BENCANA EKOLOGIS

DESIGN TATA RUANG RELOKASI

2011-06-10T09:38:00.001+07:00

Angga, bocah kecil yang masih duduk di kelas 5 SD begitu bersemangat menorehkan pinsil pada buku gambarnya. Ada gambar rumah, bangunan, jalan, jajaran tanaman yang menyimbolkan pertanian, hutan dll. tak bergeming di tempatnya di meja makan bambu tua hasil karya sang ayah, 10 tahun yang lalu. telah cukup banyak gambar telah dibuatnya. Namun, tidak membuatnya puas. sehingga harus mengulang dan mengulang lagi. Tak menarik hatinya, sepiring nasi goreng sebagai makanan favoritenya tak jauh dari hadapannya. Juga segelas susu sapi segara hasil perahan pagi buta sang ibu yang dihangatkan sang kaka.

Sang bocah masih merekam dengan jelas, saat ada orang kota datang ke desa. berdiskusi dengan para orang dewasa tentang bagaimana pentingnya membuat gambar kampung sediri secara lengkap dan teratur. Dengan adanya gambar yang jelas, semua orang akan mengerti, dimana letak rumah, bangker, post ronda maupun bangunan lainnya. juga kebun, hutan atau sungai. sang bocah kecil yang saat itu diajak oleh sang ayah mengikuti sebuah pertemuan "pemetaan partisipatif" untuk pengurangan risiko bencana samar2 menyimak. tidak begitu jelas, untuk apa harus dilakukan. yang jelas, Angga suka dengan media gambar yang digunakan sang orang kota.

Saat itu, angga kecil bisa membayangkan, kemana harus lari jika awan panas Merapi datang. Kenapa harus menggunakan jalan tersebut karena arah awan panas datang dari arah mana. Dimana tempat yang aman sekaligus sebagai tempat untuk bertemua para penduduk yang mungkin akan tercerai berai karena panik.

-----------------oooooOoooooo----------------

Imajinasi Angga trus menerabas melebihi batas kemampuannya. Obrolan seru para orang dewasa tentang "harus" pindahnya seluruh penduduk desa sangat menyita pikirannya. "Pindah kemana?". Angga kecil tidak dapat membayangkan dia dan keluarganya serta temen2nya harus meninggalkan kampung halamannya. Kampung yang sejuk, tenang dan damai. Hanya terkadang mencekam menjelang sang Merapi menunjukan kekuatannya. Memamerkankan perangainya, kalau dibalik kebaikan dan keramahannya - juga memiliki sifat "bahaya".

Bayangan Angga tertuju pada sebuah Mall di kawasan Malioboro. Sebuah tempat yang amat menarik hatinya. Semua barang indah dan menarik hati terpampang disana. dari mulai pakaian, sepatu, makanan, sampai mainan beraneka ragam. Sungguh menyenangkan kalau dia dan keluarganya pindah dan memiliki rumah di sekitar Mall tersebut. pikiran kecilnya menari2 pada tempat tersebut. Dia juga masih ingat, bagaimana sepanjang jalan tersebut sangat ramai. Bahkan banyak "bule" yang berlalu lalang. Akhhhh.. indah sekali rasanya.

Dengan cepat, Angga pun membuka lembaran baru kertas gambarnya. Tapi, dia sedikit kecewa. Kertas gambarnya hanya tersisa satu lembar saja. sedikit ragu untuk memulainya. Mall, akan ditaro dimana lokasi tersebut pada jajaran rumah2 penduduk yang digambarkan mewakili rumah2 kawan2 mainnya. apakah Mall tersebut ditempatkan di dekat rumahnya. Kalau iya, berarti akan menggeser rumah Anto, Andi dan Ijong. Kasian mereka tidak mempunyai rumah. atau sedikit agak jauh? mengganti kebun atau sawah. tidak, nanti kita tidak bisa lagi berkebun dan tidak dapat "uang". ahhaaaaaaa..... kenapa gak mengganti hutan saja? Tidak ada yang protes kalau menggunakan hutan. Toh, rumah dan kebun-kebun penduduk yang akan ditinggalkannya juga akan dijadikan hutan. jadi, apa salahnya???????

Angga pun mulai menorehkan pinsilnya. kembali dia menggambar dengan semangat; satu demi satu; rumah, sekolah, puskesmas, jalan, bangker, kebun, dan pasar serta MALL tentunya, menggantikan HUTAN.

-----------------oooooOoooooo----------------

Apa yang dipikirkan dan dituangkan dalam gambar oleh Angga adalah sebuah gambaran kongkrit, bagaimana seorang bocah menangkap dan mengaktualisasikan sebuah tata ruang. Gambaran didasarkan atas sebuah realitas yang dia lihat sehari-hari serta seberapa besar informasi yang di dapat.

Memindahkan penduduk secara massal dari satu tempat ke tempat lain bukan hal sederhana. Bukan hanya sekedar memindahkan manusia saja, apapun alasannya. Termasuk dalam rangka/upaya preventif sebagai bagian dari penanggulangan bencana. Tapi akan memindahkan kehidupan secara utuh. Untuk itulah, relokasi adalah pilihan terakhir, jika masih ada alternatif lain; baik mitigasi maupun membangun kesiapsiagaan. Apalagi jika bahaya tidak datang setiap hari, setiap bulan atau setiap tahun.

Jika komunitas dan pemerintah daerah dapat meminimalisasi risiko bencana yang ada, baik melalui peningkatan kapasitas, peningkatan kemampuan atau upaya sistematis lainnya... tidak memilih relokasi adalah lebih baik.

Apalagi jika wilayah relokasi yang disusun tidak lebih baik dari yang dibuat oleh Angga, sang bocah kecil yang baru kelas 5 SD. yang dengan mudah mengalihkan fungsikan sesuatu dengan pikirannya sendiri. didasarkan atas keterbatasan informasi dan pengetahuan maupun pengalamannya.

Degradasi lingkungan dan perubahan iklim dampaknya terhadap kawasan rawan bencana

2011-06-10T00:10:00.001+07:00

Fajri melempar tatapan kosong pada hamparan pekat lautan dari beranda rumah teramat sederhana. Sekosong harapannya untuk mendapatkan rizkinya hari itu. Sudah seminggu perahu kecilnya terpakir di daratan bersama jaring yang teronggok. Cuaca buruk telah menjegal retinitas dia melaut dan mencari ikan. Jangankan melaut untuk mendapatkan ikan, berdiri tegak di pinggir pantai pun rasanya tak sanggup.

Pengantar

Nasib Fajri tidak lah hanya dirasakan sendiri. Ada ratusan, ribuan atau bahkan ratusan jutaan nelayan mengalami hal yang sama. Terjebak hidup dalam ketidak menentuan iklim. Tidak hanya nelayan, jutaan petani pun mengalami dengan bentuk yang berbeda. Ancaman tidak lagi gagal panen, tapi juga gagal tanam.

Perubahan iklim akibat dari pemanasan global bukan lagi sekedar wacana. Tapi telah betul terjadi dan berdampak memberburuk kualitas hidup dan kehidupan di bumi. Perubahan iklim yang sebelumnya fenomena alam, di picu dan dipercepat prosesnya akibat berbagai bentuk aktifas manusia.

Dan sudah dapat dipastikan, kondisi ini berujung pada meningkat dan meluasnya berbagai kejadian berpotensi dan menjadi bencana. banjir, longsor, angin ribut/badai, wabah, sampai konflik sosial dan satwa.

Pada kasus kejadian bencana di Mentawai dan Wasior, cuaca buruk pun secaranya nyata memperburuk kondisi penyintas. penanganan bencana yang seharusnya cepat dan tepat, tidak dapat dilakukan karena terhalang alam yang tidak bersahabat.

Bill McGuire, ahli geologi dari Hazard Research Center di University College London, menuturkan bahwa gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan tanah longsor, adalah kejadian yang mempunyai hubungan dengan perubahan iklim. Paling tidak ada dua penyebab atau hubungan kejadian-kejadian tersebut dengan perubahan iklim. Pertama, gangguan keseimbangan kerak Bumi. Lapisan es di kutub yang memiliki berat menekan kerak Bumi yang berada di bawahnya. Karena es mencair, kerak di bawahnya berusaha mencari keseimbangan baru. Pergeseran keseimbangan ini dapat memicu aktivitas magma di dalam kerak Bumi maupun aktivitas gempa bumi. “Pada akhir Zaman Es, tercatat adanya peningkatan besar-besaran aktivitas seismik bersamaan dengan penyusutan lapisan es di Skandinavia maupun tempat-tempat lain seperti itu dan memicu tanah longsor di bahwa laut yang pada akhirnya memicu tsunami,”. Penyebab kedua, tekanan air laut. Suhu laut yang bertambah panas mengakibatkan air laut memuai. “Memuainya air laut ditambah es yang mencair ke dalam laut menekan kerak Bumi di bawahnya. Hal ini dapat menekan magma apapun yang ada di sekitarnya keluar dari gunung berapi sehingga memicu letusan.

Mekanisme ini dipercaya menjadi penyebab letusan periodik Gunung Pavlof di Alaska yang meletus setiap musim dingin ketika permukaan air laut lebih tinggi. McGuire sendiri melakukan penelitian yang dimuat pada jurnal Naturepada tahun 1997 mengenai kaitan antara naiknya permukaan air laut dengan aktivitas letusan gunung berapi di Mediterania selama 80.000 tahun terakhir, dan menemukan bahwa ketika air laut naik secara tiba-tiba, makin banyak letusan gunung berapi yang terjadi, dengan peningkatan drastis sebesar 300%!

Penelitian McGuire ini memperkuat hasil penelitian Dr. Thomas J. Chalko, M.Sc., Ph.D, kepala bagian geofisika dari Scientific E Research P/L, Melbourne, Australia, yang mengemukakan bahwa pemanasan global menyebabkan ketidakseimbangan termal interior Bumi. Akibatnya, gunung-gunung berapi menjadi aktif dan meletus lebih kuat. Aktivitas gempa bumi di seluruh dunia sekarang lima kali lebih banyak daripada 20 tahun yang lalu. Penelitian membuktikan sifat merusak gempa bumi meningkat dengan pesat dan beliau menyatakan bahwa tren ini akan terus berlanjut, kecuali masalah pemanasan global diatasi secara menyeluruh.

Dampak perubahan Iklim Global

Perubahan iklim terjadi secara perlahan dalam jangka waktu yang cukup panjang, antara 50-100 tahun. Meskipun perlahan, dampaknya sebagaian besar permukaan bumi menjadi panas. Data-data dari IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) menggambarkan kondisi perubahan iklim yang terjadi saat ini;

· Telah terjadi kenaikan suhu rata-rata sebesar 0,76 derajat Celcius antara periode 1850 – 2005.

· 11 dari 12 tahun terakhir (1995-2006) merupakan tahun-tahun dengan rata-rata suhu terpanas sejak dilakukan pengukuran suhu pertama kali pada tahun 1850.

· Telah terjadi kenaikan permukaan air laut global rata-rata sebesar 1,8mm per tahun antara periode 1961 – 2003.

· Telah terjadi kekeringan yang lebih intensif pada wilayah yang lebih luas sejak tahun 1970an, terutama di daerah tropis dan sub-tropis.

Terkait hal tersebut, perubahan iklim mengakibatkan dampak yang sangat dirasakan oleh manusia, antara lain;

Peningkatan Permukaan Air Laut

Naiknya suhu bumi dapat mencairkan es di daerah kutub. IPCC menyebutkan, dalam 100 tahun terakhir telah terjadi peningkatan air laut setinggi 10-25 cm. Sementara Greenpeace berdasarkan laporannya memperkirakan tahun 2100 mendatang akan terjadi peningkatan air laut setinggi 19-95 cm.

Peningkatan air laut setinggi 1 meter saja akan mengakibatkan hilangnya pulau atau daratan di dunia. Dengan kenaikan tersebut, diperkirakan daratan Mesir akan berkurang 1%, Belanda 6%, Bangladesh 17,5% dan 80% atol di kepulauan Marshall akan hilang tenggelam.

Selain itu, pulau-pulau di, Fiji, Samoa, Vanutu, Jepang, Filipina, serta Indonesia akan banyak yang hilang tertutup permukaan laut. Hal ini berarti, puluhan juta orang yang hidup di pesisir pantai harus mengungsi dan mencari tempat yang lebih aman sebagai tempat tinggal ke daerah yang lebih tinggi.

Naiknya permukaan air laut akan mengakibatkan kurangnya daya tahan pesisir pantai sehingga rentan tehadap erosi/abrasi. Hal ini juga mengakibatkan rusaknya berbagai infrastruktur dan pemukiman di tepi pantai. Fenomena ini bisa juga dapat menimbulkan pengungsian.

Perubahan iklim juga mengakibatkan terjadinya pergeseran musim karena terjadi perubahan tekanan dan suhu udara. Implikasinya musim kemarau akan berlangsung lama sehingga dan menimbulkan bencana kekeringan dan penggurunan. Negara-negara yang diperkirakan akan mengalami kekeringan adalah Afrika, Eropa, Amerika Utara dan Australia. Sementara di sisi lain, musim hujan akan berlangsung dalam waktu yang singkat dengan intensitas curah hujan lebih tinggi sehingga menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor.

Krisis Kemanusiaan yang berujung bencana

Karena kurangnya persediaan bahan pangan akibat tingginya potensi gagal panen bahkan gagal tanam akibat cuaca dan iklim yang tidak menentu menyebabkan penurunan produktivitas pertanian/pangan. Produktivitas pertanian di daerah tropis akan menurun jika suhu rata-rata global meningkat 1-2 derajat Celsius. Di sisi lain, mencairnya es di kutub akan menimbulkan pemuaian massa air laut dan kenaikan air laut, sehingga hal ini akan menurunkan produksi tambak ikan dan udang. Adapun dampak akumulatif dari keadaan ini adalah meluasnya bencana kelaparan dan meluasnya gizi buruk.

Krisis Air Bersih

Krisis air ini disebabkan oleh masa kekeringan sejak musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut, disebabkan pergantian musim yang tidak stabil, sehingga daerah yang jarang air terancam mengalami krisis air. Sumber kebutuhan air tawar sepertiga penduduk dunia kering pada tahun 2100. Dan pada pertengahan abad ini, daerah subtropis dan tropis yang kering akan mengalami kekurangan air sebanyak 10-30 persen sehingga terancam bencana kekeringan.

Meluasnya Berbagai Penyakit yang Mengancam Spesies Manusia

Hal ini disebabkan oleh naiknya suhu udara yang menyebabkan masa inkubasi nyamuk semakin pendek. Dampaknya, penyakit yg ditularkan nyamuk akan berkembang biak dengan lebih cepat. Penyebaran penyakit ini khususnya di daerah Tropis, seperti demam berdarah, diare, malaria dan leptospirosis karena bertambahnya populasi vektor penyakit. Gelombang panas yang melanda Eropa tahun 2005 meningkatkan angka "heat stroke" (serangan panas kuat) yang mematikan, infeksi salmonela, dan "hay fever" (demam akibat alergi rumput kering).

Hilangnya Berbagai Jenis Keaneragaman Hayati.

Perubahan suhu bumi yang tidak menentu mengakibatkan hilangnya spesies flora dan fauna karena tidak dapat beradaptasi, dan sekitar 20-30 persen spesies tanaman dan hewan akan punah bila suhu rata-rata global naik 1,5-2,5 derajat Celsius. Selain itu, naiknya suhu air akan meningkatkan keasaman laut. Bertambahnya Karbon dioksida di atmosfer diperkirakan membawa dampak negatif pada organisme laut seperti terumbu karang (cloral bleaching) dan punahnya spesies lain yang bergantung pada organisme tersebut. Sehingga diperkirakan sekitar 80% spesies tanaman dan binatang akan punah dalam satu abad mendatang.
Peningkatan suhu pada kemarau mengakibatkan mudah terbakarnya ranting atau daun akibat gesekan sehingga meningkatkan peluang kebakaran hutan.

Kerugian Materi dan Non-Materi.

Pemanasan global yang menimbulkan bencana akibat topan, banjir dan badai, kira-kira 150.000 jiwa tewas setiap tahunnya. Tahun 2003, gelombang udara panas di Eropa menelan 25.482 jiwa dalam 20 tahun mendatang (sumber data WHO, UNEP, dan World Meteorology Council). Selain itu, di tahun 2080 diperkirakan akan ada jutaan orang terkena banjir setiap tahun akibat naiknya permukaan air laut. Risiko terbesar terjadi di dataran rendah padat penduduk, khususnya delta-delta Asia dan Afrika serta pulau-pulau kecil. Sedangkan perkiraan kerugian materi dari perubahan iklim mencapi USD 11 Miliyar atau sekitar 110 triliyun pertahunnya.

Mencairnya es di Kutub.

Perubahan iklim yang disebabkan naiknya suhu permukaan bumi dapat menyebabkan mencairnya es dan gletser di seluruh dunia, terutama di kutub Utara dan di kutub Selatan. Sejak tahun 1960an, es di kutub dunia telah berkurang 10%, sementara ketebalan es di kutub Utara telah berkurang 42% dalam 40 tahun terakhir (Prench, 2001). Data lain menyebutkan hilangnya 10-20% gletser di pegunungan Alpen juga menandai akibat pemanasan global ini. Dampak dari mencairnya kutub Utara dan kutub Selatan akan mengakibatkan pemuaian massa air laut dan kenaikan air laut. (Fitrihari)

Rupublik Indonesia Bencana

Paska kejadian tsunami di penghujung tahun 2004 yang melanda serambi mekah, Aceh, seolah masyarakat Indonesia disadarkan dari tidur panjangnya atas sebuah kenyataan. Selain sebagai zamrud katulistiwa karena keindahannya alam, gemah ripah loh jinawi karena kesuburannya serta segudang julukan lain Indonesia yang indah-indah, ada ancaman yang mematikan.

Kenyataan atas tingginya ancaman bencana di Negari ini telah dipertontonkan jauh sebelumnya. Berbagai peristiwa luar biasa dan menjadi catatan sejarah dunia dalam bidang kebencanaan terjadi di Indonesia. Letusan gunung tambora di NTB, Krakatau di selat sunda, merapi di perbatasan jawa Tengah – DI Yogyakarta, atau bahkan gunungapi purba di Sumatera Utara – Gunung Toba, dimana kaldera bekas letusannya telah membentuk danau yang teramat luas - Danau Toba.

Letusan Gunung Tambora pada tahun…. telah menyebabkan dataran eropa tidak mendapatkan musim panas selama dua masa. Demikian juga dengan letusan gunung Merapi tahun 18…. Yang menutup sampai menutup dan mengganggu sinar matahari yang seharusnya menghangatkan dataran eropa pada musim semi.

Menjadi naïf tentunya, berbagai kejadian yang maha dahsyat tersebut tidak ditempatkan sebagai landasan dalam membangun masyarakat Indonesia yang tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana yang ada.

Bencana diartikan sebagai : A serious disruption of the functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic or environmental losses which exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resources – UN ISDR

Secara terjemahan bebas, dapat diterjemahkan; suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu [masyarakat] sehingga menyebabkan [kerugian] yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan [masyarakat] tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri.

Pengertian yang dikeluarkan oleh Sekretariat Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana Perserikatan Bangsa‐Bangsa /United Nation - International Strategy for Disaster Reduction (UN ISDR), menggeser pemaksanaan bencana. Dari penekanan makna bencana sebelumnya yang bertumpu pada ”sebab musabab” suatu kejadian menjadi suatu pandangan yang menekankan pada ”dampak” kejadian, khususnya pada manusia. Pemahaman ini selanjutnya menjadi definisi standar tentang bencana yang dimutakhirkan pada tanggal 31 Maret 2004.

Definisi standar internasional ini tidak lagi mempersoalkan perbedaan bencana alam, bencana, sosial atau bencana teknologi. Selama suatu kejadian atau kondisi telah menimbulkan dampak seperti yang didefinisikan, maka kejadian atau kondisi tersebut disebut sebagai bencana.

Dari pemahaman tersebut, sebuah kejadian dapat dikatakan bencana jika memenuhi tiga criteria; 1) menyebabkan ketergangguan serius pada sistem kehidupan di masyarakat atau komunitas, 2) menyebabkan kerugian; jiwa, harta benda/material, infrastruktur dan lingkungan serta 3) masyarakat atau komunitas yang terkena dampak tidak mempunyai kemampuan mengatasi kejadian dan dampak tersebut dengan sumberdaya yang mereka miliki sendiri.

Merujuk kejadian atau kondisi di Indonesia, apa yang menjadi ketetapan di tingkat internasional menjadi sangat relevan. Relevan karena kondisi ancaman bencana di Indonesia sangat tinggi dengan berbagai jenis bahaya yang beragam (multi hazard) dengan kerentanan yang masih tinggi. WALHI menyebutkan, tingkat kerewanan wilayah-wilayah di Indonesia mencapai angka lebih dari 80% dengan angka kerentanan bencana dengan multi hazard mencapai lebih dari 90 %. Artinya, lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia tidak siap menghadapi berbagai ancaman yang berpotensi bencana yang ada.

Sehingga menjadi wajar, pada setiap kejadian bencana memunculkan korban jiwa, harta maupun infrastruktur yang sangat besar. Gempa Jogjakarta (2007) misalnya, lebih dari 5.000 meninggal dunia dengan total rumah hancur, rusak berat maupun ringan mencapai ….. gempa di sumatera barat (2009) dan Aceh – Nias (2004) korban meninggal mencapai 200 ribu orang, baik yang teridentifkasi maupun yang hilang.

Sumberdaya dan Ancaman adalah dua sisi mata uang

Besarnya sumberdaya yang dimiliki sebuah kawasan umumnya diikuti dengan tingkat ancaman/bahaya. Kondisi ini menempatkan sebagai tantangan yang harus dipecahkan oleh manusia dalam memanfaatkan SDA yang ada. Kesalahan dalam pengelolaan atau pemanfaatan, tidak hanya akan meningkatkan tingkat ancaman/bahaya, bahkan bisa memunculkan jenis ancaman baru bagi wilayah tersebut.

Bencana akibat pengeboran PT Lapindo berupa lumpur panas (mud volcano) merupakan salah satu contoh kongkrit, bagaimana proses pemanfaatan SDA yang tidak berdasarkan analisis risiko bencana menjadi sebuah petaka besar. Demikian juga dengan kasus pencemaran teluk buyat akibat pembuangan tailing ke laut oleh PT Newmont. Atau banjir bandang di papua akibat jebolnya tanggul penampung lumpur limbah PT Freeport.

Pada kasus yang lebih luas, terjadi diberbagai wilayah di Indonesia. Banjir, longsor dan banjir bandang menjadi lebih sering terjadi dengan intensitas yang lebih sering, lebih luas atau lebih lama. Kalimantan Timur misalnya, saat ini menjadi wilayah banjir sejak wilayah tersebut di eksploitasi habis-habisan; pertambangan, HPH maupun perkebunan skala besar. Demikian juga dengan beberapa wilayah di Aceh yang saat ini menjadi wilayah baru yang rentan banjir bandang dan longsor akibat praktek illegal logging yang tak tertangani.

Berbagai aktifitas manusia, baik yang memunculkan ancaman atau bencana baru maupun yang meningkatkan tingkat risiko menjadi lebih komplek atau terdorong lebih besar dengan terjadinya perubahan iklim. Apalagi jika kita merujuk dari hasil penelitian Bill Mc Guere yang juga didukung oleh Dr. Thomas J Chalco; bahwa perubahan iklim berpengaruh erat terhadap kejadian erupsi gunungapi, gempa maupun tsunami.

Bagi Indonesia sebagai Negara kepulauan dan wilayah tropis, serta menjadi bagian dari jalur cicin api pasifik (pacific ring of fire) serta diantara tiga lempeng aktif bumi, kondisi ini menjadi sebuah kenyataan. Bahwa negeri ini semakin besar tingkat risikonya akibat perubahan iklim.

Kondisi ini harus menjadi peringatan sekaligus dasar utama bagi Indonesia dalam upaya mengurangi risiko bencana. Mengurangi risiko bencana, tidak hanya menyiapkan penduduknya siap dan lebih tangguh menghadapi ancaman bencana, tapi juga terkait erat kebijakan, bidang atau sektor, termasuk penataan ruang maupun pola atau arah pembangunannya.

Menjadi penting, mandat UU No 24/2007 tentang analisis risiko maupun pasal yang memandatkan untuk penyelarasan kebijakan-kebijakan yang ada segera dapat dioperasionalkan secara benar dan konsekwen.

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan PRB

Telah terkonsentrasinya gas rumah kaca (GRK) di atmosfir akibat berbagai kegiatan manusia dan proses alamiah telah menjadi ancaman besar bagi kehidupan di bumi. Untuk itu, protocol Kyoto memandatkan kepada seluruh pemimpin dunia untuk bersama-sama mengurangi produksi sekaligus mengurangi GRK yang telepas di udara.

Mitigasi adalah gerakan yang didorong untuk meredam atau mengurangi GRK dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah melalui pohon. Secara teoritik, pepohonan mampu mengikat berbagai buangan sebagai biang keladi dari pemanasan global. Selain memberi batasan bagi Negara-negara dalam produksi GRK dari berbagai aktifas produksinya.

Sekalipun keputusan tersebut tidak serta merta diikuti oleh Negara-negera penghasil emisi terbesar dunia, sebagai gerakan penyelamatan bumi dari percepatan kiamat sebuah trobosan dan sukses besar. Tidak banyak gerakan yang melibatkan pimpinan Negara yang dapat bertahan, apalagi dalam rangka penyelamatan lingkungan. Sekalipun proses perjalanannya menghadapi berbagai kendala yang besar.

Tantangan terbesar proses mitigasi yang didorong saat ini adalah memaksa Negara-negara penghasil emisi terbesar khususnya seperti Amerika, Australia, Cina dan India untuk mengikuti kesepakatan Kyoto. Selain itu, komitmen dan dukungan Negara-negara maju kepada berkembang dan miskin sebagai bagian dari skema mitigasi melalui pengelolaan hutan perlu didorong untuk tidak menyalahi atau melanggar prinsip-prinsip HAM. Juga mencegah para pebisnis terlibat dan mengambil untung dari skema penyelamatan bumi.

Penyelamatan hutan bukan hanya sekedar mereduksi emisi yang dikeluarkan Negara industri. Tapi penyelematan hutan memang merupakan kebutuhan secara global, penyelamatan kragaman hayati, pengurangan risiko bencana, termasuk memastikan masyarakat pinggiran hutan tidak lagi termarginalkan, miskin akses maupun tidak terpenuhi hak-hak politik maupun ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak dasar manusia.

Dampak perubahan iklim yang telah menjadi ancaman, tentu tidak hanya cukup dengan upaya mitigasi. Meningkatnya badai, cuaca ekstrem, wabah dll membutuhkan intervensi dalam upaya penyesuaian atau adaptasi. Hukum alam akan berjalan, siapa yang tidak mampu beradaptasi atas suatu perubahan lingkungan, maka dia akan mati atau punah.

Fajri adalah salah satunya, yang tidak mampu berbuat menghadapi dampak perubahan iklim. Tidak hanya fajri tentunya, masih ada puluhan juta warga Indonesia yang menghadapi dilemma menghadapi perubahan iklim. Juga warga-warga masyarakat yang dalam perjalanan hidupnya tidak pernah mendapatkan cerita, wilayahnya saat ini menjadi sangat terancam banjir bandang, banjir, angin ribut atau wabah.

Sebuah informasi yang perlu tertancam dalam memori kita, PBB menyebutkan bahwa mencairnya lapisan es merupakan “kartu liar” yang secara dramatis bisa memperparah pemanasan global dengan melepaskan gas rumah kaca secara besar-besaran. Dalam laporan UNEP Year Book 2008, disebutkan bahwa, “…Kita mungkin akan mencapai ambang batas yang sulit untuk diprediksikan secara tepat, tetapi melewati ambang batas itu bisa membawa akibat serius secara global. Metana yang terlepas secara besar-besaran ke dalam atmosfer, yang berasal dari lapisan es yang mencair dan endapan methana hidrat di laut, akan membawa perubahan tak terduga dalam pola iklim yang mungkin tidak dapat diubah. Kita tidak boleh melewati ambang batas ini. Pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia harus diatasi untuk membantu kita menghindari akibat semacam ini sepenuhnya.”

Konsep Paper DRR Kab. Bener Meriah

2011-06-01T01:03:00.002+07:00

Gunung Burni Telong di Kabupaten Bener Meriah begitu anggun terlihat pada pagi hari. Namun, kadang terlihat gagah atau bahkan angkuh dengan hiasan mahkota asap asap tipisnya. Gunungapi aktif tersebut berjarak kurang dari 10 Km dari pusat kota kabupaten. dapat dibayangkan, bagaimana jika gunung tersebut berulah bak sang Merapi dipenghujung tahun 2010?

Kabupaten pecahan dari Aceh Tengah ini juga memiliki sederet wilayah rawan; longsor, angin puting beliung dan kebakaran. sekalin konflik sosial yang telah dialami wilayah ini hampir 30 tahun.

Spirit Kabupaten untuk menjadikan Kabupaten ini sebagai kota organik, mandiri dari sisi energy serta dapat hidup dari sumberdaya yang mereka miliki sendiri, patut mendapatkan apresiasi besar. sebuah mimpi luhur disaat banyak kabuptan kota yang masih merengek mendapatkan pendanaan dari pusat.

pembangunan yang digenjot di wilayah hulu seperti Kab. Bener Meriah, jika tidak dilakukan secara hati2, tidak hanya akan mengorbankan lingkungan dan penduduk tempatan, tapi juga akan berdampak besar bagi wilayah bawahannya.

konsep paper ini disusun bersamaan dengan penyusunan konsep strategis di kota sabang pada tahun 2009. dengan dukungan dari Samdhana Institute, bekerja bersama dinas sosial, TAGANA Kab. Bener Meriah dan Pemda Kabupaten Bener Meriah, konsep paper ini dapat tersusun. sebuah harapan besar, konsep ini akan menjadi dasar atau pertimbangan bagi Kab. Bener Meriah dalam penyusunan perencanaan pembangunannya. dengan menempatkan PRB sebagai arus utama.

Untuk men-download konsep paper ini, dapat click link dibawah ini

http://www.mediafire.com/?9wq09e9erperv

Konsep paper pariwisata Sabang

2011-05-31T23:08:00.004+07:00

Tentu kita masih ingat tragedi luar biasa pada minggu pagi, 26 Desember 2004. Pagi yang cerah seketika berubah menjadi hari kitam pekat bagi penduduk di sepanjang pesisir barat - utara Aceh. Saat gelombang dengan energy luar biasa, menyapu daratan. merangsak masuk menembus jantung kota sebagai pusat kehidupan.

Kota Sabang tidak mengalami kerusakan separah daratan Aceh. Namun, beberapa wilayah Kota tersebut juga ikut tersapu gelombang laut yang mencapai daratan afrika. Namun hal yang juga perlu dipertimbangkan..... paska tsunami, kota sabang menjadi kota terisolir. Penduduk kota tersebut harus berjibaku dengan sumberdaya yang mereka miliki saat itu. tidak ada kepastian, kapan akan ada tambahan berbagai kebutuhan dasar bagi penduduknya.

Kota Sabang sebagai kota yang mengandalkan pariwisata sebagai salah satu sektor andalannya, kondisi ini tentu perlu dipertimbangkan. apalagi ancaman kota ini juga secara kasap menampakan kegarangannya. erupsi gunungapi salah satunya. kehadiran gunung Jaboi pada suatu saat dapat mengancam seluruh penduduk kota ini. demikian juga dengan wabah endemik malaria. sabang juga tidak lepas dari ancaman gempa dan tsunami, selain angin ribut, longsor bahkan banjir.

sebagai wilayah kepulauan, dampak pemanasan global pun secara nyata mengancam kehidupan penduduknya. tidak hanya kenaikan air laut, tapi cuaca yang buruk dan tidak menentu, akan dapat menjadikan kota ini terisolir.

pembangunan pariwisata tentu harus memikirkan ini. karena perlindungan dan keselamatan adalah hak asasi manusia. tidak hanya bagi penduduk tempatan, tapi juga bagi wisatawan.

Konsep paper ini disusun bersama dinas pariwisata kota Sabang pada tahun 2010 dengan melihat berbagai bahaya yang ada, kapasitas dan kerenantan. lalu mencoba untuk menawarkan sebuah langkah2 penting yang dapat digunakan bagi pembangunan dan pengembangan pariwisata di kota sabang. pariwisata yang mengarusutamakan PRB.

untuk men-download file tersebut, dapat click atau copy paste link ini (http://www.mediafire.com/?5lpj7yvejbqsq)

Hak Hidup Bermartabat, bagi sang nasionalis?

2011-05-24T21:52:00.004+07:00

Tak terasa, bulir air mata itu menggumpal di ujung mata.. dan tumpah mengalir mengikuti alur gravitasi. Tak tertahan rasanya saat menyaksikan tayangan "SWARA LIYAN" yang ditayangkan TVRI yang membedah nasib pengungsi eks timor timur di Kab. Belu - NTT. Lebih dari 11 tahun mereka meninggalkan tanah kelahiran yang saat ini telah menjadi negara sendiri - Timor Leste.

Dua minggu sebelumnya, secara tidak sengaja saya mendapatkan laporan BPK tentang pengelolaan dana penanganan pengungsi rusuh di Timor Timur. Hanya tersenyum kecut membaca laporan, dimana beberapa item tidak bisa dipertanggung jawabkan. Hal biasa tentunya, selalu saja ada penyelewengan pada setiap kesempatan. tidak terkecuali dalam penanganan bencana.

ingatan atas laporan BPK atas Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB) menjadi sangat relevan dengan tayangan Swara Liyan-nya TVRI. Sangat relevan, akibat dari pengelolaan dana negara yang tidak beres, berimplikasi besar bagi ratusan orang yang diwakili oleh satu komunitas yang menjadi fokus tayangan Swara Liyan tersebut.

Jangankan rumah, tanah untuk mereka tinggal pun masih menumpang pada Tanah Negara. tidak ada listrik untuk menerangi dan menemani anak-anak belajar. Untuk menghidupi kehidupan yang keras pada lingkungan baru, mereka harus berjuang sendiri.

sebuah hadiah luar biasa tentunya bagi "SANG NASIONALIS".

Relokasi Kawasan Rawan Bencana

2011-05-24T19:18:00.006+07:00

Cukup lama ternyata saya melupakan blog ini nganggur...

terakhir posting Oktober 2010. artinya, udah hampir delapan bulan blog ini tidak ter-up date. waktu yang cukup untuk menyiapkan seorang manusia untuk melihat dunia nyata sejak sang ibu dibuahi sang ayah..

Selama delapan bulan, tidak sedikit hal2 yang menarik yang bisa ditulis untuk menjadi bahan renungan, khususnya buat saya sendiri. karena lewat tulisan, kapan pun kita bisa membuka, membaca dan kembali merasakan apa yang kita pikirkan saat itu. bahkan beberapa kasus yang dialami saya sendiri, tulisan2 lama berpotensi untuk dikembangkan dan menghasilkan gagasan kreatif yang luar biasa. atau paling tidak, tersenyum simpul karena hipotesis saat itu terbukti pada saat ini.

Gonjang ganjing Merapi salah satunya. paska erupsi besar tidak lama dengan posting saya terakhir, muncul kebijakan untuk memindahkan penduduk yang masuk kawasan rawan bencana ke tempat yang lebih aman. bersamaan dengan itu, ada kebijakan lain yang akan menjadikan eks perkampungan yang akan ditinggalkan relokasi menjadi bagian perluasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM).

Dari tulisan yang sempat saya tulis saat itu, dimana gonjang ganjing terjadi pada proses penetapan kawasan Merapi menjadi taman nasional. Saya yang saat itu menjadi kepala suku WALHI DIY melakukan upaya-upaya penolakan atas proses maupun sistem TN sebagai pilihan untuk sistem kelola kawasan Merapi. agak aneh padangan umum; kok bisa, WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup menolak sebuah kawasan menjadi TN? Bukannya seharusnya WALHI mendukung penuh kebijakan tersebut??? dimana TN dianggap sebagai kelas tertinggi atau paling bergengsi untuk kawasan konservasi.

Salah satu alasan penolakan saat itu selain persoalan proses yang tidak pertisipatif dan menabrak kebijakan yang lebih tinggi, tim ahli yang di pimpin UGM dan dimotori BKSDA DIY juga banyak melakukan manipulasi proses. Dan yang pasti, tidak satupun contoh kasus sukses TN mampu mensejahterakan rakyat pinggiran hutan. sebaliknya, terlalu banyak pelanggaran HAM dengan alasan konservasi.

Yang juga saat itu menjadi wacana adalah, perluasan wilayah TN dengan alasan daerah rawan bencana. dengan alasan membahayakan keselamatan jiwa, maka sah kiranya wilayah-wilayah yang dianggap rawan bencana dijadikan sebagai kawasan terlarang untuk dihuni. dan ini merupakan pengulangan sejarah tentunya paska erupsi Merapi tahun 1994. dimana dusun Turgo sempat dihilangkan sebagai kawasan administratif Kabupaten Sleman. dan alasan untuk perluasan TN tentu sedikit menguntungkan bagi pemerintah maupun pemda dari serangan publik.

Nampaknya, ini juga akan mengembalikan memori dari tulisan kecil saya terhadap pasal 32 UU No 24/2007. Saat itu saya sempet membuat tulisan kecil dan menjadikan isu kampanye dalam mengkritisi draft RUU PB. ada implikasi besar jika pasal tersebut menjadi bagian dari UU. karena kebijakan ini sangat berpotensi terhadap pelanggaran HAM oleh negara, khususnya hak ekosob.

Bagaimana tidak, memindahkan komunitas tentu tidak hanya memindahkan orangnya dan menyiapkan tempat tinggal. sementara, hal lain dipikirkan berikutnya. bagaimana dengan mata pencahariannya, fasilitas publik; fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dll, maupun sistem sosial yang sebelumnya telah terbentuk. belum lagi interaksi dengan lingkungan baru yang bisa jadi memunculkan pesoalan baru.

pasal ini juga sangat berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Indonesia sebagai negeri yang subur atas praktek KKN, akan memanfaatkan kawasan-kawasan potensial untuk dikuasai setelah sebelumnya dikosongkan. Dengan alasan rawan bencana, praktek relokasi yang dibenarkan oleh UU ini akan berjalan mulus.

dan itu sangat mungkin terjadi... bukankan Negeri ini juga 84% wilayahnya merupakan rawan bencana???????

Relokasi Pilihan Terakhir

Para praktisi maupun ahli manajemen risiko bencana sepakat, atau paling tidak umumnya berpendapat, relokasi bukan lah barang haram. tapi relokasi juga harus dilakukan secara hati2. atau gampangnya, relokasi adalah pilihan terakhir. relokasi juga idealnya dilakukan atas kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemerintah.

Pada beberapa kasus, relokasi merupakan jalan satu-satunya. misalnya wilayah yang terkena longsor atau abrasi. atau wilayah yang sangat terancam. pilihan satu2nya karena wilayah tersebut memang tidak bisa lagi dijadikan tempat tinggal yang layak.

Namun pada kasus itu pun, proses dialog harus tetap dilakukan secara benar. dan penyiapan tempat baru tidak lebih buruk kondisinya dengan lokasi yang dikosongkan dalam artian menyeluruh. karena kebutuhan untuk hidup tidak hanya rumah sebagai tempat tinggal, tapi juga mata pencaharian (pekerjaa) maupun fasilitas-fasilitas publik sebagaimana telah dijanjikan oleh negara seperti fasilitas pendidikan, kesehatan maupun lainnya.

Menjadi pertanyaan dan tentu harus mampu dijawab adalah; apakah relokasi yang disiapkan buat warga merapi merupakan pilihan terakhir?

apakah tempat baru lebih baik dari tempat yang saat ini mereka tinggal. tentu tidak hanya dilihat dari sisi ancaman erupsi dari merapi, tapi juga dari unsur yang lain?

Lebih jauh, untuk menghindari friksi atau penolakan2 publik yang akhirnya membutuhkan energy dan sumberdaya lebih banyak, akan lebih baik dari pengalaman2 melakukan relokasi, pemerintah dan para praktisi dengan melibatkan masyarakat secara luas menyusun sebuah indikator yang jelas dalam mengoperasionaliasikan kebijakan relokasi.

seperti; 1) wilayah hunian tidak layak (apa indikator hunian atau wilayah rawan bencana disebut tidak layak), 2) bla... bla... bla.....

djakarta, 23 April 2011

DILEMA PENANGANAN BENCANA

2010-10-13T08:18:00.003+07:00

Sebuah refleksi atas bencana banjir bandang Wasior - Papua Barat

Banjir bandang Wasior menyisakan pilu mendalam. air keruh berarus yang menggeser rumah-rumah penduduk, memporakporandakan kehidupan selama ini hanya dapat disaksikan melalui televisi di luar negari. Namun, kejadian itu saat ini terjadi di dalam negeri. di sebuah Ibu Kota Teluk Wondoma-Papua Barat. dan seperti kejadian bencana ekologis lainnya, hal yang muncul adalah perang opini penyebab banjir bandang yang saat ini tercatat mengorbankan 149 orang meninggal. sudah dapat dipastikan, pemerintah melalui Menhut dan KLH menolak keras bahwa penyebab banjir adalah pembalakan liar. Sedangkan kalangan aktifis lingkungan sebaliknya, sangat menyakini jika banjir bandang tersebut akibat rusaknya ekologis, yang didalamnya akibat pembabatan hutan, legal maupun illegal.

Nenek-nenek juga tahu kalau banjir itu dipicu oleh hujan. Sekalipun tanpa hujan, banjir bandang bisa saja terjadi akibat jebolnya DAM atau bendungan yang menahan genangan air. Hal yang kadang kurang luput dari pengamatan kita berkaitan dengan hak perlindungan dan keselamtan adalah early warning atau peringatan dini. Sebagai upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana. Selain juga, pengetahuan tentang ancaman bencana yang ada, kemampuan meminimalisasi risiko dan kesiapan menghadapi kondisi kritis (emergency).

Masing-masing pihak sudah memastikan penyebab banjir kadang membuat miris. Karena disatu sisi, penduduk terkena bencana (PTB) dan ratusan pekerja kemanusiaan sedang dalam kondisi tertekan, mencoba menyelamatkan jiwa dan harta benda yang tersisa, namun sisi yang lain saling menuding yang tidak sedikitpun menyentuh persoalan mereka saat ini. Kebutuhan riil PTB adalah tempat hunian yang layak sesuai dengan standar minumum. sebuah ruang berukuran 3,5 m2 yang bersih dan sehat. Air bersih, antara 7,5 - 15 liter perhari perjiwa, kalori 2.100 Kcal, atau bantuan darurat lainnya termasuk pelayanan kesehatan. Bahkan untuk saat ini, bagi keluarga yang belum menemukan anggota keluarganya, memastikan mereka hidup atau mati jauh lebih penting di bandingkan memperdebatkan atau saling tuding tentang penyebab.

Ada waktu yang tepat untuk membongkar itu semua. tidak akan hilang barang bukti penyebab banjir. dari data tutupan hutan, catatan iklim atau curah hujan, dokumen tata ruang, maupun upaya-upaya penguranganan risiko bencana yang dapat terlihat dengan jelas melalui atau program pemerintah daerah dan RAPBD.

Hak penduduk terkena bencana adalah terpenuhinya kebutuhan dasarnya sesuai dengan standar minimum. Paling tidak, PERKA BNPB No 7/2008 dapat menjadi pijakan, bagaimana negara dapat memenuhi tanggung jawabnya. Dari mulai kebutuhan air bersih dan sanitasi, hunian sementara, pangan dan non pangan, pelayanan kesehatan. Jangan sampai PTB yang telah menderita akibat bencana, kembali menderita atau lebih menderita oleh berbagai wabah penyakit paska bencana dan kesulitan hidup karena buruknya penanganan.

Diare, ISPA, campak, penyakit kulit, DB atau malaria (jika endemik) merupakan ancaman yang dapat menyebabkan kematian dalam pengungsian. artinya, masih terdapat ancaman yang dapat menjadi bencana kedua akibat salah atau buruknya penanganan bencana. dan ini bukan main-main dan harus ditangani secara serius.

Hal yang kerap memperburuk kondisi dan penanganan bencana adalah kedatangan para pejabat tinggi, apalagi setingkat Presiden di lokasi bencana. "Kewajiban" seorang pemimpin Negara untuk melihat secara langsung lokasi bencana, tidak diimbangi dengan sistem keamanan dan protokoler khusus pada kondisi darurat. Lokasi yang harus steril dipahami di tingkat lapang menghentikan sebagian atau bahkan seluruh aktifitas penanganan bencana. dan itu berdampak buruk bagi PTB sendiri. sekalipun secara psikologis, mereka cukup terbantu dengan kedatangan langsung sang pemimpin negeri.

Banda Aceh, 13 Oktober 2010

2010-10-13T08:11:00.004+07:00

SPHERE PROJECT DALAM

MEWUJUDKAN HAK MANUSIA YANG BERTABAT

PENDAHULUAN

Sphere Project atau lebih di kenal di Indonesia dengan istilah SPHERE standard mulai menjadi issue pada penanganan pengungsi awal tahun 2001. Standard minimum yang dimulai tahun 1997 melibatkan lebih dari 4000 orang, represntatif 400 organisasi dari 40 Negara. Proses panjang ini mengahasilkan ketentuan universal berdasarkan tiga pilar utama; deklarasi umum hak-hak asasi manusia (hak hidup bermartabat), hukum kemanusiaan internasional (perbedaan pemanggul senjata dan yang bukan) dan hukum pengungsi (prinsip tidak memulangkan paksa).

Semangat menetapkan standar minimum dalam penanganan pengungsi tidak lepas dari problematika penanganan bencana yang semakin komplek. Tidak saja ancaman bencana yang kian beragam, intensitas semakin sering dan meluas, tapi juga lembaga-lembaga kemanusiaan semakin banyak. Sehingga dibutuhkan sebuah standard yang menjadi acuan bersama sebagai tolok ukur. Selain kebutuhan dasar pengungsi tidak mungkin dipenuhi secara keseluruhan hanya oleh satu lembaga kemanusiaan saja.

Kejadian penanganan pengungsi di Rwanda[1] menjadi titik tolak atas kebutuhan standard minimum yang dapat menjadi rujukan bersama. Istilah kematian yang sia-sia atau kematian yang tidak perlu, yang dipicu oleh bantuan mendorong proses penyusunan standar minumun segera diselesaikan. Bantuan kemanusiaan sekalipun ditujukan untuk meringankan penderitaan dan mencegah kematian, jika salah justru menjadi boomerang bagi pengungsi itu sendiri. Selain ada hak setiap orang untuk hidup bermartabat.

Hak asasi manusia sebagai dasar acuan, memposisikan pengungsi memiliki posisi tawar yang seimbang dengan pemberi bantuan. Pengungsi dapat menerima atau menolak bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, tidak sesuai dengan keyakinan/agama, atau tidak sesuai dengan kebiasaan atau budaya mereka. Sebaliknya, pemberibatuan berkewajiban menghormati hak-hak pengungsi dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Pemberi bantuan bukan tuan atau orang yang lebih tinggi martabatnya sehingga dapat memberikan bantuan apa yang mereka suka.

Sangat disadari, kecukupan kebutuhan dasar antar daerah atau antar Negara berbeda. Jenis pangan antara Negara tropis berbeda dengan Negara non tropis. Kebutuhan air bersih pun berbeda antara wilayah yang kering dengan yang basah dll. Untuk itu, dalam SPHERE mengatur hal-hal prinsip seperti kode etik, piagam kemanusiaan, standard minimum, indokator serta dilengkapi catatan panduan serta lampiran. Ini menjadi sangat penting di tingkat implementasi, kerena kerumitan dalam penanganan bencana semakin besar dan membutuhkan sebuah kerangka acuan bersama yang jelas.

KEBUTUHAN DASAR, ANTARA TEORI DAN FAKTA

Piagam Kemanusiaan dan kode etik meruapkan Inti dari Buku Sphere. Piagam Kemanusiaan berdasarkan prinsip hukum kemanusiaan internasional, hukum hak asasi manusia internasional dan hukum pengungsi. Sedangkan Kode etik yang dimaksud adalah kode etik Gerakan Palang merah dan Bulan Sabit Internasional serta LSM Kemanusiaan. Piagam Kemanusiaan menyatakan prinsip inti yang mengatur upaya atau tindakan kemanusiaan dan menegaskan hak penduduk terkena bencana terhadap perlindungan dan bantuan. Piagam Kemanusiaan juga menegaskan tanggungjawab secara hukum Negara dan mereka yang bertikai untuk menjamin hak korban terhadap bantuan dan perlindungan. Jika mereka tidak dapat menjamin hak tersebut, mereka selayaknya memberikan izin organisasi kemanusiaan untuk melakukan upaya tersebut.

Standar Minimum dikembangkan dengan memanfaatkan jaringan pakar yang sangat luas untuk setiap sektornya. Kebanyakan dari Minimum Standar, dan indikatornya, bukanlah hal baru, tetapi merupakan kumpulan dan adaptasi dari pengetahuan dan praktik yang berkembang saat itu. Secara keseluruhan, standar minimum mewakili kesepakatan antara berbagai organisasi, dan menandai sebuah tekad baru guna meyakinkan bahwa prinsip kemanusiaan diwujudkan dalam setiap upaya kemanusiaan.

Sphere project bukan merupakan sebuah produk hukum. Sphere adalah hasil sebuah komitmen lembaga-lembaga kemanusiaan menempatkan pengungsi sebagai manusia yang bermartabat. Kampanye yang dilakukan secara serentak sebagai bagian dari komitmen mendapatkan tanggapan beragam, baik dari organisasi kemanusiaan, pemerintah maupun pihak lain.

Bagi Negara-negara berkembang, angka-angka sebagai indicator pelayanan minimum menjadi momok. “jangankan dalam kondisi bencana, dalam kondisi normal saja kita (Negara) tidak mampu memenuhinya”, begitu lah komentar yang sering terlontar berkaitan dengan standard minimum yang ada dalam SPHERE project. Ungkapan tersebut bukan tanpa fakta. Karena kondisi tersebut adalah realitas, dimana kebutuhan dasar yang dikaitkan dengan HAM masih belum dapat dipenuhi oleh Negara-negara miskin dan berkembang, sekalipun dalam kondisi normal.

Kebutuhan untuk air bersih misalnya, dimana disebutkan dalam indikakator kunci 15 liter perjiwa perhari merupakan sebuah kemewahan. 15 liter bukan lah ukuran baku. Karena dalam catatan panduan selanjutnya dijabarkan tentang kebutuhan-kebutuhan minimum. Seperti untuk kebutuhan air antara 2,5 – 3 liter, praktek kebersihan dasar 2 – 6 liter, memasak 3 – 6 liter. Jika dirata-rata, maka kebutuhan air antara 7,5 – 15 liter perjiwa perhari, tergantung pada iklim, cuaca, norma social, jenis makanan dll.

Angka 15 liter seolah menjadi sebuah angka “wajib” yang harus disediakan oleh Negara sebagai penanggung jawab utama penanggulangan bencana. wajib menyediakan pun lebih dipahami secara sempit harus didatangkan dari luar wilayah bencana. demikian juga dengan kebutuhan dasar lain, seperti pangan, hunian sementara, pelayanan kesehatan dll.

Tidak hanya dari sisi kuantitas, dari sisi kualitas pun standar minimum sangat menjaga harkat dan martabat manusia, sekalipun dalam kondisi darurat. Kualitas bakteri koli dari unsure tinja misalnya tidak lebih dari 100 ml pada titik pembagian/pengambilan air.

Kuantitas dan kualitas tersebut menjadi dasar bagi banyak Negara (pemerintah) untuk menolak standard minimum yang ada dalam SPHERE Project. Demikian juga dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang bekerja untuk penanganan pengungsi. Ketidak mampuan menyediakan kebutuhan dasar menjadi alasan untuk tidak menerepkan SPHERE Project, sekalipun tidak secara terbuka bentuk penolakannya.

Indicator-indikator yang tinggi, harus diakui menjadi titik krusial bagi siapapun dalam penanganan kondisi darurat. Keterbatasan sumberdaya, kapasitas maupun jumlah penduduk terkena bencana adalah fakta kerumitan yang harus segera ditangani dengan prinsip cepat dan tepat.

Tersedianya sumberdaya yang ada pada wilayah terkena bencana serta kapasitas penduduk, kerap terabaikan dalam penanganan bencana. Anggapan penduduk terkena bencana (PTB) sebagai orang yang tidak berdaya masih mendominasi kerja-kerja penanganan bencana. demikian juga dengan kebutuhan dasar yang masih cukup tersedia di wilayah terkena bencana. Kondisi ini lah yang sebetulnya memberatkan pemenuhan kebutuhan dasar PTB karena harus disediakan dari luar.

Belum disusunnya rencana penanggulangan bencana, rencana kontijensi, standard operation procedure (SOP) dalam respon darurat, serta lemahnya kapasitas kelembagaan dan SDM serta minimnya pendanaan semakin melengkapi kerumitan dalam memenuhi standard minimum yang menjadi hak pengungsi sebagai bagian dari HAM.

Indonesia, yang secara kebijakan telah cukup maju dengan adanya UU No 24 tahun 2007. Dasar hukum menjadi payung hukum yang mengatur penanggulangan bencana dari sebelum, saat maupun setelah bencana. Demikian juga dari sisi kelembagaan Negara, Indonesia pun telah cukup kuat dengan adanya lembaga khusus setingkat kementrian; BNPB yang diturunkan sampai ditingkat Propinsi; BPBD. Perka BNPB No 7/2008 tentang tata cara pemberian bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Kebijakan ini sekalipun masih belum secara keseluruhan mengadopsi apa yang ada pada SPHERE project, namun beberapa bagian telah mengakomodir, seperti kuantitas dari bantuan pangan dengan acuan 2100 kalori atau di konversi dalam bentuk beras senilai 400 gram perjiwa perhari. Air bersih yang dibagi pada tiga hari pertama 7 liter dan berikutnya 15 liter. (dalam SPHERE Project antara 7,5 – 15 liter). Tempat hunian minimal 3 m² (dalam SPHERE Project 3,5 m²).

Hal yang dilupakan banyak pihak, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga penanggulangan bencana dalam penanganan bencana adalah kode etik Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit serta LSM Kemanusiaan yang terdiri dari 10 point, catatan panduan maupun check list yang terdapat dalam buku Sphere project.

Jika kita mencermati hal-hal tersebut di atas, pemenuhan dasar menjadi sangat simple dan dapat dipenuhi dengan cepat serta bisa jadi tidak membutuhkan sumberdaya yang besar. Angka-angka indicator kunci, diposisikan sebagai dasar/acuan seberapa besar kebutuhan PTB, seberapa besar yang tersedia ditingkat local (kawasan bencana) dan berapa yang harus dipenuhi dari luar.

Hal yang menjadi penting dan menjadi catatan bersama adalah, kebutuhan dasar dengan segenap indicator, tidak harus didatangkan dari luar. Dan ini juga yang kerap dilupakan oleh banyak pihak. Sekalipun lembaga-lembaga tersebut menggunakan SPHERE project sebagai acuan. Dalam memenuhi kebutuhan tempat hunian sementa diawal bencana misalnya, seolah terpal atau tenda harus dipenuhi oleh lembaga kemanusiaan termasuk disktribusinya.

Pengetahuan yang minim dari pekerja kemanusiaan akan SPHERE, tidak jarang justru menimbulkan konflik ditingkat PTB sendiri. Pekerja kemanusiaan yang hanya berpaku pada angka-angka indicator kunci, tidak melihat kebiasaan atau kultur masyarakat setempat. Tidak juga melihat sumberdaya yang masih dimiliki PTB termasuk mekanisme local dalam mengatasi krisis.

Terbatasnya terpal yang dimiliki lembaga kemanusiaan dipaksakan mengikuti indicator kunci yang ada. Terpal yang tersedia misalnya 100 terpal ukuran 4 x 6 m dipaksakan hanya untuk 100 KK dengan asumsi masing-masing KK berjumlah 5 orang. Sementara, pada desa tersebut terdapat 250 KK dengan jumlah KK mungkin bervariasi. 150 orang yang tidak mendapatkan terpal akan merasa ditinggalkan atau merasa didiskrimanasikan. Apalagi di tingkat masyarakat sendiri sebelumnya terdapat friksi.

Kondisi seperti di atas bukan lah kejadian aneh dalam penanganan bencana. Staff lembaga kemanusiaan tidak semuanya memahami secara substansial SPHERE project. Sphere tidak hanya mengatur tentang indicator kunci, tapi ada yang jauh lebih penting, yakni piagam kemanusiaan dan kode etik Palang Merah Se-dunia dan Bulan Sabit Merah Internasional serta LSM Kemanusiaan.

Poin ke 4 tentang kemandirian, poin 5 tentang menghargai budaya dan adat setempat, poin 6 tentang melibatkan penerima bantuan, serta poin 8 mengurangi kerentanan masa depan mencerminkan, bagaimana intervensi pihak luar tidak menimbulkan gejolak atau masalah baru.

Hal yang pasti, penanganan bencana akan lebih mudah dilakukan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar jika upaya PRB dilakukan dengan baik dan benar. Dari mulai penyadaran masyarakat, peningkatan kapasitas, kebijakan sampai berbagai kegiatan kesiapsiagaan (preparedness) seperti rencana penanggulangan bencana, rencana kontijensi, early warning system, SOP dan kebijakan yang menjamin operasionalisasi perencanaan tersebut. sehingga saat kondisi emergency terjadi, selain data lokasi bencana telah cukup lengkap (prediksi PTB, besaran kerusakan, jalur distribusi bantuan, sumberdaya yang tersedia dll), juga telah terpetakan sumberdaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tinggal bagaimana mengerahkan sumberdaya melalui sebuah mekanisme yang cepat dan tepat.

The concept and practice of reducing disaster risks through systematic efforts to analyse and manage the causal factors of disasters, including through reduced exposure to hazards, lessened vulnerability of people and property, wise management of land and the environment, and improved preparedness for adverse events[2].

MENGARUSUTAMAKAN SPHERE PROJECT

Bagi lembaga kemanusiaan yang mendapat dukungan atau bermitra dari promotor SPHERE seperti OXFAM, Save the children, CARE, IFRC, CORDAID dll, Sphere project akan menjadi kata “wajib” untuk diterapkan. Untuk itu, lembaga-lembaga promotor awal SPHERE Project melakukan upaya rising awareness dan peningkatan kapasitas bagi mitra-mitranya dalam memahami SPHERE Project melalui disiminasi informarmasi, pelatihan maupun distribusi buku SPHERE. Selain lembaga internasional, di tingkat nasional MPBI sebagai lembaga non pemerintah menjadi bagian penting dalam mempromosikan SPHERE project lebih dipahami dan menjadi dasar acuan dalam penanganan pengungsi.

Dalam kontek advokasi, WALHI menjadikan SPHERE Project sebagai dasar advokasi pengelolaan bencana, khususnya hak perlindungan dan keselamatan penduduk dari ancaman bencana maupun hak terpenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia bermartabat.

Masih sulitnya penerapan SPHERE Project dalam penanganan bencana tidak lepas dari belum dipahaminya secara menyeluruh tentang standard minimum penanganan pengungsi sebagai mana terdapat dalam SPHERE Project. Sphere project tidak hanya berisikan indicator kunci yang berisi angka-angka kualitatif. Sphere justru menempatkan hak asasi manusia pada tempat yang seharusnya (hidup bermartabat sebagai mana fitrahnya). Dan sphere juga menempatkan pemberdayaan, adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tempatan yang harus dihormati.

Pemahaman yang keliru akibat, baik yang menjalankan dalam praktek penanganan bencana, maupun yang menolak sama-sama melemahkan SPHERE Project sebagai standar minimum dalam mewujudkan martabat manusia pada level yang seharusnya.

Selain itu, kepentingan-kepentingan jangka pendek yang menempatkan kejadian bencana sebagai media kepentingan menjadikan system penanganan bencana menjadi kacau. Standar minimum tidak lagi ditempatkan dalam kerangka menempatkan manusia bermartabat dalam penanganan bencana. tapi bencana ditempatkan sebagai media kampanye perebutan kekuasaan (politik praktis), mempengaruhi keyakinan dalam beragama, popularitas atau bahkan pemperkaya diri/kelompok (korupsi)[3].

Mengarusutamakan SPHERE Project secara sederhana diartikan dengan : memasukkan SPHERE sebagai pendekatan pokok dalam semua tahap penanggulangan bencana dan integrasinya dalam kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan[4].

Merujuk dari pengertian di atas, tidak saja tanggap darurat menjadi sasaran dalam SPHERE Project, tapi juga upaya-upaya kesiapsiagaan, bantuan darurat pemulihan, bahkan pembangunan kembali dan upaya preventif dan mitigasi.

Harus disadari, SPHERE project mendorong masyarakat rentan dan berisiko terhadap bencana adalah pelaku utama, yang mengkaji dan menganalisis risiko, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengurangan risiko. Dan Pemerintah, LSM dan lembaga luar lainnya berperan sebagai fasilitator, yang memperlancar proses pengurangan risiko bencana.

Kondisi ini mencerminkan, bagaimana individu-individu yang telah memahami SPHERE sebagai alat promosi HAM (manusia yang bermartabat) dalam penanggulangan bencana harus bersikap dan berbuat. Tidak saja factor luar organisasi kita bekerja, tapi juga factor dalam atau factor internal. Bahkan factor internal menjadi lebih penting dilakukan sebelum mengurusi factor ekternal. Asumsinya, bagaimana kita akan mendorong SPHERE, jika lembaga sendiri tidak mendukung dan mendorong SPHERE sebagai media advokasi dan pemenuhan hak pengungsi?

Untuk melihat factor internal, kita perlu melakukan refleksi kelembagaan, apakah seluruh staff kita telah mengetahui dan memahami SPHERE Project sebagai standard minimum penaanganan pengungsi? Lebih lanjut, apakah seluruh staff telah juga memahami jika SPHERE dapat dijadikan media advokasi dalam PRB?

Selanjutnya kita dapat melihatnya dari tiga factor; 1) kebijakan, 2) fungsional, dan 3) operasional. Dari aspek kebijakan, dapat dilihat apakah organisasi kita telah memiliki kebijakan berkaitan dengan penerapan SPHERE project? Jika belum, apa yang menghambat dan siapa yang dapat memfasilitasi pembuatan kebijakan tersebut.

Dari sisi fungsional, dapat dilihat dari sisi isu dan factor berkaitan dengan perencanaan, rancangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pendanaan program. Lalu factor apa saja yang menghambat dan apa yang melancarkannya.

Sedangkan dari sector operasional dapat dilihat dari sisi isu dan faktor berkaitan dengan pelaksanaan program di tingkat lapangan. Hal ini menyangkut keprihatinan dasar lembaga atau organisasi dalam penanganan bencana. Apa saja yang menghambat dan apa yang dapat melancarkannya?

Ketiga aspek ini dapat menjawab, apakah organisasi atau kelembagaan kita dapat menjadi kekuatan utama dalam mempromosikan SPHERE, mendorong dan melakukan upaya advokasi secara sistematis atau tidak. Jika belum, maka penting untuk melakukan upaya advokasi secara internal untuk mendapatkan dukungan penuh dari organisasi. Dukungan tidak saja dalam melakukan kerja-kerja eksternal, tapi juga secara internal secara otomatis telah meletakan SPHERE sebagai dasar berpijak.

Secara eksternal, mainstreaming SPHERE dapat dilihat dari Konteks 1) bencana: termasuk frekuensi, intensitas & dampak; 2) Konteks politik; pemerintahan, 3) Struktur Sosial, 4) Struktur Ekonomi dan 5) Nilai budaya dan sistem kepercayaan.

Kekuatan yang mendukung upaya mainstreaming SPHERE dari sisi eksternal adalah kesamaan tujuan. Indonesia sebagai Negara secara tegas menempatkan martabat manusia pada level yang tertinggi. Ini ditegaskan dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 disebutkan;

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tinggal bagaimana kita menempatkannya secara cerdas. Apalagi negeri ini telah memiliki UU PB melalui UU No 24 tahun 2007. Terlepas dari masih terdapat kekurangan yang ada, kebijakan ini dapat mendukung upaya PRB dengan SPHERE project sebagai acuan dasar.

Perka No 7/2008 secara sederhana telah mengadopsi beberapa standar minimum. Hal yang perlu di advokasi adalah, makna upaya stragey dalam poin dua berkaitan pemenuhan kebutuhan dasar dapat bermakna ganda[5].

Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar dapat bermakna sebuah usaha. Tanpa keharusan memenuhi sebagai bagian dari jaminan. Dan ini telah terbukti dilapangan dari berbagai kejadian bencana paska disahkannya Perka BNPB No 7/2008, pemenuhan kebutuhan dasar tidak didasarkan atas sebuah jaminan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dalam PERKA tersebut, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan, tempat hunian sementara, air bersih, maupun pelayanan kesehatan. Kondisi ini mercerminkan, “mengupayakan” dimaknai sebagai usaha tanpa titik tekan pada jaminan.

Masih ditempatkannya bantuan harus didatangkan dari luar wilayah bencana, khususnya pemerintah dan pemerintah daerah semakin menjauhkan penerapan SPHERE dari sisi substansi. Kondisi ini justru akan mendorong pelemahan potensi local yang ada. Baik dari sisi sumberdaya manusia maupun sumberdaya lain sebagai kebutuhan dasar PTB.

Lemahnya kesadaran kritis atas penempatan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai bagian dari HAM serta masuknya kepentingan-kepentingan jangka pendek, harus disikapi dalam sebuah scenario penyadaran kesadaran kritis, peningkatan kapasitas serta advokasi yang sistematis. Konsolidasi antar kekuatan masyarakat sipil perlu terus dibangun dengan dasar yang sama. Sehingga akan terjadi pembagian peran yang baik dalam mengarusutamakan SPHERE standard, baik dari factor internal maupun factor eksternal.

Hal yang pasti, progress dari upaya-upaya yang telah tersusun dan dijalankan harus dikawal secara bersama-sama, baik melalui monitoring maupun evaluasi. Sehingga berbagai hambatan-hambatan yang ada dapat di atasi dan dicarikan solusi dengan cepat dan tepat.

End Note :

[1] Konflik yang mengarah pada genosida mulai tahun 1994

[2] ISDR, 2004 : http://www.unisdr.org/eng/terminology/terminology-2009-eng.html

[3] Baca kasus-kasus korupsi penanggulangan bencana di :

http://www.antaranews.com/berita/1276103899/kasus-korupsi-bencana-alam-talaud-ke-penuntutan

http://www.indogamers.com/archive/index.php?t-33129.html

http://berita.kapanlagi.com/politik/nasional/dpr-lanjutan-penyelidikan-jual-beli-dana-bencana-alam-vp9ddhj_print.html

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2006/08/07/NAS/mbm.20060807.NAS121340.id.html

[4] bahan materi tayang pelatihan sphere project - Oxfam GB, 2006

[5] Mengupayakan terpenuhinya standar minimum dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Perka No 7/2008, Bab III, kebijakan dan strategi, point 2

Refrensi

Imelda Abarquez dan Zubair Murshed, Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Masyarak, buku pegangan praktisi lapangan, 2006

Iskandar Leman, bahan tayang pelatihan SPHERE Project, 2005

Peripurno, ET, PRA dalam Pengelolaan Risiko Bencana, DReAM UPN “Veteran” Yogyakarta - KAPPALA – Oxfam GB, Jogjakarta, 2008

Sphere Project, Standar Minimum Penanganan Pengungsi, MPBI - Grasindo, cetakan ke dua, Jakarta, 2004

WALHI Aceh, laporan penanganan bencana gempa dan tsunami, Aceh, 2004

WALHI Eksekutif Nasional, Laporan Pengelolaan Bencana priode 2005 – 2008, Jakarta, 2008

WALHI Jogjakarta, Laporan Penangananan Bencana Gempa Bumi Jogjakarta 2006, Jogjakarta, 2009

Tatang Elmy W dkk, Berkawan dengan ancaman, strategy dan advokasi dalam pengurangan risiko bencana, WALHI, Jakarta, 2007

ISDR : http://www.unisdr.org/eng/terminology/terminology-2009-eng.html

MPBI website : http://www.mpbi.org/content/sphere-humanitarian-standards

UUD 1945

UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Perka No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

2010-09-24T13:18:00.000+07:00

Peluang usaha

INSPIRASI

Jumat, 24 September 2010 | 10:46 oleh Fahriyadi

SOCIAL ENTREPRENEUR

Tatang gunakan wisata alternatif untuk bantu masyarakat

Mempunyai jaringan pergaulan atau networkingyang luas memang menguntungkan. Tak hanya buat diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Berkat jejaring inilah, Tatang Elmy Wibowo berani menjadi seorang pemandu kunjungan di daerah bencana. Dengan mengajak turis-turis asing, pria ini mendatangi daerah bencana sembari memberdayakan masyarakat.

Pergaulan yang luas bisa menjadi modal seseorang untuk menggapai cita-citanya. Kelebihan ini dapat pula menjadi bekal untuk menolong orang lain.

Seperti yang dilakukan Tatang Elmy Widodo. Mantan aktivis Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) ini membuat paket jalan-jalan alternatif, berbekal kemampuannya membuat jaringan. Ia menawarkan paket kunjungan ke daerah bencana bagi turis asing.

Tapi, jangan dulu, berpikiran sinis bahwa usaha ini hanya menjual penderitaan. Menurut Tatang, paket piknik ke daerah bencana ini bukan sebuah paket rekreasi. "Kunjungan ini untuk bersosialisasi, memberi bantuan sekaligus melaksanakan program pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Sebagai pemandu, Tatang tak pernah menetapkan banderol tarif. "Karena, konteks awalnya adalah kegiatan sosial," imbuhnya. Selain itu, Tatang bilang, dia dan peserta kunjungan itu ingin membantu. Bantuannya bukan berupa bantuan uang, melainkan sokongan moral, termasuk berbentuk usulan penyelesaian masalah dan tenaga. "Yang lebih penting, terbentuk jalinan kekerabatan antara masyarakat dengan para turis tersebut," katanya.

Jalinan kekerabatan dalam bentuk pertemanan dan networking inilah yang diharapkan dapat berkembang. Tatang mengisahkan, salah satu hasil yang terlihat dari kunjungan ini adalah pembuatan radio komunitas di sebuah desa di Yogyakarta.

Kini, masyarakat di kawasan siaga bencana itu banyak memperoleh manfaat dari keberadaan radio komunitas tersebut. Sebab, segala informasi bencana disiarkan melalui radio. "Manfaat itu terlihat ketika ada gempa di Yogya beberapa waktu lalu," kata Tatang.

Contoh lainnya adalah pembuatan peternakan sapi pada 2006. Peternakan sapi yang berada di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta, itu merupakan inisiatif para turis asing.

Tatang bilang, para turis merasa prihatin setelah melihat kondisi kehidupan salah satu desa di pegunungan itu. Alhasil, mereka membangun perternakan sapi dengan harapan bisa membantu perekonomian masyarakat setempat.

Secara rutin, Tatang juga sering mengunjungi fasilitas peternakan itu. Selain memantau perkembangan peternakan, dia juga ingin memastikan kalau penduduk mendapat manfaat sebesar-besarnya dari kehadiran peternakan tersebut. Kini, peternakan yang dikelola oleh penduduk desa itu sudah memiliki 40 ekor sapi, baik sapi perah maupun sapi potong.

Tak hanya membangun fasilitas fisik, sering para turis asing meluangkan banyak waktunya dengan menetap beberapa lama di wilayah bencana. Menurut Tatang, kegiatan ini sangat menguntungkan bagi turis dan masyarakat di sana.

Pertama, para turis itu bisa menggali cerita dan pengalaman hidup penduduk di wilayah bencana. Mungkin saja, cerita ini bisa menjadi pengalaman berharga bila menghadapi kondisi atau bencana serupa di negerinya.

Kedua, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Yakni, mereka mendapatkan pendidikan bahasa Inggris secara gratis. Apalagi, pengajaran bahasa internasional ini berlangsung rutin selama keberadaan turis di wilayah itu.

Hanya, sampai sekarang, Tatang masih fokus melakukan kunjungan di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ia tak memungkiri, di kedua provinsi itu masih banyak terdapat desa tertinggal secara ekonomi. Apalagi, beberapa daerah juga masih rawan terhadap bencana alam.

Meski demikian, Tatang belum berniat mengadakan kegiatan serupa di wilayah-lain. Sebagai orang yang sudah cukup lama berkecimpung di lingkup bencana alam, Tatang menilai korban bencana di Indonesia tidak selalu disebabkan oleh alam. "Ada juga korban bencana sosial dan hasil kebijakan," tukas dia.

Untuk korban-korban bencana sosial dan kebijakan pemerintah, biasanya alumnus Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman ini membuat dokumentasi dalam bentuk film pendek. Dalam film itu, dia merekam realitas sosial sebagai salah satu alat untuk bernegosiasi dengan pihak pembuat kebijakan.

Selain terlibat dalam usahanya pemberdayaan masyarakat, secara pribadi Tatang juga menyisihkan pendapatannya. Ia menyisihkan penghasilannya sebesar 20% dari bisnis kain batik.

Asal tahu saja, Tatang juga menggeluti usaha produksi batik. Kain-kain batik hasil produksinya itu akan ditawarkan pada para turis asing ketika perjalanan wisata alternatif berlangsung.

Hanya, omzet Tatang dalam bisnis batik ini masih mungil.

AVATAR, PAPUA dan SBY

2010-04-29T13:00:00.001+07:00

Kamis, 29 April 2010 | 03:09 WIB
Hingga April tahun ini, Presiden SBY sudah menerima sedikitnya lima penghargaan internasional. Paling akhir, sehari setelah peringatan Hari Bumi, 23 April, diserahkan oleh James Cameron—sutradara film Avatar—di Los Angeles. Avatar Home Tree Award diberikan kepada SBY karena program penanaman 1 miliar pohon yang dicanangkannya. Padahal, sepanjang lima tahun terakhir kepemimpinan SBY, lebih dari 10 miliar pohon hutan alam musnah. Sungguh, SBY tak layak mendapat penghargaan ini.

Film Avatar bercerita perjuangan suku Na’vi—penghuni planet Pandora—yang tanah keramatnya dikeruk perusahaan tambang, dibantu pasukan militernya yang brutal. Untuk mendapatkan unobtainium—logam paling mahal saat itu—perusahaan bersedia melakukan apa pun, termasuk mengebom pohon raksasa tempat tinggal para Na’vi. Film ini laris manis sejak diputar, bahkan mendapat penghargaan film terbaik Golden Globe, juga mendapat satu piala Oscar tahun ini.

Pandora dan Papua

Dua kali menonton Avatar membuat saya teringat suku Amungme di Papua Barat, yang puluhan tahun tanah keramatnya dikeruk oleh PT Freeport. Ersberg, salah satu gunung keramat mereka, kini berubah menjadi lubang raksasa dengan kedalaman ratusan meter. Gunug Grasberg, tetangganya, segera menyusul. Sungai-sungai di kawasan bawah juga dicemari. Lebih dari 1,2 miliar ton limbah tailing PT Freeport telah dibuang ke lingkungan sekitar, terus bertambah sedikitnya 200.000 ton tiap hari.

Sayang di Papua Barat tak ada JackSully—sang Avatar—pemimpin penyelamat Pandora. Bahkan, hingga lima kali Indonesia ganti presiden, para pemimpin negara ini tak mampu melindungi suku-suku penghuni pegunungan tengah Papua dari ”kejahatan” PT Freeport. Para pemimpin Papua juga rontok satu per satu. Jika saat ini mereka meninggal karena kekerasan dan konflik bersenjata. Ke depan, serbuan pendatang dan serangan penyakit mematikan HIV AIDS bisa menjadi ”mesin” pembunuh yang ampuh di sana.

Di bawah kepemimpinan SBY, pembangunan di Papua justru mengancam keselamatan warganya. Itulah yang membuat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak didatangkannya pelapor khusus PBB guna mengetahui situasi HAM dan hak atas pangan ke Papua Barat. Hal itu disampaikan AMAN di depan sidang forum permanen PBB untuk isu-isu masyarakat adat di New York, bertepatan dengan penghargaan yang diterima SBY. AMAN mengkhawatirkan rencana proyek industri pangan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), yang berpotensi melahirkan genosida struktural dan sistematis.

Proyek industri pangan berorientasi ekspor ini akan dilakukan pada 1,6 juta ha kawasan dataran rendah, hutan, dan rawa. Kabarnya proyek ini membutuhkan 6,4 juta tenaga kerja, yang sebagian besar akan didatangkan dari luar pulau. Padahal, populasi rakyat Papua saat ini hanya 4,6 juta jiwa, kurang dari separuhnya adalah penduduk asli yang 70 persennya tinggal di kawasan terpencil. AMAN khawatir rencana proyek akan membuat penduduk asli Papua menjadi minoritas dan terus menyusut populasinya.

Penghargaan Avatar

Jika saja James Cameron bertemu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), pasti ia akan berpikir seribu kali sebelum memberi SBY penghargaan. Sebab, deforestasi pada masa kepemimpinannya—merujuk data Walhi—angkanya luar biasa besar. Sepanjang 2006-2007, deforestasi mencapai 2,07 juta hektar. Jika di setiap hektar hutan alam hidup sekitar 2.500 pohon dengan diameter beragam, maka ada 5,17 miliar pohon yang musnah. Angka pemerintah sekalipun, deforestasi tahun lalu mencapai 1,07 juta hektar. Artinya ada 2,6 miliar pohon musnah.

Tidak hanya itu. Presiden SBY justru memimpin perusakan hutan yang tersisa lewat kebijakan-kebijakan kehutanan dan pertambangan yang mengancam keselamatan hutan dan rakyat. Setidaknya, ada dua yang patut dicatat.

Pertama, awal 2008 keluar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan di Luar Kegiatan Kehutanan. PP ini mengobral hutan lindung tersisa, salah satunya bisa dialihfungsikan menjadi kawasan tambang. Sewanya lebih murah dari pisang goreng, hanya Rp 150-Rp 300 per meter per tahun. PP ini memicu keluarnya izin tambang yang jumlahnya gila-gilaan. Di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sedikitnya 247 perizinan tambang batu bara dikeluarkan bupati sepanjang tahun 2008 dan 2009.

Kedua, PP No 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan PP No 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Keduanya dipastikan akan mendorong alih fungsi hutan besar-besaran. Di Kalimantan Selatan saja, ada 97 perusahaan tambang batu bara yang kawasan pengerukannya masuk kawasan hutan. Oleh karenanya, mari menganggap Avatar Home Tree Award ini sebuah lelucon, cara Cameron mengolok kita. Ia sebenarnya ingin menyampaikan pesan, mengingatkan pengurus negeri ini agar berhenti memperlakukan hutannya dengan cara biadab.

Siti Maemunah Jaringan Advokasi Tambang
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/29/03092277/avatar.papua.dan..sby

MORATORIUM PERTAMBANGAN:

2010-02-25T07:13:00.001+07:00

Langkah Strategis Menyelamatkan Sumber Daya Mineral Indonesia

Kepulauan Indonesia dengan keanekaragaman hayatinya, berada dalam ancaman bahaya ekologi sangat serius. Setelah puluhan tahun mengalami eksploitasi massif oleh negara dan modal, masih saja dibanjiri oleh langkah-langkah blunder untuk memacu investasi di sektor pertambangan. Kita tak memiliki strategi jitu untuk menyelamatkan kepentingan pelestarian lingkungan hidup, kepentingan penduduk local, dan "pembiaran" mineral untuk generasi mendatang. Pemerintah malahan terus menerus memberi izin pada perusahaan pertambangan untuk mengekstrasi sumber daya mineral Indonesia.

Padahal, dihitung-hitung, kontribusi industri pertambangan untuk negara sangat rendah, berkisar antara 1-3 persen dari total pendapatan negara (seperti dikemukakan anggota DPR RI, Pramono Anung Wibowo, dan kertas kerja Econit Advisory Group). Anehnya, industri keruk yang begitu destruktif masih menjadi primadona bagi negara. Bahkan negara tak segan mengeluarkan regulasi yang sangat menguntungkan pemodal di sektor pertambangan.

Secara sistematis pemerintah berupaya mempertahankan eksistensi pertambangan di Indonesia. Bahkan dengan berani menggadaikan nasib generasi mendatang; kahancuran lingkungan hidup; penderitaan masyarakat adat; menurunya kualitas hidup penduduk lokal; meningkatnya kekerasan terhadap perempuan; dan kehancuran ekologi pulau-pulau.

Beberapa kasus tertentu menunjukan , pemerintah tak segan menggunakan aparat pertahanan dan keamanan untuk merepresi rakyat yang melawan kehadiran pertambangan di tanah mereka. Dari situ pelanggaran HAM pun terjadi. Tidak heran jika industri pertambangan di Indonesia tergolong industri yang sarat dengan pelbagai peristiwa pelanggaran HAM.

Akar persoalan buruknya politik pertambangan kita, baik di tingkat perangkat hukum maupun praktek riil pertambangannya. Oleh karena itu diperlukan suatu perubahan mendasar dan paradigmatik terhadap kebijakan dan orientasi pertambangan di Indonesia. Jalan menuju perubahan yang fundamental itu adalah Moratorium Kegiatan Pertambangan.

Mengapa Moratorium?
Semangat eksploitasi (jual murah dan jual habis) adalah warna kental kebijakan pertambangan di Indonesia. Pembiaran mineral di perut bumi untuk generasi mendatang dan kelestarian lingkungan hidup seolah menjadi agenda yang tabu dan dosa bagi pengurus negara.

Kesalahan utama kebijakan dan orientasi pertambangan di Indonesia bermula dari UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ---yang diikuti penandatanganan kontrak karya (KK) generasi I antara pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran . Disusul dengan UU No 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Sejak saat itu, Indonesia memilih politik hukum pertambangan yang berorientasi pada kekuatan modal besar dan eksploitatif. Dampak susulannya adalah keluarnya berbagai regulasi pemerintah yang berpihak pada kepentingan modal. Dari kebijaakan-kebijakannya sendiri, akhirnya pemerintah terjebak dalam posisi lebih rendah dibanding posisi modal yang disayanginya. Akibatnya, pemerintah tidak bisa bertindak tegas terhadap perusahaan pertambangan yang seharusnya patut untuk ditindak.

Desakan untuk mengubah UU pertambangan bermunculan dalam kurun 3 tahun terakhir. Namun gara-gara rentang waktu orientasi pertambangan yang keliru itu telah berlangsung terlalu lama. Hingga tidak heran jika banyak kalangan yang terhegemoni, termasuk pihak pembuat kebijakan. Akibatnya, upaya perbaikan ketentuan-ketentuan hukum pertambangan saat ini pun masih diwarnai pendekatan lama yang eksploitatif dan jual habis, termasuk draft RUU pertambangan yang baru .

Untuk memutus mata rantai perbaikan kebijakan pertambangan yang tambal sulam itu, diperlukan suatu terobosan baru yang berani, yaitu moratorium. Dengan moratorium kegiatan pertambangan, pemerintah akan lebih mampu menata pijakan dasar kebijakan dan orientasi pertambangan Indonesia masa depan, yang pro terhadap kepentingan lingkungan hidup, penduduk lokal, bangsa, dan kepentingan generasi masa depan. Dengan demikian, pemerintah akan berhasil melahirkan suatu strategi baru pertambangan yang bijak berdasarkan pertimbangan yang rasional termasuk kepentingan penduduk lokal, kualitas lingkungan hidup, penghitungan tingkat keterancaman ekologi pulau-pulau, jenis dan jumlah kebutuhan riil bahan tambang oleh bangsa dan pembiaran atau pencadangan mineral untuk kepentingaan generasi mendatang.

Bagaimana Memulai Moratorium?
Moratorium pertambangan bisa berjalan jika ada political will pemerintah. Selain itu, pressure yang kuat dari rakyat dan wakil-wakilnya di parlemen pada pemerintah akan mempercepat terealisasinya gagasan moratorium pertambangan. Demi penyelamatan sumberdaya mineral, keberlanjutan eksistensi bangsa dan jaminan kepastian dalam investasi bagi modal, pemerintah harus berani mengambil langkah-langkah untuk moratorium pertambangan.

Walaupun saat ini moratorium adalah isu yang tidak populer dimata modal. Ada 5 langkah yang perlu di tempuh untuk mengkonkritkan gagasan moratorium pertambangan. Keempat langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Stop Perizinan Baru
Sejak tahun 1967 hingga saat ini, pemerintah yang diwakili oleh Departemen Pertambangan dan Energi, (kini Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral) seolah merasa bangga jika berhasil mengeluarkan izin pertambangan sebanyak mungkin. Tidak heran jika sampai dengan tahun 1999 pemerintah telah "berhasil" memberikan izin sebanyak 908 izin pertambangan yang terdiri dari kontrak karya (KK), Kontrak karya Batu Bara (KKB) dan Kuasa Pertambangan (KP), dengan total luas konsesi 84.152.875,92 Ha atau hampir separuh dari luas total daratan Indonesia . Jumalh tersebut belum termasuk perijinan untuk kategori bahan galian C yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa SIPD.

Walaupun baru sebagian kecil dari perusahaan yang memiliki izin itu melakukan kegiatan eksploitasi, namun dampaknya sudah terasa menguatirkan. Oleh karena itu diperlukan ketegasan pemerintah untuk tidak lagi mengeluarkan izin pertambangan sampai ada suatu perubahan yang mendasar terhadap politik hukum pertambangan.

2. Evaluasi Perizinan Yang Telah Diberikan
Langkah kedua yang sebaiknya ditempuh pemerintah adalah mengevaluasi perizinan yang telah diberikan. Bagi pemilik izin yang tidak melakukan aktifitas penambangan, berdasarkan berbagai ketentuaan yang berlaku, pemerintah berhak untuk mencabut perizinannya. Upaya evaluasi terhadap perizinan yang telah diberikan sebaiknya dilakukan secara sistematis untuk seluruh jenis perizinan yang ada. Bila langkah ini dilakukan tidak mustahil pemerintah akan menemukan banyak pemegang izin yang tidak melakukan aktifitas penambangan, sehingga izin mereka patut untuk dibekukan.

3. Tinggikan Standar Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Adalah kenyataan bahwa untuk merangsang invertor pertambangan ke Indonesia, pemerintahaan lama menjadikan isu lingkungan hidup sebagai isu pelengkap semata. Sejauh ini, tak terlihat komitmen pemerintah untuk menindak tegas mereka yang melakukan perusakan lingkungan hidup. Rendahnya komitmen untuk pelestarian lingkungan hidup juga terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. Tumpang tindih antar satu peraturan dengan peraturan yang lain, atau kecilnya kewajiban pengelolaan lingkungan hidup yang baik oleh pelaku bisnis bagitu mudah terlihat.

4. Pelembagaan Konflik
Sengketa antara penduduk lokal dengan perusahaan pertambangan yang saat ini beroperasi terbilang cukup tinggi. Hal itu disebabkan kebijakan pertambangan tidak berpihak pada kepentingan penduduk lokal.

Untuk menyelesaikan sengketa rakyat dengan perusahaan pertambangan, diperlukan suatu upaya pelembagaan konflik agar tercapai solusi yang memuaskan berbagai pihak. Pelembagaan konflik ini seharusnya diprakarsai negara dan perusahaan tambang melalui mekanisme resolusi konflik. Resolusi konflik hanya bisa tercapai jika melibatkan semua stake holder yang berada pada posisi yang sederajat. Resolusi konflik pertambangan sebaiknya dijadikan kebijakan pemerintah, dengan melibatkan fasilitator profesional agar terhindar dari dominasi pihak-pihak yang bersengketa. Kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dalam mekanisme resolusi konflik sebaiknya dijadikan bagian dari re-negosiasi kontrak, sehingga secara hukum mengikat pihak perusahaan.

5. Kebijakan Strategi Pemanfaatan Sumberdaya Mineral
Untuk menyelamatkan sumberdaya mineral dan eksistensi bangsa dimasa mendatang, diperlukan kebijakan yang secara tekstual mengatur pemanfaatan mineral atas dasar kebutuhaan rill bangsa saat ini dan generasi mendatang. Kebijakan seperti itu yang kemudian dijadikan rujukan perbaikan peraturan perundang-undangan pertambangan. Oleh karena itu, strategi pemanfaatan sumberdaya mineral sebaiknya tertuang dalam Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sehingga secara hierarkis berada pada posisi yang lebih tinggi dari UU.

Agar menjadi pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan pertambangan yang baru, sebaiknya TAP MPR menyatakan dengan jelas pentingnya dilakukan pengkajian secara cermat tentang seberapa parahnya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan keterancaman ekologi berbasis pulau. Penghitungan itu disertai pertimbangan riil aktifitas industri keruk yang telah ada, seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI) Perkebunan besar monokultur, dan pertambangan. Selain itu perlu dihitung dengan cermat laju kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh indutri keruk.

Juga diperlukan penghitungan tentang jenis mineral yang riil dibutuhkan bangsa saat ini, berapa besar jumlah kebutuhannya, serta berapa dugaan potensi mineral tersedia, kemudian dibandingkan dengan prediksi kebutuhan generasi mendatang. Kalkulasi-kalkulasi itu menjadi penting untuk diikuti oleh pemerintah dalam membuat strategi pemanfaatan sumberdaya mineral yang berorientasi jangka panjang. Stategi yang telah dibuat itu, dijadikan pijakan utama pembuatan protokol-protokol operasi pertambangan pasca moratorium.

SUMBER:
Makalah, Chalid Muhammad. Disampaikan pada Temu Profesi Tahunan (TPT) IX dan Kongres IV Perhimpinan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), 14 September 2000.

Informasi lebih lanjut: Kontak JATAM
(Jaringan Advokasi Tambang)

MEMOBILISASI SUMBERDAYA LOKAL dalam KERJA-KERJA REPON DAN BANTUAN DARURAT

2009-10-07T19:23:00.002+07:00

Dilematis... satu sisi, betul list yang dikeluarkan sukarelawan maupun pekerja kemanusiaan tentang kebutuhan mendesak warga terkena bencana.. dari mulai terpal, tenda, makanan siap saji, air mineral, susu dan makanan bayi sampai obat2an. tapi sisi yang lain, seolah2, semua kebutuhan tersebut harus di datangkan dari luar. yang harus mengeluarkan ongkos mahal dan berbagai kesulitan untuk bisa sampai ditangan yang membutuhkannya.

Sudah bisa dipastikan, telp atau handy talky posko dipaksa kerja keras untuk bekerja. dering telp atau suara2 panggilan di posko berdering setiap saat. Pengungsi di desa A, dusun Z belum menerima bantuan. jumlah pengungsi sekian.. kebutuhan mendesak adalah.... akses menuju desa sulit karena ada empat jembatan putus. terdapat pengungsi di desa B, dusun Y sangat memprihatikan. Belum ada bantuan apapun disana. mohon segera dikirim;.......... terdapat pengungsi di desa C. jumlah pengungsi sekian. segera kirim bantuan.....

Selain rapid assessment atau penjajakan cepat, tentu bantuan-bantuan yang dibutuhkan harus segera dikerahkan. tujuannya, penderitaan warga terkena bencana tidak bertambah. Meminimalisasi korban jiwa yang tidak perlu maupun mencegah bencana sekunder. Untuk itulah, respon darurat berupa evakuasi warga selamat, pertolongan pertama, mengurus jenazah serta menjaga aset yang ditinggalkan warga yang mengungsi harus dilakukan.

Setelah warga berada ditempat yang aman dan warga terluka akibat bencana berada di tempat pelayanan kesehatan, maka bantuan darurat secara otomatis berjalan. Bantuan darurat dilakukan selama warga dalam posisi pada ketergantungan mutlak. artinya, selama warga tidak mempunyai kemampuan menghidupi dirinya sendiri melalui berbagai upaya yang mereka lakukan, maka bantuan darurat harus terus dilakukan.

Pilihannya menjadi sangat jelas. Ketergantungan mutlak ini bisa segera diakhiri atau bisa juga ditunda-tunda. tentu sangat tergantung dengan sistem penanganan. tidak hanya pemerintah yang memang memiliki mandat dan kewajiban dalam rangka melindungi segeran bangsa dan tumpah darah, tapi juga berbagai organisasi kemanusiaan yang melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Jika upaya yang dilakukan menyebabkan penduduk terkena bencana (PTB) berdaya dan kembali memiliki kemampuan menghidupi dirinya sendiri, maka bantuan darurat bisa segera dihentikan dan mulai melakukan proses pemulihan. demikian juga dalam proses emergency response.

Berkaca diri dalam menangani bencana

Sekalipun pengetahuan tentang Community Base Disaster Risk Reduction telah cukup lama diperkenalkan. cukup banyak alumni pelatihan dihasilkan..serta berbagai workshop dilakukan, namun kemampuan yang telah banyak melekat di banyak orang belum mampu menghilangkan kebiasaan dalam menangani bencana.

Sampai kejadian bencana Sumbar terjadi, penanganan bencana masih kerap mengabaikan sumberdaya setempat atau lokal. Saat evakuasi dilakukan, orang yang berusaha keras menyelamatkan warga yang tertimbun rerentuhan bangunan jauh lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang menonton. Jika orang-orang (sumberdaya) yang semula menjadi penonton tersebut dikelola, maka hasilnya akan sangat luar biasa. tidak harus semuanya terjun membersihkan puing2, tapi bisa melakukan hal lain yang saling mendukung kerja2 evakuasi.

Demikian juga saat ada kebutuhan mendata jumlah pengungsi, jumlah korban meninggal dan luka atau penghitungan aset2 terkena bencana... lalu mengumpulkan dan mendistribusikan bantuan dll.
Kebiasaan menempatkan PTB sebagai orang yang tidak memuliki kemampuan masih sangat kental. tapi jauh dari itu, selain PTB pun - para pekerja kemanusiaan termasuk pemerintah pun menempatkan warga lokal sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan.

Dengan alasan, kerja-kerja kemanusiaan merupakan suka rela, kita lebih memilih mendatangkan sumberdaya dari luar, dibandingkan mengelola sumberdaya yang ada ditingkat lokal. Termasuk kebutuhan SDM untuk menjalankan kerja2 kemanusiaan. tidak hanya tenaga ahli yang memang terkadang tidak tersedia cukup ditingkat lokal, tapi tenaga2 yang sebetulnya dengan kapasitas yang setara.

Untuk melakukan rapid assessment yang sebetulnya bisa dilakukan oleh siapapun, kenapa juga harus dilakukan orang luar. demikian juga evakuasi, pengelolaan bantuan dan lain-lain. Mungkin, kebutuhan pada orang yang memang mengetahui secara persis bagaimana mengelola risiko bencana, khususnya fase tanggap darurat dan bantuan darurat untuk meng instal posko penanggulangan bencana. tugasnya jelas, membantu mengatur sumberdaya lokal yang tersedia agar efektif bekerja untuk penanganan bencana.

Mengabaikan potensi atau sumberdaya lokal pun terus berlanjut ketika muncul kebutuhan-kebutuhan pengungsi. Kondisi ini tidak terlepas dari pengabaian SDM lokal tentunya. sukarelawan atau pekerja kemanusiaan yang memang belum mengetahui secara persis kondisi lokal, dalam melist kebutuhan mengabaikan potensi yang masih tersedia disana. sehingga keputusan untuk mendatangkan sesuatu dari luar untuk memenuhi kebutuhan dasar kurang pas.

entah sebuah kebetulan atau tidak, setiap terjadi gempa disusul dengan hujan. kebetulan yang terus berulang (perlu penelitian ilmiah-apakah betul setiap terjadi gempa akan disusul hujan?), maka menjadi penting untuk disiapkan kebutuhan perlindungan sementara yang cepat untuk memenuhi kebutuhan tempat berlindung yang cepat. sekalipun untuk sementara.

Tersedianya terpal atau tenda sebagai untuk tempat perlindungan darurat menjadi sangat penting. apalagi psikologi PTB setelah gempa untuk kembali ke rumah cukup berat. selain gempa susulan yang akan terus terjadi sebagai bagian dari poses alamiah. Terpal atau tenda yang harus didatangkan dari luar, tentu membutuhkan waktu untuk ketersediaannya. Untuk itu, menjadi penting bagi daerah yang memuliki potensi gempa untuk menyediakannya sendiri sebagai sarana emergency. penyadaran masyarakat menjadi sangat penting, agar kebutuhan menyediakan sendiri tersebut dapat memasyarakat.

Bencana, tentu menyisakan banyak persoalan. berbagai kebutuhan dasar meningkat tajam secara bersamaan. respon pasar, tentu akan mengikuti dengan terjadinya kenaikan harga secara signifikan. jika tidak diintervensi, maka proses kenaikan harga-harga barang tentu akan menyulitkan PTB maupun lembaga-lembaga yang akan melakukan response bencana. menjadi sangat penting pemerintah daerah untuk segera menstabilkan harga-harga tersebut melalui kebijakan khusus dan tegas. bahkan bisa jadi melakukan tindakan keras bagi segelintir orang yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Harga BBM yang melambung tinggi maupun sewa kendaraan angkut yang tidak lagi normal. juga harga-harga makanan. Selain itu, pemerintah daerah memiliki peran-peran lain bagaimana memastikan tersedianya kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut tetap tersedia.

memetakan sumberdaya lokal untuk memenuhi kebutuhan PTB menjadi sangat krusial. selain lebih cepat dan mudah, tentu secara psikologis akan mempercepat proses pemulihan. Untuk kebutuhan tempat hunian sementara, apakah tersedia bambu, rumbia dll? jika tersedia, maka kebtuhan lain seperti peralatan bangunan harus segera disiapkan. Palu/martil, paku, gergaji, skop, cangkul dll menjadi sangat penting.

Untuk kebutuhan pangan, apakah masih tersedia sumber pangan lain selain beras? jika masih tersedia, secara cepat harus dihitung untuk memenuhi berarapa waktu dan bagaimana cara mengolahnya. dan ini berlaku untuk kebutuhan yang lain, seperti air bersih, sanitasi, pelayanan kesehatan dll.

Jika ini disadari sebagai bagian dari penanggulangan bencana yang memberdayakan.. tentu akan menjadi pilihan lembaga2 yang sebetulnya telah memiliki pengalaman dalam penanggulangan bencana. apakah hal ini mustahil dilakukan?

CBDRR.. when and where to be applicated

2009-10-06T06:27:00.003+07:00

Kupret merapatkan dekapan tangannya ditubuhnya sendiri.. sesekali, dia membenahi pakaian yang tidak cukup tebal melindungi hawa dingin dari pengatur udara hotel.. ada rasa sesal tidak memakai baju yang tebal. Kalau perlu.. jaket bulu angsa untuk di daerah dingin.. agar konsentrasinya mendengar dan mebahas materi2 penting community base disaster risk reduction tidak terganggu. Mau keluar dari ruang yang sedikit menyiksa.. dia merasa gengsi.. selain ada rasa sayang jika harus tertinggal mendengar para pakar menyampaikan berbagai teori dan pengalaman penerapan CBDRR tersebut..

Ketika waktu diskusi tiba... ruangpun begitu ramai setelah sebelumnya hanya satu suara yang memenuhi ruangan. "lalu, kapan dan dimana CBDRR itu bisa diterapkan?, Kupret bertanya lantang sebagai bagian usaha menghilangkan rasa dingin yang menyelimuti tubuhnya". Kumo, sang pakar CBDRR pun dengan tenang menjawab.. tentu dengan penuh keyakinan. "CBDRR idealnya dilakukan sebelum terjadinya bencana". "karena masyarakat berkesempatan mengetahui berbagai jenis bahaya yang berpotensi menjadi bencana di wilayahnya", "juga mengetahui kapasitas dan kerentanannya". "lalu secara partisipatif, disusun sebuah rencana aksi bersama pengurangan risiko"... lalu... bla.. bla.. bla... Kumo terus mengumbar kata2nya selama 15 menit tanpa jeda.

"Taapiiiiiiiii..... jangan salahhhh... CBDRR pun dapat diterapkan saat kejadian bencana, dari mulai respon darurat, bantuan darurat, pemulihan maupun pembangunan kembali (rehabilitasi dan rekonstruksi)". Kumo mengakhirinya sambil melepas senyum termanisnya kepada ratusan peserta pertemuan nasional tersebut.

Sementara di sebrang sana.. Kacung pun menggigil kedinginan.. badannya basah kusup akibat guyuran hujan. tenda yang dia bangun dari sisa2 bahan bangunan tidak cukup melindungi dia dan keluarganya terciprat air yang ditumpahkan dari "langit". Tidak hanya Kacung rupanya.. masih ada ribuan kacung dan kacing mengalami hal yang sama.. kedinginan akibat hujan atau terpaan angin yang tak bersahabat. Bahkan menahan rasa lapar pun menjadi bonus penanganan bencana yang belum menemukan sistemnya. Menggadaikan sementara kehidupannya di masa depan adalah pilihan yang harus diterima diantara ribuan warga lain yang mencoba membantu melalui berbagai lembaga kemanusiaan yang turun ke lokasi2 bencana.

Jikalau CBDRR bisa diterapkan saat kejadian bencana, kenapa tidak sekarang? dimana warga Sumbar, Jambi, Jawa Barat, Madina dll saat ini dalam posisi menderita karena ketidak jelasan sistem penanganan bencana. Jika CBDRR mempu menjamin, hak2 warga terpenuhi, baik kebutuhan dasarnya maupun hak mendapatkan perlindungan.. kenapa masih terus didiskusikan. tidak kah cukup diskusi2 itu dilakukan sebelum2nya. tidak kah cukup keberadaan teknologi saat ini merangkum hasil kerja otak para cerdik pandai menerapkan CBDRR ini? apalagi dengan kontras yang sangat tinggi seperti dialami kacung dan kupret. sekalipun sama2 kedinginan, tapi dalam kontek yang jauh berbeda. sebagai orang yang gak ngerti apa2 seperti saya ini.. tentu teramat sayang... mengeluarkan biaya yang pasti super besar untuk penyelenggaraan serangkaian diskusi itu.

"Jangan salah boss... seluruh peserta membiayai dirinya sendiri. bahkan untuk penginapan dan makanan yang mereka santap. Kami penyelenggara, hanya mencoba memfasilitasi pertemuan ini.. jadi anda salah kalau mengatakan, biaya yang dikeluarkan penyelanggara itu super besar".

"Eithhhh... anda lupa kawan.. sekalipun peserta mengeluarkan biaya sendiri.. tetap harus dihitung sebagai biaya. hanya sumbernya saja yang berbeda. yang namanya transport papua - makasar, tetep harus bayar pake uang kan. belum lg biaya menginap selama 3 hari, perdiem dan transport lokal. sekalipun bukan anda atau penyelenggara yang keluarkan. Kalau anda hitung secara keseluruhan, berapa dana yang dikeluarkan untuk ini semua kawan?"

"Hayyaahhh... ente aktifis, selalu saja menggunakan pandangan negatif". "Apakah tidak ada sedikit ruang untuk berpikir positif, teman". please, anda biasa juga mengikuti pertemuan model gini khan?".

"Tentu kawan, kalau dihitung2, gak cukup jari saya dan jari ente saya mengikuti pertemuan model gini". "tapi persoalannya adalah.. tentang pantas tidak pantasnya penyelenggaraan pertemuan yang membahas satu topik yang saat ini sedang dilakukan diluar sana". ente tahu juga sobat.. bagaimana kacaunya penanganan bencana. ente tahu juga.. kalau badan nasional penanggulangan bencana masih dikerdilkan dari sisi politis di negeri ini. ente juga tahu.. kalau sistem koordinasi, termasuk dikalangan masyarakat sipil masih belum genah". "kalau bicara prioritas.. mana yang lebih urgent, kita menurunkan seluruh tim ahli yang ikut dalam acara ini ke lokasi bencana, mempengaruhi kebijakan penanganan bencana agar lebih ok, atau kita tetep berkutat pada urusan wacana dan obral cerita keberhasilan2 penerapan CBDRR".

"Gak gitu pak lik... kegiatan ini kan sudah direncakan jauh hari, lebih jauuuuuuhhhh dari kejadian gempa di jabar maupun di sumbar". ente obyektif lah. ente juga pernah menjadi pelaku project kan. kalau donor sudah ok terhadap rencana yang kita ajukan.. gak enak lah kalau harus menunda", sambil tersenyum kecut.

"wah.. kalau dah larinya kesitu.. susah juga yaa.. apalagi pake bonus eksistensi gitu.. tambah kerumitannya", sambil tersenyum mengejak.

Dialog pun berhenti.. kedua sohib itu enggan melanjutkan diskusi melalui "yahoo messenger" karna telah tahu posisi masing2. Tanpa ada kejelasan? Ya.. karena emang gak perlu ada kejelasan atau penjelasan. dua2nya mempunyai argement yang membenarkan keduanya. Tinggal balik ke nurani saja. Jika nurani pun tidak bisa menjawab.. ya tanya saja pada rumput yang bergoyang...

Lalu... benarkah CBDRR bisa diterapkan sesaat setelah kejadian bencana. artinya, saat emergency response dan relief dilakukan... CBDRR sebetulnya otomatis bisa bekerja. Lalu.. apakah kerja2 ER dan relief yang dilakukan banyak lembaga.. yang konon juga mengaplikasikan commmunty base melakukan itu????

Sebuah lapsit tiba2 masuk melalui miling list bencana.. jelas dalam subject email menyebutkan KEBUTUHAN MEDESAK PENGUNGSI PADANG..
dalam badan email, selain jumlah jiwa yang meninggal dan luka2, bangunan yang terkena dampak, juga kebutuhan2 yang perlu segera dipenuhi. rentetan list kebutuhan diantaranya.. mie instan, beras, lauk pauk/sarden,abon dll, air mineral, obat-obatan, medis, susu bayi, pembalut, pakaian, tenda/terpal dan masih banyak lagi. terselip juga kebutuhan alat berat, BBM (solar), dan alat angkut.
diakhir email, terselip kabar.. kalau puluhan jorong dari kecamatan "anu" belum menerima bantuan karena akses transportasi terputus. dan tentu saja undangan untuk memberikan bantuan.

Dari puluhan lapsit atau hasil assessment, rasanya belum ada yang menyampaikan sumberdaya yang ada ditingkat lokal. baik sumber air bersih yang ada dan bisa digunakan warga, tanaman pangan (baik umbi2an, biji2an maupun buah2an), maupun sumberdaya untuk membuat tempat hunian sementara. tidak juga ada berita kalau disana terdapat orang yang mempunyai kapasitas membuat temporary shelter atau hunian sementara, ahli masak, ahli pengobatan dll. dan.. tidak juga ada informasi.. apa yang telah dilakukan warga untuk mempertahankan kehidupannya.

Yang muncul.. selalu kebutuhan-kebutuhan yang harus didatangkan dari luar. Tenda/ terpal, mie instan atau makanan siap saji, air mineral, obat2an kimiawi, makanan dan susu bayi dll. apakah memang tidak ada sumberdaya yang bisa digunakan untuk fungsi yang sama? Jika kita berbicara lagi tentang CBDRR.. bukankah sumber utama kekuatan ada ditangan masyarakat.. tentunya dengan sumberdaya yang mereka miliki sendiri.

kalau iya, lalu..
apakah ini artinya kalau penerapan CBDRR masih jauh dari harapan? jangan2.. lembaga2 yang menjalankan CBDRR pun saat menangani Relief tidak paham mengimplementasikannya. atau.. berbeda divisi atau bidang.. antara bidang DRR atau CBDRR dengan bidang tanggap darurat? jadi wajar kalau mereka gak singkron..

Kalau betul ini kejadiannya.. ini jauh lebih bahaya lagi.. lah.. gimana mau mengajak masyarakat untuk ber-CBDRR.. kalau diantara mereka saja gak mampu mengsingkronkannya. dalam satu lembaga.. DAHSYATTTTT....

MENGGALANG RELASI SOSIAL

2009-10-06T00:55:00.004+07:00

Panik.. koordinasi kacau.. komunikasi semrawut.. overlapping pekerjaan dll..
itu lah "gambar" yang disajikan setiap terjadi bencana cukup besar di Republik Bencana ini.. Lalu.. para pejabat pun berlomba cepat buat pernyataan.. bak valentio rossi membesut Yamaha-nya. Kadang otak warasnya gak terpakai... sehingga pernyataannya justru menyebabkan "sakit hati" atau mebuat "drop" warga lain yang juga sama sedang mengalami penderitaan akibat bencana. Sebuah akibat ketidak mampuan "mereka" menjalankan mandat sebagai pemimpin Negeri ini untuk melindungi warganya dari berbagai ancman bencana.

Sudah lebih dari cukup pembelajaran bisa dipetik, dari yang super the most of disasters.. seperti gempa dan tsunami di Aceh (2004), gempa Jogja-Klaten (2006), Nabire (2008).. Banjir; di Aceh (2006), Jawa Tengah (2007), sampai yang menenggelamkan 80% Ibu Kota tercinta (2007) ini. erupsi gunung api pun menyambangi negeri ini. selain konflik sosial dan wabah..
tapi.. kenapa kita masih juga lebih dari seekor kledei dungu.. yang bangga dan melakoni dengan tulus melakoni kebodohan itu????

Terasa tertimpa durian montong rasanya ketika melihat berita di stasiun swasta tentang kejadian gempa bertepatan dengan peringatan tragedi 30 September. Gempa berkekuatan 7,3 SR mengguncang Sumatra Barat. uedan tenan... (harusnya sih mengucap istigfar yaaa). Bagi yg pernah menikmati goyangan bumi.. pasti bisa membayangkan.. betapa dahsyatnya Lindu yang berpusat di kedalaman 71 Km dan 57 Km barat daya Pariaman. Gempa yang terjadi pada pukul 17.16.09 wib, disusul dengan gempa berkekuatan 6,2 SR yang berpusat di kedalaman 110 km, 22 Km barat daya Pariaman. Hari kesaktian Pancasila pun dimeriahkan Gempa di Proponsi tetangga Sumbar; Jambi berkekuatan 7 SR. Rakyat kembali dipaksa berduka... ratusan jiwa kembali menambah angka2 jumlah korban meninggal akibat bencana..

"Orang terlemah dalam komunitas, pun memiliki kemampuan (keterampilan, sumberdaya, kekuatan dan ketrampilan) untuk menolong dirinya sendiri dan orang lain".

Itu harus diyakini oleh kita semua dalam kontek apapun, termasuk dalam penanganan bencana. Ini merupakan sebuah "warning", jangan sampai terjadi, "niat baik untuk membantu warga terkena dampak bencana menjadi bumerang bagi mereka. mematikan kreatifitas, insiatif, semangat dan sejenisnya untuk segera bangkit melanjutkan kehidupan".

Realitas yang lain... sumberdaya dari luar yang terbatas tidak akan pernah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan warga terkena bencana. apalagi jika dikaitkan dengan standar minimum penanganan pengungsi seperti tertuang dalam SPHERE project.
Untuk itu, siapapun, lembaga manapun.. termasuk pemerintah seharusnya memahami prinsip-prinsip penanganan bencana yang memberdayakan.

Belajar dari Jogja dan Banjir Bengawan Solo

Gempa berkekuatan 5,9 SR yang mengguncang Jogja-Klaten, yang dianggap lebih kecil dampaknya dibandingkan Sumbar saat ini oleh para pemimpin negeri ini.. menelan 7.000 jiwa dan ribuan rumah rata dengan tanah. Minggu kelabu tersebut, menyisakan kepedihan sampai saat ini.

Sepuluh hari paska bencana, warga telah didorong secara swadaya membersihkan puing-puing rerentuhan bangunan. Memilah bahan bangunan yang masih bisa digunakan dan menggunakan sumberdaya yang dimiliki untuk memulai proses pemulihan. Dorongan WALHI Jogja dan LSM lokal yang sebelumnya menolak program "cash for work" diterapkan di Jogja melihat pengalaman buruk di Aceh, mendapatkan respon luar biasa dari daerah lain disekitar jogja dan Klaten untuk bergerak.

Gerakan solidaritas sosial diawali beberapa penyediaan alat2 bangunan oleh WALHI Jogja dan beberapa LSM lokal, relawan lereng Merapi berbekal cangkul, skop, martil dan alat bangunan, serta pesantren Nurul Ummah Kota gede yang menggerakan santrinya, mampu mendorong berbagai komunitas lain untuk ikut terlibat. Ratusan truck masuk ke wilayah2 bencana dipenuhi warga bersenjata perlengkapan bangunan. tidak lupa, mereka membawa bekal selama mereka menjadi volunteer.

Pemandangan yang mengharukan tentunya.. disela kesedihan yang mendalam hilangnya harta benda karena gempa, kedatangan warga yang sebelumnya mereka tidak kenal memicu semangat warga terkena bencana untuk bangkit. bersama-sama membersihkan puing2 bangunan, memilah bahan bangunan yang masih dpt digunakan, sekaligus membangun tempat bernaung sementara yang layak. setelah beberapa hari, mereka terpuruk dlm kesedihan dan harapan kosong menunggu bantuan dari luar.

Proses pemulihan Jogja dianggap sukses. Mobilisasi sumberdaya lokal yang dipadu dengan terbangunnya relasi sosial terbukti mampu mempercepat proses pemulihan.

Lain cerita relasi yang di lakukan saat terjadi benjir besar Bengawan solo, 2007 lalu. Relasi sosial yang dibangun dengan cara memobilasi sumberdaya tetangga kampung yang tidak terkena banjir. Komunitas yang sebelumnya kurang percaya diri dapat membantu saudaranya denga sumberdaya mereka, mampu dibangkitkan solidaritasnya. barbagai makanan pun mampu mereka siapkan bagi warga tetangganya yang kesulitan makanan. Penuturan warga yang secara suka rela berbagi makanan tidak merasa berat, karena mereka memasak sekaligus untuk kebutuhan rumah tangganya. yang dibutuhkan hanyalah mekanisme pengumpulan yang dilakukan bersama-sama, antara penduduk terkena bencana dan yang tidak. Hubungan sosial ini terus terbangun sampai banjir surut dan memulai bercocok tanam. warga dengan suka rela meminjamkan benih, pupuk, bahkan alat-alat pertanian.

Penanganan bencana Sumbar, kemana akan diarahkan?

hiruk pikuk penanganan bencana daerah2 terkena bencana di Sumbar masih terjadi. Berbagai kebutuhan terus dipublikan, dari mulai mie instans, air mineral, sampai tenda untuk tempat tinggal sementara. Belum satu daerah terpenuhi, muncul daerah lain yang mulai terbuka akses dan informasinya masih belum mendapatkan bantuan apapun. sementara, barang-barang bantuan untuk warga terkena bencana menumpuk di tempat2 penampungan bantuan. di pemda, bandara, pelabuhan atau post penanganan bencana. persoalan klasik kembali mengemuka.. kesulitan transportasi, dari mulai jalan tidak bisa ditembus kendaraan, sampai langkanya BBM dan kendaraan angkutan.
Belum lagi perdebatan valid atau tidaknya data yang munculkan..

Warga seperti di setting untuk terus menunggu dan berharap. wawancara yang dilakukan pun seolah diarahkan untuk mengatakan, butuh bantuan, dan bantuan belum sampai ditangan mereka. lembaga2 kemanusiaan pun seolah berlomba untuk menembus daerah2 yang belum terakses bantuan. untuk menjadi yang pertama mencapai lokasi. tidak hanya lembaga kemanusiaan yang berlomba untuk menjadi yang pertama, tapi juga media massa..

Demikian heroiknya menjadi yang pertama. sama persis Sir Edmun hillary menjadi yang perama menjajakan kaki di puncak Everest. atau Nail Amstrong sebagai yang pertama menjajakan kaki di Bulan. setelah mereka menjadi yang pertama, lalu? apakah warga terkena bencana yang ditemui pertama tersebut selesai masalahnya????

disisi lain, selain kegembiraan yang didapat warga karena ada orang luar yang menemui mereka, mengambil gambar mereka, mengambil pernyataan atau wawancara, atau bantuan yang diberikan (terlepas mencukupi atau tidak), adalah penderitaan baru bagi warga. karena setelah itu, akan datang beruntun tim penjajakan kebutuhan untuk menanyakan hal yang sama.. berulang-ulang. berapa jumlah meninggal, berapa yang terluka, berapa rumah yang rata tanah, rusak berat dan ringan. berapa jumlah penduduk, berapa anak2, balita, laki-laki, perempuan dll. sementara, semua kebutuhan yang warga sampaikan, entah kapan dapat dipenuhi.

Apakah warga tidak akan mampu bertahan hidup tanpa bantuan dari luar????
Jika warga tinggal digurun pasir nan tadus bak gurun sahara, tujuh hari akan menjadi neraka bagi mereka. air bersih tidak tersedia, makanan langka dan iklim yang tidak bersahabat dpt mencabut sisa2 kehidupan disana.

tapi disini bukan lah gurun sahara atau kutub utara. bukan juga kutub selatan dengan iklim yang sangat ekstrem. tidak juga terlalu sulit mendapatkan air bersih dan makanan. Juga terdapat tetangga kampung yang mungkin tidak terkena dampak buruk, sekalipun jaraknya mungkin puluhan kilo. artinya, masih terdapat sumberdaya untuk dapat mempertahankan hidup mereka. tinggal, bagaimana memobilisasi dan mengelola sumberdaya yang ada untuk bisa memenihi kebutuhan dasar sesuai dengan standar minimum.

rasanya, tidak terlalu urgent tenda jika masih ada bambu dan rumbia. tidak sangat dibutuhan air meneral kemasan, jika masih tersedia mata air dan sumberair bersih disana. tidak terlalu butuh mie instan dan makanan siap saji jika masih terdapat makanan, baik berupa umbi-umbian, pisang, jagung maupun sumber karbohidrat lain. tapi menjadi sangat penting adalah barang2 yang dapat memaksimalkan sumberdaya yang ada. alat2 bangunan, tempat penampungan air bersih (ember, drigen dll), perlengkapan penunjang kesehatan (sabun, sikat gigi, pasta gigi), bahan bakar, paku, tenaga medis (termasuk tenaga yang mampu menangani trauma), pengrajin bambu, tenaga pendidikan dll.

Untuk itu, kita dapatlah memperkirakan, apa skill yang dibutuhkan sebagai tenaga sukarelawan atau lembaga yang akan menangani bencana ini?
assessment memang penting... menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan dasar pengungsi juga penting..
tapi.....
pikirkan....
jangan semua yang kita lakukan dengan niat baik... menjadi bumerang bagi warga terkena bencana... dalam jangka pendek.. menengah dan jangka panjang..

BERTANYA PADA IKAN PAUS?

2009-04-13T20:24:00.003+07:00

Oleh D Elcid Li
Peneliti spesies manusia, anggota Forum Academia NTT (FAN), sedang dikonservasi di Birmingham, Inggris

KETIKA pertama kali diteliti oleh perwakilan pemberi beasiswa (Ford Foundation) tiga tahun lalu penulis ditanya, "Apa hal yang paling berbeda antara di sini (Birmingham, Inggris) dan di Indonesia yang mengagetkan Anda?" Saya menjawab, "Kalau di sini anjing yang obesitas (kelebihan berat badan) ada program khusus untuk diet, menurunkan berat badan, sedangkan di kampung bayi yang mati busung lapar tidak ada yang peduli." Peneliti yang juga antropolog dari AS itu diam.

Mungkin ada yang ia pikirkan.

Cerita di atas seolah terulang kembali ketika membaca berita tentang pecinta ikan paus dan program insitusi lingkungan global semacam WWF (World Wild Fund) yang hendak membikin lokasi konservasi baru di Laut Sawu, dan bingungnya nelayan Lamalera yang merasa terancam penghidupannya.

Tulisan ini semata-mata mencoba mendudukkan di mana artinya manusia di mata manusia lain dengan pandangan bahwa sejarah manusia itu berbeda dan itu membuat pandangannya terhadap dunia pun beda. Alur tulisan ini ada dalam alur anthropocentric. Argumentasi lanjutannya dalam pandangan hidup di Indonesia dikenal dengan nama berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), atau dalam ulasan yang lebih memadai oleh Ivan Illich (1973) disebut conviviality. Konsep ini coba dibuka untuk melihat kembali kaitan antara intervensi lembaga lingkungan ini dan implikasinya terhadap kemampuan berdikari masyarakat.

Pornografi WWF?
Kisah ini bermula dua tahun silam, ketika sejumlah wartawan takjub meliput ada 'dermawan' yang memberikan kamera kepada warga pesisir di Lamalera, di Pulau Lembata untuk merekam kehidupan mereka. Hasil pengambilan gambar itu kemudian dibawa ke mana-mana untuk dipamerkan oleh institusi pencinta satwa liar ini.

Sebagian orang di kalangan ini menyebut sebagai usaha penelitian partisipatif. Menyertakan masyarakat dalam terlibat dalam project itu. Tetapi, apakah benar begitu, kita yang tamu malah mengajak orang setempat untuk terlibat? Kapan ada waktu untuk mengenal mereka, dan keluar dari manual project yang dibawa, sehingga kita pun bisa orisinil dan asli dalam bereaksi? Dan slogan partisipasi tak seperti slogan orang yang hendak menyuntik serum tanpa perlu tahu apa penyakit? Atau, kalau pun tak ada penyakit, tetap saja intervensi itu harus dijalankan dengan asumsi bahwa yang sederhana dan berbeda itu tetap keliru dan harus diperbaiki?

Pertanyaan-pertanyaan itu ditunda dulu. Sejumlah warga di Lamalera dilukiskan oleh para juru warta sibuk dan gembira menggunakan kamera (pinjaman yang totalnya 50 biji) untuk mengambil gambar seisi kehidupan mereka. Tapi dua minggu ini di akhir Bulan Maret 2009, berita tentang embrio ide pelarangan perburuan ikan paus; maupun setelah mendapat reaksi keras pihak pecinta ikan paus memberi alibi/mengedit pesan menjadi: yang dilarang adalah perburuan ikan paus tertentu dan yang sedang hamil. Dan seorang penelitinya berujar, "Ini serupa dengan apa yang telah menjadi kearifan masyarakat lokal?"

Pertanyaan kepada para cerdik pandai ini, "Jikalau kearifan itu sama dengan apa yang hendak kalian paparkan, lantas mengapa para orangtua di kampung harus ketakutan?" Dan lagi, "Jikalau sama apa yang hendak kalian bedakan dengan menambah peraturan ini?" Kalau pun para nelayanLamalera bukanlah target utama dari project WWF, mengapa intervensi itu langsung diarahkan kepada mereka? Kalau memang nelayan dengan kapal-kapal moderen yang menjadi target, kenapa kalian harus pergi ke Lamalera?

Firasat dulu ketika membaca berita di atas itu ternyata terbukti, kamera yang dipinjamkan kepada masyarakat adalah 'kuda troya' untuk mempertontokan aurat kehidupan masyarakat ini. Singkat kata, air susu dibalas dengan air tuba. Atau, dalam bahasa yang lebih tajam, para kawan-kawan dari WWF tidak mengerti manusia dan lebih mengerti 'satwa liar', sehingga tidak tahu mengucapkan kata 'terima kasih' dengan pantas untuk kepercayaan masyarakat yang pernah menerima mereka dengan suka cita. Sehingga hari-hari ini berita yang ada di media adalah suara kebingungan orang kampung para nelayan pemburu ikan paus tradisional yang dilakukan musiman.

Bagi para peneliti satwa liar dan para pegawainya. Lamalera hanyalah tempat singgah sementara untuk sebuah project. Bahkan dalam pandangan ilmuwan, ini cuma satu titik perjalanan kawanan ikan paus dalam berenang mengarungi bumi. Sedangkan bagi orang Lamalera di laut inilah tempat hidup mereka. Dua cara pandang yang berbeda, terkait dengan diri (subyektivitas).

Jika seorang ahli ikan paus bisa membedakan sekian species ikan paus, maka izinkanlah kita bersama-sama mencoba membedakan species manusia sebagai bentuk konkrit lanjutan dari tradisi berpengetahuan barat mengikuti August Comte, perintis sosiologi di Paris. Tesis utama dari pikiran ini, menurut saya: "Semua manusia sama di mata Tuhan, tetapi setiap manusia tidak sama di mata manusia."

Perbedaan Species Manusia
Seorang ilmuwan yang meneliti ikan paus mungkin lebih mengenal ikan paus dibanding mengenal species-nya yang sejenis: manusia, dengan variasi warna kulit (pigmen) yang disebut ras, stratifikasi ekonomi (kelas), maupun kumpulannya yang disebut bangsa, apalagi perbedaan budaya tempatnya berpijak. Jika ikan paus bisa diamati perjalanannya mengelilingi bumi dengan memasang tag, dan memantaunya lewat satelit, maka untuk mengerti manusia aslinya jauh lebih kompleks, sudah pasti kita tidak hanya berbicara ia sudah berenang/berjalan ke mana saja, makan apa untuk bertahan hidup, dan apa yang ia maksudkan dengan hidup.

Untuk itu menyamaratakan manusia dan ikan paus pun perlu dilihat dari cara pandang yang berbeda. Bagi seorang pegawai lembaga lingkungan internasional, kawasan konservasi seperti kebun binatang internasional yang bisa ia kunjungi sesekali. Sedangkan bagi para nelayan Lamalera, itulah hidup mereka.

Bicara soal budaya dan perangkat sosial di dalamnya tidak mungkin dimengerti oleh para kaum kosmopolitan yang tak mengerti artinya rumah. Para pegawai lembaga jenis ini masuk kampung dan bertemu manusia lain seperti melihat makhluk eksotis, dan ketika bertemu dengan manusia yang sama di ruang yang lain, ia pasti akan bertindak berbeda dalam menyapa. Terasa benar bahwa: 'di mata manusia, manusialain tidaklah sama'.

Menikmati Pornografi Pengetahuan
Ketika gunung hilang dan sekian satwa hilang di Papua dimakan Freeport, itu tidak pernah menjadi perhatian WWF, dan tidak pernah dibicarakan di forum-forum resmi. Karena itu bagian dari modernitas. Sebaliknya sejumlah satwa eksotis yang melintas perkampungan nelayan menjadi perhatian. Jika WWF benar-benar ingin heroik membela satwa tentu berpikir bahwa proyek-proyek tambang yang sudah diprotes sekian aktivis tambang itu menyimpan persoalan. Karena persoalan tambang pun menjadi persoalan di Lembata, karena mengancam aspek penghidupan masyarakat setempat.

Sepertinya WWF meletakkan ini sebagai blind spot, dan tidak mau belajar. Sebab konsep harmoni yang dimaksud WWF masih hanya dalam dualisme manusia dengan binatang, sedangkan harmoni melibatkan manusia dan manusia lain belum menjadi hitungan. Hal ini luput dalam kajian karena epistemologi pengetahuan yang dipakai ada dalam langgam ilmu alam.

Kehidupan orang moderen biasanya hanya satu jalur. Kalau ia ingin menjadi pemain sepak bola maka ia hanya hidup dan disiapkan untuk menjadi sepak bola. Begitu pun seorang peneliti ikan paus, keintimannya pada ikan paus melebihi rasa sayangnya pada manusia. Ia bisa jatuh cinta pada ikan paus dan melupakan keluarganya. Itu biasa.

Project pun bukan mengikuti arus laut, tetapi mengikuti arus uang. Putaran ekonomi. Sebab itu para nelayan dari Lamalera tidak bisa mengatur hidup orang di Eropa. Tetapi orang dari Eropa bisa datang dan mengatur 'hidup' nelayan di Lamalera. Atau orang dari Lamalera tidak bisa mengatur seorang aktivis lingkungan yang berumah di Jakarta. Karena memang kita tidak sama. Untuk itu seorang ilmuwan pakar ikan paus tentu harus lebih bisa bertanggung jawab ketika menyebut: 'sama itu'. Apanya yang sama?

'Konservasi' ikan paus ini pun bisa dipandang sebagai ekspresi 'kegilaan' manusia moderen yang tidak mampu menemukan hidup (lagi). Apakah dengan mengerti jalur perjalanan ikan paus di bumi, lantas Anda lebih mengerti soal hidup? Dan peneliti itu menjawab, "Kami mengerti hidup Anda karena sudah melihat seluruh gambar Anda." Maka pertanyaannya pada peneliti, "Apakah kami ini kalian anggap seperti ikan di dalam aquarium?"

Orang-orang yang melihat melihat manusia lain sebagai benda bukanlah manusia, sehingga tidak perlu didengarkan. Cukup dimengerti saja. Tetapi lain kali, siapa pun yang berbaik hati datang membawa bantuan/memberikan fasilitas perlulah kita bertanya, "Ada maksud apa?" Sebab saat ini yang baik itu makin jarang yang gratis. Itu bisa jadi sekedar jerat, meletakkan kita dalam tata pengetahuannya dan dalam piramida kuasa.

Ataukah para ahli ikan paus dan para aktivis WWF merasa lebih mengerti manusia dengan bertanya pada ikan paus? "Bukankah ikah paus tidak bisa berbicara?" Memang benar ikan paus tidak bisa berbicara, sehingga 'aku' kalianlah yang bicara, seolah-olah mengerti ikan paus, padahal hanya mengerti diri sendiri.

Kenapa Harus Protes?
Dalam pandangan berdikari, setidaknya ada tiga alasan mengapa cara kerja WWF perlu ditolak. Pertama, project WWF ini mengancam pola hidup subsisten masyarakat laut Lamalera. Kedua, seharusnya sejak awal agenda WWF perlu dibuka sehingga proses 'berpatner' ini tidak menjadi arena penaklukan. Ketiga, metode partitipatif yang melibatkan penggunaan alat bantu kamera sebagai bagian dalam visual method seharusnya berpijak pada etika. Artinya, apakah Anda para pekerja LSM WWF berkenan meng-expose cara Anda mencari makan, jika diberikan kamera memotret interior hidup anda? Kenapa dalil private itu hanya berlaku untuk anda? Tidak sama bukan?

Singkatnya, aktivis WWF terlalu menggampangkan persoalan ini dan hanya berpatokan pada manual project pembentukan lokasi konservasi. Jika lokasi konservasi sudah dibentuk, tentu ada aturan yang berlaku. Aturan yang dimaksud disebut merupakan hasil kajian scientific. Apakah benar bahwa supremasi scientific itu terhadap pengetahuan masyarakat

lokal itu benar?

Di titik ini, perbedaan pengetahuan antara pegawai WWF berbeda hingga persoalan ontologis dan tidak menjadi perhatian pegawai WWF maupun para ahli ikan paus itu. Ahli ikan paus hanya berpikir soal konservasi ikan paus, tetapi tidak paham bahwa dalam sejarahnya baru pertama kali ini masyarakat laut Lamalera ditaklukkan. Karena konservasi tentu akan diikuti dengan 'mandor' pengontrol, yang berarti masuknya state apparatus ke dalam masyarakat subsisten. Padahal dalam negara yang hanya menjadi lokasi pasar dan sumber bahan baku, watak aparatnya pun serupa dengan kutu busuk. Ini tidak menjadi keprihatinan, karena fokusnya lebih pada ikan paus.

Di mata Tuhan kita adalah sama, sehingga para nelayan Lamalera tidak lebih rendah daripada para aktivis WWF maupun ahli dari mana pun. Sebab jarak tempuh manusia pada sang pencipta adalah sama dari mana pun di bumi ini. Sehingga sistem kasta pengetahuan pun perlu dibuka agar tidak porno. Di mata Tuhan pemberi hidup kita sama. Tetapi tidak di mata manusia. Atas nama keyakinan pada Sang Pencipta, maka kita berhak untuk berbicara tentang hidup kita.

SUMBER : http://www.pos-kupang.com/index.php?speak=i&content=file_detail&jenis=14&idnya=24077&detailnya=1

SITU GINTUNG ADALAH AWAL...

2009-04-12T12:35:00.000+07:00

Sinarharapan/6 Maret 09

*"Tragedi Situ Gintung" Lain Siap Bermunculan
*JAKARTA - Tragedi Situ Gintung yang merampas sedikitnya 100 nyawa
seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi pengelola kota di Jabodetabek
untuk serius membenahi persoalan lingkungan. Pesatnya pembangunan fisik
dengan mengabaikan keberadaan alam di sekitar manusia membawa petaka
luar biasa.

Jebolnya tanggul Situ Gintung di Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat
Timur, Kota Tangerang Selatan, 27 Maret 2009 lalu, membuktikan bahwa ada
yang salah dalam konteks pembangunan di kawasan tersebut. Pemerintah
daerah (pemda), termasuk juga pemerintah pusat, terbukti telah
mengabaikan persoalan situ yang notabene adalah wilayah tangkapan air
yang seharusnya dipelihara. Jangan malah sebaliknya di-korbankan untuk
kepentingan pembangunan fisik semata.

Bukan rahasia umum lagi jika di kawasan Jabodetabek keberadaan situ-situ
sangat memprihatinkan. Data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta yang
didapat dari PPK Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Air (PKSA)
mencatat terdapat 202 situ yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Kenyataannya, tidak semua dari situ
yang didata Balai Besar Wilayah Ciliwung dan Cisadane itu masih baik
kondisinya dan seperti keadaannya semula.

Pengamatan Walhi Jakarta membuktikan, lima situ sudah tidak lagi
berfungsi, di antaranya Situ Jati Rangon dan Situ Rawa Lumbu di Kota
Bekasi serta Situ Penggilingan dan Situ Cipayung di Jakarta.

Setelah Walhi Jakarta menginventarisasi, ditemukan fakta bahwa dari 202
situ yang ada, 67 situ di antaranya rusak. Situ yang rusak adalah situ
mengalamai pendangkalan dengan sedimen tinggi. Indikasi lainnya adalah
situ tersebut sudah mulai ditumbuhi gulma secara tidak terkendali.
Pertumbuhan gulma, misalnya eceng gondok, menandakan situ itu tidak
mendapatkan perawatan.
Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Slamet Daroyni mengatakan, 49 situ di
wilayah Jabodetabek diklaim sedang mengalami rehabilitasi. Namun dia
menilai, rehabilitasi itu tidak jelas.

Gaya hidup yang tidak ramah lingkungan membuat beberapa warga
memperlakukan situ dengan semena-mena. Tanpa belas kasihan pada alam,
warga seenaknya membuang sampah di situ. Sampah dan beberapa faktor lain
membuat situ mengalami pendangkalan. Walhi mencatat, setidaknya 27 situ
di Jabodetabek mengalami pendangkalan atau berubah fungsi menjadi sawah.

Keterbatasan lahan di wilayah metropolitan ini bahkan memaksa orang
menyulap satu situ menjadi dataran. Satu situ diswakelola oleh warga
sekitar. Tiga situ bahkan telah berubah wajah menjadi perumahan. Sebut
saja Situ Ciparigi di Bogor.
Tragis ketika Jakarta sebagai Ibu Kota, kota yang seharusnya menjadi
panutan bagi kota lain hanya memiliki 16 situ. Lebih mengerikan lagi,
dari 16 situ, hanya enam situ yang masih dalam keadaan baik.
Perubahan fungsi dan kerusakan situ di Bogor juga kian hari kian parah.
Dalam daftar inventarisasi situ-situ di Jabotabek dari Proyek
Ciliwung-Cisadane, dari 121 situ yang ada di Kota maupun Kabupaten
Bogor, hanya sekitar 17 persen situ (21 situ) yang kondisinya masih
baik. Sisanya, 83 persen (100 situ), dalam kondisi rusak. Kerusakan
membuat kemampuan menampung air berkurang hingga sekitar 60 persen.
Kondisi situ yang tidak terawat itu sangat rawan terhadap terjadinya
bencana yang bisa merenggut korban jiwa maupun harta.

Asep Yuyun, Kepala Bidang Pembangunan pada Dinas Binamarga dan Pengairan
Kabupaten Bogor, mengungkapkan kalau situ di wilayah Kabupaten Bogor
yang berjumlah 93 buah kini dalam kondisi rusak. Bahkan, belasan di
antaranya mengalami rusak parah dan rawan terhadap terjadinya bencana.

Di Tangerang, dari total 46 situ yang tersebar di wilayah kota dan
Kkbupaten, termasuk Kota Tangerang Selatan, saat ini (37 situ di
Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan serta 9 situ di Kota
Tangerang), mayoritas dalam kondisi kurang baik atau rusak.
Menurut catatan SH, dari total situ di Kabupaten Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan dengan luas awal mencapai 1.065,05 hektare, kini yang
tersisia hanya tinggal seluas 686,7 hektare atau menyusut hingga 35,52
persen. Penyusutan terparah dialami Situ Gintung, Situ Kuru, serta Situ
Parigi di wilayah Ciputat, Pamulang, dan Pondok Aren, Kota Tangerang
Selatan.

Situ Teratai di Kecamatan Serpong Utara, Situ Krawon di Kecamatan Pasar
Kemis, dan Situ Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang,
kini berubah fungsi menjadi perumahan dan lahan darat. Sementara itu,
situ lainnya berubah fungsi menjadi areal persawahan dan dikuasai oleh
warga setempat.
Dari sembilan situ yang ada dengan total luas awal mencapai 257 hektare,
kini yang tersisia hanya tinggal enam situ dengan luas menyusut menjadi
152 hektare. Hilangnya situ ditengarai akibat berubah fungsi menjadi
daratan yang kini dibangun jalan dan permukiman.

Kesembilan situ dimaksud di antaranya adalah Situ Cipondoh di Kecamatan
Cipondoh, Situ Gede di Kecamatan Tangerang Kota, Situ Kunciran dan Situ
Bojong di Kecamatan Pinang, serta Situ Bulakan dan Situ Cangkring di
Kecamatan Periuk. Sementara itu, tiga situ yang hilang adalah Situ
Kompeni di Kecamatan Benda, Situ Plawad di Kecamatan Cipondoh, serta
Situ Kambing di Kecamatan Ciledug.

Di Bekasi, menurut Kepala Bidang Tata Air Dinas Bina Marga dan Tata Air
Kota Bekasi Yurizal, sebagian besar situ di wilayahnya telah menjadi
milik pribadi, yayasan, dan pengembang. Dari 18 situ, hanya enam situ
yang milik negara, sedangkan di Depok, Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Welman Naispospos
menyebutkan, terdapat enam situ yang kondisinya mirip dengan Situ
Gintung, yaitu Situ Asih Pulo di Desa Rangkapanjaya, Situ Pedongkelan di
Tugu Cimanggis, Situ Bojong Sari di Sawangan, Situ Pangerang di Cisakak,
Situ Bahar di Limo, dan Situ Sido Mukti di Cilangkap.

Kelalaian Pemerintah

Slamet Daroyni menilai Tragedi Situ Gintung sebagai turunnya kondisi
sebagian besar situ. Menurutnya, perubahan peruntukan situ-situ di
Jabodetabek adalah akibat dari kelalaian pemerintah dalam mengawasi dan
merawat situ.
Tragedi Situ Gintung yang menyebabkan sedikitnya 319 rumah rusak
diterjang air bah menurutnya disebabkan situ itu tidak mendapat
perhatian pemerintah. "Jelas ada pembiaran di sana," tegasnya.

Pembiaran tampak ketika semua pihak pemerintahan saling melempar
kesalahan. Bukan hanya Departemen Pekerjaan Umum saja, melainkan juga
Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang.

Kalalaian pemerintah juga ditangkap pakar perkotaan dari Universitas
Trisakti Nirwono Joga. Dari surveinya pada beberapa situ di Jabodetabek,
Joga mendapati beberapa situ tidak mendapat perawatan dan telah berubah
fungsi. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab
pemerintah. Ia mencontohkan Situ Ciledug, Bekasi. Di atas situ ini kini
berdiri pusat perbelanjaan besar.

Koordinator Peta Hijau Jakarta ini mengatakan, tidak sepantasnya kalau
warga tidak peduli pada situ yang ada, setidaknya pada situ yang ada di
dekat tempat tinggalnya. Tanggung jawab warga justru terdapat pada
hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah di atas danau. Sampah,
menurut Joga, membuat situ menjadi dangkal, bahkan berpotensi menjadi
daratan. Ia juga meminta warga tidak menggusur keberadaan ruang terbuka
hijau dan menggantikannya dengan bangunan liar.
Momentum jebolnya tanggul Situ Gintung seharusnya bisa menjadi
pembelajaran bagi kedua pihak, baik pemerintah maupun warga, untuk mulai
bersahabat dengan alam. *(parluhutan gultom/periksa ginting/jonder
sihotang/deytri aritonang)*
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0904/06/jab06.html

assessment...

2009-03-12T16:50:00.003+07:00

sebuah kebutuhan atau gaya-gayaan????

"kami sedang menurunkan tim untuk melakukan assessment. respon apa yang akan dilakukan, tergantung hasil assessment nanti". kira-kira begitulah setiap kali ada kejadian bencana. rapid assessment sebagai langkah awal, memang menjadi kebutuhan dasar bagi banyak lembaga sebelum melakukan tindakan darurat. Karena, dari data tersebut, akan diputuskan dilakukannya tindakan atau tindak terhadap kejadian bencana.

Jawaban "sedang melakukan assessment" atau "akan menurunkan tim assessment" kerap membuat banyak orang geram, gemas atau mungkin juga marah. Rasa jengkel itu kerap terlontar berupa umpatan-umpatan kasar. "Orang sudah mau mati, masih juga bicara prosedur. Bawa saja apa yang ada, semua barang dibutuhkan disini.. karena disini bukan tempat pesta.. disini daerah terkena bencana".

Apa pun cerita, realitasnya seperti itu. Banyak lembaga kemanusiaan sadar atau tidak mengikuti gaya-gaya pemerintah yang selalu dikritik, dihujat atau dicemooh. Respon terhadap kejadian bencana selalu terlambat. Bak film india... dinama polisi selalu datang (terlambat) setelah persoalan diselsaikan oleh sang jagoan nan ganteng..

Apakah ini terpikir oleh pangambil kebijakan lembaga-lembaga yang secara khusus mempunyai resources (dana dan logistik) untuk tanggap darurat. Mungkin sudah... karena banyak kesepakatan.. atau upaya dilakukan untuk memangkas "penyakit menular" tersebut. salah satunya dengan menciptakan regionalisasi, standarisasi tools/manual assessment, membangun kemitraan dengan NGO's lokal atau serangkaian training. Kesadaran atas keterbatasan resources, pun disikapi dengan membuat kesepakatan antar INGO's yang memiliki mandat sama; kerja-kerja kemanusiaan. harapannya, tentu untuk saling menutup kekurangan masing-masing lembaga dalam melakukan tanggap darurat. Kenyataannya... masih zero.. zero.. zero...

Setiap kejadian bencana, selalu saja pernyataan "kami sedang atau akan melakukan assessment", masih nyaring terdengar. Celakanya lagi.. hampir semua lembaga... melakukan hal yang sama.. assessment. sehingga tidak jarang.. mereka bertemu dan ber-say hallo, cipika-cipiki di kantor atau pos penanganan bencana. Data yang diambil sama dan dari sumber yang sama. Yang membedakan.. format laporannya saja.

Sementara, tidak jarang.. sejak hari pertama kejadian bencana, LSM lokal telah turun gunung melakukan pendataan. Setelah data terkumpul.. para relawan pun bingung.. mau di kirim ke siapa. Sasaran pun ke mailing list (berharap, ada lembaga kemanusiaan yang tersentuh dan mau bermitra). Itu pun kalau akses internet lancar. Mereka yang dengan gagah berani turun gunung dengan segala keterbatasan sumberdaya... belum mendapatkan kepastian.. apa yang selanjutnya dapat dilakukan. Kebutuhann dasar jelas di depan mata. tapi untuk memenuhinya.. tidak ada kemampuan.

Pulsa (biaya komunikasi) pun hilang sia-sia. Ketika para relawan mencoba mencari dan membuka komunikasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan. Setelah berkali-kali telpon dan kirim sms, baru mendapatkan kontak person satu atau dua orang yang bekerja di lembaga kemanusiaan. setelah di kontak.. jawaban awal tentu tentang data. "tolong kirimkan datanya". setelah data terkirim, jawaban pun tidak segera di dapat. bisa jadi jawabannya.. "oh.. kami sedang berancana untuk menurunkan tim assessment. atau... maaf, kami sudah punya mitra dan akan turun ke lapangan.. (entah kapan...).

Kondisi ini selalu terjadi dan terjadi. Bikin muak dan akhirnya membuahkan frustasi. Kenapa kondisi ini terus berulang dan berulang. Bukankan mandat kemanusiaan secara gamblang menjadi pegangan para lembaga-lembaga kemanusiaan tersebut. Bukankah sumberdaya (uang dan logistik) yang mereka kelola atas nama penanganan bencana?

Sebuah keajaiban... Dana untuk menurukan tim untuk assessment tidak lah sedikit. Bahkan bisa jadi setara dengan 10 ton beras. Bisa dibayakan.. ketika gempa terjadi di Nabire atau Manukwari-Papua. Menurunkan tim assessment dari kota-kota yang jauh dari lokasi; jakarta, jogja, bengkulu atau daerah yang jelas-jelas sangat jauh. Berapa rupiah dana dikeluarkan untuk transportasi menuju lokasi bencana? belum lagi kebutuhan untuk akomodasi, transport lokal dan tidak lupa perdiem para assessor?
Bukan kah dana tersebut akan jauh bermanfaat untuk mendukung organisasi lokal? atau langsung untuk menyediakan kebutuhan dasar?

Pertanyaan sederhana kerap muncul di kepala yang tidak lebih besar dari kelapa ini. Apakah memang mutu data dari tim assessment yang diturunkan dari jauh tersebut lebih baik dari yang dibuat komunitas atau LSM lokal?

Kalau sudah begini.. sebetulnya, assessment itu kebutuhan atau gaya?

MAINSTREAMING DISASTER RISK REDUCTION INTO SPATIAL PLANNING

2009-02-17T12:45:00.012+07:00

Keren buangettttt judulnya. lebih tepatnya.. Mengerikan. Udah pake engris... topiknya juga sangar. Hanya expert ruar biasa yang sanggup "sepertinya" yang bisa nyusun topik ini.. apakah ini berarti tulisan sederhana ini sebagai media proklamasi "sang penulis" sebagai expert??? tent tidak... karena sebagai "anak kemarin sore", hobbinya kan caper alias cari perhatian... gitu lah kira2 salah satu niat tersembunyi dari tulisan ini. mudah2an, jadi renungan kita bersama untuk penyusunan tata ruang di mana pun dan kapan pun.

Penataan ruang adalah sebuah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (ps 1 (5) UU No 26/2007). Gunanya menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. begitu penting fungsi penataan ruang, tidak salah kalau banyak para "orang pinter" mempelajarinya dengan sungguh2. Ini tidak lepas dari peluang yang diberikan tujuan dan fungsi dari tata ruang.

Buat orang yang separo otaknya berisi materi, tata ruang adalah peluang bisnis yang menggiurkan. tidak hanya peluang untuk terlibat menyusun, tapi juga peluang-peluang lain dalam pemanfaatan ruang itu sendiri. misalnya menjadi spekulan tanah, investasi dll. Buat si penyusun tata ruang, kewajiban daerah untuk menyusun tata ruang adalah peluang bisnis sambilan yang menjanjikan. karena tidak kurang dari setengah milyar akan dikelola sebagai imbal jasa dalam penyusunan tata ruang per kabupaten/propinsi.

Tata Ruang dan Ancaman Bencana
Jauh sebelum tsunami menyapu sepanjang pantai barat - utara negari serambi mekah, daerah rawan bencana telah menjadi perhatian dalam penataan ruang. Daerah-daerah rawan bencana seperti longsor, banjir atau erupsi gunung api ditetapkan sebagai daerah pengembangan terbatas. atau bahkan ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penetapan kawasan ini semakin kuat dengan kejadian bencana yang lebih mendapatkan pertatian setelah akhir Desember 2004. bagaimana tidak, lebih dari 300 ribu jiwa menjadi korban ganasnya gelombang tsunami yang sebelumnya diguncang oleh gempa berkekuatan besar, 8,9 SR. tiga bulan berikutnya, kembali gemba menggoyang yang merontokan Nias dan kepulauan Simeulue.

Karena perhatian menjadi lebih atas kejadian bencana, seolah negeri ini tak kunjung berhanti menghadapi kejadian bencana. kejadian-kejadian tersebut seolah mengantri menunggu giliran. dari mulai banjir bandang, banjir genangan, angin puting beliang, erupsi gunung api, maupun yang telah menjadi teror sebagian warga negeri ini; gempa dan tsunami. Belum lagi wabah dan mal nutrisi alias kelaparan. Konflik sosialpun menyeruang diantara bencana yang picu olah Alam. dan Bencana akibat gagalnya teknologi skala besar, melengkapi kejadian-kejadian bencana menjadi sepurna.

dari kejadian-kejadian, entah dipicu oleh kejadian alam atau manusia, tata ruang menempati posisi strategis. kesalahan menyusun atau menterjemahkan dokumen/kebijakan tata ruang berakibat sangat fatal. investasi bertahun2 musnah dalam hitungan detik atau menit. anggaran negara tersedot luar biasa sebagai respon atas kejadian bencana. belum lagi kerusakan atau kehilangan aset milik warga dan pihak swasta. begitu besar kerugian yang diderta akibat dari kejadian bencana...
lalu dimana letak pembelajarannya? apakah telah menjadi lesson learn bagi semua pihak. buat pemerintah, rakyat, swasta. lebih spesifik lagi, apakah juga telah menjadi pelajaran berharga bagi pihak-pihak penyusun tata ruang?

Tata ruang dan proses penyusunan
Pemda berkewajiban memiliki tata ruang merupakan sebuah kewajiban dari daerah untuk

Telah menjadi rahasia umum, penyusunan tata ruang selalu diwarnai polemik. dari mulai ketidak transparan dalam proses penyusunannya, tidak partisipatif, atau yang lebih menjijikan... cukup copy paste dari yang telah ada. celakanya... kerap ditemukan, copy paste yang "jorok". Nama daerah di propinsi/kabupaten lain muncul pada daerah yang sedang disusun tata ruangnya. ajaibnya.. konsultan penyusun tata ruang merasa "aman damai" tanpa ada rasa salah sedikitpun.

Tidak transparannya penyusunan tata ruang lebih disebabkan alasan waktu dan biaya. banyaknya masukan atau kritikan, tentu akan menambah waktu yang berimplikasi pada biaya. Menutup akses proses penyusunan adalah jalan yang dipilih kebanyakan konsultan selama proses penyusunan. Jangan aneh, jika warga yang berminat atas proses penyusunan tata ruang kesulitan mengakses telah sejauh mana proses penyusunan, apalagi dokumentnya. Konsultasi publik yang menjadi bagian proses pun kerap di persempit maknanya lewat keterwakilan.

Alasan pembenar para konsultan adalah; mereka di kotrak oleh Pemda. sehingga tanggung jawabnya tentu hanya sama Pemda. sebagaimana layaknya sebuah bisnis tentunya. dan mereka akan menyerahkan hasilnya kepada pemerintah, terserah pemerintah mau apakan hasil mereka. termasuk tidak terpakai...

Mereka lupa, diluar urusan bisnis, mereka sedang menentukan masa depan hidup dan kehidupan jutaan warga negara.
Konsultan tata ruang yang umumnya para akademisi dengan sederet gelar, pun lupa, ada yang mengikat mereka melalui tri darma perguruan tinggi. juga sumpah jabatan dll.
Namun, otak matrialistis telah menutup aturan maen dan tanggung jawab sebagai warga negara, sebagai manusia dan sebagai hamba dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Penataan ruang diselanggarakan dengan memberhatikan ; kondisi fisik negara kesatuan RI yang rentan terhadap bencana.. (ps 6 (1) point a). Menjadi menarik, perspektif bencana menjadi pertimbangan atas pembuatan undang-undang ini. artinya, saat penyusunan, telah disadari tingginya tingkat kerentanan benacana di negeri kepulauan ini.

Namun sayangnya.. ancaman bencana yang dimaksud hanya dibatasi pada bencana alam. tidak untuk bencana non alam. Padahal.. pemicu bencana non alam atau penggabungan antara alam dan non alam sebagai pemicu bencana.. tidak kalau besar. Bahkan kalau mau jujur, kejadian bencana akibat dari non alam jauh lebih besar.

Kembali ke proses penyusunan tata ruang, kerentanan bencana agaknya belum ditempatkan sebagai pertimbangan khusus. dari beberapa tata ruang yang ada, penanggulangan bencana yang juga dimandatkan dalam UU No 24/2007 hanya "diselipkan" sekedar memenuhi kewajiban. Jika pemerhati PRB tidak ikut terlibat atau kurang jeli, bisa dipastikan... rencana tata ruang sebuah wilayah akan melenggang mulus menjadi kebijakan.

Terlewatkannya PRB dalam RTRW, tentu tidak lepas dari kapasias sang penyusun dalam memahami PRB. selain faktor "malas" memeras otak atawa sekedar berdiskusi dengan para penggiat PRB. Hampir tidak pernah ada kabar, penggiat PRB yang saya kenal bercerita diajak diskusi dengan para konsultan RTRW. Cerita yang ada, ketika mereka ingin melibatkan diri pun, mereka kesulitan. sekalipun mereka berkawan karena satu kampus...

PRB dalam Rencana Tata Ruang
Harus diakui, belum cukup mainstreaming PRB dalam UU penataan ruang. PRB dalam UU No 26/07 baru ditempatkan sebagai ancaman dari alam. UU tersebut juga terlalu gegabah dengan menyatakan "cukup jelas" dalam penjelasan pasal. Kondisi berimplikasi pada pasal turunan, juga pelaksanaan penyusunan RTRW dilapangan.

Aceh, Jogja dan Sumatra Barat serta Papua adalah contoh tragis. wilayahnya yang telah diporak porandakan oleh bencana, ternyata tidak menunjukan "penyesalan" salah urus wilayah. Rencana Tata ruang tentu salah satu biang atas bahaya yang terjadi berubah menjadi bencana maha dahsyat. tidak terpetakannya kawasan rawan bencana secara spesifik, menyebabkan pemanfaatan ruang tidak disesuaikan dengan kondisi ancaman. tidak ada upaya maksimal sebagai bentuk reduksi risiko bencana. sampai terjadinya kejadian luar biasa dengan mengorbankan jiwa, harta, mata pencaharian, fasilitas publik maupun lingkungan.

kejadian bencana yang luar biasa, seharusnya menempatkan pemerintah daerah menjadi belajar. apa yang mereka abaikan, telah menyebabkan malapetaka. pengembangan kawasan pada kawasan rawan bencana (kota) secara otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi. tidak dilakukan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Bahkan informasi jika kawasannya rawan bencana pun tidak terdengar. Jika ditengok lebih jauh... dalam tata ruang yang ada, yang dibuat para cerdik pandai perguruan tinggi nan terkenal, tidak menyebutkan kawasan pesisir barat - utara aceh sebagai kawasan rawan bencana gempa dan tsunami. pada sepanjang bantul-klaten merupakan kawasan rawan gempa. juga wilayah padang..

RTRW sebagai acuan dasar arah pembangunan dan peruntukan ruang juga menjadi dasar keluarnya perijinan, termasuk ijin mendirikan bangunan (IMB). ketika dalam tata ruang tidak memasukan kerentanan yang ada, maka tidak ada halangan instansi pemda memberikan ijin pada siapaun. tidak ada catatan khusus.. karena daerahnya dianggap aman. Lebih celaka lagi, yang dilakukan Pemda Bantul. Kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, dirubah menjadi kawasan industri. kawasan lindung yang melekat pada kawasan rentan bencana dihilangkan melalui amandemen Perda. kelambanan investastor mengisi tawaran Pemda Bantul, sedikit menyelamatkan investasi ketika gempa berkekuatan 5,9 sr memporak porandakan bantul, termasuk kecamatan piyungan yang telah berubah status menjadi kawasan industri (kawasan strategis Kabupaten).

Saat ini, akibat dari terjadinya bencana besar, UU mengamanatkan untuk menyusun ulang rencana tata ruang.
"Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala
besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan
batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun" (ps 20 ayat 5. Pasal serupa berulang berlaku di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Karena ada pemicu, apakah RTRW yang disusun ulang telah menempatkan ancaman bencana sebagai ruh dari tata ruang yang dibuat? apakah konsultan yang mendapatkan mandat penyusunan, dengan kesadaran tinggi pun menempatkan mandat tersebut diatas mandat administrasi dan ekonomi? apakah juga tidak ada pesanan khusus dari Pemda, untuk tetap ngotot menjual aset-aset alam demi PAD?

Kajadian bencana skala besar seharusnya ditempatkan sebagai satu refleksi atas kejadian-kejadian bencana lainnya. besar atau kecil sebuah kejadian bencana, tetap merupakan bencana. yang menyengsarakan warga negara, merusak lingkungan dan tentu akan menguras anggaran negara. selain gempa dan tsunami di aceh, telah nyata terjadi kejadian banjir bandang, lognsor, wabah, kegagalan teknologi, konflik satwa. Bahkan kejadian banjir tahun 2007 di aceh tengah, aceh utara, sigli, pidie dan lhoksuemawe menyebabkan ratusan ribu warga negara mengungsi. artinya, bencana banjir tersebut masuk katagori sangat besar.

Ancaman bencana lain selain gempa dan tsunami tentu harus menjadi perhatian dalam penyusunan RTRW. Namun apa yang terjadi. dari draft yang disusun melalui BRR (tentu ada konsultan dari perusahaan yang orangnya diambil dari perguran tinggi) sangat dangkal. Bahkan pada proses pembangunan kembali di tapak bencana gempa dan tsunami sendiri. RTRW sebagai media pengurangan risiko bencana sama sekali tidak muncul. Bencana hanya dipahami sebuah kejadian alam yang merusak dan membunuh.

Tidak berbeda dengan daerah lain. Jogjakarta sebagai kota pelajar pun melakukan hal yang sama. gempa, tsunami, eruspi gunungapi, banjir, longsor maupun angin ribut serta wabah tidak ditempatkan sebagai ancaman bencana yang harus diminimalisasi risiko melalui rencana tata ruang.

Dari proses penyusunan RTRW, khususnya pada kawasan yang telah mengalami dahsyatnya bencana hampir semuanya dilakukan secara tertutup. Publik dihadapkan setelah dokument RTRW selesai dan mulai dibahas di DPRD. Bisa ditebak... pembahasan ditingkat legislatif lebih mementingkan posisi formal. Bisa jadi.. sang legislatif sendiri tidak mempunyai cukup kapasitas membaca dan menganalisis dok. RTRW yang diajukan eksekutif. Mau tanya.. malu... dikasih masukan sok tahu. apalagi jika di tingkat legislatif sendiri punya kepentingan terhadap pengembangan kawasan.

Keterbukaan, sebuah alternatif
Di era terbuka seperti saat ini, menjadi keharusan semua proses yang Berhubungan dengan kepentingan publik dilakukan secara terbuka. termasuk dalam proses penyusunan dan pengesahan RTRW. siapa konsultan yang ditunjuk pemda, berapa nilainya, kapan waktu dan berapa lama, maupun metode, serta mekanisme komunikasi bisa diketahui publik. proses terbuka seperti ini, jika dilihat dari sisi posisif, justru akan memudahkan konsultan dalam proses penyusunan. karena input dari masyarakat secara langsung dapat diterima, tanpa harus menunggu jalur formal, seperti konsultasi publik atau interview.

Tim konsultan, bisa juga diambil dari berbagai ahli dibawah koordinasi pemda. bukan dilelang kepada perusahaan jasa konsultan. tim penyusun tata ruang, bekerja aas dasar surat keputusan kapala daerah. rekrutment dibuat terbuka dengan persyaratan yang jelas. Untuk memenuhi kebutuhan, tim harus terdiri dari beberapa ahli, termasuk didalamnya adalah ahli pengurangan risiko bencana.

Dengan sistem informasi yang canggih, bukan halangan proses penyusunann yang dilakukan bisa terus disampaikan kepada publik, baik melalui web site maupun melalui media lainnya. Publik yang dapat memberikan masukan, bahkan berkonsultasi dengan tim penyusun melalui media yang disediakan.

Media-media pertemuan ditingkat masyarakat yang telah ada, dapat dijadikan media sosialisasi atau media interaksi tim penyusunan tata ruang langsung dengan publik. selain biaya yang dikeluarkan menjadi hemat, juga akan mendekatkan diri dengan masyrakat.

Sebisa mungkin, RTRW yang disusun bersifat aplikatif. tidak lagi menunggu parturan pelaksana.

DISASTER MAINSTREAMING DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA

2009-02-16T16:34:00.011+07:00

Semilir hembusan angin, berpadu dengan hijau kebiruan laut... begitu tenang. Tak terlihat gulungan ombak yang menakutkan. Beningnya air laut menampakkan pesona terumbu karang nan indah di dalamnya. tentu dengan berbagai ragam keindahan tentunya. selain manfaat yang luar biasa dari kehadiran terumbu karang secara alamiah.. Salah satunya penahan gelombang, termasuk tsunami

Pulau Weh atau lebih dikenal dengan Sabang, hanya salah satu dari ribuan tempat yang memiliki keindahan pantai di Negeri kepulauan ini. Masih ada Bunaken, Raja Ampat, Nusa Ceningan, Karimunjawa, Ujung kulon dll. Dengan luas 121 Km2, pulau Weh memiliki cerita panjang dibalik alamnya nan memikat. Jauh sebelum perang dunia ke dua, pulau sabang telah menjadi tempat penting dunia. Secara alamiah, pulau Sabang telah membentuk palabuhan yang sempurna. tak salah ketika pemerintahan Hindia Belanda mengembangkannya sejak tahun 1881. Pada tahun 1895, Sabang pun menjadi pelabuhan bebas, yang dikenal dengan vrij haven, dikelola Maatschaappij Zeehaven en Kolen Station yang selanjutnya dikenal dengan nama Sabang Maatschaappij. Sabang pun mengalami masa suram, ketika sekutu membombardir wilayah tersebut karena dikuasi Jepang, tahun 1942.

Kemurahan alam tersebut pada pengembangan ekonomi pun dilengkapi pesona lain. Pantai yang menawan dengan terumbu karang yang indah. tidak cukup dengan itu, Pulau Weh ini masih mempunyai danau yang dikenal dengan anek laot. Kesempurnaan pulau weh bak cipratan surga. tinggalah.. bagaimana mengelola anugrah luar biasa ini dapat memakmurkan 26.505 jiwa rakyatnya (bps 2003).

Keindahan membuat hanyut.. terlena.. bahkan lupa daratan. tak peduli keindahan itu berbentuk apa.. termasuk keindahan alam. keindahan yang disediakan alam, menjadikan manusia hanyut dan terlena. Dapat melupakan problem atau hanya sekedar menyegarkan pikiran. dengan alasan itulah, pariwisata dibuat. dicipta untuk membuat manusia dapat melupakan rutinitas yang membelenggu pikiran dan fisiknya.

Adalah kenyataan, keindahan alam yang selanjutnya dikembangkan menjadi tempat2 wisata, kerap berdampingan dengan ancaman bencana. Segarnya alam pegunungan dan hutan, bersanding dengan ancaman erupsi gunungapi, banjir bandang atau longsor. Ini hampir merata pada objek2 wisata yang berkemang di negeri ini. Gunung Merapi, Slamet, Bromo, Semeru, Bahorok, Pacet adalah sebagian contoh kawasan tersebut. demikian juga kawasan pariwisata pantai nan mempesona. gempa dan tsunami pun menempel pada kawasan tersebut.

Selain bersumber dari alam, bencana pun bisa datang dari manusianya. salah urus dan salah kebijakan bahkan lebih mendominasi kejadian bencana 10 tahun terakhir. Banjir dan longsor, tidak lagi bisa dianggap sebagai bencana alam. bencana yang dipicu murni akibat fenomena alam saja. hilangnya atau tidak berimbangnya daya dukung, daerah tangkapan air, alih fungsi lahan atau pengembangan pemukiman pada wilayah banjir lebih besar porsinya dibandingkan curah hujan. pada curah hujan itu sendiri, pun dipengaruhi oleh perubahan iklim, yang penyebabnya adalah akibat manusia.

WISATA ALAM DAN TANTANGAN KE DEPAN
Bali begitu mendunia. Keindahan alam pulau dewata bak menyihir para pelancong untuk sekedar singgah atau berlama2 menikmati pulau seluas 5.808,8 Km2. Diantara sejuta keindahan yang ditawarkan, Bali pun termasuk jalur ring of fire, cicin api yang berpotensi terhadap gempa dan letusan gunungapi. Bali pun menjadi bagian wilayah yang terancam perjalanan lempeng aktif indo-australia, sehingga rentan terhadap kejadian gempa dan tsunami. Laut terbuka yang pada wilayah selatan, menyebabkan Bali pun rentan menghadapi badai dan gelombang pasang.

Kondisi ini sangat disadari paska kejadian gempa dan tsunami di Aceh, akhir Desember 2004. Hampir semua wilayah rentan tsunami kembali dipetakan. berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana tersebut. tidak hanya bali, tapi juga Padang dan wilayah barat pulau sumatra, sepanjang selatan Jawa, sulawesi sampai papua.

Tingginnya tingkat kerentanan, tentu menjadi tangan yang berat bagi pengambangan pariwisata. Telah menjadi pelajaran, bagaimana Pukat dan daerah wisata di Thailand menerima dampak akibat bencana tsumani. Juga daerah wisata di Kamboja, Indonesia; Aceh, Pangandaran, Kebumen, Cilacap, maupun Parangtritis. Wilayah yang menawarkan kenyamanan, justru menjadi mimpi buruk. tidak adanya early warning system, jalur evakuasi atau arahan2 untuk penyelamatan, menyebabkan korban bergelimpangan. demikian juga dengan bangunan2 yang tidak menyesuaikan sebagai bagian dari mitigation and preparedness.

Selain bencana yang dipicu alam, pengambangan pariwisata pun dapat terusik oleh ancaman lain. Konflik dan keamanan (termasuk terorisme) dan wabah dapat membuat sektor pariwisata tiarap. Segala keindahan alam dan kelengkapan struktur dan infrasuktur tak berarti apa2. Larangan kunjungan negara2 maju sebagai bentuk tanggung jawab negara melindungi warganya semakin memojokan selain informasi yang saat ini tidak lagi mengenal batas jarak dan waktu. saat ini kejadian, detik berikutnya informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh orang di dunia.

Menjadi keharusan bagi setiap wilayah yang mengembangkan pariwisata menyiapkan upaya maksimal perlindungan dan penyelamatan bagi wisatawan. perlindungan terhadap tamu2 daerah kunjungan wisata, secara otomatis seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan upaya melindungi dan menyelamatkan warga negaranya sendiri. Komunitas yang menjalani hidup dan kehidupannya di wilayah tersebut. segenap upaya tersebut meliputi upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Mitigasi non struktural maupun struktural harus menjadi bagian dari upaya pengembangan pariwisata.

Peta bahaya dan risiko, jalur evakuasi, tempat-tempat evakuasi, peringatan2 ancaman bencana maupun sistem peringatan dini adalah hal mutlak yang harus ada. demikian juga buku2 saku atau practice tools tentang; apa, bahaya, risiko dan dampak serta apa yang harus dilakukan menjadi bagian yang harus dipahami setiap orang yang berkunjung ke wilauah tersebut.

pusat informasi pariwisata, hotel, restoran, souvenir shops, maupun kantor2 pemerintahan harus menjadi bagian dari upaya reduksi risiko bencana. menyediakan informasi lengkap atas upaya PRB. dengan kemasan yang cantik dan bahasa yang menarik, informasi penting ini tidak lagi menjadi teror. tapi menjadi bagian pembelajaran plus yang diterima wisatawan atas PRB. karena selain bahaya atau ancaman yang disampaikan, berbagai fasilitas penyelamatan atau upaya penyelamatan pun melengkapi informasi yang disampaikan. termasuk komunitas tanggap bencana atau komunitas yang mengembangkan pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat.

Ancaman tersembunyi
Disadari, pariwisata adalah sektor yang sangat rentan gangguan. sedikit saja isu negatif dapat mempengaruhi kunjungan wisata. Gosip terjadinya gangguan keamanan, secara cepat akan menyebabkan negara-negara maju akan membuat larangan atau peringatan kapada warganya. Demikian juga dengan wabah. Flu burung dan demam berdarah misalnya, secara cepat menyebabkan kunjungan wisata merosot tajam.

Selain yang bersifat terbuka, kerentanan pariwisata pun terjadi akibat pengalaman buruk. Perlakuan yang tidak mengenakan, tidak rasional dll akan menyebar dengan cepat. mempengaruhi agenda kunjungan wisata. Banyak kasus atas perlakukan atau suasana tidak nyaman terjadi tanpa terduga. penipuan, pencurian, perampokan, pelecehan sexual bahkan pemerkosaan.

Mulai tumbuhnya kepedulian lingkungan pada warga negara maju, pun akan mempengaruhi nilai dari kawasan pariwisata. Kerusakan lingkungan yang terjadi menuju tempat wisata berpengaruh besar untuk pengembangan wisata ke depan. Kondisi ini yang kerap tidak disadari Pemda atau pemerintah dalam pengembangan pariwisata secara general. Mereka masih menganggap, pengembangan pariwisata hanya ditentukan oleh promosi dan kelengkapan akomodasi-struktur dan infrastruktur serta jaringan transportasi.

Militer; keteribatan dalam Pariwisata dan PRB
Kehadiran militer maupun kepolisian pada sebuah wilayah kerap mengusik pikiran. ada yang senang, karena wilayahnya akan aman dari gangguan ketertiban, ada juga yang sinis karena akan memunculkan masalah baru. Bahkan ada juga yang secara terang2an menolak kehadirannya. Banyaknya persoalan atas kehadiran militer yang disandarkan atas kepentingan, menjadi alasan banyak pihak mengkritisi kehadiran militer, apalagi dalam jumlah diluar batas normal. ada apa dengan kehadian mereka?

TNI bagian dari rakyat, manuggal abri/tni dengan rakyat atau bakti TNI belum mampu menutup banyaknya keterlibatan oknum TNI dalam berbagai masalah. Illegal logging, penyelundupan atau perdagangan satwa langka dilindungi, backing kegiatan illegal (perjudian, prostitusi), atau sekedar menjadi kaki tangan pengusaha adalah diantara kerja2 TNI di luar tugas pokok, mengamankan negara.

Hal yang membuat blunder adalah, korsa TNI-Polri yang begitu tinggi. loyalitas institusi yang berlebihan, kerap menutup mata kesalahan2 yang dilakukan para oknum. Para komandan, kerap mati2an membela berbagai kesalahan yang dilakukan para anggotanya. dilain sisi, sikap ini merupakan bagian dari upaya menyelamatkan diri dari tanggung jawabnya sebagai pimpinan. dan ini terjadi secara terstruktur, sampai ke tingkat yang paling atas.

Tidak atau lemahnya penegakan hukum dikalangan TNI-POLRI, menyebabkan kelakuan menyimpang anggota TNI-POLRI terus berlanjut. tidak ada efek jera karena hukuman bahkan sistem akan mem-back up nya, sekalipun mereka melakukan kesalahan terhadap rakyat atau warga negara lain.

Menghadapi tingginya ancaman bencana yang begitu komplek serta upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor wisata, ada banyak peran TNI-POLRI, tanpa melepaskan mandat utamanya.. membela dan mengamankan NKRI.

bersambung.....

TRAINER OR FACILITATOR???

2009-02-05T12:40:00.002+07:00

Udara begitu panas. sinar matari bak berencana membakar isi bumi. Namun, diruangan berpendingin... panasnya suhu dari matahari tak sampai menyentuh kulit 35 orang yang berkumpul disana. sebaliknya, rasa sejuk menyelimuti ruangan. rasa nyaman yang diciptakan salah satu ruang hotel diharapkan membantu konsentrasi manusia-manusia yang sedang belajar menjadi seorang fasilitator...

"Menjadi fasilitator itu gampang... asalkan ada kemauan; belajar, sabar, berpihak kepada kepentingan masyarakat... dll, semua bisa melakukannya". Begitu kira2 dari trainer yang enggan di sebut seorang trainer. alasannya simple... "sejujurnya.. saya belum mampu jadi trainer. tapi kalau jadi fasilitator, gak ada masalah..".

Mengapa banyak orang lebih suka disebut fasilitator di bandingkan seorang trainer? Bener gak sih jadi fasilitator itu lebih gampang dari pada jadi trainer?
Ini dah lama membuat aku tergelitik... benarkah? apakah manusia2 yang telah merasa mampu menjadi fasilitator bener telah memahami posisinya, perannya.. tentu lengkap kemampuannya sebagai seorang fasilitator...

Ini sebenernya bagian dari perjalanan hidup.. sejak awal tahun 90'an. Pertama-tama, bangga menjadi instruktur diklat pencinta alam.. setelah sebelumnya selalu jadi peserta diklat kegiatan petualangan. dari mulai belajar survival di gunung gede, latgab SAR di gunung Cireme, trus masuk organisasi pencinta alam "MAPALASKA". Mengenang masa lalu... wissshhhhh... buangga gak ketulungan ketika dipercaya jadi seorang instruktur materi survival. selain emang pengetahuan dan ketrampilan hidup dialam bebas dah lama aku pahami, juga pernah prektek juga gara2 nyasar 21 hari di Ujung Kulon.

Kebanggaan masih terbayang, ketika pertama juga punya kesempatan sebagai narasumber materi lingkungan hidup, diluar komunitas aktifis. juga saat berkesempatan menjadi trainer untuk training PRA... Ya.. masih lekat deh rasa bangga itu. setelah sebelumnya... cuma jadi peserta ajah.. jadi peserta seminar, peserta workshop, peserta pelatihan, peserta kurus dll.

Tapi ketika mencoba mengingat2... kapan pertama kali jadi fasilitator??? rasanya kok sulit.. kapan awalnya.. dan mungkin berakhir sampe kapan juga...

Berawal dari racun tikus...
berita tentang sebuah pelatihan yang "memikat" menjadi pembicaraan di WALHI eknas. Ya, saat itu... aku masih bekerja di WALHI as manajer management risiko bencana. Pelatihan menjadi fasilitator handal. Dani Munggoro "sang racun tikus" itu. mencoba mengenalkan pola vibrant facilitator dengan kendaraan Inspirit Inc.

Mencoba mengingat2... ya.. ya.. pernah dulu waktu di WALHI Jogja mendapatkan undangan mengikuti training ini di Bali. but.. so sorry... muahhhaallllllll boooo.... Waktu itu, gileeee... di jogja yang namanya training gak pernah harus pake bayar. yang ada... malah kita dpt ganti uang transport. dan kalau beruntung.. dapat pula perdiem. kalau menggunakan sedikit akal culas... bisa dpt bonus. naek bus or kereta, pake tiket pesawat... mmmm... lumayan thoooo....?????

Ya.. ya... beruntung juga sih.. karena nyari dana untuk program Aceh lagi gampang2nya... WALHI pun dpt dukungan dari HIVOS untuk ngadain 3 kali putaran training "vibrant facilitator"; dua kali di Aceh dan sekali di Medan. pesertanya, tentu anggota walhi aceh dan sumut plus mitranya Hivos.

Dari racun tikus itu lah... peserta semua menjadi paham.... ada beda yang sangat signifikan antara trainer/pelatih, fasilitator dan narasumber. Namanya trainer, tentu peran dan posisinya melatih dari proses pelatihan. dalam sebuah pelatihan, bisa jadi ada narasumber. fungsinya.. menjadi orang yang memberitahu atau sekedar share pengetahuan dll berkaitan dengan sebuah topik. Namanya juga narasumber, sooo pasti.. dia harus expert dibidangnya. Lalu... fasilitator sendiri? fasilitator adalah orang yang bertugas membuat mudah sebuah proses pertemuan, dialog, diskusi, dll. fasilitate sendiri konon berasal dari bahasa yunani, fasil.. yang artinya memudahkan..

Beberapa hal penting dari fasilitator adalah.. konten netral. artinya menghilangkan subyektifitasnya. apalagi mengarahkan pertemuan sesuai dengan kemauannya dia.. mmmm.... dan yang penting.... seorang fasilitator harus mampu merubah suasana negatif (bosan, jenuh, suntuk, ngantuk dll) menjadi suasana penuh suka cita. mempu merubah pikiran peserta yang pasif menjadi inovatif..
sebuah tantangan berat... (kalau gak dibilang... susah juga yaaa??????)

Trainer atau pelatih adalah untuk mengajarkan sesuatu agar orang tersebut bisa, punya pengetahuan dan kemampuan singkatnya. Pelatih atau trainer boleh dibilang sama dengan guru.. yang mengajarkan sesuatu agar si peserta paham dan tahu.. fasilitator... gak harus. karena yang dikejar adalah hasil dari pertemuan tersebut. entah itu berupa kesepakatan.. kesepahaman.. or.. sebuah konsep.

training of trainer vs training for facilitator...
dari banyak kasus yang ditemui, sepertinya "judul" fasilitator lebih familier dibandingkan trainer. lebih berwibawa menggunakan nama fasilitator dibanding trainer. kondisi ini kerap menjebak... tanpa memahami substansinya. atau kadang juga, tujuan yang hendak dicapai.. ya gak jelas juga. Maunya apa?????

Kami ingin mencetak seorang fasilitator lapang yang handal. yang mampu memfasilitasi dan mengorganisir masyarakat lokal untuk mereduksi risiko bencana. untuk itu... kami akan mengadakan TOF (Training of Facilitator). kami Belum butuh mencetak trainer...
Ini salah satu percontohan saja, bagaimana ketidak jelasan output dan objective menyebabkan kerancuan sebuah proses pelatihan. karena yang ada dilapangan, gak cuma masyarakat lokal, tapi bisa juga organisasi, atau hanya berupa komunitas saja.

Karena yang akan dicetak adalah seorang yang mempunyai kemampuan mengorganisir masyarakat serta mampu memfasilitasi berbagai pertemuan.. dipilihkan paket instant. materi dasar tentang DRR + community organizing + teknik fasilitasi. waktunya... bisa dibuat didasarkan atas pesanan juga. Tentu beserta bumbu pembenar.. misalnya.. peserta diasumsikan dah tahu tantang DRR, punya pengalaman mengorganisir masyarakat plus pernah juga memfasilitasi berbagai kegiatan. faktanya benar atau tidak, gak penting juga... karena, yang penting.. ada pembenar, jika training tersebut cukup dilakukan 5 atau 7 hari, dengan masa belajar efektif 6 jam.

Agak diabaikannya latar belakang peserta, bisa jadi pelatihan tersita untuk materi dasar itu sendiri. sisanya.. ya dibagi dua.. CO dan teknik fasilitasi. Beberapa pensiasatan keran juga dilakukan. misalnya... dengan memberikan materi yang akan diberikan kepada calon peserta, atau dibuat semodel pre test.

Hal yang menarik adalah, selain proses training itu sendiri yang kadang gak nyambung.. jauh dari output (karena out put juga kadang gak jelas juga...), adalah posisi si pemberi materi. Berperan sebagai apa? fasilitator or pelatih???? sekalipun gak begitu penting penyebutan itu dibanding hasil dari porses itu sendiri, tapi menjadi penting ketika digali lebih dalam... seberapa siap dia memerankan diri sebagai trainer atawa facilitator?

Lah.. kalau yang ngasih training aja gak dong posisinya... gimana dia mau mencetak para peserta pelatihannya tho....???? jadi.. penting-penting gak penting dongggg...???

Pola Instant... bikin ruwet
Pola instant, memang saat ini gak cuma milik mie instant kaya supermie, indomie dan yang sejenisnya. dari jenis makanan instant sendiri, sekarang dah macem2. sampe2, makanan tradisional pun dikemas dalam pola instant.. tiwul instant... by indofood.

dalam kehidupan sehari-hari, pola instant betul2 menjadi racun dan telah merubah sosial kultur. sebelumnya, untuk mengundang warga dalam pertemuan dilakukan dengan cara mendatangi warga satu persatu. dalam pertemuan tersebut, terjadi interaksi sosial. sekarang.. cukup kirim sms. demikian juga pada pola pertanian. Sebelumnya, pupuk harus dibikin sendiri, demikian juga pestisida dan benih. Lah sekarang.. mohon pangapunten... mending beli aja di toko, tinggal lep... kata dedy mizwar sih. sehingga, menjadi masalah bessssaaarrrrr, ketika terjadi kelangkaan pupuk, benih atau pesitisida. bukan ditempatkan sebagai peluang untuk kembali pada pertanian selaras alam.

Pola instant.. juga terjadi pada proses capacity building for community empowering. sekedar beromantisme... untuk mempelajari PRA, dasar2nya dibutuhkan waktu tiga bulan. peserta training selain mempelajari berbagai alat PRA, juga diberi penjelaskan secara paripurna.. substansi dari PRA itu sendiri. titik tekan.. PRA hanya alat.. bukan tujuan. lalu dari sembilan alat PRA yang sakti mandra guna.. tidak harus juga dipake semua. antar alat bisa saling melengkapi datanya. mendatangi warga, bukan mengumpulkan warga. sebelumnya, harus ada analisis sosial dilokasi tersebut... dan bla.. bla.. lainnya.

sekarang nihhhh... PRA cukup dibikin tiga hari saja. trus peserta pelatihan diminta (karena sebagai RTL) untuk mempraktekan di desanya masing-masing. Kelucuan kerap terjadi disini. sebagai orang lokal, peserta yang lagi praktek kerap memposisikan dirinya sebagai orang luar. Nanya ini itu kepada tetangganya sendiri. atau.. kalau dah kecapean.. dipilih cara instant juga.. peserta mengisi data-data yang dibutuhkan.. beres tho... karena hasil PRA sendiri kerap hanya diposisikan sebagai bahan verifikasi project. atau.. PRA diposisikan sebagai studi. weleh.. welehh... cilaka thoooo.....?????

pendekatan instant sebetulnya juga gak lepas dari para aktor2 pelaksana project. lembaga donor, minta cepat dengan dana seminal mungkin. si pelaksana project yang ketakutan gak dpt project.. akhirnya manut maunya si lembaga donor. demikian juga si orang yang ketiban puluh untuk jalanin kegiatan yang di setting jadi instant.

Bagaimana mungkin, sebuah organisasi yang belum pernah mempelajari DRR secara sistematis, bisa langsung bikin kegiatan TOF? kenapa bisa begitu???
berawal dari si pemilik organisasi yang merasa mampu (lebih tepatnya gengsi), harus mempelajari DRR dari dasar. pengalaman lapangan dah cukup lahhhh... tiap bencana selalu melakukan response thooo... si donor, seneng juga kasih duit langsung untuk membiayai TOF. celakanya.. si trainer atau fasilitator.. juga seneng jalaninnya.. karena waktunya jadi singkat dengan bayaran yang sama..

klops.. and klops..

tantangan ke depan.. bukan lah persoalan instant atau pembedaan nama fasilitator atau trainer. tapi kembali ke capaian yang hendak dicapai. what is results for that?
menjadi menarik justru, jika kita bersama mampu menciptakan berbagai inovasi baru dalam proses training atau workshop. kalau emang evektifnya bisa dihasilkan dalam waktu singkat.. kenapa harus berlama2. but... jangan korbankan peserta atau siapapun karena ke sok tahuan kita atas sesuatu.

TRAINER OR FACILITATOR BRO... up to u....

Tsunami drill, kesiapsiagaan dan pengelolaan sumberdaya lokal

2008-12-27T10:00:00.005+07:00

Ratusan pasang kaki memenuhi jalanan seiring suara sirine melengking dari spiker mesjid. Tidak biasanya. spiker sebagai alat pengeras suara di Mesjid umumnya mendendangkan suara adzan, sebagai panggilan atau tanda umat muslim beribadah. Namun pagi itu, 24 Desember 2008, yang kelur adalah pengumuman terjadinya gempa yang berpotensi tsunami. Meminta warga untuk waspada dan bersiap melakukan evakuasi.

Ada hal yang menarik dari proses tsunami drill atawa simulasi evakuasi kejadian tsunami di pantai selatan Yogyakarta ini. penggunaan media komunikasi peringatan tsunami dengan menggunakan fasilitas masyarakat. Spiker mesjid. inovasi yang luar biasa, mengingat hampir disetiap kampung2 (yang mayoritas beragama Islam) di negeri ini memiliki tempat mushola atau mesjid. dan hampir dipastikan, setiap mushola/mesjid memiliki pengeras suara. Sehingga pesan atau peringatan kejadian yang berpotensi bencana dapat dengan cepat sampai ke masyakarat yang membutuhkan. seberapa efektif inovasi made in bantul tersebut dirasakan masyarakat? "ini baru ujicoba mas", "kekurangan yang ada lewat simulasi ini, akan menjadi masukan dan perbaikan ke depan", Taufik, salah satu Pokja Kabupaten Bantul menjelaskan.

"Suara peringatan dari spiker tidak jelas, kemresek...", "jangkauan spiker tidak sampai ke masyarakat yang jauh dari mesjid..", "spiker gak bunyi juga lho pak..", begitu komentar saat evaluasi tsunami drill paska kegiatan yang dihadiri para petinggi penanggulangan bencana negeri ini. Ada BPPT, BNPB,LIPI, BMG dll. Juga bumbu-bumbu lainnya. seperti orang2 yang bertugas di Pusdalops masih terlihat gugup atau terlalu santai, info yang mendahului dari satu instansi, atau ditingkat masyarakat sendiri...

Wajar... begitu kalau kita melihatnya dari kacamata positif. "lah wong waktu persiapannya mefet kok mas. sekalipun rencana ini sudah lama, tapi kami juga melakukan hal yang lain untuk persiapan. dari mulai sosialiasi, sampai menyiapkan perangkat. justru dari drill ini kita akan mengetahui, apa kekurangan yang ada untuk dibenahi". komentar santai dari salah satu Pokja bisik2 disela evaluasi yang sebagian besar menggunakan pendekatan negatif, alias menghakimi..

Memobilisasi ribuan orang bukan perkara mudah. siapapun menyadari itu. apa lagi ditambah dengan mengkonsolidasi berbagai instansi yang terbiasa bekerja secara parsial. Terbiasa tertib bekerja sesuai juklas dan juknis atawa tupoksinya sendiri-sendiri. Tambahan lainnya yang kerap membuat negeri ini kacau balau mengelola sesuatu yang bersifat massal atau besar,pemerintah atau orang-orang pusat yang bermain dengan pikirannya sendiri. Pikiran wong pusat dan mengabaikan dinamika daerah. dan.... melembar 90 % kesalahan kepada wong daerah dengan tudingan.. gak punya kapasitas.

Simulasi evakuasi kejadian tsunami yang diperkirakan melibatkan 2000 ribu sebagian masyarakat pesisir selatan Yogyakarta sangat menarik menjadi proses belajar. Belajar, bagaimana masyarakat yang tinggal pada wilayah rawan bencana mempunyai kapasitas dan kesiapsiagaan tinggi menghadapi ancaman yang ada. Belajar bagaimana sumberdaya yang ada ditingkat lokal dapat dikelola dan bermanfaat untuk menyelamatkan diri secepat mungkin. Belajar juga, bagaimana orang lokal saling berbagai (pengetahuan dan keterampilang), saling membantu dan mengorganisir diri. pada tataran pemerintahan, proses ini menjadi pembelajaran, bagaimana pemerintah menjalankan mandatnya;"melindungi dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bencana". Refleksi atau mengevaluasi diri tentang peran, sistem atau kebijakan.

Sosialiasi tentang apa, bahaya, risiko dan upaya reduksi risiko tidak harus orang pemerintah yang melakukan sendiri. cukup membekali orang lokal, maka orang tersebut akan berfungsi dan memposisikan diri sebagai fasilitator lokal. Sebagai orang lokal, kesempatan berbagi informasi dan pengetahuan menjadi sangat luas. kesempatan untuk berbagai pun menjadi tak terbatas. coba bandingkan dengan pola sosialisasi "konvensional" yang kerap dilakukan kebanyakan pemerintah. dari mulai dengan judul penyuluhan, sosialisasi sampai kampanye.

Memposisikan masyarakat lokal sebagai kader atau fasilitator lokal merupakan pengelolaan sumberdaya lokal. sama halnya dengan memanfaatkan spiker mesjid untuk kebutuhan lain selain panggilan ibadah, pengajian atau pengumuman. Inovasi cerdas tersebut dapat memangkas anggaran negara dalam mengadaan alat peringatan dini sebagai bagian dari early warning system. Berapa negara diuntungkan dengan inovasi sederhana made in Bantul dengan dukungan GTZ ini? Sebagai perbandingan, satu alat tanda peringatan dipatok seharga 750 juta - 1,2 milyar. sedangkan made in Bantul-GTZ antara 15 - 20 juta. Boleh lah ada keunggulan dari sirine canggih nan mahal ini karena dapat menjangkau 2 Km. Tapi jika diperbandingkan lagi dengan biaya perawatan, kemampuan peneglolaan dan perawatan tentu penghematan anggaran yang diambil dari uang rakyat ini akan berlipat-lipat lagi.

Mencermati Jalur Informasi
Belajar dari pengalaman, kejadian tsunami waktunya singkat. Dari informasi yang didapat BMG melalui geteran gempa yang terjadi dilautan dan reaksi gelombang laut berkisar 30-60 menit - 2 jam. BMG membutuhkan waktu 6-10 menit untuk menganlisis gempa yang terjadi berpotensi tsunmai atau tidak. 30 - 60 menit adalah observasi awal (alam_ ternadi tsunami/kedatangan gelombang pertama). 1 - 10 jam berikutnya potensi tsunami berakhir.

BMG sebagai pusat peringatan dini tsunami nasional berfungsi memantau gempa dan tsunami berdasarkan data=data yang dikumpulkan dari jaringan stasiun seismik nasional dan internasional, sistem pelampung (Bouys), dart dan pengukur pasang surut (tide gauges). selanjutnya mengelola data dan mengambil keputusan untuk menyebarkan informasi gempa dan peringatan tsunami berupa ifo gempa. BMG,menyebarkan informasi peringatan atau pembatalan. BMG regional daerah (yogyakarta untuk daerah DIY), mendukung fungsi teknis dengan menyebarkan info gempa dan peringatan tsunami kepada pemangku kepentingan.

PUSDALOPS (Pusat pengendalian operasi) sebagai pusat peringatan daerah (dalam hal ini Kab. Bantul), dirancang untuk mampu mampu merima peringatan dari BMG, mengalisis isi peringatan, membuat keputusan perlunya masyarakat beraksi dan menyebarluaskan peringatan kepada masayrakat.

Gempa dan tsunami sebagai bahaya berpotensi menjadi bencana memiliki karakteristis khas. Tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. dan ini kerap menjadi dilematis bagi pengambil keputusan. Hasil analisis bisa saja salah. Bagaimana jika tanda peringatan terlanjur dibunyikan namun tidak terjadi tsunami. Tentu Pemerintah akan menjadi bulan-bulanannya masyarakat. atau kalau hal tersebut kerap terjadi, bisa saja warga akhirnya tidak percaya lagi dengan tanda peringatan, sekalipun itu benar.

Menyusun strategi, mengumpulkan kekuatan
Banyak tantangan ke depan. Persoalan yang muncul di depan mungkin hanyan bagian kecil yang akan dihadapi tim atau pemerintah dalam menjalankan mandatnya. untuk itu, perlu dibangun strategi sekaligus menggalang kekuatan yang ada. Kebiasaan pemerintah yang hanya memanfaatkan sumberdaya sendiri harus segera ditinggalkan. berganti dengan meneropong sumberdaya yang ada disekelilingnya, terutama ditingkat masyrakat sendiri.

Pemanfaatan spiker mesjid sebagai alat peringatan dini hanya satu contoh, bagaimana sumberdaya lokal dapat dimanfaatkan maksimal. demikian juga tenaga lokal menjadi fasilitator membngun kesiapsiagaan untuk masyarakatnya sendiri. tentu masih banyak aset-aset lain atau sumberdaya yang bisa dikelola sebagai kekuatan.

Dilematis yang akan dihadapi bukanlah masalah. tapi merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan menyodorkan strategi dan keseriusan maksimal. salah satunya adalah kapasitas dari pengelola ditubuh pemerintah dan sarana pendukungnnya.
selain kesiapsiagaan yang telah dilakukan, pun banyak upaya lain yang bisa dilakukan warga masyarakat bersama pemerintah dan sektor swasta.

Disaster drill atau saya lebih suka menyebutnya dengan simulasi evakuasi telah memberi pelajaran bagi kita semua. Swasta pun dapat terlibat secara aktif dalam proses terebut. demikian juga organisasi kemasyarakatan. bahkan organisasi hobby.. off road community dll.

tapi... dimana LSM lokal yaaaa???????

CBDRM; antara bangga dan sedih

2008-09-20T00:23:00.000+07:00

suasana petemuan sedikit kaku.. bahkan terkesan tegang.. suara tak senang memenuhi ruang pertemuan tanpa AC. suasana panas bertambah panas. Gak usah pake ngetes segala. pertemuan ini tidak untuk me-ngetes. ada petemuan lain yang lebih tepat untuk itu...

Pertemuan itu semakin menegaskan, bagaimana perkembangan CBDRM yang sedang naik daun. saat banyak lembaga donor dan international NGO's menempatkan sebagai isu utama. secara otomatis, local NGO's pun ngekor apa yang menjadi trend dikalangan lembaga donor. karena... memang sumber penghidupan mereka satu-satunya adalah lembaga dana. sehingga wajar.. kemana pun angin ditiupkan lembaga dana, kearah sana juga sebagian besar NGO lokal menuju. salah kah????

Tentu tidak. karena salah satu tujuan dalam menjalankan program adalah mengangkat sebuah isu menjadi pola pikir yang selanjutnya menjadi pola tindak. raising awarness atau public awareness adalah salah satu kegiatan yang selalu nempel apapun jenis project nya. artinya,, mengangkat isu menjadi arus utama adalah salah satu output. apalagi dalam upaya pengurangan risiko bencana di negeri dengan sejuta ancaman.

Sebuah sukses besar tentunya ketika banyak kelompok masyarakat sipil kini membecarakan disaster risk reduction dengan bumbu community base. Berbeda 10 tahun yang lalu, sungguh langka ada LSM lokal menjalankan kerja-kerja pengelolaan bencana. Langka dan terampat langka karena tidak banyak lembaga donor atau INGO's yang punya program management bencana. Cuma LSM nekat aja yang mau ngurusin kerentanan masyarakat yang tinggal pada daerah berisiko. entah itu gunungapi, daerah rawan banjir, longsor atau gempa dan tsunami. Nekat, karena dana yang didapat dari lembaga donor tidak dapat menutupi kebutuhan project itu sendiri. alih2, ya harus nombok..

Kejadian bencana gempa yang diikuti gelombang tsunami telah membuka mata dunia. termasuk mata lembaga donor untuk menempatkan isu pengelolaan risiko bencana sebagai salah satu focus yang harus ditangani. Bertaburnya dolar, euro, yen sampe dinar ke negeri serambi Mekah mendorong banyak anak negeri ini segera belajar cepat tentang pengelolaan bencana. Karena, peluang kerja terbuka lebar. puluhan bahkan mungkin sampai mencapai ratusan trilyun harus dihabiskan sebagai upaya membangun kembali Aceh paska luluh lantak dihantam bencana. tidak perlu genap pengetahuan dan skill, apa lagi pengalaman. karena disadari, isu pengelolaan bencana masih baru. sedangkan kebutuhan SDM untuk menghabiskan dana yang telah terlanjur terkumpul sangat besar.

Berbondong-bondonglah atret isu dan focus lembaga dan kalangan aktivis. sebelumnya, menangani pendidikan, anak jalanan, demokrasi, kesehatan putar arah. tidak hanya aktifis, para dosen, mahasiswa maupun pengangguran pun berlomba mereguk nikmatnya peluang untuk berkarya secara riil pada dunia DRM.

Kembali lagi.. sukses besar telah diraih para penggiat DRM. kejadian mega bencana telah membantu mereka yang sebelumnya ter-mehe2 mendorong isu DRM. di acuhkan para Pemda atau Pemerintah pusat saat menyampaikan pentingnnya kebijakan khusus PB.

saking seksinya isu DRM paska mega bencana tsunami, DPR yang sebelumnya pasif menggunakan haknya membuat undang-undang bereaksi cepat. DPR dengan gagah perkasa mendeklarasikan akan menggunakan hak inisiatif mengajukan UU. RUU PB dengan bumbu cepat saji. 6 bulan ditargetkan RUU ini akan menjadi kebijakan resmi negeri bencana.

ternyata oh ternyata.. sesumbar itu lewat tanpa bukti. target enam bulan menjadi dua tahun. seperti umumnya RUU lainnya, akselerasi sampe menjadi UU butuh gizi dan vitamin. dan RUU PB mengalami gizi buruk. sehingga tim DPR maupun pemerintah pun ogah2an untuk membahas dan menyelesaikan RUU ini. maklum saja, selain dana penyusunan RUU dari pemerintah yang memang standard, vitamin dari luar hanya di dukung oleh INGO's yang dititipkan lewat LSM lokal. Sangat wajar kalau tim mengalami gizi buruk. berbeda dengan penyusunan kebijakan ekstraktif yang didalamnya terselip gizi dan vitamin super dari para sponsor.

Hal yang sungguh menyedihkan tentu kaitan dengan substansi. ternyata, DRR masih belum dianggap penting dan menjadi prioritas negara. sebagai wujud tanggung jawab menjalankan mandat kengeraan. Melindungi dan menyelamatkan warga negara dari berbagai ancaman, termasuk ancaman bencana. Hal yang sama tentunya dikalangan masyarakat sipil yang parkir di isu pengelolaan bencana.

tiga tahun lebih bencana gempa dan tsunami di Aceh telah berlalu. dua tahun lebih bencana gempa di jogja terlewati. seharunya, waktu yang tidak sebentar ini telah menepatkan para kelompok masyarakat sipil yang parkir memiliki pengetahuan dan kapasitas dalam management risiko bencana. Para akademisi, yang isinya para dosen, pun jauh lebih mumpuni dalam DRM.

Sebagai sebuah dampak, para penggiat DRM menterjemahkan keahlian dasarnya dengan pengetahuan barunya tentang DRM. ahli transportasi akan membuat konsep baru dengan mainstreaming DRR. para ahli pertanian pun demikian. juga para konsultan penyusunan tata ruang. apalagi mereka itu dijadikan sebagai pelaku proses pembangunan kembali.

Kenyataan yang terjadi... substansi DRR belum sepenuhnya nyangkut. apalagi dengan pendekatan community base. Para kelompok masyarakat sipil yang atret atau parkir, lebih banyak menempatkan diri sebagai penerima manfaat. yaaa.. penerima manfaat para NGO's internasional maupun lembaga donor yang harus menyalurkan dananya untuk isu DRM yang telah dipatoknya.

Pemahaman yang tidak genap dan terlanjur dikampanyekan, seolah menempatkan diri ahli cukup menggelikan sekaligus menyedihkan. apalagi dengan kesombongan, i dont need to up greading my capacity. enough men.. i just need your money to do what i have plan

satu hal yang lebih menyedihkan, pengetahuan dan kapasitas yang jelas bias.. ternyata di amini oleh INGO's yang bertanggung jawab menyalurkan dana dari donor yang mereka peroleh.
what happen man???? are you dont know about community base disaster risk reduction? or.. you dont have a power to change them knowledge and paradigm..
or... you too worried on your project.. you are worry be called... muddle of your jobs..
community base disaster management... nasib mu...
disaster risk reduction... nasib mu juga...

i dont know... back to laptop deh... kata tukul sih...

WABAH, Bencana bukan?

2008-08-14T09:31:00.003+07:00

Flu burung.. begitu menakutkan wabah tersebut. sampai2 muncul larangan memelihara unggas. Bau sangit daging dan bulu2 unggas terbakar ada dimana2. trilyunan rupiah duit negara pun mengalir deras. Belum tuntas flu burung ditanggulangi, wabah lain menyalip. Demam berdarah menyalib di tikungan. korban pun berjatuhan. Salah satunya keponakanku tercinta... yang di diagnosis oleh dokter "kampungan" terserang types. Belum tuntas menangani dua wabah di beberapa daerah... cacar tiba2 muncul. wabah yang pernah di tetapkan telah hilang dari peredaran. WHO sebagai badan kesehatan dunia menetapkan Indonesia bebas cacar, tahun 1974. penyakit yang telah menyelimuti negeri ini sejak tahun 1856. Penyakit sangat menular ini akhirnya dinyatakan hilang dari bumi oleh WHO tahun 1980. Dunia bebas cacar.
Lah kok.. tapi kenapa tiba-tiba tahun 2007-2008 penyakit itu nongol lagi.. dan membawa korban tidak sedikit, terutama anak?
bahkan bayi yang masih dalam kandungan... seperti Muhammad Yusuf. menutup mata sebelum melihat gegap gumpitanya dunia. Meninggal dunia akibat tertular virus varicella-zoster

Malam semakin larut. nyanyian merdu puluhan.. atau mungkin ratusan nyamuk menendang gendang telinga. Jengkel.. tapi tak mampu berbuat apa2. Waktu telah masuk tengah malah. warung-warung kecil telah menutup jendela kecil sekaligus sebagai tepat disply dagangannya. lotion anti nyamuk pun tidak bs di dapat. sekalipun ada... jauhhhhhh....
Jantung seakan berhenti.. ketika RCTI melalui berita malamnya memberitakan tentang wabah Kolera yang terjadi di Papua. tepatnya di Kabupaten Dogiyai. saat itu diberitakan, korban kolera telah mencapai 93 orang. sedangkan data Deptkes mencatat 81 orang. Beda jumlah... akh.. itu biasa di negeri yang lucu ini.

Berita itu mendorong untuk kembali membuka internet. search google, dalam waktu 0,034 detik, terdeteksi 8010 tulisan yang bermuatkan kata yang berhubungan dengan "kolera papua". Sinar harapan menulis, korban kolera telah mencapai 239 orang. hebarnya.. wabah tersebut telah mulai menjangkit sejak bulan April 2008. Sungguh luar biasanya, Wakil Gubernur sampai saat ini belum menerima laporan dari Dinkes Papua atas kejadian tersebut. Lebih luar biasa, Menkokesra pun merasa kaget... kaget dengan berita wabah kolera. wow.... !!!! bisa dibayangkan.. bagaimana lucunya negeri ini khan?
para pejabatnya.. manusia2 terpilih yang diberi tanggung jawab ngurus rakyat... rame2 kaget ketika dikonfirmasi pers tentang sebuah kasus. trus... mandat apa yang dia kerjakan?

Wabah dan response
UU No 24/07 menyebutkan, wabah dan epidemi masuk katagori bencana non alam. Sama dengan kejadian lumpur panas lapindo, sekalipun belakangan dimasukan menjadi bencana alam. Dipaksakan masuk yang disebabkan oleh gempa bumi. sebagai bencana, langkah2 penanganan tentu mengacu pada penangnaan bencana. Dari mulai emergency response, bantuan darurat, pemulihan, sampai rehabilitasi dan rekonstruksi. So, what'd done for ones?

Sebagaimana umumnya kejadian, baru mendapatkan tanggapan setelah pers menyampaikan ke publik melalui media. Response awal pemegang otoritas adalah, Kaget dan akan mengececk kebenarannya. Sementara, akibat dari kejadian, warga terkena dampak semakin menderita karena keterlambatan respon. baik kerana buruknya birokrasi atau sistem penanganan kondisi darurat yang belum baik. contingency planning belum disusun dan dibuat sistem operasionalnya. Jadilah PTB harus survive secara mandiri menghadapi berbagai ancaman ikutan paska bencana ini datang.

Penanganan wabah penyakit atau epidemi lebih cenderung ditangani Dept. Kesehatan. bisa dimaklumi.. karena memang terjadi pada ruang lingkup Dept. Kes. demikian juga saat terjadi kejadi semburan lumpur lapindo. Dept. ESDM menjadi leader. Namun ketika bencana akibat gempa-tsunami, letusan gunungapi.. tidak lagi satu persatu dept. tapi ditangani lintas departemen. bagaimana dengan banjir dan longsor yang juga dikatagorikan bencana alam? ternyata yang leading adalah Dept. PU.

Jika melihat kondisi seperti ini, apa yang menjadi kriteria sebuah kejadian harus ditangani lintas Dept? besarnya? dampaknya? jumlah orang yang meninggal? atau apa? itu baru dari sisi siapa leader dalam menangani bencana. Lalu, kriteria bencana tersebut ditetapkan harus ditangani oleh pemerintah pusat atau daerah. belum tuntas keduanya, muncul lagi.. bagaimana dengan kriteria yang ditetapkan Dept. Kesehatan kaitan dengan kasus wabah. termasuk didalamnya gizi buruk akibat krisis pangan.

Jika sebuah kejadian ditepatkan sebagai bencana, sekecil apapun kejadian tersebut ada respon cepat yang dilakukan oleh multi pihak mensikapi kejadian tersebut. Bahkan dari kompenen masyarakat sendiri. Tidak jarang kita melihat, segerombolan mahasiswa meminta sumbangan hanya berbekal kardus kosong bekas minuman mineral atau mie instan. posko-posko pun dibuka untuk mempermudah mengkonsolidasi bantuan untuk PTB (penduduk terkena bencana). Demikian juga ditingkat Pemda, mengerahkan sumberdaya yang ada untuk menangani kejadian tesebut.

Lalu.. bagaimana dengan wabah?
Melihat dari pemberitaan media, penanganan wabah, sekalipun telah ditetapkan sebagai kondisi luar biasa (KLB), respon hanya sebatas penanganan kesehatan. Karantina yang dilakukan sebuah wilayah, tidak lepas dari upaya preventive upaya kesehatan terhadap penyebaran wabah. diterjunkannya medis, paramedis dan obat2an juga dalam rangka menanggulangi wabah yang ada.

Bagaimana dengan mata pencaharian penduduk ketika karantina dilakukan? bagaimana dengan nutrisi yang harus dipenuhi, lebih baik (sesuai dengan standard minimum) dari sebelumnya. Demikian juga dengan air dan santitasi.
dari persoalan dan kebutuhan yang ada, jelas terlihat.. intervensi yang harus dilakukan mensikapi bencana wabah tersebut. tidak hanya menggratiskan biaya pengobatan, menyediakan medis dan tim medis dan obat-obatan serta antisipasi dengan melakukan karantina.

Hal yang perlu dipikirkan selain masa emergency, adalah bantuan darurat. sampai kapan? dan bagaimana pula kepanjutannya pada fase pemulihan dan pembangunan kembali. Pembangunan kembali tentu berbeda dengan pembangunan kembali dengan kejadian bencana yang menghancurkan infrastruktur.
Kenapa wabah kolera berjangkit? perlu dibongkar akar masalahnya. Jika ada persoalan berkaitan dengan sanitasi, lingkungan yang tidak sehat dll, maka pembangunan kembali harus dilakukan. sehingga kejadian serupa tidak lagi terulang.

Contingency planning.
tidak adanya perencanaan kondisi tak terduga atau contingency planning memposisikan negeri ini selalu kalang kabut. perencanaan kondisi darurat yang ada, hanya diakomodir lewat anggaran. itu pun tanpa didasarkan atas kebutuhannya. Penetapan anggaran yang disahkan menjadi Peraturan Daerah atau UU ini, terpaksa lah yang menjadi acuan pemerintah.

Peruntukan dana darurat atau yang dikenal dengan on call budget tidak dibuat didasarkan atas kondisi objective. bagaimana kita bisa menghitung kebutuhan, sementara data yang dimiliki negeri ini carut marut. masing-masing dept. punya data sendiri2 dengan parameter berbeda. daerah rawan bencana saja, masih bersifat general dan macro. data tersebut masih belum di over lay dengan bebarapa jenis ancaman yang ada serta data kependudukan. Bagaimana kita akan membuat rencana pengurangan risiko bencana atau perencanaan kejadian tak terduga jika basis datanya saja lemah.

sangat wajar ketika pemda bingung mau berbuat apa ketika ada kejadian luar biasa (bencana). cadangan dana langsung habis hanya dalam waktu dua hari. demikian juga dengan stok beras, atau obat2an. bahkan banyak stok tidak tersedia, misalnya tenda/terpal, sarana air bersih dll. sungguh menyedihkan lagi, dana tersebut justru dihabiskan hanya untuk menjamu pejabat yang datang, atau membeli makanan dan minuman instant dan distribusinya. dilain sisi, sumberdaya yang dimiliki dan kuasasi negara tidak mampu di mobilisasi. kendaraan tentara, mobil ambulan, mobil dan truk kendaraan dinas dll. demikian juga sarana dan prasarana yang ada.

Kondisi ini mencerminkan, kejadian besar yang telah terjadi tidak pernah dijadikan sebagai tonggak belajar. bagaimana menangani kondisi darurat, yang dimulai dengan mitigasi dan kesiapsiagaannya. dan perencanaan kontijensi salah satu item terpenting ada. sehingga kebutuhan bisa singkron dengan sistem dan sumberdayanya.

DISASTER RISK REDUCTION

2008-08-09T16:18:00.001+07:00

antara bangga dan sedih

Paska gempa yang diikuti gelombang tsunami di sepanjang pesisir barat Aceh Barat - Utara, boleh dibilang, penghuni bumi dipaksa untuk refleksi diri. Paska mega bencana yang diciptakan itu juga, pengetahuan dan skill bencana menjadi kebutuhan yang amat sangat. Kebutuhan banyaknya SDA untuk diterjunkan ke Aceh dan Nias, memaksa tidak sedikit lembaga (milik pemerintah, swasta maupun NGO's) menurunkan seluruh sumberdayanya. tidak cukup... dibukalah tenaga sukarelawan.
wal hasil... Aceh kebenjiran orang luar dar beragam suku, agama, ras dll. sebuah pemandangan yang tak lazim sebelumnya. Karena Aceh cukup tertutup dengan konflik bersenjata selama lebih dari 30 tahun.

Munculnya beribu manusia ke Aceh menjadi keunikan tersendiri. satu sisi, mendorong situasi aceh lebih kondusif, tapi sisi yang lain, tentu memunculkan problema. tidak tahu apa yang harus dilakukan, merupakan kelaziman yang ada dari sekian masalah tersebut. Demikian juga dengan kurangnya tempat tinggal menyebabkan harga sewa rumah diatas batas normal yang bisa ditolerir logika. tapi bagaimana pun... hukum pasar selalu berlaku. apalagi ketika pemerintah tidak mampu mengatur kondisi tersebut.

kejadian bencana, sepertinya tak berhenti.. kejadian demi kejadian besar antri. gempa susulan yang hanya berselang 3 bulan, banjir bandang di aceh tenggara, Banjir bandang di Jember, longsor di Banjarnegara adalah kejadian beruntun yang terjadi dalam 12 bulan paska tsunami. rentetan kejadian bencana bak antri minyak tanah seperti itu, sebetulnya selalu terjadi di bumi ini. dari tahun ke tahun. Namun menjadi perhatian tersendiri ketika mega bencana memincu hampir seluruh penduduk bumi untuk berkaca diri dan menembatkan ancaman bencana sebagai ancaman kehidupan.

Telah lebih dari tiga tahun kejadian tersebut berlangsung. hiruk pikuk problem mengiringi proses rehab rekon yang di claim sangat berhasil oleh sang Ketua BRR. Claim keberhasilan pun di amini para pemimpin negeri ini, termasuk pemberi dana. Menutup mata dan telinga keluh kesah warga dan pemberitaan berjuta masalah di lapangan.

Lepas dari hiruk pikuk pembangunan kembali paska bencana, isu pengurangan risiko bencana menjadi begitu populer. Kondisi ini tentu sangat baik. Karena sebelumnya, dilirik pun tidak. Sekejap menjadi perhatian jika ada kejadian bencana. Setelah saling tuding, saling caci, dan ditutup dengan prioritas menangani korban bencana... pembicaraan pun hilang. tertutup oleh kejadian2 lain yang lebih menarik. entah itu kontra versi pernyataan para elit atau sekedar ulah selibritis yang beratem dng produsernya,

Hal yang sangat menggembirakan adalah respon yang begitu cepat dari sekelompok orang yang selalu mengatasnamakan rakyat- sekelompok orang yang berkantor dikelilingi pagar nan tinggi dengan pengamanan eksta ketat. Dengan semangat tinggi, berniat menggunakan hak nya sebagai legislator mengusulkan undang-undang. wow... sebuah kejadian langka setelah negeri ini mendapatkan status kemerdekaannya dari kolonial Belanda.apalagi dengan target yang cepat.. 6 bulan. fantastis
tentu ini amat sangat baik, karena sebelumnya, sampai dengan suara parau segelintir orang yg konsisten bekerja untuk management bencana mendorong hal tersebut. Bak dpt durian runtuh... begitu lah kira2. cuma tragisnya.. durian itu baru jatuh setelah 200 ribu orang menjadi korban ganasnya gelombang tsunami.

Seiring naiknya isu reduksi risiko bencana, tentu kebutuhan akan orang atau lembaga yang mengerjakan isu tsb menjadi besar. apalagi setelah secara terang benderang, beberapa lembaga donor mendeklarasikan membuka program pengurangan risiko bencana. semakin terbuka lebar lah peluang untuk hijrah menangani isu tersebut. tidak hanya pada response kejadian bencana... tapi lebih jauh lagi. embel-ember community base pun menjadi barang nan laris.

Beberapa kejadian bencana terus antri. Jogjakarta, sebagai gudangnya orang pinter pun remuk oleh goyangan bumi. Kembali.. 7000 korban menjadi tumbal. semakin banyak lagi kebutuhan orang untuk menangani kebencanaan ini. Isu pengurangan risiko pun menjadi lebih kenceng.sekencang isu penanganan pembangunan kembali paska bencana. Apalagi ditambah dengan ancaman dari perubahan iklim. semakin seru lah dunia kebencanaan menjadi lahan.

Proses alamiah pun berjalan lebih cepat. kebutuhan yang besar akan sumberdaya manusia yang mengerjakan ruang kosong pun harus diisi. tak bisa dicegah. munculah pemain-pemain baru di dunia persilatan pengelolaan risiko bencana. sebuah keberhasilan tentunya.. setelah berpuluh-puluh tahun sebelumnya hanya segelintir orang saja yang bermain pada isu pengelolaan risiko bencana. istilah dia lagi.. dia lagi.. telah masuk kotak besi dan terkunci rapat. pemain-pemain baru telah bermunculan.. merata hampir di seluruh penjuru mata angin.

Jika dilihat dari kaca mata project.. tentu ini sebuah keberhasilan luar biasa. apalagi.. pemerintah pun merespon cukup baik. buktinya.. (sekalipun telat banget dari terget yang dulu ditetapkan), kebijakan PB telah menjadi sandaran hukum negeri ini. demikian juga badan yang mengurusi bencana. Bahkan beberapa daerah telah mengesahkan perda, rencana aksi daerah, bahkan telah menganggarkan dana bencana dalam APBD nya. dari sisi orang atau kelompok pun... telah cukup dijadikan tolok ukur keberhasilan atas kepopuleran isu DRM tsb. Juga dari disiplin ilmu.. wuihhh.. hampir semua bidang ilmu telah mengkaitkan DRM sebagai mainstreaming. kurang apa lagi?????

Sukses besar kah... May Be Yes.. May Be No.. begitu kira2. Karena ada hal yang cukup membuat miris seiring meningkatnya isu dan respon atas PRB. Lihat lah turunan UU PB berupa Peraturan pemerintah atau Kepres. Lihat juga beberapa aturan teknis dalam penanganan bencana yang dibuat.. atau lihat lah hasil kerja pembangunan kembali atau bahkan kerja-kerja tanggap darurat yang dilakukan? lebih baik kah??? atau....
Lihat juga dominasi para pelaku PRB? kok..... lihat juga hasilnya????
dan yang lebih menyedihkan lagi... hasil-hasil kerja yang mereka lakukan menggunakan stempel community base alias BERBASIS MASYARAKAT. salah kah?????

Tidak ada yang salah... ini bagian dari proses bung. jangan sirik... kasih kesempatan. atau.. kenapa anda tidak terlibat???
Ya begitulah kira2 jawaban-jawaban atas pertanyaan kritis yang terlontar atas perkembangan yang ada.
Namun cukup kah perdebatan tersebut menjadi jalan mendapatkan solusi cerdas atas penyimpangan-penyimpangan yang ada????
Penyimpangan??? begitu sadis kah sehingga kondisi yang ada dikatagorikan sebagai bentuk penyimpangan.

Jika melihat dari implikasi yang dihasilkan yang begitu besar bagi kehidupan warga... mengapa takut menyebut hal tersebut sebagai bentuk penyimpangan? Penyusunan kebijakan misalnya. bisa dibayangkan... bagaimana implikasinya? atau bentuk-bentuk lain yang mempengaruhi hajat orang banyak...
Keresahan ini tidak lepas karena munculnya banyak produk dengan atas nama masyarakat sipil. atas nama communty base.
sehingga keterlibatan justru menjustifikasi... kebijakan itu sendiri yang sebetulnya secara langsung atau tidak langsung berkontribusi melemahkan posisi warga.

akhhhhhhh...... terlalu sulit agaknya menuliskan kegelisahan berkaitan dengan ini...
lebih enak diskusi secara oral.... mengeluarkan berbagai argument.. contoh2 kasus dll tentang itu semua..

Niat baik... belum tentu menghasilkan sesuatu yang baik.. jika tidak disertai dengan jalan yang baik.

NIAS; diantara hiruk pikuk rebuilding; part 2

2008-08-01T10:17:00.000+07:00

Kebijakan yang menyesatkan
Tidak sedikit para relawan kemanusiaan melihat perubahan status, dari bencana Nasional menjadi Bencana Daerah. apa dasarnya. Bukankah banyak daerah justru menginginkan status bencana nasional. karena dengan status ini, pemerintah nasional lah yang harus turun tangan, termasuk dana yang diambil dari APBN. Kenapa Pemerintah Nias atau Sumut justru sebaliknya?

Banyak spekulasi yang beredar mencikapi hal tersebut. Salah satunya yang cukup beralasan adalah; Pilkada. Ya.. Nias saat itu sedang bersiap untuk pemilihan kepala daerah. status bencana daerah memungkin seluruh penanganan harus dibawah koordinasi Pemda. artinya, bantuan yang mengalir deras ke Nias, dapat dijadikan sebagai alat kampanye sang calon bupati yang saat itu berkuasa. sedangkan analisis kedua adalah; bantuan kemanusiaan jauh lebih banyak dari luar pemerintah. akan lebih menguntungkan jika di kelola sendiri tanpa campur tangan pemerintah nasional. dan kemungkinan lain adalah: eforia otonomi daerah. Lebih untuk menunjukan kemampuan daerah dalam mengatasi masalahnya sendiri.

Apapun alasan yang diajukan Pemda, perubahan status sangat mempengaruhi penanganan bencana di sana. Keluhan sulitnya mendapatkan akses ke lokasi bencana menjadi gunjingan pekerja kemanusiaan. Baru pada hari ke tiga paska bergoyangnya bumi Nias yang ke dua, puluhan NGO's dapat membawa bantuan kemanusiaan melalui bandara mungil dan Pelabuhan.\
Sementara penduduk terkena bencana di sana... telah kehilangan kesabaran akibat ketidak mampuan Pemda menangani bencana yang terjadi. terjadi kerusuhan saat distribusi bantuan dilakukan. Isu bantuan hanya dibagikan kepada kroni dan kantung2 suara sang calon bupati bukan hanya sekedar gosip.

Keterbatasan akses dan sumberdaya, termasuk SDM lah yang menyebabkan penanganan bencana di Nias kacau balau. yang tak kalah pentingnnya adalah sistem dalam menangani bencana itu sendiri. Untuk yang terakhir, jangankan di Nias, di Jakarta sendiri sebagai ibu kota masih belum menyiapkan sistem yang siap pakai.

Akibatnya sudah bisa di tebak... dampak bencana yang begitu luar biasa terhadap kehidupan di Nias semakin tak tertangani dengan baik. penderitaan pun bertambah. jangan kan mendapatkan makanan, selembar terpal plastik pun tidak terdistribusikan secara merata. Namun.. ego untuk mempertahankan kekuasaan nampaknya jauh lebih penting dibandingkan penderitaan warga. Pendapatan dari linangan air mata jauh lebih menggiurkan dibandingkan isak tangis anak2 yang kelaparan. Sebuah kontras yang sengaja di ciptakan tanpa melihat penderitaan warga yang bertumpuk dan terus bertumpuk.

Satu bulan paska Gempa susulan... BRR pun terbentuk. Nias masih ditetapkan sebagai wilayah kerja. Justru disinilah terjadi kerancuan dalam menjalankan kerja-kerja pembangunan kembali. Pemda merasa berhak atau berwenang menjalankan seluruh kerja-kerja pembangunan kembali. karena status bencana daerah memberikan wewenang untuk itu. sementara, BRR dibentuk oleh Pemerintah Pusat. yang tanggung jawab pekerjaannya pun kepada pusat. bukan daerah. tidak ada hubungan langsung dengan daerah secara hirarki. Koordinasi lah yang menghubungkan kerja BRR dengan Pemda Nias atau Sumut.

Friksi terus berlangsung. dari mulai mendata jumlah korban, rumah dan fasilitas publik terkena dampak sampai saat penetapan.. siapa yang berhak mendapatkan "bantuan". Ruwetnya koordinasi, berdampak pada kerja-kerja NGO's yang lebih mementingkan kerja riil dan langsung bekerja bersama masyarakat. Tumburan antar kepentingan pun berimplikasi di level warga sendiri. sang pemilik akses.. sontak memanfaatkan peluang. Lupa sudah.. kejadian gempa dirasakan bersama, sependeritaan. Kondisi ini memperkusut situasi dan kondisi karena bertambahnya masalah; friksi antar masyarakat.

Demikian luas implikasi dari sebuah kebijakan tanpa analisis mendalam. tidak penting memang, apakah status bencana tersebut masuk katagori nasional atau daerah. lebih penting dari itu semua... bagaimana pelayanan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga terkena dampak. karena memenuhi seluruh kebutuhan dasar merupakan bagian dari HAM. selain memenuhi hak melindungi dan menyelamatkan warga dari ancaman bencana.

tulisan berikutnya akan lebih memotret, hiruk pikuk setelah lebih dari 3 tahun berjalannya rebuilding dilevel masyarakat

NIAS; diantara hiruk pikuk rebuilding; part 1

2008-07-31T13:38:00.000+07:00

Dipenghujung tahun 2004, sontak mata dunia terbelalak. Sebagai manusia, kita "dipaksa" untuk iba.
Dipaksa..lah kok dipaksa... apakah kejadian luar biasa itu emang tidak membuat iba? siapapun orangnya.. melihat kehancuran yang luar biasa... pasti iba dong. kenapa harus ada tanda "dipaksa". siapa yang memaksa dan siapa yang dipaksa?

Dipaksa karena kita memang dibuat untuk tidak pernah membayangkan... kejadian se-tragis itu akan terjadi di Negeri yang dikenal dengan zamrud katulistiwa. negeri gemah ripah loh jinawi. negeri yang kaya raya.. baik keragaman hayati, migas maupun mineral. belum lagi pemandangan yang memikat sehingga jutaan turis mengarah ke negeri ini. "Dipaksa" juga, karena akhir tahun umumnya merupakan saat liburan panjang akhir tahun. Sebagian orang (tentu yang memiliki harta berlebih), telah bersiap-siap dengan agenda liburannya. Di "paksa" karena pemberitaan dari pagi ampe dini hari disuguhi kerusakan maha dahsyat akibat gempa yang diikuti gelombang tsunami. Dan juga dipaksa.... karena himbauan, ajakan, atau mungkin sedikit memaksa agar kita terlibat dalam penanganan kemanusiaan terbesar di jagat ini selama 10 tahun terakhir, diluar peperangan.

Apakah dipaksa iba tersebut masih terus berlangsung? bagaimana juga dengan kejadian serupa - bencana, yang terjadi di luar Aceh dan Nias akibat gempa dan tsunami. Jogjakarta, sumatra barat, jember, banjarnegara, atau bahkan Jakarta sang ibu kota?
Aceh telah cukup terkenal sejak masa perlawanan menghadapi penjajah. heroisme rakyat aceh cukup banyak menoreh sejarah. konflik bersenjata dengan segala dinamikanya, pun menjadikan Aceh tetap konstan menjadi pembicaraan. demikian juga SDA yang dimilinya. di eksploitasi untuk memenuhi pundi2 tanah jawa.

Nias.... tidak cukup populer sebelumnya. Nias lebih dikenal sebagai pulau bertanah tandus, miskin, atau sebagai daerah terisolir. Nias hanya menempati pembicaraan pinggiran. Boleh dibilang, hanya sebagai pelengkap kalau pulau seluas 5.625 km2 bagian Indonesia. Pulau yang dihuni 700 ribu jiwa ini secara beruntun mengalami bencana goyangan gempa dengan kekuatan terbesar di dunia sejak tahun 1965 kurang dari satu tahun.

Nias dan status bencana
Nias, 26 Desember 2004 tiba2 jadi pembicaraan. Diantara luluh lantaknya pesisir Aceh. sekalipun hanya kecamatan Sirombu yang dihempas tsunami akibat gempa berkekuatan 8,9 skala richter, tapi bencana yang hebat sampai ke negeri tetangga menjadikan Nias menjadi topik pembicaraan. apalagi Nias mengalami masalah akses menuju lokasi. 122 jiwa meregang nyawa akibat gempa dan Tsunami yang menghantam Sirombu dan Mandrehe. karena bersamaan dengan kejadian di Aceh, maka status bencana pun menjadi satu paket dengan Aceh sebagai bencana Nasional.

Karena besarnya dampak yang ditimbulkan, pemerintah membetuk satu unit khusus institusi negara setingkat Menteri. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias. sebuah organ baru negara yang khusus menangani pembangunan kembali paska bencana. SBY pada 29 April 2005 mengeluarkan Keppres No 63/M/2005 dan menunjuk Kuntoro sebagai ketuanya.

Gempa dan tsunami yang maha dahsyat menempatkan pemerintah untuk memberi status bencana Nasional. tidak lebih dari satu minggu setelah JK mendeklarasikan, penanganan untuk Aceh dan Nias masuk fase rehabilitasi dan rekonstruksi, gempa susulan terjadi. gempa dengan kekuatan 8,7 skala richter mengguncang dan memporak porandakan Nias dan sebagian Aceh. 638 jiwa kembali meregang nyawa. tidak satupun bangunan di Aceh yang tidak terkena dampak. BRR mencatat, 13.000 rumah rusak total, 24.000 rumah rusak berat, dan sekitar 34.000 rumah rusak ringan. Sebanyak 12 pelabuhan dan dermaga hancur, 403 jembatan rusak dan 800 km jalan kabupaten dan 266 km jalan provinsi hancur. Sebanyak 723 sekolah dan 1.938 tempat ibadah rusak.

ajaibnya.. justru karena bencana susulan tersebut, maka status bencana nasional berubah menjadi bencana daerah. Ini atas permintaan dari Pemda Nias yang direspon dengan baik oleh Pemda Sumut. pemerintah pusat pun tidak keberatan dengan usulan tersebut. sekalipun BRR tetap meng-cover Nias sebagai wilayah kerja mereka.

bagaimana dampak kebijakan tesebut.. semoga dalam beberapa hari ini bisa disambung dalam tulisan berikutnya...

menulis... mulai lagi sebagai bagian dari transformasi

2008-07-31T13:23:00.000+07:00

lama sekali gak ngisi Blog ini. terlalu sibukkah??? gak juga sepertinya. kalau pura2 sibuk.. sepertinya iya..
awal Juni.. merupakan awal bulan aku tidak lagi bekerja di organisasi lingkungan terbesar di Indonesia ini. Lembaga yang telah membawaku pada pelajaran hidup.. bagaimana melakukan berbagai upaya membela lingkungan dan kepentingan keberlanjutan masyarakat. pilihan untuk istirahat tidak lagi berkutat pada masalah administrasi nampaknya sudah menjadi tekadku. dengan harapan.... lebih banyak waktu untuk berpikir dan berbuat lebih kongkrit..

yach.. cukup sepertinya 14 tahun berjalan bersama organisasi ini sejak di Jogjakarta. karena kejadian tsunami di Aceh.. memaksa langkah bermukim di ibu kota. melanjutkan beberapa agenda proses pembangunan kembali di Aceh.
Namun... kejadian demi kejadian bencana sepanjang 2005 - 2008 memposisikan WALHI, khususnya divisi PRB harus berpikir keras. merubah pendekatan yang tertumpu pada advokasi pada areal kerja humanitarian. respon kedaruratan.

paska tidak lagi di WALHI.... lebih banyak mengisi training bagi organisasi yang sedang menjalankan program disaster risk reduction. Nias, tepatnya kecamatan sirombu adalah kegiatan awal memberikan training. selanjutnya di Nabire. sedangkan fasilitasi workshop dilakukan di Sumatra Utara.

ada kerinduan untuk mengisi blog ini sebagai bagian dari share... apa yang telah aku lakukan.. apa yang aku pikirkan.. atau kejengkelan2 melihat situasi dan kondisi yang ada. intinya.... bagaimana hak terlindungi dan terselamatkan warga negara dapat dipenuhi oleh Negara.

mudah2an.. bisa dilakukan... bersama tekad yang ada...

salam hangattttt...

Zalimnya Pemerintah Ini

2008-03-31T21:43:00.000+07:00

Sepulang dari pengajian rutin beberapa hari lalu, saya berdiri di tepi trotoar daerah Klender. Angkot yang ditunggu belum jua lewat, sedang matahari kian memancar terik. Entah mengapa, kedua mata saya tertarik utuk memperhatikan seorang bapak tua yang tengah termangu di tepi jalan dengan sebuah gerobak kecil yang kosong. Bapak itu duduk di trotoar. Matanya memandang kosong ke arah jalan.

Saya mendekatinya. Kami pun terlibat obrolan ringan. Pak Jumari, demikian namanya, adalah seorang penjual minyak tanah keliling yang biasa menjajakan barang dagangannya di daerah Pondok Kopi, Jakarta Timur. "Tapi kok gerobaknya kosong Pak, mana kaleng-kaleng minyaknya?" tanya saya.

Pak Jumari tersenyum kecut. Sambil menghembuskan nafas panjang-panjang seakan hendak melepas semua beban yang ada di dadanya, lelaki berusia limapuluh dua tahun ini menggeleng. "Gak ada minyaknya."

Bapak empat anak ini bercerita jika dia tengah bingung. Mei depan, katanya, pemerintah akan mencabut subsidi harga minyak tanah. "Saya bingung. saya pasti gak bisa lagi jualan minyak. Saya gak tahu lagi harus jualan apa. modal gak ada.keterampilan gak punya.." Pak Jumari bercerita. Kedua matanya menatap kosong memandang jalanan. Tiba-tiba kedua matanya basah. Dua bulir air segera turun melewati pipinya yang cekung.

"Maaf dik saya menangis, saya benar-benar bingung. mau makan apa kami kelak.., " ujarnya lagi. Kedua bahunya terguncang menahan tangis. Saya tidak mampu untuk menolongnya dan hanya bisa menghibur dengan kata-kata. Tangan saya mengusap punggungnya. Saya tahu ini tidak mampu mengurangi beban hidupnya.

Pak Jumari bercerita jika anaknya yang paling besar kabur entah ke mana. "Dia kabur dari rumah ketika saya sudah tidak kuat lagi bayar sekolahnya di SMP. Dia mungkin malu. Sampai sekarang saya tidak pernah lagi melihat dia.. Adiknya juga putus sekolah dan sekarang ngamen di jalan. Sedangkan dua adiknya lagi ikut ibunya ngamen di kereta. Entah sampai kapan kami begini ."

Mendengar penuturannya, kedua mata saya ikut basah.

Pak Jumari mengusap kedua matanya dengan handuk kecil lusuh yang melingkar di leher. "Dik, katanya adik wartawan.. tolong bilang kepada pemerintah kita, kepada bapak-bapak yang duduk di atas sana, keadaan saya dan banyak orang seperti saya ini sungguh-sungguh berat sekarang ini. Saya dan orang-orang seperti saya ini cuma mau hidup sederhana, punya rumah kecil, bisa nyekolahin anak, bisa makan tiap hari, itu saja. " Kedua mata Pak Jumari menatap saya dengan sungguh-sungguh.

"Dik, mungkin orang-orang seperti kami ini lebih baik mati... mungkin kehidupan di sana lebih baik daripada di sini yah..." Pak Jumari menerawang.

Saya tercekat. Tak mampu berkata apa-apa. Saya tidak sampai hati menceritakan keadaan sesungguhnya yang dilakukan oleh para pejabat kita, oleh mereka-mereka yang duduk di atas singgasananya. Saya yakin Pak Jumari juga sudah tahu dan saya hanya mengangguk.

Mereka, orang-orang seperti Pak Jumari itu telah bekerja siang malam membanting tulang memeras keringat, bahkan mungkin jika perlu memeras darah pun mereka mau. Namun kemiskinan tetap melilit kehidupannya. Mereka sangat rajin bekerja, tetapi mereka tetap melarat.

Kontras sekali dengan para pejabat kita yang seenaknya numpang hidup mewah dari hasil merampok uang rakyat. Uang rakyat yang disebut 'anggaran negara' digunakan untuk membeli mobil dinas yang mewah, fasilitas alat komunikasi yang canggih, rumah dinas yang megah, gaji dan honor yang gede-gedean, uang rapat, uang transport, uang makan, akomodasi hotel berbintang nan gemerlap, dan segala macam fasilitas gila lainnya. Mumpung ada anggaran negara maka sikat sajalah!

Inilah para perampok berdasi dan bersedan mewah, yang seharusnya bekerja untuk mensejahterakan rakyatnya namun malah berkhianat mensejahterakan diri, keluarga, dan kelompoknya sendiri. Inilah para lintah darat yang menghisap dengan serakah keringat, darah, tulang hingga sum-sum rakyatnya sendiri. Mereka sama sekali tidak perduli betapa rakyatnya kian hari kian susah bernafas. Mereka tidak pernah perduli. Betapa zalimnya pemerintahan kita ini!

Subsidi untuk rakyat kecil mereka hilangkan. Tapi subsidi agar para pejabat bisa hidup mewah terus saja berlangsung. Ketika rakyat antri minyak berhari-hari, para pejabat kita enak-enakan keliling dalam mobil mewah yang dibeli dari uang rakyat, menginap berhari-hari di kasur empuk hotel berbintang yang dibiayai dari uang rakyat, dan melancong ke luar negeri berkedok studi banding, juga dari uang rakyat.

Sepanjang jalan, di dalam angkot, hati saya menangis. Bocah-bocah kecil berbaju lusuh bergantian turun naik angkot mengamen. Di perempatan lampu merah, beberapa bocah perempuan berkerudung menengadahkan tangan. Di tepi jalan, poster-poster pilkadal ditempel dengan norak. Perut saya mual dibuatnya.

Setibanya di rumah, saya peluk dan cium anak saya satu-satunya. "Nak, ini nasi bungkus yang engkau minta." Dia makan dengan lahap. Saya tatap dirinya dengan penuh kebahagiaan. Alhamdulillah, saya masih mampu menghidupi keluarga dengan uang halal hasil keringat sendiri, bukan numpang hidup dari fasilitas negara, mengutak-atik anggaran negara yang sesungguhnya uang rakyat, atau bagai lintah yang mengisap kekayaan negara.

Saat malam tiba, wajah Pak Jumari kembali membayang. Saya tidak tahu apakah malam ini dia tidur dengan perut kenyang atau tidak. Saya berdoa agar Allah senantiasa menjaga dan menolong orang-orang seperti Pak Jumari, dan memberi hidayah kepada para pejabat kita yang korup. Mudah-mudahan mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan mereka bisa kembali paham bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di mahkamah akhir kelak. Mudah-mudahan mereka masih punya nurani dan mau melihat ke bawah.

Mudah-mudahan mereka bisa lebih sering naik angkot untuk bisa mencium keringat anak-anak negeri ini yang harus bekerja hingga malam demi sesuap nasi, bukan berkeliling kota naik sedan mewah...

Mudah-mudahan mereka lebih sering menemui para dhuafa, bukan menemui konglomerat dan pejabat... Mudah-mudahan mereka lebih sering berkeliling ke wilayah-wilayah kumuh, bukan ke mal...

Amien Ya Allah.
Wassalam, ..

27 Mar 08 13:54 WIB
Kiriman teman
karya tulisan dari : Rizki Ridyasmara

SEWA HUTAN UNTUK DILESTARIKAN

2008-03-07T21:29:00.000+07:00

Masyarakat Mau "Sewa Hutan"
Lokasi yang Disewa Akan Dibiarkan Utuh
Kamis, 6 Maret 2008

WIB Jakarta, Kompas - Sejak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengumumkan donasi publik untuk menyelamatkan hutan Indonesia, sambutan masyarakat di luar dugaan. Ratusan orang menyatakan komitmen untuk ”menyewa hutan” demi kelestarian. Jumlah mereka yang berminat masih terus bertambah. Masyarakat, mulai dari penjaja gorengan, ibu rumah tangga, pengacara, pelajar, aktivis LSM, artis, dosen, pengacara, hingga rohaniwan, adalah masyarakat yang memberikan komitmen itu.

Sejumlah nama, seperti artis Franky Sahilatua, agamawan Din Syamsuddin, aktivis hak asasi manusia Usman Hamid, dan pengamat politik Sukardi Rinakit, berada di antara daftar itu.
Minat menyewa hutan terus bermunculan. Kami akan mendesak pemerintah mengatur mekanismenya agar publik dapat menyewa hutan demi kelestarian,” kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Chalid Muhammad di Jakarta, Rabu (5/3).

Prioritasnya adalah ”menyewa” hutan lindung yang akan ditambang. Mantan menteri dukung. Pada diskusi publik seputar PP No 2/2008 di Kantor LP3ES, Jakarta, Rabu, mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim juga menyerahkan uang Rp 50.000 kepada Manajer Kampanye Hutan Walhi Rully Syumanda. ”Ini simbol penolakan hutan lindung bagi pertambangan terbuka,” katanya.

Senin lalu, massa saat aksi menolak PP No 2/2008 di depan kantor Departemen Keuangan menyerahkan donasi Rp 1.614.000 kepada wakil Menteri Keuangan. Uang itu untuk ”menyewa” hutan lindung seluas 2.690 meter persegi selama dua tahun—karena pada tahun 2009 Presiden RI terpilih didesak harus mencabut PP No 2/2008 itu.

Komitmen muncul menyusul penetapan PP No 2/2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan. Di sana disebutkan tarif dipatok Rp 1,2 juta-Rp 3 juta per hektar per tahun, termasuk untuk kegiatan pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung.

Menteri Kehutanan MS Kaban menyebut, PP itu dimaksudkan bagi 13 perusahaan tambang. Namun, PP itu juga mengatur kompensasi pembukaan hutan lindung dan produksi bagi jalan tol, infrastruktur telekomunikasi, industri migas, dan infrastruktur energi terbarukan, serta peruntukan lain.

anda ingin terlibat dalam kampanye dan advokasi menyelamatkan hutan dari kehancuran??? click link dibawah ini ;
http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/konversi/080228_ppdua_duaribulapan_li/

”PP itu memanipulasi hukum,” kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi. Dalam PP juga tidak tegas disebutkan 13 perusahaan tersebut. ”Ini bukan soal tarif, tetapi hutan yang sudah rusak harus dipulihkan,” ujarnya.

Cabut sukarela
Pemerhati hukum lingkungan Mas Achmad Santosa menyebutkan, proses keluarnya PP No 2/2008 tidak memenuhi asas peraturan perundang-undangan UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di antaranya, melanggar asas keterbukaan, kejelasan rumusan, dan kedayagunaan.

”Secara sukarela, pemerintah sebaiknya mencabutnya. Tak perlu lewat gugatan hukum,” katanya. Seperti diakui pemerintah, PP ini merupakan hasil negosiasi sejumlah departemen dengan pengusaha.

Rully Syumanda dari Walhi mengatakan, pihaknya akan terus menggalang dukungan publik untuk melindungi hutan dari ancaman kerusakan dengan meminta uji materi.

Terapkan standardisasi
Menanggapi silang pendapat tentang pemanfaatan hutan lindung untuk pertambangan, Bambang Setiadi, Kepala Badan Standarisasi Nasional, menegaskan perlu penerapan standardisasi hutan dan neraca sumber daya hutan. Menurut Bambang, ada standar yang dapat diadopsi untuk diterapkan di Indonesia.

Perhitungan nilai guna secara tidak langsung hutan konservasi yang dilakukan Nugroho dari Institut Pertanian Bogor tahun 2003 menunjukkan, untuk area seluas 158.000 hektar nilai ekonomis yang dapat diraih mencapai lebih dari Rp 33,5 triliun.

Komponen jasa ekosistem hutan yang memberi nilai ekonomi meliputi keteraturan iklim atau cuaca, suplai air, pengendalian erosi, penyusunan formasi tanah, siklus nutrien, pengelolaan limbah, produksi makanan, sumber bahan baku dan genetik, sebagai obyek budaya dan wisata. Juga harus dilihat jumlah penduduk yang bergantung pada keberadaan hutan yang lestari. (GSA/YUN)

SHOOT TO SAVE COSTAL AREA

2008-01-10T02:15:00.000+07:00

WANTED..!!!!

andakah orang yang kami cari?
- suka akan tantangan
- berjiwa seni
- peduli lingkungan dan kehidupan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), sebuah organisasi lingkungan hidup mengundang anda sekalian untuk melakukan aksi nyata... SAVE OUR COSTAL WITH YOUR CAMERA..

Bergabunglah bersama kami…
SHOOT TO SAVE OUR COSTAL !!!
Buktikan anda adalah orang yang peduli lingkungan dan keberlanjutan kehidupan..

Sebuah event yang menggabungkan modeling, human interest dan landscape
10 model akan menyatu dengan kondisi riil pesisir utara Jakarta..
Event menantang hanya untuk Photographer kreatif dan inovatif serta menyukai tantangan baru..
Event yang menuangkan rasa peduli terhadap kehidupan bertabat dan kelestarian lingkungan tidak berhenti hanya pada keinginan atau omongan..

tapi aksi kongkrit!!!!

Sifat even
1. terbuka untuk umum
2. peserta dibatasi hanya 100 orang photographer

Waktu dan tempat
Marunda, 16 Februari 2008; 12.00 – selesai

Methode pemotretan :
1. Modeling
2. Human interest
3. Landscape
4. Journalism

Ketentuan sebagai peserta :
1. Peserta adalah individu yang telah terdaftar sebagai peserta;
- mengisi form pendaftaran.
(form pendaftaran akan dikirim melalui email dan dikembalikan kepada panitia)
2. Membayar biaya akomodasi sebesar Rp. 100.000,-
(biaya tersebut akan dikembalikan kepada peserta berupa T-shirt, makan siang, matrial kampanye. Sisanya akan menjadi kontribusi peserta untuk penanaman dan pengelolaan mangrove di pesisir utara jakarta)
3. Menyumbang foto hasil pemotretan untuk kepentingan kampanye lingkungan hidup WALHI sebanyak 3 foto; a) landscape, b) model-human interest, c) journalism
(hak cipta foto tetap melekat pada photographer. Jika akan digunakan untuk kepentingan kampanye, WALHI akan menghubungi pemilik foto). Panitia akan menyediakan komputer untuk mengkopi foto sumbangan peserta.

KETENTUAN PEMOTRETAN

Pemotretan akan dibagi dalam 3 session;
1. Modeling
2. Modeling-Human Interest
3. Landscape and Journalism

1. Modeling;
Untuk pemotretan modeling, akan disediakan 5 model. Tempat yang akan digunakan adalah rumah legendaris pitung dan lingkungan pesisir.
Photographer dalam sesi ini dapat mengarahkan model untuk pose-pose yang diinginkan sepanjang tidak melanggar etika ketimuran.
Peserta akan dibagi dalam kelompok. Pemotretan dibatasi oleh waktu yang telah ditentukan.

2. Modeling - Human interest
Sesi ini, akan disediakan 5 model. tempat yang akan digunakan sebagai lokasi pemotretan adalah rumah penduduk, pantai marunda dan muara BKT (banjir kanal timur).
Untuk sesi ini, model akan memerankan sebagai penduduk lokal, baik sebagai perempuan nelayan, maupun gadis-gadis desa khas pesisir. Photographer tidak dapat mengarahkan model untuk ber-pose. Untuk sesi ini, photographer dituntut kecepatan, kecermatan dan tentu keberuntungan mengambil angle-angle yang baik. demikian juga dengan lighting alami.
peserta akan dibagi kedalam kelompok dan dibatasi oleh waktu untuk masing-masing model

3. Human interest dan Journalism
Peserta diberi kebebasan untuk mengambil objek yang ada dilokasi pemotretan. kerusakan lingkungan, kondisi dan kehidupan yang kontras, pencemaran, maupun kehidupan masyarakat disana. tidak ada batasan waktu untuk pemotretan ini.

Kontak person :
Sofyan : 0811 18 3760
Samsul Bahari : 0813 1509 9664
Didik WALHI Jakarta : 0813 1491 9254

AGENDA LAIN
selain pemotretan, ada serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersamaan.
1. lomba lukis untuk anak setempat
2. panggung hiburan
3. penanaman mangrove

Mengenang Tragedi Wedus Gembel

2007-09-12T10:22:00.000+07:00

http://www.suarapembaruan.com/News/2004/11/28/Nusantar/nus01.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY

Seandainya Turgo Punya Puskesmas

Sepuluh tahun yang lalu, Gunung Merapi menunjukkan amarahnya. Tak kepalang tanggung, 43 orang warga Dusun Turgo tewas dan puluhan menderita cacat fisik.

Siang itu, sekitar pukul 11.30 WIB, tepatnya Selasa Kliwon, November 1994, tiba-tiba langit menjadi gelap. Butiran pasir panas dan debu berterbangan di udara. Asap hitam menggulung-gulung disertai hawa panas, menerjang apa saja yang ada di depannya.

Rencana Sudirjo untuk menikahkan anaknya Wantini dengan Marijo kacau balau. Puluhan tetangga termasuk Sudirjo sekeluarga, tak tertolong. Semuanya hangus, legam, bahkan tak tersisa. Jasat-jasat gosong hampir=20
tak terkenali.

Sabtu (20/11/2004) siang, di halaman rumah Dukuh Turgo Fx Suwaji mulai tampak kesibukan yang luar biasa. Kesibukan itu ternyata merupakan rangkaian acara mengenang 10 tahun bencana wedus gembel (awan panas).

Secara bergantian, warga Turgo Purwobinangun Pakem bersama Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) dan berbagai LSM, hingga Senin (22/11) menggelar acara doa dari berbagai agama untuk mendoakan arwah=20
korban Merapi.

Sabtu giliran penduduk yang beragama Muslim, menggelar tahlilan. Minggu, umat beragama Nasrani bersatu dalam Perayaan Ekaristi dan Misa Arwah dipimpin Romo Y Suyatno Hadiatmojo Pr.

Dari bantuan dan pengumpulan dana FPUB yang dipimpin KH A Muhaimin dan segenap LSM yang concern pada lingkungan hidup, diselenggarakanlah pasar murah dan pengobatan massal. Sedang Senin, dengan swadaya, masyarakat menanam 2.000 batang pohon di sekeliling dusun mereka
Ratusan masyarakat tetangga dusun, seperti Pakem, Turi, Tritis, bahkan Yogyakarta datang ke Dusun Turgo yang jaraknya kurang lebih 50 km dari Yogya.

Fx Suwaji yang menuturkan kembali kejadian sepuluh tahun yang lalu itu, mengatakan, kebanyakan warga RT 06 yang menjadi korban wedus gembel. Satu tahun, mereka harus hidup di lokasi relokasi Sudimoro Dusun Turgoadi.
Saat ini, katanya, 140 KK warga memilih kembali ke rumahnya dan 102 KK tetap tinggal di relokasi.

"Sebagian besar rumah-rumah yang rusak sudah diperbaiki dan ditinggali lagi. Tapi masih ada juga rumah yang sampai saat ini dibiarkan begitu saja kondisinya. Misalnya rumah milik Hadi Suwanto yang berada di utara makam Kyai Syech Kubro," ucapnya.

Suwaji yang terngiang-ngiang kejadian menyebutkan, selain menelan korban jiwa harta benda penduduk pun musnah. Lahan tanaman tertutup abu.

Hingga setahun lahan itu harus dibersihkan untuk bisa ditanam kembali. "Semua penduduk di sini merupakan penduduk asli. Tanah semua bersertifikat. Semua turun-temurun. Jadi banyak warga yang tidak kapok untuk kembali, meski kami sadar, sewaktu-waktu bencana serupa akan mengancam," katanya.

Paling tidak, kata dia, masyarakat jadi lebih mengenal watak Merapi dan bimbingan dari Dinas Vulkanologi dan Bencana Gunung Merapi, cukup membantu masyarakat. "Setidaknya kami belajar membaca watak Merapi," katanya.

Upacara seperti ini, lanjutnya, tidak hanya untuk mengenang musibah, tetapi sebagai wujud peringatan dan kewaspadaan.
Suwaji mengatakan, sebagian warga sudah membangun bunker perlindungan, tetapi karena biayanya cukup tinggi, antara Rp 3 sampai Rp 5 juta, hanya sedikit warga yang sanggup membangunnya. "Ada satu bunker umum, tetapi hanya mampu menampung 30-an orang dewasa," ujarnya.

Sepuluh tahun sudah bencana itu berlalu, namun kondisi alam tak bisa pulih secara alami. Air kini menjadi permasalahan utamanya.
"Kondisi ini makin parah dengan terbakarnya hutan tahun 2001 lalu. Entah terbakar atau dibakar. Setahu saya, api bermula dari bawah. Kalau kebakaran alami atau kena lahar, arahnya pasti dari atas," kata Suwaji.
Sadar akan sebab yang ditimbulkan oleh hutan yang gundul, Suwaji bersama warganya berswadaya melakukan penghijauan di hutan yang gundul. Sekitar 2.000 bibit gayam dan jenis lainnya ditanam.

Mengingat lereng Merapi tak lagi menyisakan air, pertumbuhan tanaman itu sangat lambat. Kemudian pada tahun 2003, mereka menerima bibit tanaman dari proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL).
"Bersamaan dengan peringatan dasa warsa ini, kami berniat membangun bak penampungan air di dekat sumber air di Alas Candi, untuk dialirkan ke Turgo, tetapi sampai saat ini, dananya belum cukup dan FPUB bersedia membantu mencari tambahan dananya," kata Suwaji.

Mengetuk Hati

Suwaji lalu menyampaikan, dalam peringatan ini mereka ingin mengetuk hati hadirin untuk turut membantu mengatasi berbagai permasalahan warga, khususnya masalah air, dengan mengumpulkan infaq dan kolekte yang akan digabung untuk keperluan itu.

Satu hal yang cukup membuat Suwaji berfikir, sekian tahun, dusun itu masih minim fasilitas. Tak ada Puskesmas permanen, listrik pun diupayakan warga sendiri dengan mengadakan tiang listrik secara mandiri.

Bahkan jalan menuju sungai Boyong mereka bangun dengan dana pribadi. "Jalan itu juga jadi nafkah bagi Dusun Turgo karena menghubungkan dusun dengan Sungai Boyong yang menjadi pusat penambangan pasir warga, dan akan sangat baik bila di sini dibangun Puskesmas karena pelayanan kesehatan yang paling dekat berjarak 10 km dari sini," kata Suwaji.

Kepala dusun itu memaparkan, setiap truk yang masuk untuk mengambil pasir, ditarik retribusi Rp 200.000/ tahun. "Semuanya masuk ke kas dusun dan hanya ini yang bisa membiayai pembangunan dusun," katanya.

Setahun yang lalu, kata Suwarji, pemerintah mengeluarkan kebijakan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Namun karena sosialisasi yang minim, tumbuh sikap pro-kontra.

"Sekarang, SK-nya sudah keluar, tetapi kami tidak jelas apa yang dimaksud TNGM itu. Setahu warga, nanti hutan itu tidak bisa lagi dimasuki penduduk. Tapi apa benar demikian, saya juga tidak jelas," katanya.

PEMBARUAN/FUSKA SANI EVANI
-----------------------------------------
Last modified: 25/11/04=20

Sejarah, Evolusi, dan Letusan Merapi

2007-09-12T10:05:00.000+07:00

Oleh Sari Bahagiarti Kusumayudha
(http://www.kompas.com/kompas-cetak/0604/22/Fokus/2601459.htm)

Saat ini Merapi sedang giat, setelah lebih dari lima tahun lelap. Kita pun gelisah, khawatir ia meletus dan menimbulkan prahara. Gunung yang satu ini memang atraktif karena tidak pernah tidur nyenyak.

aktu istirahat biasanya 3-5 tahun, lalu giat lagi. Bahkan, kadang-kadang hanya dua tahun saja seperti terjadi pada tahun 1994-1998, atau 1980-1984. Sifat letusannya spesifik, disebut tipe Merapi.

Dulu, 1.000 tahun yang lalu (1006 Masehi), Merapi dikabarkan pernah meledak dahsyat, oleh Van Bemmelen (1949). Akibat dari letusan ini, sebagian puncak runtuh, melorot, dan longsor ke arah barat daya, tertahan oleh Perbukitan Menoreh, kemudian membentuk gundukan-gundukan bukit yang dikenal sebagai Gendol Hills.

Hipotesis letusan dahsyat Merapi 1.000 tahun silam ini ditentang oleh banyak ahli. Namun, pada kenyataannya hingga kini tak seorang pun mampu menyebut angka tahun secara pasti kapan letusan besar masa lampau itu terjadi.

Benarkah pernah ada letusan besar Merapi? Di dusun-dusun Kadisoka, Kedulan, dan Sambisari (Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) terdapat candi-candi kuno peninggalan masa Dinasti Sanjaya Mataram Hindu, yang ketika diketemukan terkubur oleh endapan lahar dan abu vulkanik setebal 6-8 meter.

Di tempat-tempat tersebut dapat dijumpai lapisan endapan abu vulkanik yang ketebalannya 20-60 sentimeter. Sementara itu, di daerah Borobudur tebal lapisan abu dan pasir vulkanik mencapai 200 sentimeter. Letusan kecil tidak mungkin menghasilkan lapisan abu setebal itu.

Aktivitas Merapi pada abad ke-9-11 disinyalir menjadi salah satu pendorong berpindahnya pusat kebudayaan Mataram ke Jawa Timur. Letusan-letusan Merapi masa lalu juga pernah menguruk danau yang dahulu mengitari Candi Borobudur. Konon, semula candi Buddha tersebut dibangun di tengah danau dan digambarkan bak ceplok bunga teratai di tengah kolam.

Merapi mengalami evolusi dalam masa hidupnya. Tipe letusannya berubah-ubah. Pada awalnya magma Merapi encer, bersifat basa, dan mobilitas cukup tinggi. Ketika itu tipe letusannya efusif, tidak meledak, hanya melerkan lava dalam volume besar.

Kemudian sifat magma berangsur-angsur berubah menjadi lebih kental, lebih asam, dan mobilitasnya merendah. Tipe erupsinya berselang-seling antara efusif dan eksplosif (meledak).

Pada perkembangan terakhir, magma Merapi menjadi sangat kental, tekanan gas rendah, dan pergerakannya sangat lamban. Karena kentalnya, maka ketika mencapai permukaan, magma akan mengonggok di sekitar mulut kawah membentuk kubah lava (Kusumayudha, 1988, Newhall & Bronto, 1995, Camus et al, 2000).

Gundukan kubah lava sewaktu-waktu dapat gugur oleh desakan dari dalam. Guguran itu menghasilkan aliran piroklastik yang dikenal sebagai awan panas atau wedus gembel (karena penampilannya bergulung-gulung berwarna kelabu kelam, bergerak cepat, seperti sekawanan domba menuruni lereng). Erupsi seperti ini yang disebut sebagai tipe Merapi.

Gunung Bibi di lereng timur Merapi merupakan endapan lava hasil kegiatan Merapi paling primitif (Proto Merapi). Sementara itu, Gunung Turgo dan Gunung Plawangan di Kaliurang merupakan produk Merapi berikutnya (Merapi Tua).

Berbeda dengan Merapi Tua dan Merapi Primitif yang menghasilkan endapan lava sangat tebal, Merapi yang lebih muda memproduksi endapan lava yang tipis-tipis, lahar hujan, dan piroklastik fraksi halus (tuf atau abu vulkanik). Letusan Merapi Musakini (2.000 tahun) pada umumnya ke arah barat, barat daya, dan selatan. Sebelumnya, letusan Merapi diduga ke segala arah.

Sejarah letusan

Sudah tidak terhitung berapa kali Merapi meletus, baik besar maupun kecil. Letusan-letusan Merapi yang membawa korban jiwa, yang tercatat dalam buku data dasar Gunungapi Indonesia (1979), antara lain terjadi pada tahun 1672, menghasilkan awan panas dan banjir lahar hujan yang menelan 300 jiwa manusia.

Diduga tipe letusan ketika itu adalah Plinian. Tahun 1930-1931 Merapi meletus dengan tipe Plinian, menghasilkan aliran lava, piroklastika, dan lahar hujan, dengan korban 1.369 orang meninggal. Tahun 1954, kegiatan Merapi menghasilkan awan panas, hujan abu dan lapili, korban 64 orang meninggal.

Pada tahun 1961, terjadi aliran lava, awan panas, hujan abu, dan bahaya sekunder berupa banjir lahar hujan, enam orang meninggal sebagai korban. Pada saat itu Magelang dan sekitarnya sempat remang-remang dibalut abu dan debu vulkanik.

Pada tahun 1969, terjadi letusan cukup besar, ada awan panas letusan, guguran kubah lava, hujan abu, dan bom gunung api, korban manusia tiga orang. Letusan tahun 1972-1973 termasuk tipe volkano, menghasilkan semburan asap hitam setinggi tiga kilometer di atas puncak, hujan pasir dan kerikil di Pos Babadan, guguran awan pijar ke Kali Batang sejauh tiga kilometer.

Pada hari Selasa, 22 November 1994, sekitar pukul 10.00 selama lebih kurang dua jam Merapi mengeluarkan wedus gembel-nya ke arah Kali Boyong, menelan 67 korban manusia. Februari 2001, Merapi giat lagi.

Seperti biasanya, aktivitas kali ini berupa guguran kubah lava membentuk awan panas. Arah guguran pada waktu itu ke selatan-barat daya. Kepulan wedus gembel-nya terlihat dari Kecamatan Depok yang berjarak 25 kilometer dari puncak.

Sekarang Merapi beraksi lagi. Inikah jawaban atas hipotesis 1.000 tahun letusan dahsyatnya yang dipertentangkan itu?

Dr Ir Sari Bahagiarti Kusumayudha MSc Ketua Penyelenggara Volcano International Gathering 2006; Dekan Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Tidur dengan Mangan

2007-09-04T21:42:00.000+07:00

Oleh Siti Maemunah;
- Koordinator Nasional jaringan Advokasi Tambang
- Majlis Pertimbangan Organisasi Kappala Indonesia

Terkantuk-kantuk saya membaca laporan empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Nusa Tenggara Timur tentang PT Arumbai Mangan Bekti di Manggarai. Tapi sontak kantuk itu pergi, begitu mata saya meniti sederet kata, “Usaha penambangan mangan sudah cukup lama dilakukan dan relatif memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah setempat.”

Saya termangu memandangi laporan yang dibuat pada Agustus 2005 lalu ini. Sambil teringat dokumen lain yang berisi pengaduan warga Sirise, Luwuk, dan Lingko Lolok tentang perusahaan itu. Surat pengaduan enam halaman itu,
dikirim Solidaritas Perempuan Peduli Kekerasan (SOPPAN) di Ruteng – Manggarai ke Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Jakarta.

Dalam surat itu warga Sirise dan lingko Lolok mengeluhkan soal pembongkaran lahan dan penggalian yang telah merusak tanah adat mereka, menebarkan debu, dan mengalirkan limbah yang akhirnya mencemari sumber-sumber air. Apakah
surat itu dikirimkan juga kepada keempat anggota dewan itu? Apakah keempat anggota dewan itu pernah mengunjungi warga di sana dan berdialog secara santai dengan mereka?

Laporan dan surat itu, membawa saya kembali mengunjungi Sirise.

***

Setiba di Ruteng – ibu kota Manggarai, dengan mobil sewaan kami meluncur ke Sirise. Jumlah kami empat orang, saya bersama tiga kawan dari SOPPAN dan PIKUL, berangkat atas undangan warga, khususnya empat perempuan - Margareta
Nelly, Ruth, Melti Yoyanti dan Maria Mene, yang Januari lalu datang melaporkan masalahnya kepada SOPPAN.

Sirise merupakan kampung kecil di tengah Manggarai yang lima tahun lalu sempat saya kunjungi, juga untuk melihat dampak pertambangan PT Arumbai kepada warga dan lingkungan.

Perjalanan ke Sirise menelan waktu tiga jam. Supir kami berkali-kali melambatkan mobil jika jalanan terhalang longsoran tanah. Di beberapa tempat, alat-alat berat sibuk membereskan tumpukan tanah itu. Terkadang, kami terpaksa berhenti sedikit lama, menunggu giliran melintas karena berbagi jalan dengan mobil lainnya. Ada sekitar tiga puluh kali gangguan
longsor itu menghambat kami.

Memasuki Sirise batu-batu kasar menyambut roda. Di sepanjang pinggiran jalan tetumbuhan terlihat kusam, senasib dengan rumah-rumah yang ada. Tak banyak, hanya 48 rumah. Sebagian besar masih berdinding bambu, sebagian lagi tak berdaun jendela. Masih seperti lima tahun yang lalu.

***
Sepuluh tahun sudah PT AMB beroperasi di sini. Mereka mendirikan pabrik tak jauh dari perkampungan, paling-paling berkisar 50-an meter.

Di awal perusahaan masuk, setiap warga berharap-harap sejahtera. Mereka memimpikan, berbagai kendaraan ramai melintas, anak-anak bisa bersekolah lebih baik, sehingga mutu hidup meningkat, kesejahteraan meningkat. Kesejahteraan yang bersumber dari mangan.

Batu Mangan berwarna hitam. Bijih-bijih mangan ditambang dengan cara pertambangan terbuka (open pit), dengan melakukan peledakan, pengeboran, pengangkutan hingga pemilahan bijih mangan, sebelum di kapalkan ke luar negeri.

Menambang mangan memang menguntungkan, tapi tidak untuk mereka, penduduk lokal yang mendiami Sirise. Setelah bertahun-tahun perusahaan itu bekerja, ternyata hidup mereka semakin tak nyaman. “Sumur sumber air bersih kami ikut tercemar. Saat hujan, dari tempat eksploitasi di puncak gunung, sampah mangan terbawa banjir lalu masuk ke sumur,” ungkap Maria Mene. Sampah mangan yang ia maksudkan berupa batuan dan tanah yang bercampur bijih mangan. Oleh perusahaan batuan ini dibuang dan ditumpuk begitu saja.

Sambungnya, “Bukan cuma di musim hujan. Waktu kemarau, setiap mesin pengolah berbunyi, sejak jam 8 pagi hingga 4 sore, debu-debu mangan beterbangan lalu menempeli semuanya, air sumur, perabotan, baju, meja makan, piring, makanan, pokoknya semua kena debu itu. Bahkan kami pun tidur diselimuti mangan.”
“Anak-anak jadi tidak bebas bermain di luar. Badan mereka jadi kotor, hitam, jika bermain tanpa baju.” tambahnya.

Lain lagi cerita Pak Martinus Eban. Setiap kali berangkat ke sekolah di Luwuk, anaknya akan melintasi pusat pengolahan mangan. Akibat itu, baju sekolahnya kotor terkena debu mangan. Pernah suatu saat di sekolah, sang anak dimarahi dan dipukul oleh gurunya. “Saya tidak terima,” kata Pak Eban, geram.

“Seperti itulah hidup kami sekarang. Tidur dengan mangan, makan dengan mangan, muntah juga dengan mangan” Ibu Ruth menimpali, ia sudah 9 tahun bekerja di PT Arumbai.

****

Dari kampung Sirise, kalau kita berjalan kaki sebentar menuju timur menaiki bukit maka akan menemui kampung lain. Orang-orang menyebutnya lingko Lolok, masuk desa Satar Teu. Di kampung inilah penggalian dilakukan untuk mendapatkan bijih mangan. Orang-orang lingko Lolok selama ini hidup dengan adat mereka mengolah hasil hutan dan berladang di lingko. Lingko merupakan tanah milik adat, milik bersama, sehingga tidak mudah orang untuk memilikinya kecuali melalui prosedur adat. Dan sejak penggalian bijih mangan, pelan tapi pasti mereka kehilangan akses menikmati hasil hutan dan
berladang. Perusahaan memanfaatkan aturan adat untuk menguasi lingko mereka.

Setelah setahun PT Arumbai beroperasi, warga lingko Lolok sempat menuliskan surat keluhan kepada pemerintah setempat. Mereka mendesak pemerintah segera menghentikan penambangan. Juga menuntut perusahaan menimbun lubang dan menanam kembali pohon di bekas lokasi galian. Hasilnya?

Nihil. Bahkan tanpa bersepakat dulu, di tahun 1997 perusahaan menggali lingko Lolok, dan terus menggali hingga tahun 2002. PT Arumbai menamai lokasi itu blok Satarnani I dan Satarnani II. Penggalian dilakukan juga di kawasan Bohorwani dan Golowiwit. Setelah warga dan para tetua adat protes, barulah terjadi musyawarah. Akhirnya, dalam pertemuan adat, perusahaan diputuskan bersalah dan harus membayar denda adat.

Melalui denda adat, mereka diharuskan menyediakan jenset untuk penerangan, membangun rumah gendang yaitu rumah adat, membuat jalan dari mata air ke rumah adat, menyediakan bahan untuk upacara syukur padi, yang biasanya dilakukan dua kali setahunnya.

Sayangnya denda adat yang tak seberapa untuk ukuran PT Arumbai, tak pernah dibayar lunas. Rumah gendang baru dibangun dan jenset baru disediakan setelah warga berdemo ke DPRD Manggarai. Yang lainnya? Tak tahu lagi warga, bagaimana harus menuntutnya.

Itu belum termasuk sawah-sawah yang rusak tertimbun batu dan tanah sampah mangan, yang ganti ruginya tak kunjung dibayar perusahaan. Sawah-sawah juga kesulitan air, karena sungai kecil yang mengairinya telah mati kekeringan. Hutan di hulunya sudah gundul, juga karena tingkah perusahaan.

Denda adat tak membantu. Puncak gunung di kawasan lingko Lolok yang dulu hijau, berubah gundul, gersang, berdebu. Juga berlubang. Waktu hujan mengguyur, lubang-lubang itu menjadi danau sepi tanpa kehidupan. Padahal daerah puncak itu merupakan kawasan larangan, semacam kawasan suci yang terlarang untuk sembarang kegiatan, yang karena itu mereka bisa terus memperoleh air.

Dari gunung, “celaka” itu terus menggulir ke perkampungan di bawahnya. Waktu musim hujan, sawah dan kebun penduduk penuh genangan lumpur hitam. Lumpur itu tadinya sampah mangan yang ditimbun yang kemudian meluncur mengikuti air hujan. Komplit sudah kerusakan di sana, dari hutan, sungai, sumur, juga sawah, juga ladang.

“Dulunya, sebelum perusahaan datang, tiap keluarga di lingko menghasilkan sekitar 30 karung padi ladang, dan bisa 3000 ikat jagung. Sekarang, 10 karung padi saja syukur, kalau jagung malah bisa kosong” geram Remigius Jameon, mewakili kegeraman warga lainnya.

***
Bukan dengan warga saja PT Arumbai memiliki masalah, karyawannya sendiri merasa menderita bekerja di situ. Enam tahun lalu, dua ratusan buruhnya mogok kerja menuntut alat kerja yang lebih sehat dan aman seperti masker, helm, kaos tangan dan sepatu kerja. Juga mereka meminta kenaikan gaji dan uang makan.

''Kami disuruh membeli masker sendiri. Mana kami mampu! Sesekali ada dokter yang datang memeriksa, tetapi bila sakit kita urus sendiri,'' ujar seorang pekerja tetap. Setiap bulan gaji yang ia bawa pulang sebesar 200 ribu rupiah. Jumlah yang terlalu kecil. Buruh harian di situ juga mendapatkan upah yang minim betul, hanya sembilan ribu rupiah per harinya. Semua uang
yang mereka terima setiap bulan dari perusahaan, manalah cukup menutupi kebutuhan hidup, belum lagi biaya menjaga kesehatan atau berobat jika sakit.

Sewaktu mendengarkan keluhan Nelly, salah seorang warga yang bekerja di perusahaan yang juga menjadi koordinator buruh perempuan, soal bagaimana perusahaan menghargai keringat mereka, sulit menampik untuk membenarkan mereka mogok bekerja.
“Sepuluh tahun saya bekerja di PT. Arumbai, hanya pas membiayai makan-minum, tidak cukup untuk tabungan, apalagi membangun rumah yang baik.”
Rumahnya di seberang kali, atap dan dindingnya masih dari Sante atau Bambu.

"Masyarakat gantung periuk nasi di perusahaan. Dulu kami bisa hidup sehat dan panjang. Tetapi sejak perusahaan datang, sudah tidak bisa lagi."

Ada juga Melti yang baru dua tahun bekerja di PT AMB. Menurut Melti, buruh perempuan bekerja dengan fasilitas sangat minim dan beresiko. “Kami mendapat satu masker setiap tanggal 10, pembagian berikutnya tanggal 20. Begitu setiap bulannya. Artinya satu masker harus dipakai dalam 10 hari”, ujar Melti. Padahal setiap hari mereka memilah batuan mangan, yang tentunya akan menghirup debunya.

Mereka sendiri sebenarnya telah berkali-kali mengeluhkan hal itu dan menyampaikannya kepada perusahaan. Tapi perusahaan tidak menanggapinya, bahkan terkesan menghindar untuk membicarakannya.

Negosiasi selama empat jam mengakhiri aksi mogok itu. Sebulan waktu yang diberikan pada perusahaan untuk menjawab tuntutan tersebut. Tak semuanya dipenuhi, termasuk perubahan status buruh harian lepas menjadi tetap.
“Sejak itu, gaji kami naik,”

Tahun kemaren mereka bisa mendapatkan gaji hingga 22 ribu rupiah per hari, ada tambahan Rp 6.600 per jam jika lembur.

***

Hari Sabtu, biasanya buruh diliburkan. Di hari itu dinamit-dinamit dipasang, lalu diledakkan sehingga memecahkan batuan mangan. Suara ledakan yang berasal dari bukit dan gunung itu terus bersambung dari pagi sampai sore. Suara itu beserta guncangannya bisa dirasa oleh mereka yang tinggal di Reo, yang jaraknya 6 kilometer dari lokasi tambang. Kadang jika dibutuhkan, peledakan dilakukan pada hari kerja, senin dan rabu.

Ledakan biasanya disertai semburan debu. Setelah diledakkan, batuan dipindahkan ke atas truk-truk raksasa yang sanggup menggendong 15 ton batu mangan. Sewaktu truk melintasi jalan, getaran yang keras terasa, sambil meninggalkan debu-debu yang beterbangan.

Dari puncak gunung, batu mangan diangkut truk menuju Sirise. Di sana bebatuan itu akan diproses lagi. Turun dari truk, batuan dibor agar ukurannya lebih kecil. Lantas diletakkan di atas eskavator, alat ini mirip meja panjang yang berjalan. Disinilah buruh perempuan berdiri di kanan dan kiri eskavator, mengambil dan membuang batu gamping dan batu lainnya, memisahkannya dari bijih mangan. Pemisahan dilakukan hingga dua kali. Lalu, bijih mangan beraneka ukuran itu diangkut ke pelabuhan Sirise, ditimbun disana, sesuai ukuran yang sama, hingga jumlahnya mencukupi untuk diangkut tongkang ke luar negeri.

Debu-debu hitam yang berterbangan sejak penggalian, pengangkutan, hingga pemisahan bijih mangan inilah yang diprotes warga.

****
Sekitar 90% unsur mangan dunia digunakan untuk peleburan logam (metalurgi), proses produksi besi-baja. Sedang 10 persen sisanya antara lain untuk produksi baterai kering, keramik, gelas, dan kimia.

Dalam tubuh kita sendiri secara alami menggunakan mangan untuk metabolisme. Ion-ion mangan baik agar glukosa, atau zat gula, di dalam tubuh bisa bekerja. Tentu saja, ada batas tertentu yang bisa diterima tubuh kita sehingga mangan tetap bermanfaat. Jika berlebih banyak, ia sanggup merusak hati, membuat iritasi, karsinogen atau menyebabkan kanker pada manusia, hewan dan tumbuhanmelalui rantai makanan (food chain).

Sementara di Sirise, warga disana sudah terlalu berlebihan mengonsumsi mangan karena kegiatan penambangan. Mangan itu masuk melalui udara yang mereka hirup, air yang mereka minum hingga nasi yang mereka makan.

Dalam suratnya kepada Komnas Perempuan, mereka melaporkan gangguan kesehatan yang baru mereka rasakan setelah tambang beroperasi. Mulai batuk pilek, susah tidur, gangguan sesak napas ringan hingga berat, batuk berdarah, dada bagian kiri sakit, diare berlendir dan berdarah - warga menyebutnya “keluar WC darah”. Bahkan ada balita yang mulai menderita tumor di kemaluannya.

Salah satunya, Tadeus Nasor, 55 tahun, yang mengeluarkan darah setiap kali ia batuk atau buang air besar. Nasor bekerja di PT Arumbai sejak tahun 1995 hingga sekarang. Ia sempat dirawat di RSUD Ruteng, sebelum dokter menyarankan berobat ke Kupang atau Denpasar. Sayang, Nasor dan keluarga terpaksa tak mengindahkan saran itu, tak cukup uang.

Penyakit yang sama juga diderita Inhol Jahudin. Di malam hari, mereka menjadi sulit tidur dengan nafas terasa sesak. Dan penyakit ini bukan saja menyerang laki-laki, perempuan pun tak luput. Rosalita Mita, 38 th, mengaku tersiksa dengan batuk kering, bagian dadanya terasa sakit, sesak nafas dan susah tidur di malam hari. Tetangganya, Ibu Maria - juga menderita serupa.

Tak ketinggalan pula anak-anak. Laweriana Yormika yang berumur 10 tahun, siswa kelas 3 Sekolah Dasar Luwuk, menderita sakit dada dan sesak nafas di malam hari. Noviana Adi juga begitu, menderita batuk keluar dahak bercampur darah dan sesak nafas, tiga tahun ia lebih tua dari Yormika. Dan terasa semakin miris rasanya sewaktu melihat Tian, lengkapnya ia bernama Kristiani Tian, umurnya baru 3 tahun 4 bulan, tetapi sudah menderita sesak nafas yang akut, dan tumor di kemaluannya.

“Meski sejak lama ada pertambangan di sini, manfaatnya tak ada. Warga tidak pernah mendapat pengobatan gratis. Jangankan Puskesmas, Puskesmas pembantu pun tak ada. Untuk berobat kami harus datang ke Reo atau Dampek, 12 km dari kampung ini,” kata Maria Mene.

Selain tujuh orang di atas, saat ini terdapat sebelas warga lainnya yang melaporkan masalah gangguan kesehatan serupa. Dan bisa dipastikan ini semacam puncak gunung dalam lautan, bagian terbesarnya masih belum terlihat.

“Kami pernah mengeluh tentang kami punya kehidupan untuk masa depan, tapi pihak perusahan tidak pernah menjawab keluhan kami. Menurut pihak perusahan itu bukan urusan mereka, tapi itu urusan pemerintah karena perusahan sudah bayar semuanya kepada pemerintah,” tambah Maria.

****

Dalam satu kali pengangkutan mangan keluar negeri, pemda Manggarai mendapatkan pemasukan Rp. 66,4 juta. Untuk jumlah tersebut, mereka rela mati-matian membela perusahaan.

Di media lokal - bulan Februari lalu, Kadis Pertambangan dan Energi Pemda Manggarai - Ir. Ngkeros Maksimus menyatakan “PT Arumbai selalu berusaha memenuhi dan memperhatikan kebutuhan warga. Misalnya dengan memberi dua unit jenset, menggali dua sumur, membuka jalan, mendirikan rumah gendang, kapela serta bantuan pukat untuk nelayan. Pihak perusahan selalu berusaha memenuhi kebutuhan warga.“ Disana, warga menyebut gereja kecil dengan nama
kapela.

Pernyataan Ngkeros dibantah warga. “Kami tak pernah mendapat jenset, tak ada listrik di kampung kami, apalagi dibangunkan kapela. Kami harus pergi ke Reo untuk beribadah. Ada 6 keluarga menggunakan jenset milik pribadi
untuk listrik, sisanya menggunakan pelita minyak. Sumur sudah ada sebelum PT Arumbai masuk. Bantuan pukat memang ada. Tapi terpaksa kami terima karena ladang kami tak bisa ditanami, banyak warga yang beralih menjadi nelayan,” bantah Nelly.

Soal jalan, menurut warga PT Arumbai hanya merapikan jalan tanah berbatu kasar, selebar ukuran truk perusahaan. Sebenarnya PT Arumbai jyang paling banyak menggunakan jalan itu menjadi jalan utama perusahaan dari lokasi penggalian menuju tempat pengolahan. Tak begitu banyak warga yang menggunakan jalan ini, tak ada kendaraan umum yang rutin melintas, sementara sedikit sekali yang memiliki kendaraan pribadi. Jangan berharap nyaman berjalan kaki dijalan ini, setiap kali ada truk melintas selalu menyisakan debu.

Air bersih? Sirise dan lingko Lolok telah bercerita tentang sumber air mereka yang tercemar mangan. Sementara di kampung tetangga – Luwuk, perempuan harus antri beberapa jam membawa jerigen dan timba, untuk bisa menampungi air yang mengalir pelan dari sebuah pipa. Tidak ada bak penampung air di situ. Mereka yang tidak sabar biasanya memilih bergegas ke mata air, dan untuk itu habislah beberapa jam waktu mereka.

Soal Pendidikan? Sekolah Dasar I Luwuk. Satu-satunya sekolah yang terdekat, 60 anak berasal dari Sirise dan Luwuk belajar di situ. Empat orang tenaga pengajar SD Luwuk dibayar melalui dana BOS. Sekolah ini dibangun pemerintah tahun 1982, tujuh tahun kemudian direhablitasi. Tambahan ruangan baru dibangun berturut-turut dari tahun 2002 dan 2007. Semuanya dana ditanggung pemerintah.

Tak ada rupiah dari perusahaan untuk memperbaiki bangunan sekolah itu. Tak ada sedikitpun bantuan untuk hadirnya buku-buku bermutu. Tak sedikitpun bantuan bagi guru-guru di sana untuk maju. PT Arumbai? Ya, secuilpun mereka
tak pernah berniat ingin mencerdaskan anak-anak di sana, kecuali satu, menambang mangan.

Semakin sulit saya menemukan bukti jika pertambangan membawa kesejahteraan bagi orang-orang lokal, seperti yang dilaporkan anggota DPD NTT ini. Apa yang diperbuat perusahaan tambang persis politisi, menebar janji di awal, lalu mengingkarinya saat berkuasa.

Pertambangan membuka isolasi suatu wilayah sambil membawa peradaban baru yang lebih baik. Berbagai fasilitas publik akan dibangun, sekolah, air bersih, puskesmas bahkan perumahan, dan tempat hiburan. Begitu lagu lama yang selalu disampaikan pelaku pertambangan, diikuti koor ,“amin,” dari pemerintah dan kadang cerdik pandai kampus.

Kenyataan di kampung Sirise, lingko Lolok dan Luwuk - membuktikan
sebaliknya. Dan banyak di tempat lain juga begitu. (JM)

SELAMAT TINGGAL, BANDENG PRESTO, SEKAMAT DATANG BAYI-BAYI RADIO AKTIF

2007-09-04T09:33:00.000+07:00

Dampak rutin dan akumulatif akibat pengoperasian PLTN
di Semenanjung Muria yang nyaris terlupakan

Oleh : George Junus Aditjondro[1]

tulisan ini karya besar George J Aditjondro. Sangat penting untuk diketahui bersama. Untuk itulah, tulisan beliau saya tempatkan di Blog ini. Makasih banyak Bang George..
Tulisan ini dibuat dan disajikan dalam Dialog & Mubahatsah 'Alim Ulama se-Jawa Tengah mengenai PLTN Muria menurut perspektif Fiqih, diselenggarakan PCNU Jepara-Kudus dalam rangka Harlah NU Ke-81 di Jepara, hari Sabtu, 1 September 2007.

SYUKUR ALHAMDULLILAH, saya ucapkan atas undangan PC NU Jepara, untuk ikut meramaikan acara Dialog dan Mubahatsah Alim Ulama se Jawa Tengah di Jepara. Dengan demikian, saya bisa bersilaturahmi dengan para Nahdliyin se Jawa Tengah, khususnya dari kawasan Jepara, Kudus, Pati dan Rembang, lengkapnya dari seluruh Semenanjung Muria, yang mendapat kehormatan dari para penguasa di Jakarta untuk menjadi tapak PLTN pertama yang mau dibangun oleh orang-orang pintar dari Jakarta.

Saya bersyukur, karena dengan demikian dapat kembali memperkuat gerakan anti-PLTN yang dicetuskan oleh WALHI di tahun 1980, 27 tahun lalu. Saya bersyukur, karena dengan menghadiri acara di pantai barat Semenanjung Muria ini, saya dapat menggenapi pelebaran sayap gerakan ini di Muria, yang saya mulai bersama kawan saya, M. Nasihin Hasan, sekarang Ketua Lakpesdam NU Nasional, yang waktu itu selain menjadi Direktur LP3M, juga menjadi Ketua Presidium WALHI, di mana saya menjadi Wakilnya. Kami berdua memulai gerakan penyadaran masyarakat di kampung orangtua Mas Nasihin Hasan di Rembang, di pantai timur Semenanjung Muria.

Mari kita kembali ke orang-orang pintar dari Jakarta, yang mau membangun PLTN ini. Mereka memang pintar, karena tahu seluk beluk membangkitkan tenaga listrik dari turbin yang digerakkan oleh uap dari air yang direbus oleh panas yang timbul akibat terurainya proton dan elektron dari atom-atom uranium di isotop sekecil isi potlot di reaktor nuklir. Sayangnya, orang-orang pintar ini tidak memikirkan akibat perbuatan mereka, khususnya dampak rutin dan dampak akumulatif yang harus ditanggung oleh penduduk di sekitar Semenanjung Muria (lihat Aditjondro 2003). Karena dalam forum ini akan ada sepuluh orang pembicara yang pintar-pintar, termasuk Menteri Negara Riset dan Teknologi, yang menjadi pembicara kunci, maka sebagai pembicara yang nyaris juru kunci, saya akan fokuskan pada salah satu dampak rutin dan salah satu dampak akumulatif pembangunan dan pengoperasian PLTN ini.

Saya memberanikan diri untuk bicara di forum alim ulama yang terhormat ini, bukan karena saya orang pintar di bidang nuklir, tapi juga bukan orang yang kemintar. Saya cuma mau bicara di sini, sebagai orang yang pernah meninjau dampak pembangunan PLTN di Semenanjung Bataan, Filipina, dan di Teluk Veracruz di Mexico. Kita perlu belajar dari pengalaman tragis bangsa Filipina, yang harus membayar hutang pembelian reaktor nuklir sebanyak 2,3 milyar dollar kepada maskapai Westinghouse di AS, walaupun tidak sampai menghasilkan satu Watt listrik buat rakyat Filipina, setelah pemerintah Corazon Aquino, menghentikan pembangunan reaktor nuklir itu, yang dibeli oleh Ferdinand Marcos, untuk keuntungan kroninya, Hermano Disini (Eurodad 2007).

DAMPAK RUTIN: POLUSI AIR PANAS.
TENTU saja, yang pertama kali dan seterusnya paling menderita dampak pembangunan sebuah reaktor nuklir, adalah para nelayan di sekeliling Semenanjung Muria. Sebab pada saat tapak nuklir seluas belasan, mungkin puluhan hektar, diratakan untuk pembangunan reaktor nuklir, menara pendinginnya, dan semua bangunan pelengkapnya, termasuk gardu listriknya, ke mana larinya tanah hasil perataan perbukitan di Desa Balong? Tentu saja ke laut, sebab laut, bagi banyak orang, memang keranjang sampah terbesar ciptaan Tuhan buat orang-orang malas yang tidak menghargai kebersihan. Nah, lumpur ribuan ton itu akan menghancurkan karang-karang di tepi pantai, tempat bersembunyi ikan-ikan yang juga harus bobo di malam hari.

Ikan-ikan yang selamat dari perataan tanah buat kompleks PLTN itu, menghadapi ancaman berikutnya: polusi air panas. Setiap pembangkit listrik yang menggunakan tenaga uap untuk menggerakkan turbin yang satu sumbu dengan generator listrik, selalu memerlukan menara pendingin uap panas itu. Kalau tidak, pembangkit tenaga listrik itu bisa meledak saking panasnya. Untuk itu, selain melalui menara pendingin, yang prinsip kerjanya sama seperti reaktor dalam mobil, uap yang telah berubah bentuk menjadi air panas perlu dikembalikan ke alam. Makanya, PLTU dan PLTN, selalu dibangun dekat sungai atau di tepi laut, supaya berjuta-juta liter air panas itu bisa dibuang ke sungai atau laut. Dari situlah timbul apa yang disebut polusi air panas (Aditjondro 2003: 221-223).

Nah, air panas yang merupakan produk sampingan PLTU dan PLTN, yang terlalu banyak untuk mendirikan pemandian air panas di Balong, terlalu banyak juga buat nener-nener di perairan sekeliling Semenanjung Muria, yang dicari oleh petani tambak di sekeliling Muria untuk menghasilkan ikan bandengnya. Bandeng yang selanjutnya dilego ke Juana untuk dijadikan bandeng presto.

Makanya, yang secara rutin akan menderita kerugian ekonomis dari pengoperasian PLTN Muria adalah para nelayan pengumpul nener bandeng, para petani tambak, para produsen bandeng presto, dan akhirnya, toko-toko bandeng presto di sepanjang Jalan Pandanaran, di kota Semarang. Itulah sebabnya, mengapa saya katakan: Selamat Tinggal, Bandeng Presto! di judul makalah saya.

DAMPAK AKUMULATIF: BAYI-BAYI RADIO-AKTIF.
WAKTU reaktor nuklir di Chernobyl, waktu itu masih termasuk Uni Soviet, meledak, karena macetnya sistem pendinginan reaktor itu, bukan cuma orang di Uni Soviet yang terkena dampak radio-aktifnya, tapi juga orang-orang di Jerman (saya lupa, Timur atau Barat). Soalnya, debu radio-aktif yang dibawa angin di udara, akhirnya jatuh ke rumput-rumput hijau di Jerman. Rumput hijau dimakan oleh sapi perah, dan susu sapi itu diminum oleh manusia. Bagaimana akibatnya kalau manusia terlalu banyak minum susu yang radio-aktif, tanya saja pada pak Iwan Kurniawan dan pak Budi Widianarko, ahli fisika nuklir dan biologi lingkungan yang satu panel dengan saya.

Semenanjung Muria, sependek pengetahuan saya, tidak terkenal sebagai daerah sapi perah. Itu harus ke Boyolali, dekat Salatiga, di mana saya sering minum susu sapi segar sebelum saya terpaksa hijrah ke Australia. Tapi radio-aktifitas dari PLTN Muria, bisa juga mempengaruhi kesehatan penduduk di sini, walaupun tidak melalui susu sapi. Sebab bayi-bayi di sini, masih banyak yang minum air susu ibu (ASI), kan? Walaupun kadang-kadang harus berebutan dengan bapaknya.

Nah, kalau tanaman dan hewan di sekeliling PLTN Muria tercemar radio-aktivitas, maka secara akumulatif, lewat susu ibu, bayi-bayi di Semenanjung Muria akan mendapatkan dosis radio-aktivitas yang melewati ambang batas. Boleh jadi, bayi dan balita di Semenanjung Muria akan menjadi semakin hiper-aktif, sebab coklat saja sudah dapat membuat bayi dan balita hiper-aktif, apalagi radio-aktivitas bocoran dari reaktor nuklir. Mudah-mudahan saja, BATAN akan menciptakan lapangan kerja khusus bagi bayi-bayi radio-aktif dari Muria, sebagai perwujudan dari tanggungjawab sosial mereka.

TITIKRAMA ORDE BARU
MENYADARI hal-hal di atas ini, serta berbagai pertimbangan lain yang sudah diungkapkan oleh pembicara-pembicara lain sebelum dan sesudah saya, dapatlah kita fahami penolakan masyarakat Semenanjung Muria, khususnya lagi di Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, terhadap pembangunan PLTN ini. Makanya, mengherankan sikap Polres Jepara, yang memanggil Setyawan Sumedi, Koordinator Persatuan Masyarakat Balong (PMB), pasca demo besar-besaran menolak rencana PLTN Muria di desa itu (Suara Merdeka, 7 Agustus 2007).

Semestinya BATAN lah, atau Menteri Ristek sekalian, yang dipanggil ke Mabes Polri, untuk menjelaskan mengapa pemerintah tetap mau ngotot membangun PLTN itu, gagasan peninggalan Menteri Ristek BJ Habibie yang kini dihidup-hidupkan kembali. Ataukah ini menunjukkan, bahwa rezim Orde Baru tidak pernah mati, tapi hanya bermetamorfosa, bertitikrama, menjadi rezim baru yang tetap mau mewujudkan impian-impian lama?

Titikrama Orde Baru ini dapat dilihat dari siapa yang sudah menyatakan minat untuk membangun PLTN Muria ini, kapan pernyataan itu dibuat, dan pada kesempatan apa. Maskapai penghasil migas swasta terbesar di Indonesia, Medco, telah menyatakan minatnya untuk membangun PLTN Muria. Saat kunjungan tiga hari Presiden SBY ke Seoul, Korea Selatan, akhir Juli lalu, Medco Energi Internasional dan Korea Hydro and Nuclear Power Co Ltd menandatangani perjanjian awal untuk pembangunan reaktor tenaga nuklir, dengan kontrak senilai 8,5 milyar dollar AS (sekitar Rp 78,5 trilyun). Kontrak itu ditandatangani di hadapan Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro di Seoul, hari Rabu, 25 Juli lalu. Seolah-olah sudah diangkat menjadi jurubicara Medco, Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa batas waktu pembangunannya sudah ditetapkan pada tahun 2016, dan reaktornya dijadualkan akan mulai beroperasi pada tahun 2017 (Suara Merdeka, 26 Juli 2007).

Model-model menandatangani kontrak dengan perusahaan asing, di saat-saat mendampingi Kepala Negara dalam muhibahnya ke luar negeri, memang merupakan salah satu modus operandi bisnis yang dekat dengan kalangan Istana. Memang, Medco dibangun oleh Arifin Panigoro di masa-masa jaya Soeharto, antara lain dengan merangkul besan Soeharto, Eddi Kowara Atmawinata, mertua Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut (Aditjondro 2006: 26, 288, 364-5, 405, 411-2, 443-4, 451).

Pasca Soeharto, Arifin mula-mula mendekat ke Amien Rais, lalu setelah kelihatan bahwa kans Amien Rais untuk menjadi Presiden pengganti Habibie sangat kecil, ia mendekat ke Megawati Soekarnoputri dengan masuk ke PDI-P, dan perhitungannya kali ini tepat. Setelah popularitas Megawati merosot, ia keluar dari PDI-P, dan bersama Laksamana Sukardi, mendirikan partai baru. Boleh jadi, ia sekarang sedang mendekat ke SBY, sambil melihat-lihat, apakah SBY akan berhasil merebut masa jabatan kepresidenan yang kedua, atau tidak.

Medco Energi Internasional yang sudah teken kontrak dengan maskapai Korea di atas untuk membangun PLTN di Muria, memang sedang melakukan diversifikasi dari pertambangan migas, ke proyek-proyek energi yang lain. Di Batam, Medco memiliki dua perusahaan pembangkit tenaga listrik, yakni PT Mitra Energi Batam yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Panaran I Batam yang sejak 2004 membangkitkan 2 x 27,75 MW, dengan nilai investasi US$ 30 juta; dan PT Dalle Energy Batam yang membangun PLTG Panaran II Batam dengan kapasitas 2 x 27,75 MW pula (Warta Ekonomi, 20 Agustus 2007: 31).

Itu belum semua. Medco juga pemilik 5% saham PT Energy Sengkang yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Sengkang di Sulawesi Selatan yang berkapasitas 135 MW. Baru-baru ini, Medco telah ditunjuk untuk mengoperasikan dan memelihara PLTU Tanjung Jati B dengan kapasitas 2 x 660 MW. Kemudian, bersama Ormat International Inc. dari AS dan Itochu Corp. dari Jepang, Medco juga telah menyatakan minatnya untuk membangun Pembangkit Tenaga Listrik Panasbumi di Sarulla, Sumatera Utara, dengan kapasitas 330 MW (Warta Ekonomi, 20 Agustus 2007, hal. 31-32).

Makanya, dari sudut logika bisnis, PT Medco Energi Internasional Tbk yang telah menjual 19,97 % sahamnya kepada Mitsubishi Corporation dari Jepang (Kompas, 27 Agustus 2007), masuk akallah bahwa perusahaan yang dipimpin oleh Hilmi Panigoro, adik kandung Arifin Panigoro, kini berusaha masuk ke pembangkitan listrik tenaga nuklir. Iming-imingnya kepada calon konsumennya, adalah bahwa harga listriknya bisa US$ 3 sen per kWh, lebih rendah dari pada harga listrik yang dihasilkan oleh PLTU atau PLTGU. Namun diakui oleh Hilmi Panigoro, bahwa “mendapat dukungan dari masyarakat adalah tantangan utama yang harus kita hadapi” (Warta Ekonomi, 20 Agustus 2007: 32).

TOLAK PLTN!!!
DARI uraian di atas kita bisa menyimpulkan, bahwa rencana pembangunan PLTN, bukanlah karena krisis tenaga listrik yang sering didengung-dengungkan, sebab dengan berbagai pembangkit yang ada terutama PLTA, PLTU, dan PLTGU kebutuhan listrik untuk industri dan rumah tangga di Jawa sudah dapat terpenuhi. PLTU dan PLTGU, juga tidak akan menambah ketergantungan kita pada bahan baku dari luar negeri, sebab batubara dan gas kita berlimpah. Sedangkan untuk keperluan PLTN, kita harus mengimpor uranium dari Australia, untuk dijadikan isotop yang ‘dibakar’ di dalam reaktor PLTN, yang menimbulkan permasalahan baru lagi, yakni pengamanan limbah nuklirnya.

Jadi sebenarnya, pembangunan PLTN lebih merupakan ambisi kaum pengusaha yang dekat ke Istana, atau mendekat ke Istana, dengan menawarkan iming-iming dukungan buat Pemilu dan Pilpres 2009. Sementara dampaknya, begitu banyak, dan sangat sulit dikendalikan. Karena itu, mengutip kata penyair Wijih Tukul, menghadapi rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria ini: Lawan!

Yogyakarta, 31 September 2007.

Kepustakaan:
Aditjondro, George Junus (2003). Korban-korban pembangunan: Tilikan terhadap beberapa kasus perusakan lingkungan di tanah air. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bagian II: Dilema Seputar Pembangunan PLTN, hal. 105 s/d 272.
--------------- (2006). Korupsi kepresidenan: Reproduksi oligarki berkaki tiga: Istana, tangsi, dan partai penguasa. Yogyakarta: LkiS.
Eurodad (2007). Skeletons in the cupboard: Illegitimate debt claims of the G7. Brusssels: Eurodad.

DETIK2 TERAKHIR MENJELANG IPC

2007-06-29T15:07:00.000+07:00

Panikkk.. semua serba sibuk. Kurang dari 24 jam hajatan rakyat yang dikelola WALHI akan berlangsung. Sebagian besar peserta telah dalam perjalanan menuju Ibu Kota Negara RI. Naik bus, kereta atau kapal laut. Sedangkan yang menggunakan jalur udara, besok pagi mereka baru berangkat.

Tanpa muka2 layu para volunteer yang bekerja keras menyiapkan pesta rakyat ini. Suara keras menggelegar, atau kadang tawa renyah mengiasi hari2 sekretarian panitia di kantor WALHI, Jl. Tegal parang utara 14, Mampang. Umpatan, atau sekedar menggerutu pun menjadi hiasan dari menit ke menit. Namun canda tawa bak menghapus setahun kemarau lewat satu jam hujan. Itulah kesukarelawanan.... bekerja untuk membangun sebuah mimpi.. rakyat harus berdaulat.

yang mengharukan, tidak hanya dari jakarta yang bergerombol secara sukarela, bersama2 menyiapkan pesta rakyat ini. Bandung dan bogor ikut merapat. Saat kegiatan, volunteer2 dari pun siap bergabung untuk mensukseskan kegiatan ini. paling tdk, lampung, jambi, jogja telah menyiapkan diri untuk itu.

Sungguh mengharukan dan membanggakan.
Yang menyedihkan justru pembuktian kalau Dept. Agama adalah institusi negara yang terkorup. Penggunaan asrama haji, sebagai sarana publik betul untuk kegiatan ini betul2 dimanfaatkan. Ruang pertemuan dengan kapasitas 1.500 orang hanya disediakan kursi 150 biji. jika mau nambah.. sewa. Lapangan parkir pun dihargai permeter. Belum lagi komitmen yang gak pernah bisa dipegang. siapa mampu membayar lebih, dialah yang akan terfasilitasi dengan baik. sungguh menyedihkan. sebuah institusi yang konon dibuat untuk mendekatkan diri kepada illahi, justru menjadi media yang menjauhkan dari sang maha pencipta.

Seberapa siap kita mampu mengelola even sebesar IPC?
Pertanyaan ini akan terjawab dari mulai 30 Juni - 3 Juli 2007. Even yang akan dihadiri 1.700 orang ini akan membuktikan, kemampuan WALHI dalam mengelola sebuah rapat akbar masyarakat sipil. even yang diharapkan akan mampu menghasilkan berbagai resolusi, deklarasi dan rencana aksi masyarakat sipil untuk pengurangan risiko bencana.

Satu tekad yang masih terus bertahan dan akan terus dipertahankan...
Mendorong kedaulatan rakyat tidak hanya sekedar jargon...

terimakasih kawan2 volunteer WALHI. Tidak akan pernah diragukan komitmen kalian untuk WALHI. Bukan.. bukan untuk WALHI, tapi untuk mimpi besar bersama...
Rakyat terlindungi dan terselamatkan dari ancaman bencana.....

KETIDAK PEDULIAN & KERENTANAN BENCANA

2007-06-25T21:45:00.000+07:00

"Yang mampu menyelesaikan masalah yang ada di Negeri ini adalah rakyat itu sendiri"..
Rakyat sendiri???? bisakah? bukankah pemerintah dibentuk untuk melayani warga negara. warga negara berarti ya rakyat itu sendiri. Lha kok malah rakyatnya yang harus menyelesaikan sendiri. Lalu fungsinya pemerintah apa? Bukankan mereka menerima segara fasilitas dari dan atas nama rakyat untuk menjalankan mandat itu.

Tapi kalau dipelototin dengan baik dan benar... itulah yang terjadi. tidak akan pernah terjadi sebuah perubahan kalau si rakyat tidak menginginkan perubahan tersebut. Gak akan pernah... dan gak pernah ada sejarah mencatat kalau perubahan itu datang dari sang pegawai negara.
Kekuasaan itu cenderung korup. atau lebih tepat... kekuasaan itu menghantarkan orang baik jadi jahat..
betulkah???

Indonesia, sebagai negara terkorup membuktikan itu. Logikanya, untuk menjadi seorang pegawai negara, harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Paling enggak.. untuk penerimaan pegawai negara republik indonesia, secara terbuka dipatok antara Rp. 40 jeti. Tidak semua sih... ada beberapa gelintir yang memang menjadi pegawai negara tanpa harus menjual sawah, menjual ternak atau ngutang ke sanak saudara. tapi prosentase... kecccciiiilllllll.

Kondisi ini gak perlu pembuktian kan. karena memang udah bukan rahasia umum.
Jangankan untuk jadi pegawai negara, yang terjamin kehidupannya lewat pensiun. Untuk masuk sekolah SD, ngurus KTP, bahkan surat keterangan kehilangan dan kematian, kita perlu merogoh kocek. Untuk bekerja biar aman gak terganggu, pun dibutuhkan sogokan. uang keamanan bilangnya.

Korupsi dan Kerentanan Masyarakat
Sudah jelas, sangat erat kaitannya korupsi menciptakan kerentanan. Akibat korupsi yang telah mendarah daging, maka terjadi kerentanan warga negara. Apalagi tingkat kerawanan kawasan yang sangat tinggi di negeri ini. Bukan rahasia umum jika negari ini dilewati cincin api atau kerennya ring of fire. Adalah fakta juga kalau negari ini dihimpit tiga lempeng bumi aktif yan g saling menekan. So.. gempa dan tsunami serta erupsi gunungapi merupakan realitas akan dihadapi. topografi yang bergunung2 dengan jenis tanah yang beragam pula menyimpan ancaman lain. Ditambah dua musim yang mencengkram negari ini. Banjir, longsor, wabah pun menjadi keniscayaan.

Apa hubungannya dengan korupsi? Pengabaian dan ketidak pedulian atas potensi ancaman yang ada karena korupsi. Para pengambil kebijakan seharusnya tahu implikasi dari kebijakan yang dikeluarkannya. Namun kerena pelicin yang diterimanya, mengabaikan risiko dan dampak yang akan terjadi. Pemberian izin pemanfaatan hutan (HPH) misalnya. Apakah mereka yang diberi wewenang ngurus hutan buta tuli jika eksploitasi hutan dilakukan? Apalagi secara besar2an. Apakah mereka juga gak paham jika pembukaan hutan untuk perkebunan sawit akan menciptakan bencana?
Demikian juga dengan kebijakan lain. Tambang, tata ruang, kelautan atau air dan tanah. Tidak tahu, tidak peduli atau...????

Tidak ada yang tidak selesai dengan uang. Semakin berisiko maka semakin besar sogokan yang harus dikeluarkan. Sogokan akan bertambah jika dampak yang dihasilkan telah berbuah bencana. karena akan muncul pemeras2 lain dengan mulut penuh liur. penegak hukum. Industri media pun kadang ikut bermain jika gak tahan godaan. Preman2 pun akan ikut hajatan ketika tekanan semakin besar.

Wuihhhhh.... gak peduli, bencana yang tercipta telah menyengsarakan 10, 100, 1.000, 10.000 atau 1.000.000 bahkan lebih. Gak penting.. toh dia dan keluarganya gak kena. sekalipun kena... yang penting tidak terkena untuk dirinya sendiri. Bahkan bisa menciptakan keuntungan baru. Itulah wajah rakyat kita.

Ketidak pedulian atas kehidupan kolektif inilah yang menyebabkan negari ini terus terkungkung dalam derita. Tidak peduli atas nasib yang menimpa orang lain dan membiarkan mereka berjuang hidup sendiri. Ketika mereka yang tergusur, menderita dan sekarat melakukan protes, yang muncul justru cibiran. Bahkan umpatan karena membuat perjalanannya terganggu (macet boooo karena ada aksi demonstrasi).

Mengapa begitu sulit menghimpun kekuatan kolektif rakyat. Padahal.. secara kongrit, mereka pun bagian dari korban dari sistem, korban dari kebijakan dan korban perampasan hak. hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan air bersih, hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan hak mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari ancaman bencana.
Tidak merasa atau takut.. atau memang tidak peduli.. asalkan tidak menimpa dirinya sendiri.

BERJUANG YUUUUU.... BUT FOR WHAT?

2007-06-22T17:59:00.000+07:00

"hidup adalah perjuangan.. perjuangan butuh pengorbanan. takut berkorban, jangan berjuang. takut berjuang.. jangan hidup".
begitu kira2 ungkapan spirit anak2 muda tahun 1980-an. Paling gak, ungkapan itu begitu populer dikalangan anak2 smu zamanku dulu. Begitu populer karena hampir ditulis ditiap buku pelajaran. entah nulisnya saat iseng, ngantuk menghadapi ocehan guru fisika, atau jengkel karena diputusin pacar. atau mungkin juga saat melawan rasa frustasi karena ditolak cintanya sama sang pujaan hati. whatever lah????

Berjuang... berjuang ayo berjuang...
Berjuang yang seperti apa? berjuang untuk apa?

Banyak orang sekarang mempertakan makna perjuangan. Berjuang untuk apa lek? Pikir dirimu sendiri sebelum memikirkan orang lain?
Jelas berbeda ketika sebelum taon '45, begitu telanjang makna dari perjuangan. Panggul senjata (sekalipun cuma banu runcing), atau menyiapkan logistik untuk para petempur (aku lebih suka menggunakan kata itu, karena para ibu yang menyediakan makanan, yang menyembunyikan para petempur dan alat2 perang juga pejuang kan???)
Makna tersebut tentu masih relevan kalau di Irak, Afganistan, atau Timur Tengah yang bergolak).

Sayup-sayup syair lagu darah juang mengalun. Semakin lama semakin jelas. Nyala semangat sekelompok orang jelas terlihat. Terik matahari diabaikan. Hujan pun tak menyurutkan mereka untuk membubarkan diri. Suara lentang penuh semangat pun merobek hiruk pikuk lalu lalang lalu lintas. "Hancurkan tirani, Gayang keangkuhan... Turunkan kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat". "Perjuangan ini belum selesai kawan.. tak surut langkah sebelum cita2 terkabul".

Kata perjuangan atau berjuang kembali mengalun. Bertumburan dengan pertanyaan pasimistis, berjuang untuk apa? berjuang untuk kepentingan siapa? Berjuang atas ajakan siapa?
Sebagai anak muda idealis, pertanyaan pasimistis pasati langsung digasak.
Bagaimana gak, mereka betul2 tulus mengorbankan kepentingannya, keluarganya, lingkungannya... atau bahkan masa depannya. demi sebuah keyakinan. Perubahan hakiki. Perubahan yang gak cuma jargon. gak cuma celoteh merdu para elit yang saat ini menempati berbagai posisi dari perubahan sandiwara.. REFORMASI.

Tapi kadang, nyala api semangat yang membara terlalu polos. Bersih bak kain putih keluar dari pabrik textile. Kepolosan terbungkus gelora semangat dan kadang.. kesombongan. Hingga.. tanpa sadar, mereka kerap menjadi bulan2an si mulut manis kaki tangan para bromocorah politik. Rela mengorbankan semua yang mereka punya, untuk kepentingan sesaat sang aktor.

Guncangan bumi yang tiba2, gelombang pasang air laut masuk daratan, atau matrial perut bumi menenggelamkan ribuan rumah. Ratusan ton matrial atau air menghancurkan kampung.. meninggalkan kepedihan. Tanpa kabar.. tanpa isyarat. Bencana.. begitu tiba2 datang. kemiskinan pun tercipta sebagai dampak terdahsyat. Mereka pun harus berjuang untuk tetap bisa bertahan hidup.

Berjuang... mereka berjuang untuk dirinya sendiri. berjuang untuk keluarganya dan untuk komunitasnya. Jarang ada harapan mereka untuk dapat kembali pada kehidupan sebelumnya. Karena fakta.... mereka akan ditinggalkan setelah gegap gumpita respon darurat. Sementara... para bandit2 berpesta menikmati hak2 warga korban bencana. Langsung maupun tidak langsung. Ini adalah realitas bung.. not dream or illusion. You must ready if you want to live in republic of disaster.

tentu kita masih ingat, bagaimana dana bencana dialihkan untuk asuransi atau perubahan dewan perwakilan rakyat yang terhormat. Dijadikan pundi2 para wakil rakyat melalui percaloan. Dialihkan untuk pembangunan gedung olah raga atau.... perjalanan dinas. Tentu kita pun masih ingat, bagaimana bencana dijadikan alat untuk mengajukan hutang baru. Membuka ruang untuk memasukan sampah2 tak berguna dengan alasan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kembali lagi.. kata berjuang berkumandang. Berjuang untuk siapa? berjuang untuk apa?
Masyarakat bahorok telah lebih dari 2 tahun melantunkan dana sedih. Warga Nabire mencibir atas ketidak jelasan masa depan yang ditawarkan negara. Warga Jogja pun harus puas menciptakan kehidupan bermartabat dengan 15 juta. Pangandaran, Sinjai, Pesisir selatan atau Sumatra Barat. Bahkan banyak warga yang hanya menelan ludah karena sang pembawa mandat gak peduli. Akh... cuma 3 orang yang mati.... busyet dah???

Lalu... apa yang secara hakiki diperjuangkan saat ini? Melawan pembawa mandat negara yang telah berkhianat? atau berjuang melawan apatisme dan egoisme? Untuk siapa?
Tentu untuk rakyat, untuk warga kebanyakan yang tertindas?
Lah... wong yang diperjuangkan (rakyat atau kaum marjinal) aja gak merasakan itu. Buktinya... mereka gak pernah punya keinginan untuk terlibat dalam perjuangan...
Lalu................ kita berjuang untuk siapa ya? atau jangan2, kita ini hanya berhalunisasi... bermimpi sebagai pejuang sejati pada waktu dan tempat yang salah

COMMUNITY BASE DISASTER MANAGEMENT.. KERENN!!!

2007-06-20T10:47:00.002+07:00

Community Base Disaster Management.. keren ya. Tentu sangat keren segala kata ketika dienggriskan. Kalau di endonesiakan seolah menurun kualitasnya. Itulah hebatnya kata2.. lebih hebat lagi si bahasa penjajah, bahasa kapitalis yang sekarang udah resmi se resmi2nya jadi bahasa internasional. Akan ketinggalan pesawat dalam kehidupan sekarang kalau gak bisa speak2 english. Contohnya gw sendiri.. he. he...
Seolah menjadi orang bodooooooohhhhh banget ketika berhadapan dengan sekelompok orang yang cas cis cus.. sekalipun bule nya cuma satu ekor. 10 ekor lainnya melayu.

Bagaimana dengan substansi itu sendiri. Pengelolaan bencana berbasis masyarakat. Sebuah upaya terpadu, terinternalisasi dalam kehidupan sehari2, secara sadar kritis mengurangi risiko dan dampak bencana. CBDRM memang jadi populer sejak tsunami menggempur Aceh-Nias. Beda banget dengan tahun 90-an, ketika gw mulai belajar sekaligus jalanin di lereng Merapi. Gak banyak bahan bacaan yang siap saji. Ada, eh... pake bahasa kapitalis pula. Jadi harap maklum... kalau bukunya lebih banyak dijadikan hiasan. Belajar dari pengalaman... trial and error ja'e.

Dulu orang berkerut jidatnya kalau mendengar CBDM (sebelumnya belom ada R = risk). Sekarang, wuihhhh... orang begitu antusias lho. Seolah, gengsi kalau dibilang gak tahu tentang CBDRM. kalaupun gak jelas juga, apakah beneran muka berbinar penuh semangat itu dibarengin sama pemahaman dan ketertarikan untuk pengembangan CBDRM. tapi gw sendiri, lebih suka make pengelolaan bencana oleh masyarakat ajah.
Pengelolaan bencana oleh masyarakat beda gak dengan pengelolaan bencana berbasis masyarakat om eyanks? He.. he.. itu yang kerap dilontarkan banyak orang

Bisa beda bisa enggak sih. Tergantung orangnya memahami berbasis itu apa. WALHI sendiri menggunakan oleh untuk menegaskan saja untuk menempatkan masyarakat sebagai subject utama. Dengan menggunakan "oleh", menurut WALHI gak bisa tergantikan. Gak ada justifikasi yang bisa dipake untuk menempatkan masyarakat sebagai simbol. Implikasinya tentu sangat berat. Baik dalam kontek implementasi maupun pembuktian. Tapi itu konsekwensi yang harus diambil ditengah maraknya pengrajin project yang menempatkan CBDRM sebagai issue garapannya.

Masyarakat sebagai perencana dan pelaku
Merencanakan adalah bagian penting dari sebuah aksi. Terlalu banyak orang mengabaikan perencanaan untuk sebuah kegiatan. Bahkan pada orang yang menempatkan perencanaan sangat penting sekalipun. Contohnya ya para aktifis NGELESM itu. Masa iya, mau mengajak demo untuk perubahan kebijakan, hanya didiskusikan 1 minggu, bahkan ada yang cuma dua hari. itu pun kagak intensip. cuma 2 kali rapat ajah. weleh.. weleh..

Sebuah perencanaan pun tidak lepas dari analisis situasi, kecenderungan isu, aktor2 yang berkepentingan atau bahasa kerennya stake holders, kepasitas diri selain kebutuhan2 kenapa sebuah kegiatan dibutuhkan. Selain item2 tersebut, posisi masyarakat lah yang sangat penting. Tidak hanya keterlibatan, tapi masyarakat yang betul2 sebagai pelaku.

Susah lho melibatkan masyarakat sepenuhnya. Bisa dibayangkan, untuk satu desa aja (apalagi kalau di Jawa), bisa ribuan orang. Gimana caranya bisa melibatkan semua? Disinilah letak kecerdasan dan keterbukaan serta kepercayaan dibutuhkan. Kecerdasan artinya harus mempu berfikir, media apa, methode, atau materi apa yang bisa dipake. Juga peluang2 yang paling mungkin digunakan, resources yang dapat dimobilisasi dll. Keterbukaan adalah membuka diri terhadap input dari manapun. Keterbukaan pun harus bersifat aktif. Bukan gaya SBY atau para pejabat negeri ini yang hanya menggunakan "Open House". Kepercayaan, adalah percaya pada proses, percaya dengan individu dan kelompok atau organisasi yang ada.

Struktur dan sistem sosial serta administrasi di negari ini sudah sangat memadai. masalah hanya pada konsistensi dan mungkin tidak maksimal dikelola. Ditingkat yang paling kecil ada RT (rukun tangga), naik ke Rukum Warga, Dusun (jika di pedesaan), ada juga istilah jorong, gampong dll. Naik lagi ada kelurahan atau kantor desa sampai ke kabupaten.

Untuk bisa mensosialisasikan atau mengundang warga untuk sebuah rencana kerja atau akan membuat rencana, jika memanfaatkan struktur tersebut, sebesar apapun agenda yang akan dibuat dapat dilakukan. Gak ada dana...??? itu alasan banyak pemda ketika ngomong tentang keterlibatan masyarakat secara masif. makanya, jangan heran, kalau mereka cuma ambil satu dua ekor warga, dan dijustifiasi udah melibatkan warga. Nah.. apakah ornop yang protes mulu dengan gaya pemerintah juga akan melakukan hal yang sama????

Apakah seluruh warga harus ikut? Yang terpenting dari proses tersebut, warga harus tahu bahwa keterlibatan mereka penting. Implikasi jika gak terlibat juga tahu. dan apa pula implikasi ke depan buat kehidupan mereka. Kalau itu udah disampaikan dan pahami, kalau warga tetep gak mau ikut, itu adalah hak warga juga untuk tidak berpartisipasi. dan yang lebih penting adalah, woro2 tentang undangan atau sosialisai nilai penting (strategis) untuk sebuah pembahasan harus betul2 sampai dan dipahami warga. Pilihan ada di warga, ikut atau tidak ikut.

Masyarakat sebagai penentu kebijakan
Rakyat adalah pemegang mandat tertinggi. Melalui sistem kenegaraan Republik Disaster ini diterjemahkan dengan perwakilan. Ya.. DPR dan DPRD itu. sebelumnya, keterwakilan ditentukan oleh 3 Parpol resmi Negara. Rakyat cuma dikasih kesempatan nyoblos partai.
Sekarang rakyat udah milih langsung calon, tapi ternyata intervensi partai masih tetep menentukan, kalau gak masuk kuota. Presiden, gubernur ampe bupati pun sekarang dah dipilih langsung. Jadi, ya.. mau apalagi... menjadi sah kalau mereka memutuskan atas nama rakyat. contohnya pemerintah, ya dengan memutuskan mendukung resolusi PBB untuk kasih sangsi ke Iran. Kalau DPR mah lebih banyak lagi.. sekalipun keputusan2nya jauh dari kepentingan rakyat. Contohnya ya minta laptop ditengah banyaknya kejadian bencana.

Mengembalikan fungsi dan peran, rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat gak gampang. harus dimulai dari tingkat yang paling bawah. Tingkat dusun, atau RT. Setelah keputusan dibuat, gak serta merta selesai, perlu pengawasan atas keputusan tersebut. jagnan sampe diselewengkan untuk kepentingan yang lain.

Pada tataran ringan, ya dalam penyusunan rencana ditingkat kelompok atau dusun lah. Mempuat perencanaan program pengelolaan bencana oleh masyarakat. Yo kita coba, selain mengurangi risiko bencana yang menjadi fokus utama, juga mereduksi dominasi para elit atau tokoh dalam mengambil kebijakan. dari mulai rencana, sampe monitoringnya

he.. he.. kok gak nyambung ya dengan judul di atas. bodo akh... ambil aja manfaatnya kalau ada.. kalau gak, ya gak usah dianggap apa2.

Indonesia People Conference

2007-06-20T08:37:00.000+07:00

Membangun Kekuatan Kolektif Masyarakat untuk Mereduksi Risiko dan Dampak Bencana Ekologis

Negara Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana yang sangat tinggi. Jajaran gunung api - pacific ring of fire, memunculkan ancaman erupsi gunungapi. Tiga lempeng bumi yang terus bergerak memunculkan ancaman gempa dan tsunami. Kawasan tropis pun berisiko terhadap acaman banjir, longsor, wabah penyakit. Tidak ditempatkannya potensi ancaman bencana dalam segala sektor, menjadikan 83 % kawasan Indonesia menjadi rawan bencana. Kondisi ini semakin diperburuk dengan belum dijadikannya ancaman sebagai pengetahuan dan kemampuan yang harus dimiliki rakyatnya. Akibatnya, 98 % dari 220 juta warga tidak siap menghadapi ancaman bencana. Potensi ancaman semakin bertambah dengan dampak pemanasan global yang telah nyata dirasakan banyak negara.

Hasil-hasil pembangunan dapat hilang dalam hitungan detik. Penderitaan warga terkena bencana pun cenderung berkepanjangan kerena pendekatan hanya difokuskan pada saat kejadian bencana. Paska bencana, cenderung terlupakan. Terlupakan oleh adanya bencana lain yang juga mengorbankan jiwa dan harta.

Paska bencana gempa dan tsunami di Aceh – Nias, DPR mengajukan usul RUU Penanggulangan Bencana. RUU PB telah disahkan tanggal 29 Maret 2007. Terlepas kekurangan yang ada, Indonesia telah memiliki payung hukum pengelolaan bencana. Penanggulangan yang tidak hanya dititik tekankan saat terjadinya bencana. Persoalan kelembagaan yang tidak efektif karena bersifat ad hock telah dijawab melalui Badan Nasional/Daerah Penanggulangan Bencana. Badan yang berperan aktif sebelum, saat dan setelah terjadinya bencana.

Tindakan progresif lain dalam pengelolaan bencana di Indonesia adalah disahkannya Rencana Strategis Nasional (RAN) Pengurangan Risiko Bencana (PRB) oleh BAPPENAS – BAKORNAS PBP. Sekalipun tidak mempunyai kekuatan hukum, strategi ini menjadi acuan dalam pembangunan nasional. Beberapa daerah seperti Yogjakarta, Aceh dan Jawa Tengah saat ini dalam proses penyusunan RAD PRB sebagai turunan RAN PRB.

Sisi lain, kebijakan PSDA masih cenderung ekstraktif. Ekstraksi PSDA akan semakin memburuk karena restorasi SDA tidak dilakukan secara maksimal dan serius. Kondisi ini semakin kontras dengan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Pada beberapa daerah yang tidak pernah terkena amukan angin ribut, saat ini terkena. Demikian juga dengan kenaikan air laut menenggelamkan pemukiman dan wilayah pesisir. Kacaunya system alamini pula menyebabkan terjadinya gagal tanam dan gagal panen.

Latar Belakang

Banjir besar di Aceh, menutup tahun 2006. 96 orang tewas dan memaksa 110.000 warga mengungsi dan merelakan aset-aset kehidupannya rusak atau bahkan musnah. Awal Februari, Jakarta, Ibu Kota Negara RI lumpuh. 57 orang tewas. 422.300 jiwa mengungsi di tempat-tempat tidak layak. Berdesakan, bercampur antara bayi, anak-anak serta laki-laki dan perempuan pada ruang sempit. Bahkan di tempat-tempat terbuka.

Bencana di Indonesia adalah keniscayaan. Secara alamiah, Kawasan Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi. Jalur gunung api pasifik (pasific ring of fire) melewati sebagian besar pulau-pulau Indonesia dari Sumatra, Jawa, Bali-Nustra, Sulawesi dan Maluku. Tiga lempeng bumi yang secara konstan bergerak memunculkan ancaman bencana gempa dan tsunami. Potensi ancaman lain adalah pergerakan tanah, iklim tropis serta lahan gambut.

Kondisi ini semakin diperparah dengan diabaikannya dan tidak dipedulikannya ancaman dalam seluruh aspek kenegaraan. Ketidaksiapan menyebabkan ancaman dengan mudah berubah menjadi bencana. Gempa dan tsunami di Aceh-Nias serta gempa bumi di Jogjakarta adalah contoh kongkrit. Sekalipun pemicu bencana adalah alam, namun tidak ditempatkannya potensi ancaman oleh manusia menyebabkan dampak bencana menjadi lebih besar. Kondisi seperti ini merata di seluruh wilayah Indonesia.

Ketidaksiapan (kerentanan) atas risiko dan dampak bencana merupakan kunci atas terjadinya bencana. Kondisi ini menentukan banyaknya korban jiwa, harta maupun rusaknya lingkungan. Masih lemahnya daya kritis masyarakat terhadap haknya sebagai warga negara, memposisikan negara masih belum menempatkan hak-hak rakyat untuk dipenuhi. Hak terlindungi dan terselamatkan dari berbagai ancaman bencana. Hak pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terkena bencana serta dan jaminan menjalani kehidupan bermartabat paska bencana. Hal yang terpenting dan masih terabaikan adalah : penanganan bencana seharusnya menjadikan kondisi dan warga terkena dampak bencana menjadi lebih baik, lebih kuat dan lebih siap menghadapi ancaman dan dampak bencana berikutnya.

WALHI mencatat, selama 2006 telah terjadi 135 kejadian bencana ekologis. Lebih dari 7.000 jiwa meninggal dan lebih dari 10 juta warga terpaksa menjadi pengungsi. Tingginya intensitas bencana menyebabkan Negara harus merubah anggaran negara (APBN) tahun 2006 dari Rp 500 milyar menjadi Rp 2,9 triliyun pada APBN Perubahan tahun 2007 untuk penanganan bencana di Indonesia. Kondisi ini menunjukan, daam penyusunan anggaran negara, potensi ancaman dan kerentanan warga belum dijadikan dasar. Demikian juga berbagai upaya integral pengurangan risiko dan dampak bencana.

Hal yang positif adalah telah disahkannya RUU PB dan RUU Tata ruang menjadi kebijakan resmi Negara. Terlepas kekurangan yang ada, masih dibutuhkan perangkat perundangan lain untuk mengimplementasikannya, baik berupa peraturan pemerintah atau Keputusan Presiden. UU memandatkan pemerintah untuk membuatnya perangkat operesional tersebut dalam waktu 6 bulan sejak diundangkan. Itidakat positif lain adalah telah ditetapkannya Rencana Aksi Nasional Pengurangan risiko bencana (RAN PRB).

Kebijakan lain terkait pengurangan risiko bencana adalah yang masih proses pembahasan adalah Pengelolaan Sumberdaya Alam, pesisir dan keluatan serta pulau-pulau kecil, Migas, Ilegal logging, persampahan, dan Ibu Kota Negara. Rancangan Undang-undang ini perlu mendapatkan pengawalan maksimal sehingga dapat secara sinergis mampu meredam risiko bencana.

Sisi lain, terdapat kebijakan yang cenderung dan potensial meningkatkan risiko bencana. Perpres 36/2004, Perpu No 1/2001 tentang pertambangan dikawasan lindung, UU Investasi, Maupun kebijakan-kebijakan ekstraktif. Kontradiksi kebijakan dapat melahirkan benturan kepentingan. Pendekatan kekuasaan cenderung mengalahkan berbagai pertimbangan ilmiah maupun sosial kultur. Kondisi ini akan terus belanjut jika masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai warga negara. Perubahan iklim (climate change) adalah realias. Dampak perubahan iklim telah nyata menjadi ancaman bagi kehidupan di bumi. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) dalam “Climate change impact, adaptation and vulnerablity” menunjukan berbagai ancaman berpotensi menjadi bencana besar. Bahkan beberapa sumber memvonis, ancaman bencana akibat perubahan iklim lebih menyeramkan dari terorisme. Krisis air dan pangan, kesehatan, badai, kekeringan, banjir-longsor adalah hal telah mulai dirasakan dampaknya.

Indonesia tidak lepas dari dampak pemanasan global. Akibat naiknya air laut, diperkirakan 14.000 desa di wilayah pesisir akan hilang pada tahun 2015. Banjir-longsor serta badai akan semakin parah. Perubahan iklim pun akan menurunkan produktifitas pangan. Perubahan suhu dan curah hujan memungkinkan pemindahan distribusi nyamuk malaria dan demam berdarah. Penyakit lain yang akan mengancam sampai pada kematian adalah diare dan kolera.

WALHI sebagai organisasi masyarakat sipil melihat, persoalan-persoalan di atas perlu direspon dan disikapi secara serius. Ancaman bagi kehidupan dan keberlanjutannya merupakan hal terpenting untuk segera diterjemahkan dengan berbagai tindakan nyata. Kerja kolektif seluruh unsur, khususnya ditingkat masyarakat akan menentukan kehidupannya itu sendiri. Kehidupan yang bermartabat. Sebagaimana mandat berdirinya Negara Republik Indonesia : “Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah..” termasuk dari seluruh ancaman bencana.

Tujuan
1. Menghimpun pengetahuan kolektif masyarakat sipil untuk pengurangan risiko dan dampak bencana ekologis berbasis hak
2. Mengkonsolidasikan kekuatan rakyat sebagai kekuatan penekan untuk memastikan berjalannya berbagai upaya mengurangi risiko dan dampak bencana
3. Merumuskan resolusi-resolusi progresif sebagai respon atas ketidakpastian keberlangsungan kehidupan yang bermartabat dari berbagai potensi ancaman bencana.
4. Melakukan tekanan politik untuk mengubah arah kebijakan/ pola pembangunan

Hasil yang diharapkan
1. Terhimpunnya pengetahuan kolektif masyarakat sipil untuk pengurangan risiko dan dampak bencana ekologis berbasis hak
2. Terkonsolidasinya kekuatan rakyat sebagai kekuatan kontrol dan penekan untuk memastikan berjalannya berbagai upaya mereduksi risiko bencana.
3. Adanya rumusan resolusi-resolusi progresif sebagai respon atas kondisi ketidakpastian keberlangsungan kehidupan yang bermartabat dari berbagai pontensi ancaman bencana
4. Adanya agenda kolektif – implemantatif untuk menjalankan resolusi-resolusi yang terumuskan

Jenis Kegiatan
Bentuk kegiatan adalah :
1. Seminar/stadium general dan lokakarya:
2. Dialog
3. Workshop perumusan
4. Public campaign
5. Civil society declaration on disaster risk reduction.

1. Pra kegiatan
a. Pengelolaan dan disiminasi data - informasi
b. fokus group diskusi di tingkat wilayah
c. musyarakat wilayah

2. Konferensi Rakyat Indonesia
a. Seminar/stadium general : Mensinergiskan gerakan sosial, kebijakan dan rencana aksi pengurangan risiko bencana dalam system kehidupan dan kenegaraan berbasis hak.
b. Lokakarya : a) pengurangan risiko bencana dan b) management bencana
c. Dialog tematik : Perubahan iklim, ancaman bencana dan tantangan adaptasi.
d. Workshop perumusan “civil society declaration on disaster risk reduction”
e. Hight level policy dialog and Public hearing
f. Campaign public : a) press briefing, b) pameran dan c) dialog tematik dan pentas budaya
g. Civil society declaration on ecological disaster risk reduction

3. Paska kegiatan – keberlanjutan project
a. pengelolaan dan disiminasi data - informasi
b. high level policy dialog ditingkat wi- layah
c. Public hearing ditingkat wilayah
d. Kampanye dan pengorganisasian publik ditingkat nasional dan wilayah
e. Policy monitoring

Waktu dan Tempat Kegiatan
Kegiatan ini bertempat di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta telp. 021. 80883155, dari tanggal 30 Juni - 4 Juli 2007. Peserta telah sampai ke lokasi kegiatan maksimal 30 Juni 2007.

Peserta Kegiatan
Peserta Konferensi Rakyat Indonesia untuk pengurangan risiko bencana ekologis direncanakan dapat dihadiri 1.165 orang perwakilan dari 150 Kabupaten di 26 propinsi di Indonesia.

Dampak
Posisi tawar rakyat dengan pemangku kepentingan semakin kuat sehingga upaya reduksi risiko bencana tidak lagi didominasi oleh pemerintah, akademisi atau kelompok lain dengan mengatasnamakan Rakyat. Reduksi resiko bencana akan lebih melibatkan masyarakat berdasarkan kekuatan kolektif dan sumberdaya lokal.

Proses pembahasan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan reduksi bencana (RUU Pengalolaan Sumberdaya alam) maupun kebijakan yang berpotensi meningkatkan kerentanan (RUU Minerba) semakin termonitor dan menjadi persoalan publik. Proses ini juga akan berdampak pada penterjemahan ditingkat daerah dalam berbagai upaya pengurangan risiko bencana, seperti penyusunan RAD PRB sebagai terjemahan dari RAN PRB,
Raperda penaggulangan Bencana, anggaran belanja daerah dll. Dan Terlibatnya warga masyarakat dalam agenda mengurangi risiko bencana secara masif.
Memberi kontribusi bagi terwujudnya proses demokratisasi dan akselarasi pengelolaan Sumber Daya alam yang berkeadilan, berkedaulatan rakyat dan berkelanjutan.

Indikator
Dari sisi kuantitas, indikator akan dilihat dari kehadiran jumlah peserta. Kegiatan akan berhasil jika dihadiri 75 % dari target peserta. Kegiatan pun akan dikatakan berhasil jika sesuai dengan waktu, agenda sesuai dengan yang direncanakan serta dan pendanaan tidak melebihi 15 % kelebihan anggaran.

Sedangkan dari sisi kualitas, indikator keberhasilan dalam dilihat dari :
• Keberagaman gender; ada keseimbangan antara jumlah peserta laki-laki dan perempuan serta dari sisi usia.
• Keberagaman perwakilan ; peserta mewakili seluruh wilayah sebagai target group kegiatan
• Keluaran hasil ; hasil-hasil kegiatan sesuai dengan capaian yang direncanakan; rencana aksi masyarakat sipil untuk pengurangan risiko bencana dan deklarasi masyarakat sipil untuk pengurangan risiko bencana serta perumusan rekomendasi isu sektoral

•Untuk publikasi dan mejadi awal gerapan massa;
kegiatan di liput selama : 2 minggu sebelum dan 2
minggu sesudah kegiatan :
•Delapan Televisi Nasional, 10 Radio nasional dan internasional, 12 Koran/Majalah Nasional dan 8 Koran lokal

Informasi lebih lanjut “Indonesia People Conference” :
Hubungi hotline
WALHI Eksekutif Nasional
Jl. Tegal Parang Utara No 14 Jakarta 12790
Telp : 021.794 1672, 7919 3363
Fax : 021.794 1673
www.walhi.or.id
email : info@walhi.or.id
Kontak person : Andi Armansyah (0815 1066 5310), Riza Damanik
(0818 77 3515), Syahrul Sagala (0813 8667 2188), Sofyan (0811 18 3760)
Eksekutif Daerah WALHI di masing-masing propinsi.

Menjelang Indonesia People Conference

2007-06-13T00:53:00.000+07:00

14 hari lagi kawan... 30 Juni - 03 Juli 2007, di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta..
WALHI bersama 1200 warga negari sejuta bencana.. akan mencoba membongkar mitos, hidup bertabat dapat terwujud. Sinergis antar warga dapat dilakukan dalam satu tekad dan tujuan. cukup sudah, 200 ribu warga Aceh menjadi korban gempa dan tsunami. 7000 warga Jogja dan klaten jadi korban gempa. 700 warga pesisir jawa tergulung tsunami. Dan ribuan lainnya tertimbun tanah longsor, tersapu banjir bandang, terendam banjir atau peluru2 nyasar. cukup juga korban sia2 akibat wabah tak tertangani...
Reduksi bencana ekologis sekarang.... Mari bersama dan bersatu.. untuk satu tuntutan, hak atas perlindungan dan keselamatan dari berbagai ancaman bencana

Semua manusia di dunia, pasti sudah mengenal Indonesia. Negara dengan segudang julukan.. dari yang indah, sampe yang busuk. Dari Negara terkorup sampe nominator guiness book of record untuk perusakan hutan. Untuk urusan korban dan penanganannya, Indonesia juga mendapatkan angka merah. Pada musim asap, Indonesia pun melesat menjadi penyumbang emisi CO2 terbesar. Weleh.. weleh.. welehhhhhh.... hebat tho???
Indonesia menempati rengking 10 besar.

Itulah Negeri yang zaman baheula disebut dengan zamrud katulistiwa. Negeri yang diincar para penjajah dari berbagai daratan untuk ditaklukan. Kekayaan alam Indonesia yang luar biasa membuat liur para pengeruk untung tak tertampung jika hanya ditampung 10 biji ember. Tak heren, kalau para pedagang dan negara2 eropa rela mengeluarkan investasi besar. termasuk menginvestatikan nyawa para serdadu. Kekayaan alam yang luar biasa tentu dengan perhitungan cermat akan menutup biaya investasi yang dikeluarkan. Modal serebu, dapat sepuluh juta.

Paska tsunami rata menyapu pemukiman sepanjang pesisir selatan, barat sampai utara tanah rencong, semua mata tertuju ke Indonesia. Sebelumnya, orang lebih mengenal Bali dibanding Indonesia sebagai Negara. Setelah 26 Desember 2004, satu lagi daerah terkenal di Indonesia go public. Nangroe Aceh Darusalam. Daerah paling ujung Negeri yang dimerdekakan tahun 1945 ini menjadi sangat terkenal. Negeri yang seharusnya telah terkenal karena didera kemelut bersenjata. Negeri yang seharusnya menjadi perhatian dunia karena pelanggaran HAM. Negeri yang juga menghasilkan gas alas terbesar. Tapi nyatanya, terkenalnya aceh karena 200 ribu jiwa meninggal secara berjamaah digulung gelombang salah jalur. tsunami.

Ketika Aceh collapse karena bencana, semua orang mungkin sedikit maklum. Dampak yang luar biasa karena Aceh memang dalam dekapan ketidak amanan. Gak main2, 30 puluh tahun konflik bersenjata menghimpit Aceh. Maklum ketika tidak sempat informasi dan pengetahuan tentang risiko gempa dan tsunami sampai ke warga masyarakat. Tidak pula banyak kesempatan dapat dilakukan untuk membangun kesiapsiagaan, membangun pola adaptasi dll. mensikapi ancaman bencana. Permakluman pun berlanjut ketika kacau balaunya penanganan bencana. Semua negara tidak akan sanggup menangani bencana sebesar Aceh-Nias. Termasuk Amrik si super power. Apalagi Aceh masih dalam masa konflik. Maklum.. dan harap maklum...

Tapi, apakah masih maklum ketika bencana merobek ketentraman warga di Pulau Jawa. Negeri yang selama ini menjadi pusat segala pusat di Indonesia. 27 Mei 2006 Gempa mengoyak kehidupan warga Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulonprogo, Kodya sampe Klaten. Tsunami kembali menggulung pesisir pangandaran yang sebelumnya dianggap aman damai oleh sang Bupati. Ibu Kota pun direndam pelarian air dari wilayah sekitarnya. dan terakhir, banjir pasang secara merata kembali memporak porandakan desa2 sepanjang pesisir Jawa. dan Penanganan pun sami mawon. tetap gagap, tetep kacau balau.

68 % bencana yang terjadi akibat dari kerusakan lingkungan. Bahkan kalau kita mau jujur, berbicara dengan hati nurani, dampak bencana yang luar biasa tidak lepas dari manusia itu sendiri. Gempa bisa terjadi akibat tumbukan lempeng bumi. erupsi bisa jadi karena Gunungapi batuk karena terserang flu. Atau puting beliung karena angin yang gak punya mata. Tapi, kerusakan sebagai dampak kan karena manusia mengabaikan potensi ancaman itu sendiri. Bangunan tidak disiapkan untuk menyambut goyangan bumi dengan SR atau MMI tertentu. Bikin rumah gak liat2 dulu jalur awan panas. Tata ruang dibuat lebih atas dasar potensial pengembangan kawasan. Akibatnya, ada gula ada semut.. Pusat2 ekonomi secara otomatis akan menjadi pusat pertumbuhan penduduk.

Celaka lagi, warga yang tinggal pada kawasan rawan, tidak disiapkan pula informasi, pengetahuan dan kemampuannya untuk memahami dan menghadapi ancaman bencana. Bahkan, ancaman bencana yang disampaikan segelintir orang dianggap fitnah, gosip, provokator dll. SEhingga gak perlu didengar, kalau perlu dicari dan gantung karena dianggap menghambat investasi dan meresahkan warga. Kalau tertangkap dan terbukti, bisa jadi si penabar gosip kena pasal teroris, sparatis atau bahkan makar. karena telah mengganggu stabilitas negara.

Negeri ini kaya akan ancaman, itu harus disadar dan diakui dengan lapang dada. Lalu, bagaimana mensikapinya setelah kesadaran tersebut muncul. Ya, tentu harus mulai dilakukan berbagai upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. sehingga risiko dan dampak bisa direduksi. itu idealnya kan. sehingga semua kebijakan, sistem, prilaku dll searah. disaster risk reduction for safety and protect of citizen. because.. it's a basic right of human.

tapi, ketika pemerintahnya sebagai pengemban mandat negara ndableg, gak peduli, gak urus, what can you do hai... Indonesia people????? menyerahkan hukuman pada Tuhan, diakherat sana. Mendoakan para PNS dan pejabat negara cepet mati karena gak menjalankan tanggungjawabnya tapi selalu menuntut haknya, atau cukup ndumel aja???
tidak pernah ada kebaikan dari pemegang kekuasaan tanpa tekanan. "Lah piye, untuk jadi pejabat atau untuk jadi PNS aja perlu modal je". "Wis tho lek, untuk jadi anggota legislatif, perlu berapa jut-jut atau bahkan milyar?", untuk jadi Bupati, gubernur, berapa duit. atau untuk diterima jadi serdadu, guru, PNS, berapa jut-jut". dan itu bukan rahasia umum kan? semua orang tahu itu. karena tetangga dan saudara2 kita adalah sebagai pelaku juga. atau bahkan kita sempet ditawari ketika iseng2 atau serius melamar jadi PNS kan?

Lawan!!!! angkat tangan kiri (tapi jangan tinggi2), teriak dan maju. dobrak semua penghalang. rakyat bersatu tak bisa dikalahkan! begitu kira2 yel2 para peoples tergusur saat unjuk ketidak setujuan atau ketidak puasan. Kaum tergusur, orang2 kalah, manusia2 tersingkir mencoba turun ke jalan. Membangun semangat diantara keputus asaan. Putus asa, karena wakil rakyat yang mereka pilih lebih suka main mata dengan para pebisnis dan birokrat. juga para pedagang hukum. Setelah investasi kembali, apalagi kalau bukan mulai menumpuk harta. Dan tidak sedikit pula para pelopor garakan2 rakjat menjadi bisu tuli ketika jabatan lekat dipundaknya. Menjadi sami mawon dengan mereka2 yang dimaki2 sekarang.

Kembalikan lagi dikembalikan sama Tuhan.. tunggu waktu pembalasan tiba, dimana pengadilan Tuhan gak bisa lagi disuap. gak bisa dijual belikan seperti hukum dinegeri ini. Atau kita lebih memilih, napsi-napsi (apatis, skeptis). yang penting guwe kenyang, guwe bisa idup, sabodo nyaho dengan orang lain. Mau bersikap ketika ada imbalan. Mau nyoblos kalau dpt sempako atau amplop. Urusan setelah itu, yang dicoblos mau korup, bodo amit deh...

Waddduuuuhhhh... itulah yang terjadi di Negeri ini. paling gak, kecenderungan itu sudah muncul. PUTUS ASAKAH WARGA NGERA REPULIK INDONESIA ini karena perubahan tak kunjung datang? Semua orang tidak lagi dpt dipercaya. Semua orang gak lagi malu bermuka dua. Pamer harta dari hasil korupsi. duuuuuuhhhhh.... pakde.. piye tho

Kesadaran kritis harus dibangun. kesadaran atas dirinya, posisi dan perannya. Sebagai rakyat sang pemegang kedaulatan tertinggi. Kesadaran kolektif yang mampu bergerak atas dasar pengetahuan, kemampuan dan keyakinan. Negari yang sakit ini harus disembuhkan. Kalau perlu amputasi, amputasi. Jika perlu cangkok jantung, lakukan. Bahkan kalau perlu baju baru, ya harus berani untuk mengganti baju.

Ya, status quo harus dihancurkan. Jargon2 indah para aktor yang sedang menikmati kekuasaan atau percikan dari kekuasaan harus dikerangkeng. Kemerdekaan hakiki harus diwujudkan. Kemerdekaan yang betul2 merdeka. merdeka dari korupsi, merdeka dari penggusuran, merdeka dari kemunafikan dan merdeka dari rasa takut. Merdeka juga dari ancaman Bencana.

14 hari lagi.... WALHI akan mencoba membangkitkan kesadaran kritis warga negara atas kemerdekaan tersebut. Membangunkan keraguan atas fungsi dan peran sebagai rakyat. Memunahkan virus2 apatisme para penikmat duniawi. Kembali menyatukan kekuatan..
Disaster Risk Reduction By Your Hands...

PANIK LAGI..

2007-06-08T02:42:00.000+07:00

Pedih rasanya ketika membaca berita hari ini.. "Isu gempa dan tsunami bikin resah, sekolah minta diliburkan", begitu Pos Kota memberi judul untuk isu ancaman bencana di Bandung Selatan. Sementara Tempo menurukan berita yang sama, tapi di daerah lain, NTT. Dan isu demi isu bak teror.. Akan ada gempa besar dan akan diikuti oleh tsunami di Pangandaran.. begitu terus. Hal yang dahsyat pun terjadi. Alarm tanda early warning system tiba2 merobek langit serambi mekah, sehari setelah hari lingkungan hidup se-dunia.

it's the real baby in the republic of disaster. real of panic, not issues. Ini benar2 gila. Sinting, gelo alian kentir. Teror yang mencengkram warga seolah tek berkesudahan. traumatik akibat mengalami kejadian bencana atau pobi karena membaca atau menonton berita kejadian2 bencana diseantero jagat bumi yang konon zamrud katulistiwa ini. What are you doing hey pengemban amanat rakyat??????????????

Harus diakui, sejak gempa dan tsunami memporakporandakan sepanjang pesisir barat-utara bumi rencong dan nias, bencana telah menjadi teror. Gempa susulan, banjir bandang, longsor, kebakaran hutan, wabah seolah menjadi menu harian. Belum selesai masa emergency response pada kejadian bencana, muncul bencana ditempat lain. Jika dikalkulasi, hampir setiap hari sepanjang 2006, Negeri ini tidak pernah absen dari bencana. 364 kejadian bencana. Lebih dari 10 ribu jiwa meregang nyawa. 4 juta jiwa pun berstatus sebagai pengungsi pada tahun 2006. Sungguh layak disebut sebagai tahun bencana.

Hak atas Informasi
Besarnya potensi ancaman bencana serta tingginya kerentanan warga, menjadikan bencana sebuah keniscayaan. Mengurangi kerentanan adalah tindakan bijak sebagai upaya reduksi risiko bencana. Salah satunya adalah memberikan informasi kebencanaan sebagai hak mutlak warga.
Panik, cemas, was2 dan kawan2nya adalah bentuk ketidak siapan warga terhadap ancaman bencana. Hal yang paling mendasar dari itu adalah tidak sampainya informasi dasar tenteng kebencanaan. Sehingga, tidak ada juga upaya lain untuk mengurangi kerencanan, baik melalui upaya mitigasi maupun kesiapsiagaan. Sekalipun ada upaya mitigasi struktural oleh pemerintah, ketidak tahuan atas upaya mitigasi menjauhkan fungsi mitigasi itu sendiri. Bahkan ketidak tahuan tersebut kerap memicu tindakan2 yang semakin meningkatkan kerentanan.

Hak yang lain dari warga negara adalah terlindungi dan terselamatkan dari berbagai ancaman. Jika 2 hak itu saja, maka tidak ada alasan bagi pemerintah sebagai "pesuruh" rakyat untuk tidak melakukan tindakan kongkrit. tindakan yang mengarah pada penyelamatan seluruh aset2 kehidupan manusia. Human/jiwa, financial, environment/natural, socioculture and fisik. Tidak ada alasan lagi, bahwa semua informasi tidak dapat dilakukan karena tidak ada anggaran. Atau menguatkan masyarakat menghadapi ancaman karena belum dianggarkan.

Hal yang paling mendasar adalah, bagaimana menghargai informasi itu sendiri. Sungguh tidak dapat dihitung, berapa banyak ilmu dan pengetahuan serta keterampilan di bumi Indonesia. Perguruan tinggi, pusat-pusat penelitian, dan gedung2 pemerintahan. Sumberdaya tersebut tidak lah kurang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mensikapi ancaman bencana yang ada. Bahkan jika disadari betul, potensi ancaman yang ada, tidak perlu anggaran khusus untuk pengelolaan bencana. Ini karena semua pembangunan, kebijakan, pendidikan dll terintegrasi dalam rangka mengurangi kerentanan.

Mari belajar.. memahami ancaman
Indah nian, kata orang Jambi ketika sekolah2, dari mulai TK, SD sampai perguruan tinggi menggali informasi dan menyampaikannya kepada siswa dan mahasiwa tentang ancaman yang ada di daerahnya. Erupsi gunungapi, gempa, tsunami, banjir, longsor, kebakaran lahan dll. Dari pengetahuan tersebut, akan muncul berbagai ide, gagasan dll sebagai bagian dari pengetahuan untuk mensikapinya. Mereduksi dan melakukan pola adaptasi. Tidak akan pernah ada kebingungan warga ketika tiba2 terjadi gonjangan bumi. Tidak juga terjadi kepanikan ketika gunungapi tiba2 aktif. Tidak juga terjadi penumpukan jalan2 raya akibat bunyi alarm peringatan dini. Bahkan tereduksi kepanikan susulan warga akibat mencari anggota keluarganya yang terpisah.

Ini semua karena berbagai informasi telah terserap dan menjadi bagian dari hidup. Tahu kemana harus berlindung ketika ancaman datang. Paham bagaimana menuju tempat sementara pengungsian dengan jalan yang paling aman. Apa saja yang harus diselamatkan dari aset-aset kehidupannya.
Pemerintah sendiri, tidak akan panik, bingung dan dihina2 karena tidak siap atau bahkan ketidaktersediaan kebutuhan dasar warga yang terpaksa mengungsi.

Indah... sungguh indah.. Damai... sungguh damai negeri ini. Sekalipun negeri ini 83 % wilayahnya rawan bencana. namun Jika warganya 98 % siap dan mempunyai kemampuan.. pemerintahnya siap dan punya kapasitas, ancaman hanya lah ancaman. Namun, bencana tidak akan pernah terjadi. Gempa, tsunami, letusan gunungapi, banjir, longsor dll.. hanya lah fenomena alam. sama halnya dengan hari yang selalu berubah.. dari pagi menjadi siang dan sore serta malam. sebuah siklus alam yang memang pasti akan terjadi.
Bencana... no way

1 TAHUN GEMPA - 1 TH LUMPUR PANAS

2007-05-31T00:18:00.000+07:00

Ya... 29 Mei 2007, genap satu tahun semburan lumpur panas akibat mata bor PT Lapindo Brantas menenggelamkan 3 Kecamatan di Kab. Sidoarjo. Dua hari sebelumnya, tepatnya 27 Mei 2007, genap pula satu tahun peristiwa gempa yang merontokan DI Jogjakarta dan Kab. Klaten. Sebuah tragedi yang sungguh luar biasa di tanah Jawa.

Kepadatan penduduk adalah faktor yang menyebabkan banyaknya jumlah warga terkena dampak. Maklum aja, Jawa sebagai pulau harapan dihuni lebih dari 60% penduduk Indonesia. terpusatnya semua bidang di Pulau kecil ini menyebabkan Jawa menjadi satu2nya harapan untuk hidup lebih sejahtera. Degradasi pemahaman sejahtera yang hanya pada aspek ekonomi, derasnya iklan serta kepemilikan media informasi (TV dan Radio), menyeret masyarakat berlomba mendapatkan uang. Menunjukan kesuksesan dengan berbagai barang produksi. Yang mungkin tidak begitu penting bagi kehidupannya.

Bencana gempa dan lumpur panas begitu dahsyat. Bahkan sampai saat ini masih belum jelas, bagaimana cara mengatasinya. Diantara gegap gumpita peringatan, tak sedikitpun menjamin mereka yang terkena dampak dapat kembali hidup bermartabat. Janji para pemimpin bangsa, hanyalah sebuah janji. Kenyataan membuktikan lain. Sejuta teori berkumandang menawarkan selosi. Realitas berkata lain. Dan bermilyar, bahkan trilyun dana dikeluarkan. tapi tidak untuk menuntaskan akar persoalan. Menjadikan warga terkena dampak hidup lebih baik. Lebih bermartabat dari sebelum kejadian bencana.

Satu tahun bukan waktu pendek. Seorang bayi telah dapat berjalan lewat proses alamiah. Tanaman padi lokal telah menghasilkan bulir2 padi untuk dipetik. Seekor kambing muda telah menghasilkan 2 ekor anak kambing yang siap berkembang biak.
Tapi bagi Negeri sejuta ancaman. Repulik Bencana ini semakin tidak menjanjikan apa2. Ancaman yang mencapai 83% dari kawasannya belum dijadikan sebagai dasar. Dasar untuk melindungi dan menyelamatkan warganya dari ancaman bencana.

satu tahun bukanlah waktu pendek.... lalu??????

terlindungi & terselamatkan dari bencana..
adalah HAK DASAR MANUSIA

BENCANA LAGI.. GAK SALAH???

2007-05-21T20:41:00.000+07:00

Pagi subuh, 17 Mei 2007.. wilayah pantai barat Sumatra tiba2 dikejutkan oleh gelombang besar air laut. Tsunami??? bukan. tapi kekuatannya tidak kalah kuat. ratusan rumah kandas. Infrastruktur publik pun porak poranda. Beberapa ruas jalan terputus aksesnya. Dan.. ada pula korban jiwa. Ribuan pengungsi pun mengalir. Dan ternyata, tidak hanya Sumatra. Sepanjang pesisir utara Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua serta sebagian Kalimantan mengalami hal yang serupa. Bencana lagi???? jangan becanda akh...

Ya.. ini sudah menjadi bencana. Karena sebuah kejadian atau rentetan kejadian yang menyebabkan ketergangguan sistem sosial, merugikan jiwa atau harta serta komunitas terkena dampak tidak mampu mengatasi sendiri masuk dalam katagori bencana. Nah.. kalau udah ada ribuan yang ngungsi, rumah pada rusak, bahkan hancur total. mata pencaharian nelayan berenti bahkan ada pula korban jiwa, apa masih mangkir disebut bencana?

Supermarket Bencana, begitu tempo memberi judul liputan khususnya dalam edisi minggu ini. Fakta-fakta kejadian bencana, jauh sebelum mega bencana tsunami dibeberkan. Kejailan2 wartawan profesional mengungkap "goblok"nya Negeri ini mengurus bencana dipajang. Plus bonus sanggahan orang2 yang dipercaya menjabat posisi penting si supermarket.

Udah gak terhitung deh masukan2, nasihat, hujatan sampe caci maki ketidak pedulian negeri ini menghadapi berjuta ancaman bencana. Gak sedikit para pakar, baik yang tulus hati sampe sang penjilat menurunkan tim-nya untuk mengurangi dampak bencana. Dari yang rajin nulis di koran sampe ngocol di seminar2. Apakah para pejabat Negeri ini gak pernah baca koran? nonton berita? karena kalau ngikuti diskusi atau seminar, udah kita udah tahu bersama. Mereka pasti mangkir. Sekalipun datang, mereka enggan untuk mendengar. mereka lebih suka menjadi narasumber atau key note speaker. Yang setelah berkhutbah bak pen-dai, trus ngacir dengan alasan ada acara yang lebih penting. Ketemu presiden lah, dipanggil wapres lah, rapat dengan para menteri lah de el el. yang intinya, mereka enggan mendengar.

Mungkin inilah yang menyebabkan mereka super bodoh. Mereka takut membaca realitas, kalau mereka gak becus ngurus negeri ini. Negeri yang telah mengorbankan jutaan orang untuk memerdekakan diri. Negeri yang juga ditumbali warga2 tak berdosa tergilas rentetan kejadian bencana.

Menjadi sangat logis, Tuhan menurunkan ayat pertama kepada Nabi Muhammad adalah perintah : bacalah!!! Iqra!!! "bacalah atas nama Tuhanmu.." ya... membaca atas nama Tuhan sang pencipta berarti membaca dengan kejujuran hati. Dengan ketulusan jiwa dan raga. Tanpa ada bias apapun, apalagi karena iming2 godaan duniawi. Baca.. liat.. dan analisis. apa yang terjadi? Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban dari kepemimpinannya. begitulah kira2 Nabi Muhammad SAW berpesan. Atas dirinya sendiri saja akan dituntut, apalagi ketika dibebankan tanggung jawab untuk menjaga 220 juta jiwa.

Tapi, apakah pesan religi ini masih bisa efektif? Sepertinya terlalu sulit untuk menjawab "Iya". karena untuk mendapatkan jabatan saja dilakukan dengan cara2 haram. Saat menjabat pun cenderung dimanfaatkan untuk mendapatkan yang haram. Atas nama rakyat, atas nama keadilan, atas nama Tuhan..
Lalu, apakah cukup meminimalisasi ancaman bencana dengan doa? Tablig akbar yang digelar dan disorot media dan disaksikan jutaan pasang mata. Sementara berbagai kebijakannya (diamnya seorang pemimpin adalah kebijakan), mendorong untuk jatuhnya korban jiwa dan harta.

Gelombang pasang kembali memaksa kita untuk melihat, membaca dan menganalisis. Negeri ini memang repubik bencana..

terlindungi & terselamatkan dari bencana..
adalah HAK DASAR MANUSIA

PENGURASAKAN KREATIF

2007-05-16T00:50:00.000+07:00

Kreatif Mencipta Ancaman Bencana

Agak terkejut saat kawanku menyebut istilah itu. Kreatif kok merusak? tapi setelah dia sedikit menjelaskan maksudnya, bener juga apa yang dia sebutkan. Sungguh ngeri jadinya. Apalagi keratifitas tersebut didukung kekuasaan. Maka terciptakah sebuah kerentanan baru yang sebetulnya telah dapat diprediksi dengan mudah.

Kedungombo, tentu kita masih ingat lokasi yang sebetulnya jauh dari keramaian. Tidak jarang disebut2. tapi mendadak nge-top setelah ditetapkan lokasi sebegai project bendungan besar. Sebuah waduk yang dipersiapkan menampung 750 juta M3 air. Peruntukan waduk yang wah telah diworo2 seriring response negatif banyak pihak terhadap rencana yang serat pelanggaran HAM. Waduk yang menelan lahan nyaris sama dengan luas Taman Nasional Merapi tersebut harus menyingkirkan 30.000 jiwa penduduk. Menghasilkan energi listrik 22,5 MW, serta mampu mengairi sawah seluas 70.000 ha. Kedungombo pun akan menciptakan lapangan pekerjaan baru seperti petani ikan dan dari sektor pariwisata. Waduk ini juga menjanjikan dapat mengendalikan banjir.

Selain pelanggaran HAM, prediksi Kedungombo akan menciptakan bencana telah disampaikan. Perubahan secara drastis fungsi alam tentu akan berdampak buruk bagi lingkungan. Daratan yang disulap menjadi lahan basah melalui rekayasa bukan mustahil akan menciptakan kerusakan. Kekeringan dan banjir justru akan terjadi jauh melebihi fungsi DAM yang mampu mengairi 70.000 ha sawah. Krisis air disepanjang DAS yang dibendung, atau kelebihan air yang harus dibuang untuk menjaga bangunan DAM akan menjadi ancaman banjir bandang. Belum lagi kerusakan ekologis yang tercipta akibat pemaksaan daratan menjadi lahan basah. Yang harus tetap diingat adalah, tujuan akhir dari pembangunan yang harus lebih mensejahterakan rakyat.

Pro kontra para akademisi mulai berlangsung. Pengabaian terhadap disiplin ilmu tertentu menjadi lumrah. Masalah teknis menjadi jawara diatas disiplin ilmu yang lain. analisis dampak lingkungan begitu mudah ditutup dengan berbagai pendekatan rekayasa. Dampak sosial yang ditimbulkan cukup ditutup dengan sosialisasi. Jika masih membangkang atau menolak, pendekatan premanisme pun akan menjadi jurus pamungkas.

Kedungombo adalah salah satu contoh, bagaimana perusakan kreatif dilakukan. Hasilnya, terjadi peningkatan kerentanan. Tidak hanya warga yang tergusur dan sampai saat ini masih terus berjuang menuntut haknya. Kemiskinan menjadi kado 30.000 jiwa yang dipaksa angkat kaki. Keadilan masih belum berpihak pada warga Kedungombo, sekalipun telah terjadi pergantian pemimpin Negari ini. Bahkan sampai Presiden yang langsung dipilih oleh rakyat.

Pengrusakan kreatif adalah sebuah upaya yang dilakukan secara sistematis, melibatkan berbagai disiplin ilmu sebagai penguat, melibatkan banyak orang dengan latar belakang berbeda dalam satu komando, dan menciptakan kertanan terhadap bencana dimasa depan jauh melebihi manfaatnya. Dengan mudah kita bisa mendapatkan contoh lain, bagaimana pengurasakan kreatif dilakukan. Eksploitasi hutan yang saat berlangsung seperti HPH, IPPHK, HTI dll adalah contoh kongrit, bagaimana pengrusakan kreatif dilakukan. Demikian juga dengan pembangunan berbagai MAL dipusat kota, perumahan atau kawasan elit maupun pertambangan. Secara sempurna, mereka mengetahui, apa dan bagaimana dampak dari pengurusan alam tersebut akan terjadi. Namun, dengan berbagai dalik science dan didukung oleh kekuasaan, toh pemanfaatan sumber-sumber kehidupan yang mengarah pada kerusakan tetap dilakukan. dan perguruan tinggi menjadi pintu utama atas upaya pengurasakan kreatif tersebut.

Dualisme perguruan tinggi sebagai sarana belajar berbaur dengan peran mencari untung. Project2 penelitian menjadi lahan basah bagi para dosen dan birokrat kampus. AMDAL, menyusun tata ruang, meneliti berbagai dampak akibat beroperasinya perusahaan sampai menjalankan project community development nya perusahaan yang jelas2 merusak lingkungan dan merugikan masyarakat tempatan. Bagaimana kita bisa saksikan, sebuah perguruan tinggi besar di Sulawesi Utara tega mengabaikan penderitaan masyarakat Buyat Pante yang telah sekarat. Kita bisa saksikan, bagaimana Perguruan besar di Jawa Barat, Jogjakarta, Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah mengabaikan dampak negatif akibat dari berbagai project gila. Tambang, perkebunan skala besar sampai lahan gambut sejuta hektar. Bagaimana ketika dampak buruk tersebut telah nyata? Semua akan tutup mata tutup telinga. Atau bahkan ramai2 mencari pembenar. jika perlu ikut2 menghujat sang penguasa penebar gagasan.
Betul2 kreative bukan... dalam merusak dan menciptakan ancaman bencana.
Masih percayakan anak cucu kita dititipkan pada sekolah2 yang jelas2 menciptakan kehancuran. jawabnya.... tidak ada pilihan kawan.....

terlindungi & terselamatkan dari bencana.. adalah HAK DASAR MANUSIA

2007-05-15T17:00:00.000+07:00

ADAPTASI HIDUP PADA DAERAH RAWAN BENCANA siasat hidup atau bertahan hidup?

Toyib tanpa semangat membabat tanaman padinya. Bukan panen. Karena masih membutuhkan 1,5 bulan lagi padi tersebut dapat dipanen. Wajah kesal, kecewa dan entah apalagi tergambar pada wajah tegarnya. Bias hitam tubuhnya yang terpanggang matahari, menambah kesan kuatnya dia menghadapi sejuta ujian menjalani kehidupan. Tanaman2 padi itu, akan menjadi kado istimewa ternaknya.

Tangan kecil fatah, tangkas mengikuti sang ayah. Memangkas tanaman padi. Tangan terlalu kecil menggenggam gagang arit (semacam golok yang melengkung pada bagian ujungnya). Dikepala berkecemuk sejuta tanya. Kenapa harus dibabat. Bukankah belum saatnya tanaman2 diakhiri hidupnya. Bukankan padi2 masih sangat muda untuk jadi beras. Penjelasan singkat ayahnya tentang keharusan mengganti tanaman tidak mampu dicerna oleh belia usianya yang baru menginjak 7 tahun. Namun Fatah tidak berani bertanya lebih jauh. Jawaban sang ayah sudah bisa ditebak. "Anak kecil, ikut saja apa yang Bapak bilang", nanti kamu akan paham".

Tahun sebelumnya, Fatah masih terlalu kecil untuk berfikir. Fatah lebih suka bermain dengan anak2 tetangga yang sebaya. Tidak begitu perduli dengan apa yang dilakukan Ibu dan Ayahnya. Yang dia tahu, saat perut terasa lapar, nasi dan lauk pauk telah siap untuk disantap. Jika haus, ada minum yang tersedia diceret atau kendi. Sesekali, ketika ada penjual keliling, dengan sedikit rengekan, akan mendapatkan keberuntungan. Mendapatkan apa yang dia mau. Sekalipun ada bonus omelan dari sang bunda.

Fatah kecil semakin tak mengerti ketika sang ayah kembali mengolah lahan sawahnya. Dia duduk termenung, sambil sesekali pikirannya melayang pada indahnya lamunan. Menghayal menjadi dokter, tentara, atau guru. Sedikitpun tidak pernah terpikir untuk menjadi petani, seperti sang Ayah. Kegagahan tentara dengan seragamnya lengkap plus senjata api menghujam hasratnya kelelakiannya. Namun, kadang mimpinya sirna ketika menyaksikan dokter berkendaraan mewah sekejap mampir ke puskesmas kumuh dekat kampungnya.

"Lek... ambilkan Bapak minum". teriakan sang ayah membuyarkan lamunannya. "Iya Pak.." jawab Fatah singkat. Fatah kecil kembali pada dunia nyata. Kaki mungilnya membenam coklatnya lumpur. "Besok, kamu bantu ibu untuk mulai menam kangkung yo lek". Sebuah permintaan halus sang Ayah. Permintaan yang berarti perintah bagi sang anak. Menami lagi? apakah tanaman ini akan mengalami nasib yang sama dengan sang padi. dihabisi sebelum waktunya panen? sejenak Fatah bertanya dalam hati. Hanya dalam hati.. ya, cukup dalam hati saja. Rasa enggan mendapatkan jawaban tak memuaskan dari sang Ayah mengurungkan niat untuk mengetahui lebih jauh.

Fatah membutuhkan waktu untuk bisa mengerti, mengapa sang ayah menebas seluruh tanaman padi sebelum waktunya. Harus rela kehilangan modal; dari mulai benih, pupuk dan tenaga perawatan selama 2 bulan tanpa hasil. Modal dan tenaga yang dikeluarkan harus rela diserahkan kepada sang ternak. Namun, jika Ayahnya nekat mempertahankan tanaman padinya, keluarga ini sama sekali tidak akan mendapatkan apa2. Sebuah pilihan dalam sebuah drama kehidupan pada daerah rawan bencana banjir.

Toyib mulai menjelaskan dengan lembut kepada Fatah kecil ketika banjir mulai merendam seluruh areal sawahnya. Saat tolek fatah kembali diajak ayahnya untuk memetik daun dan batang kangkung. Dengan perahu kecil tanpa cadik dan layar. "Liat lek, kalau kita tidak mengganti tanaman. Kita tidak akan bisa makan apa2 dari sawah kita. Karena padi tidak akan mampu bertahan hidup jika terendam air lebih dari satu minggu".

Toyib dan banyak keluarga di Kebumen melakukan itu dengan sebuah keyakinan. Lokasi pertaniannya yang berada pada daerah cekungan dan menjadi tempat parkir limpahan 2 aliran sungai. Setiap tahun, saat musim hujan, daerahnya menjadi nampan raksasa air bak kopi susu. Paling sebentar, air coklat tua tersebut ngendon pada lahan pertanian selama 2 minggu. Waktu yang cukup untuk membunuh tanaman padi jenis unggulan. Padi yang sama sekali tidak diperuntukan terendam air dalam waktu yang lama. Padi yang diciptakan hanya menggenjot produktifitas dan memperpendek masa tanam serta "konon" tahan terhadap hama.

Tidak diketahui pasti, kapan adaptasi itu mulai dilakukan penduduk desa dan memilih tanaman kangkung sebagai alternatif tanaman. Tanaman yang mampu berproduksi pada saat air menenggelamkan seluruh areal persawahan. Bahkan sebagian rumah-rumah penduduk. Adaptasi lain adalah tersedianya perahu2 kecil sebagai sarana transportasi warga serta model rumah. Umumnya warga meninggikan pondasi rumah serta memiliki loteng untuk menyimpan barang2 berharga dari banjir.

Kesadaran atas ancaman banjir telah betul2 disadari warga desa. Mengamati fenomena alam pun telah menjadi pekerjaan rutin ketika musim pengujan tiba. Roda semakin digalakan. tanda2 bahaya telah disepakati jika sewaktu2 banjir kiriman dari daerah hulu datang. berbagai upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terus dilakukan warga masyarakat. Memperkuat tanggul, menanami tanaman disepanjang DAS, atau membangun sistem kesiapsiagaan dan deteksi dini.
Justru yang masih monoton dan tidak siap adalah dari pemerintah itu sendiri. Organisasi yang diciptakan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah.

Pragmatisme selalu ditunjukan dalam penanggulangan banjir. Bahkan, ancaman bencana dijadikan sebagai project untuk mendapatkan hutang luar negari. Normalisasi sungai, pelurusan sungai, atau pembuatan tanggul beton. Sedangkan kekuatan2 yang telah tercipta ditingkat diabaikan. Kesiapsiagaan yang telah ada, tidak dijadikan sebagai starting point untuk dikembangkan. Mitigasi yang telah ada tidak didorong untuk terus dikembangkan menjadi sebuah sistem pengelolaan bencana berbasis masyarakat.

Banjir yang terjadi tidak bisa dilepaskan dengan wilayah hulu. menjadi sia-sia tentunya ketika persoalan banjir diwilayah tengah dan hilir yang diakibatkan wilayah hulu tidak disentuh sama sekali. Pola hubungan warga masyarakat hulu - hilir yang seharusnya dibangun justru dikotakan atas dasar administrasi kewenangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan pengkotakan kewenangan lain yang bersifat sektoral. Perhutani, PU, pertanian, bahkan pada sub dinas. belum lagi ketika persoalan menyangkut kewenangan pusat dan daerah.

Tapi, inilah realitas kehidupan pada Negara Republik Indonesia tercinta. Slogan "untuk kepentingan rakyat", cukup berhenti pada saat acara seremonial. Pada kenyataannya, kepentingan lah yang akan berbicara. sedangkan berbagai problem rakyat, rakyat lah yang harus menanggung beban. Bahkan, rakyat masih harus dipaksa mensubsidi negara.

Kondisi ini akan semakin tidak menentu ketika dampak perubahan iklim telah nyata menjadi ancaman. Musim hujan yang lebih besar volumenya, musim kering yang lebih panjang serta naiknya permukaan air laut. Mampukan Fatah kecil kembali mensiasatinya dengan kearifan lokalnya. atau, Fatah yang akan tumbuh menjadi dewasa dan menggantikan peran sang ayah collapse terlindas fenomena alam yang datang lebih cepat.

terlindungi & terselamatkan dari bencana.. adalah HAK DASAR MANUSIA

2007-05-15T00:13:00.000+07:00

13 HARI LAGI...

13 hari lagi, genap sudah gempa Jogja satu tahun. 27 Mei 2006 pagi, Jogja tiba2 menjerit. Gunjangan 5,9 skala richter merontokan 205.057 rumah. 4.711 jiwa meninggal. Inilah data resmi pemerintah DIY yang dikeluarkan per-29 Juni 2006 atas nama Sekda Prop. DIY sebagai pelaksana harian Satkorlak.

Banyaknya komplin warga masyarakat atas proses dan mekanisme pendataan menunjukan, jumlah di atas jauh lebih sedikit dari fakta dilapangan. Sama halnya dengan Aceh - Nias ketika gelombang tsunami menyapu sepanjang pesisir Barat sampai Utara Aceh. Pemerintah menyebutkan angka 125 ribu jiwa. angka lain menyebutkan 173.981 jiwa. Realitas dilapangan, banyak yang meyakini korban jiwa lebih dari angka 200 ribu jiwa.

Jogja, daerah istimewa di tengah pulau Jawa harus pasrah. Ketika pemerintah hanya mampu memberikan kewajibannya menangani para penyintas yang harus hidup dari titik nol dengan 15 juta. Jogja pun dipaksa menerima, janji2 surga mendapatkan beras dan lauk-pauk serta perlengkapan rumah tangga dipungkiri. Jogja pun harus pasrah, para akademisi yang berkhutbah hidupnya untuk bangsa dan negara mangkir dan berebut recehan.

13 hari lagi, genap gempa yang memporak porandakan kehidupan. Kesombongan siap menghadapi ancaman, siap menghadapi kondisi emergency hanya omong kosong. Sama omong kosongnya para wakil rakyat yang berjuang untuk kepentingan rakyat.

13 hari lagi, Jogja akan memperingati, bagaimana negeri ini tidak pernah belajar atas kelalayan. tidak belajar atas ketidak pedulian. dan tidak pernah belajar, bahwa mereka telah menghianati mandat negeri ini. sebuah janji untuk melindungi dan menyelamatkan bangsa dan tumpah darah ini...

Jogja.. sebuah kota tempat berkumpulnya para cerdik pandai. sebuah tempat para budayawan. sebuah tempat belajar dan pusat aktifis Ornop..
Ya... 13 hari lagi, kita akan menyaksikan omong kosong tentang gerakan sosial. akan menyaksikan ketidak berdayaan menghadapi sistem korup. ketidak berdayaan menghadapi sistem bobrok untuk kepentingan jiwa2 kotor.....

Jogja.. oh ... Jogja, 13 hari lagi.....

terlindungi & terselamatkan dari bencana..
adalah HAK DASAR MANUSIA

2007-05-14T23:52:00.000+07:00

JERIT BALITA.....

Lihat wajah2 lucu dan polos balita.. Apakah mereka pantas menjadi korban kejadian bencana. Apakah mereka pantas menderita setelah bertahan hidup dari amuk bencana. Mereka sama sekali tidak mengerti, mengapa bencana terjadi di Kampungnya. Mengapa tanah menimbun dan merobek serta menghancurkan rumah tinggalnya. Mengapa air bah menyapu rumahnya. Mengapa batu dan debu panas atau awan panas mencekik kampungnya. Atau gempa yang meruntokan rumahnya. Mereka tidak paham, mengapa kehabagiaan bersama orang tuanya dalam rumah nan damai terampas?

Wajah polos nan lucu hanya tahu, ibu, ayah dan seluruh orang dewasa memanjakannya. Mengasihi dan menyayanginya. Tidak pernah lama, ketika tangisnya meledak karena lapar, haus atau merasa ketakutan, tangan2 kekar menggendongnya. Memberi kahangatan dalam pelukannya. Senyum ramah dibalik lelahnya menjalani hidup menghias tanpa keterpaksaan.

Namun sekarang, setelah rumahnya hilang tersapu banjir bandang, terkubur tanah longsor, digoyang gempa atau disapu hawa panas gunungapi, semuanya berubah. Seyum ramah itu terlalu dipaksakan. Bahkan, saat dibutuhkan kemanjaan dan peluk hangat sang ibu, muka garang kelelahan, dan kekecewaan bahkan keputus asaan yang nampak. Rasa lapar kerap bertahan lama. Karena memang tak ada lagi yang harus diberikan. Makanan bayi... jangankan makanan bayi, kadang pakaian pun tidak ada.

Mengapa kau renggut kebahagiaan ini???? Mengapa engkau begitu congkak, hanya memikirkan partaimu. hanya berpikir terhadap pekerjaanmu. Hanya... hanya... hanyaaaaaa...
Lelah sudah aku mengutuk, menghujat, berteriak....
Namun, aku tidak sudi hanya menyerahkan hukuman itu pada sang pencipta.
Itu akan ada saatnya..
Sekarang, hai para bandit berbaju pejabat, berbaju wakil rakyat, berbaju politisi, berbaju akademisi dan berbaju Non Government Organization...
Ingat... saat ini kalian belum merasakan, bagaimana hidup sebagai pengungsi.
Hidup sengsara disempitnya tempat pengungsian...
dan terenggut dari yang paling berharga.. kasih sayang....

terlindungi & terselamatkan dari bencana..
adalah HAK DASAR MANUSIA

2007-05-11T21:43:00.000+07:00

MAHLUK YANG ANEH....

98 % dari 220 juta warga republik Indonesia tidak siap menghadapi ancaman bencana. Percaya? secara statistik pasti, pasti sulit untuk dibuktikan. Karena menghitung secara tepat, repot juga. Sekalipun penduduk Indonesia 60 % berada di Jawa yang konon aksesnya cukup gampang (dibandingkan di luar pulau Jawa, Papua misalnya), namun realitasnya cukup merepotkan juga. Gunungkidul saja, satu dari 349 Kabupaten di Indonesia memiliki desa2 yang sulit untuk di jangkau. Memerlukan komitmen yang tinggi untuk bisa sampai ke satu desa. Atau perkampungan Baduy di Propinsi Banten yang harus jalan kaki berjam2.

Namun, jumlah tersebut menjadi make sense ketika kita bertanya pada diri sendiri, kepada tetangga, teman, anak, orang tua atau orang yang baru kita kenal. sekalipun yang ditanya adalah orang yang cukup getol menjadi volunteer kemanusiaan. siap menghadapi ancaman gempa dan tsunami, tapi belum tentu siap menghadapi banjir, longsor, erupsi gunungapi atau wabah penyakit. siap berarti mempunyai kemampuan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi ketika bahaya betul-betul datang.

tidak sedikit relawan yang gagah berani datang pada lokasi bencana tidak punya kemampuan berenang. Atau punya pengetahuan tentang mengantisipasi kemungkinan terjadinya wabah. disentri, campak, ISPA, demam berdarah, malaria atau flue burung. saking semangatnya melakukan evakuasi mayat atau penyintas, relawan lupa akan keselamatan dirinya sendiri. hal yang sederhana adalah makan sesuai dengan kebutuhan tubuh atau kebersihan diri. Itu adalah cermain kita bersama, bagaimana kesiapan warga negara atas ancaman bencana.

Ya harap maklum mas dan mbak. La wong kita emang sejak bayi ceprot gak pernah dikasih pengetahuan tentang kebencanaan. apa saja ancaman yang ada disekitar kita, dan bagaimana harus mensikapinya. Kita selalu dijejali, setiap ada kejadian yang disebut bencana harus diterima dengan iklas dan lapang dada. karena diposisikan sebagai ujian Tuhan, sebagai takdir sebagai manusia yang tidak berdaya. Yang bisa dilakukan setiap manusia selain tabah bagi yang menerima (sekalipun ibu, bapak, adik, kakak, tante dll) menjadi korban bencana, adalah membantu. Kalau ada beras, ya kasih beras. kalau ada ikan, baju layak pake dll, ya disumbangin. sehingga tidak aneh, kalau terjadi bencana di suatu lokasi, perempatan jalan jadi tempat kampanye kepedulian terhadap kemanusiaan. selain spanduk dan bendera, juga banyak none/abang yang menyorongkan kerdus bekas mie instan or minuman mineral pada pengguna jalan.

341 kejadian bencana terjadi sepanjang 2006. well, itu baru yang terpantau oleh Media Nasional. Dari angka itu aja, artinya negeri ini hampir tiap hari disatroni bencana. kalau udah gini, apa masih bertanya lagi kalau negeri ini emang republik of disasters? Negeri yang takdirnya emang rentan. Gak disikapinya kondisi ini, baik dalam pengembangan wilayah (penataan ruang) sampe pendidikan plus sistem kehidupan menjadikan negeri ini bak arena pembantaian. Sebuah liang kubur yang siap kapan saja diperuntukan bagi si naas.

Negara dibentuk untuk bisa melindungi rakyatnya. Salah satu kompensasinya adalah, sang rakyat harus menyetor pajak. dan tentu saja harus ikut aturan main agar perlindungan dari negara dapat berjalan. Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan persiden sampe peraturan daerah. Lebih sempit, ada peraturan desa, rukun warga dan rukun tangga. Aturan2 tersebut wajib diikuti agar perlindungan dan ketertiban dalam kehidupan bernegara berjalan.

Tapi aneh bin ajaib untuk negeri tercinta, Indonesia. Sekalipun tsunami yang mengantarkan 200 ribu jiwa, disusul 2 kali banjir bandang dan gempa susulan di Aceh dan Sumut menjadi peringatan, tapi tak bergeming. Kesibukan dan pengakuan ketidak siapan hanya bertahan 3 hari saja sejak kejadian bencana. kembali diungkapkan ketika ada diskusi terbuka atau pertanyaan wartawan atas berbagai kejadian bencana. Namun, gak ada perubahan juga. RUU PB saat awal inisiasi akan digeber dalam waktu 6 bulan, eh.. jadinya molor sampe 2 tahun. BRR yang dibentuk melalui UU konon akan menjamin pembangunan kembali jadi oke. Nyatanya, complain datang bertubi2. tuntutan untuk di bubarkan tidak hanya 100 kali terjadi.

Mahluk yang aneh.. eh, negara yang aneh. Lalu buat apa negara ini terus dipertahankan ya. kenapa 220 juta (dikurangi warga yang mati berjamaah akibat bencana) tetep loyal. Padahal, untuk bikin KTP saja, yang itu juga bagian dari eksistensi Negeri ini harus rela antri, menunggu bahkan harus keluar harta. Untuk mendapatkan kerja, apalagi jadi PNS, harus menjual aset-aset kehidupan; tanah, ternak atau hutang. Untuk sekolah yang sedikit berkualitas, harus bayar muahal...

Bener-bener.... Mahluk yang aneh.. eh.. Negeri yang Aneh.....

terlindungi & terselamatkan dari bencana..
adalah HAK DASAR MANUSIA