerintahan, 3) Struktur Sosial, 4) Struktur Ekonomi dan 5) Nilai budaya dan sistem kepercayaan.

Kekuatan yang mendukung upaya mainstreaming SPHERE dari sisi eksternal adalah kesamaan tujuan. Indonesia sebagai Negara secara tegas menempatkan martabat manusia pada level yang tertinggi. Ini ditegaskan dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 disebutkan;

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tinggal bagaimana kita menempatkannya secara cerdas. Apalagi negeri ini telah memiliki UU PB melalui UU No 24 tahun 2007. Terlepas dari masih terdapat kekurangan yang ada, kebijakan ini dapat mendukung upaya PRB dengan SPHERE project sebagai acuan dasar.

Perka No 7/2008 secara sederhana telah mengadopsi beberapa standar minimum. Hal yang perlu di advokasi adalah, makna upaya stragey dalam poin dua berkaitan pemenuhan kebutuhan dasar dapat bermakna ganda[5].

Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar dapat bermakna sebuah usaha. Tanpa keharusan memenuhi sebagai bagian dari jaminan. Dan ini telah terbukti dilapangan dari berbagai kejadian bencana paska disahkannya Perka BNPB No 7/2008, pemenuhan kebutuhan dasar tidak didasarkan atas sebuah jaminan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dalam PERKA tersebut, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan, tempat hunian sementara, air bersih, maupun pelayanan kesehatan. Kondisi ini mercerminkan, “mengupayakan” dimaknai sebagai usaha tanpa titik tekan pada jaminan.

Masih ditempatkannya bantuan harus didatangkan dari luar wilayah bencana, khususnya pemerintah dan pemerintah daerah semakin menjauhkan penerapan SPHERE dari sisi substansi. Kondisi ini justru akan mendorong pelemahan potensi local yang ada. Baik dari sisi sumberdaya manusia maupun sumberdaya lain sebagai kebutuhan dasar PTB.

Lemahnya kesadaran kritis atas penempatan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai bagian dari HAM serta masuknya kepentingan-kepentingan jangka pendek, harus disikapi dalam sebuah scenario penyadaran kesadaran kritis, peningkatan kapasitas serta advokasi yang sistematis. Konsolidasi antar kekuatan masyarakat sipil perlu terus dibangun dengan dasar yang sama. Sehingga akan terjadi pembagian peran yang baik dalam mengarusutamakan SPHERE standard, baik dari factor internal maupun factor eksternal.

Hal yang pasti, progress dari upaya-upaya yang telah tersusun dan dijalankan harus dikawal secara bersama-sama, baik melalui monitoring maupun evaluasi. Sehingga berbagai hambatan-hambatan yang ada dapat di atasi dan dicarikan solusi dengan cepat dan tepat.

End Note :

[1] Konflik yang mengarah pada genosida mulai tahun 1994

[2] ISDR, 2004 : http://www.unisdr.org/eng/terminology/terminology-2009-eng.html

[3] Baca kasus-kasus korupsi penanggulangan bencana di :

http://www.antaranews.com/berita/1276103899/kasus-korupsi-bencana-alam-talaud-ke-penuntutan

http://www.indogamers.com/archive/index.php?t-33129.html

http://berita.kapanlagi.com/politik/nasional/dpr-lanjutan-penyelidikan-jual-beli-dana-bencana-alam-vp9ddhj_print.html

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2006/08/07/NAS/mbm.20060807.NAS121340.id.html

[4] bahan materi tayang pelatihan sphere project - Oxfam GB, 2006

[5] Mengupayakan terpenuhinya standar minimum dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Perka No 7/2008, Bab III, kebijakan dan strategi, point 2

Refrensi

Imelda Abarquez dan Zubair Murshed, Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Masyarak, buku pegangan praktisi lapangan, 2006

Iskandar Leman, bahan tayang pelatihan SPHERE Project, 2005

Peripurno, ET, PRA dalam Pengelolaan Risiko Bencana, DReAM UPN “Veteran” Yogyakarta - KAPPALA – Oxfam GB, Jogjakarta, 2008

Sphere Project, Standar Minimum Penanganan Pengungsi, MPBI - Grasindo, cetakan ke dua, Jakarta, 2004

WALHI Aceh, laporan penanganan bencana gempa dan tsunami, Aceh, 2004

WALHI Eksekutif Nasional, Laporan Pengelolaan Bencana priode 2005 – 2008, Jakarta, 2008

WALHI Jogjakarta, Laporan Penangananan Bencana Gempa Bumi Jogjakarta 2006, Jogjakarta, 2009

Tatang Elmy W dkk, Berkawan dengan ancaman, strategy dan advokasi dalam pengurangan risiko bencana, WALHI, Jakarta, 2007

ISDR : http://www.unisdr.org/eng/terminology/terminology-2009-eng.html

MPBI website : http://www.mpbi.org/content/sphere-humanitarian-standards

UUD 1945

UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Perka No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar